Pimpinan KPK Prihatin, Proyek Korban Bencana Turut Dikorupsi
Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin dengan dugaan kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melibatkan sejumlah oknum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebab, kasus suap itu turut terjadi dalam proyek SPAM untuk korban bencana tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah bencana, di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta dilansir melalui laman rmol.co, Minggu (30/12) dinihari.
Delapan orang telah ditetapkan dalam rangkaian suap proyek SPAM. Diduga kuat, suap ini menggunakan modus operandi pemberian hadiah dan janji dari pejabat Kementerian PUPR kepada pihak swasta dari proyek SPAM korban bencana tsunami.
“Dugaan penerimaan hadiah dan janji oleh pejabat Kementerian PUPR terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018,” papar Saut.
Tersangka pemberi suap disangka dengan menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sedang pihak penerima, disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.