Praktisi Hukum Nilai Panwaslu Inhil Salahi Wewenang. AWI Wacanakan Lapor ke DKPP - Arbindonesia
Februari 27, 2018

Praktisi Hukum Nilai Panwaslu Inhil Salahi Wewenang. AWI Wacanakan Lapor ke DKPP

Bagikan..

“Maryanto SH: Wartawan hanya menyediakan panggung. pelakonnya, penyanyinya, ya calon-calon peserta Pilkada.”

Ketua IWO Inhil, Muridi Susandi, (kanan baju putih)

Tembilahan, detikriau.org – Tindakan pemanggilan wartawan terkait penayangan iklan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil oleh Panwaslu dinilai menyalahi wewenang. Sejumlah praktisi hukum di Inhil-pun berkomentar.

Salah satunya Zainuddin Acang SH, menurutnya, tuduhan kepada Panwaslu bukan tanpa dasar. Tuduhan tersebut berpedoman pada pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan itu sendiri yang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud.

Pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

Ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

“Dalam kasus ini, Panwaslu Inhil telah melakukan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan poin ketiga, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana,” timpal Zainuddin Acang.

Sementara itu, Maryanto SH, salah seorang praktisi hukum di Inhil lainnya juga menilai tindakan Panwaslu Inhil sangatlah gegabah. Apalagi menurutnya, pada peringatan hari pers nasional di Sumatra Barat belum lama ini, terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2018, dilakukan penandatangan MoU antara Panwaslu, Dewan Pers dan KPI yang membunyikan pada point ketiga bahwa terkait pelanggaran pidana pilkada, Wartawan tidak bisa dipidana. Kenapa ? menurut Maryanto, wartawan hanya menyediakan panggung, siapa pelakonnya, penyanyinya, ya itu tentu para calon-calon.

Pemikiran sederhananya, diperumpakan maryanto, jika seseorang melaksanakan pesta hajatan dengan mengadakan hiburan musik di pentas. Jika ada tamu yang hadir berkelahi, apakah sipemilik hajatan yang salah?

“Tentunya kan tidak. Tamunya yang salah. Kenapa harus yang menyediakan panggungnya yang dipidanakan? Ini yang tidak benar,” tekankan Maryanto

Jikapun pidana murni dalam pemberitaan sekalipun kata maryanto, aparat hukum tidak bisa sertamerta menindaklanjuti. Prosedurnya, lapor dulu ke Dewan Pers, dan Dewan Pers-lah nantinya yang akan memberikan penilaian terlebih dulu akan dugaan itu. Namun jika semisalnya hanya masalah etika, wartawannya terlebih dahulu ditegur atau diingatkan. Akhirinya.

Sayangnya tindakan Panwaslu Inhil ini sudah dilaksanakan. Perlakuan ini sepertinya akan “berbuntut”. Aliansi Wartawan Inhil (AWI) berencana untuk melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu yang mana yang mengatur pemanggilan oknum wartawan oleh Panwaslu?. Tidak satupun aturan yang mengatur itu. Panwaslu hanya berwenang merekomendasikan penghentian penayangan kepada otoritas etik pers Nasional,” Ujar Muridi Susandi

Selaku insan pers, Ketua IWO Inhil ini juga mengaku sangat menyayangkan tindakan keliru Panwaslu Inhil.

“Seyogyanya, dipelajari dulu mana yang menjadi kewenangan dan mana yang bukan kewenangan. Panwaslu itu salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, bukan lembaga etik jurnalis atau pers. Itu patut dipahami terlebih dahulu sebelum bertindak,” Akhiri Muridi Susandi. /*/dro

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *