DPRD Inhil Turun ke Pabrik Sambu Group, Industri Kelapa di Bawah Tekanan Berlapis

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Setelah koordinasi intensif bersama Kementerian Pertanian RI di Jakarta pada 18 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) turun langsung ke jantung industri kelapa, Rabu (26/8/2026).

Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, S.T., M.Si., memimpin rombongan bersama Wakil Ketua I Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., serta Ketua Komisi II Samino meninjau dua titik vital: PT Pulau Sambu di Guntung dan PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) di Pulau Burung.

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Dari gudang bahan baku hingga penyimpanan produk jadi, mata para legislator menyaksikan langsung realitas pahit, penumpukan kelapa bulat dan produk turunan yang tak terserap pasar.

“Penumpukan di gudang barang jadi disebabkan oleh minimnya penyerapan pasar, baik domestik maupun ekspor. Tantangan ini dipicu oleh dinamika geopolitik, konflik global, perlambatan ekonomi dunia, serta penurunan permintaan produk turunan kelapa,” jelas Humas Sambu Group, A. Ginting.

Tekanan Global, Dampak Lokal

Lesunya pasar dunia membuat gudang penuh, sementara petani tetap menunggu kepastian harga. Ironisnya, di tengah tekanan berlapis ini, Sambu Group tetap berkomitmen tidak menghentikan pembelian kelapa dari masyarakat. Langkah ini menjadi benteng terakhir agar denyut ekonomi petani Inhil tidak terhenti.

Dilema Industri

DPRD Inhil mencatat dilema besar:
– Industri tercekik oleh overstock dan penurunan pendapatan.
– Petani menjerit menanti harga layak dan kepastian penyerapan panen raya.
– Tidak ada alternatif lain yang mampu menampung kelapa dalam volume besar selain Sambu Group.

Sinyal Bahaya
Penumpukan produk jadi menjadi alarm keras: industri kelapa sedang tidak baik-baik saja. Situasi ini menuntut solusi menyeluruh, bukan sekadar menyalahkan pihak industri yang juga tengah berjuang bertahan.

Langkah Lanjut
Temuan lapangan ini akan menjadi pijakan strategis DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Inhil untuk merumuskan kebijakan yang adil, berpihak pada petani, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem kelapa daerah. (adv)