Sikapi Pilpres, SBY Harus Ambil Tindakan Hukum

Jakarta – Sejumlah dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan Pilpres 2014.

“Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” kata DR Syaiful Bahri, SH MH, Ketua Bidang Hukum ADI di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Menurut Syaiful, dalam proses Pilpres 2014 ini, telah nyata terjadi pelanggaran pidana Pilpres. Banyak temuan-temuan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu pun sudah merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk KPU.

“Dengan adanya pembuktian, bahwa Bawaslu telah merekomendasi terjadi pelanggaran pemilu Presiden, yang terjadi di 15 provinsi. Oleh karena itu hasil ferivikasi KPU bisa batal demi hukum,” kata Syaiful.

Sejumlah pengurus ADI antara lain, Prof. Dr. Armai Arief, M. A. (Ketua Umum); Prof. Dr. Suyatno, M. Pd. (Sekretaris Umum); Dr. Syaiful Bakhri, S. H., M. H. (Ketua Departemen Hukum); dan Prof. Dr. Andi Fasial Bakti, M. A. (Ketua Departemen.

Akademisi itu berkumpul menyikapi perkembangan politik yang terjadi di tanah air, terutama setelah Capres Prabowo Subianto menyatakan sikap untuk menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu dipermainkan dan diselewengkan.

“Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat,” kata Prabowo. [*]

http://nasional.inilah.com/read/detail/2121916/sikapi-pilpres-sby-harus-ambil-tindakan-hukum#.U86M4EBuGQE