ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – (OPINI) — Pertanyaan besar kini tengah menggelayuti benak masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dengan bentang alam unik yang didominasi hamparan perairan, rawa, dan parit-parit perkebunan, membangun infrastruktur di “Negeri Seribu Parit” ini menuntut biaya yang tidak sedikit.
Namun, jika melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil yang cenderung stagnan di angka Rp1,8 triliun hingga Rp2,2 triliun per tahun dalam beberapa tahun terakhir, sebuah tanya skeptis pun muncul: ‘Jika anggaran terus begini, butuh berapa periode kepemimpinan lagi agar pembangunan infrastruktur bisa merata hingga ke pelosok desa?’.Secara matematis dan realitas di lapangan, jawabannya cukup mengejutkan sekaligus memprihatinkan.
Hitungan Kasar: Jauh Panggang dari Api
Jika kita membedah postur APBD Inhil, angka Rp2 triliun itu tidak serta-merta bisa digelontorkan seluruhnya untuk membangun jalan dan jembatan.
Belanja Rutin Mendominasi, sekitar 60% hingga 70% anggaran sudah habis terkunci untuk belanja pegawai (gaji ASN dan PPPK), biaya operasional dinas, serta belanja wajib sektor pendidikan dan kesehatan.
Sisa Anggaran Infrastruktur: Anggaran yang tersisa untuk urusan “kue pembangunan” (Dinas PU dan Perkim) biasanya berkisar di angka Rp200 miliar hingga Rp300 miliar per tahun.
Sementara itu, menilik data usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari 20 kecamatan yang ada, total kebutuhan untuk memerdekakan Inhil dari jalan rusak, jembatan kayu yang lapuk, dan tanggul jebol diperkirakan menembus angka Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.
Simulasi Sederhana: Jika kebutuhan riil infrastruktur adalah Rp3,5 triliun, dan kemampuan mencicil Pemkab Inhil hanya Rp250 miliar per tahun, maka dibutuhkan waktu sedikitnya 14 tahun berturut-turut hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini. Itu artinya, butuh hampir 3 periode kepemimpinan bupati (dengan asumsi 1 periode = 5 tahun) dengan catatan tidak ada penambahan kerusakan baru atau inflasi harga material.
Tantangan Geografis yang “Memakan” Anggaran
Membangun satu kilometer jalan di Inhil tidak bisa disamakan dengan membangun satu kilometer jalan di daerah daratan seperti Pekanbaru atau Kampar. Struktur tanah gambut dan rawa di Inhil menuntut pengerjaan ekstra.
Untuk menghasilkan jalan concrete (semenisasi) atau aspal yang bertahan lama, diperlukan pondasi cerucuk bawal atau tiang pancang yang dalam. Biaya per kilometer bisa membengkak dua hingga tiga kali lipat dibanding daerah berstruktur tanah keras. Akibatnya, anggaran Rp250 miliar yang terlihat besar, hanya akan menghasilkan beberapa kilometer jalan mantap saja dalam setahun.
Keluar dari Lingkaran Setan Stagnansi
Jika bupati-bupati ke depan hanya mengandalkan “anggaran apa adanya” ini, maka pemerataan infrastruktur akan tetap menjadi komoditas politik yang dijual setiap lima tahunan tanpa pernah benar-benar tuntas.
Pemerhati kebijakan daerah menilai, Inhil harus memutus rantai ketergantungan pada Dana Transfer Pusat (DAU/DAK) yang stagnan. Ada tiga jalan keluar yang harus dikejar secara agresif:
Lobi Politik ke Pusat dan Provinsi: Menjemput APBN dan APBD Provinsi Riau secara masif. Infrastruktur strategis seperti jalan penghubung antar-kabupaten atau dermaga utama harus digeser menjadi tanggung jawab nasional atau provinsi.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Salah satunya sektor perkebunan sawit dan kelapa yang melimpah di Inhil harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah melalui skema bagi hasil yang adil.
Skema Pembiayaan Alternatif: Mulai melirik kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan besar secara terarah khusus untuk infrastruktur desa ring satu mereka.
Kesimpulan
Jika APBD Inhil terus bertahan di angka saat ini tanpa ada lompatan strategi pencarian dana segar, maka impian melihat jalan mulus dari Tembilahan hingga ke pelosok Keritang, Mandah, atau Pulau Burung baru akan terwujud dalam 3 hingga 4 periode pemerintahan ke depan—itu pun dengan syarat situasi ekonomi stabil.
Warga Inhil nampaknya masih harus memupuk rasa sabar yang amat dalam, atau mulai menuntut para pemimpinnya untuk tidak sekadar menjadi “manajer anggaran”, melainkan petarung yang kreatif menjemput bola anggaran di Jakarta. Hal ini sudah tampak dilakukan oleh pemimpin di Negeri Hamparan Kelapa, H Herman.
(Opini Sang Penghibur)
BERITA TERHANGAT
Orang Jujur Tidak Butuh Pembelaan Setelah Jatuh
Budi Wahyono: Anak Inklusi Berhak Memperoleh Pendidikan Layak dan Bermutu di Sekolah Umum, Temasuk TK
Pintar Saja Tidak Cukup, Mengapa Birokrasi Butuh Pemimpin yang Jago Eksekusi