ARBindonesia,com.Dumai-Muhammad Haviz berhasil lolos kebabak grand final KDI 2020. Pemuda asal Dumai itu tampil memukau pada babak empat besar pada, Senin (20/10) malam di kompetisi pencarian bakat yang di selenggarakan salah satu TV Swasta Nasional tersebut.

Orang tua Muhammad Haviz, Bainur bersyukur tiada putus-putusnya atas kehendak dan kuasa Allah karena anaknya Muhammad Haviz Burahman kini telah lolos ke Grand Final dan masuk dalam babak tiga besar.

“Terima kasih yang tiada henti-hentinya kami ucapkan kepada segenap masyarakat Riau Kepri,Khusus nya Kota Dumai,Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai khususnya Diskominfo Dumai beserta Bunda Haslinar Zulkifli, Bank Riau Kepri, sanak family, kerabat, sahabat, handai tolan yang berada di tempat lain yang telah memberikan dukungan dengan mengirimkan SMS dan Vote kepada ananda Haviz serta pihak-pihak donatur dan pihak lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu,” ujar Bainur.

Ia mengatakan Haviz saat ini bukan hanya kebanggaan keluarga, namun kebanggaan seluruh masyarakat Riau khususnya Kota Dumai.”Walaupun energi dan pikiran kita terkuras karena gagalnya SMS yang kita kirim diwaktu awal acara, namun Alhamdulillah itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus berusaha agar Putera Terbaik Riau mampu melaju ke 3 Besar KDI 2020,” sebutnya.

Ia mengatakan perjalanan Haviz di KDI akan semakin berat kedepannya, pada

26 Oktober 2020 mendatang merupakan penentuan akan berhasilnya “Budak Dumai” dalam menjemput tuah. “Mari bersama tetap kita berikan dukungan untuk Putera Terbaik Riau agar mampu memenangkan kontestasi kali ini di panggung nasional,” sebutnya.

Sementara itu Wali Kota Dumai Zulkfli As mengucapkan selamat kepada Haviz yang berhasil berhasil lolos ke babak grand final KDI 2020. “Kita semua harus mendukung apa yang menjadi cita-cita Haviz dan kami berdoa agar Haviz keluar menjadi juara di ajang tingkat nasional tersebut,” tutupnya.(hrk).

Sumber:Baharinews.com

“Sementara itu, dalam pemberitaan seblumnya selain dari pada Dugaan Mark Up Dana Kegiatan Covid 19 pada Dinas Kesehatan Inhil. Diduga juga, dalam kegiatan tersebut adanya indikasi pemalsuan tanda tangan terhadap pihak kedua dalam hal ini Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Inhil, Irmanita”

Foto Ilustrasi, DJKN

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rahmi Indrasuri membantah adanya dugaan mark up dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19.

Belakangan beredar kabar terkait dugaan mark-up dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19, seperti masker, hand sanitizer dan lain sebagainya.

Rahmi memastikan kegiatan pengadaan yang dilaksanakan dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tersebut telah sesuai prosedur.

“Kami pastikan tidak ada mark-up, tidak ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme serta kick back. Apa yang dituduhkan itu tidak benar,” kata Rahmi, Rabu (21/10/2020) melalui keterangan tertulis.

Dalam proses pengadaan, diungkapkan Rahmi, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil telah mengikuti peraturan yang berlaku. Dinas Kesehatan, imbuhnya, berpedoman pada Peraturan Presiden, Instruksi Presiden hingga Keputusan Presiden.

“Harga wajar dalam keadaan tidak wajar. Prinsip utamanya adalah pemenuhan kebutuhan agar penanganan Covid-19 cepat dan tepat, bisa terlaksana sesegera mungkin. Apalagi, kita dalam kondisi darurat,” kata Rahmi

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen, A Hadi menuturkan, perbedaan harga yang terpantau disebabkan oleh faktor kelangkaan barang-barang tersebut di masa awal pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, mekanisme pengadaan barang dan jasa darurat dijalankan dengan konsep sederhana oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia. Bahkan, dikatakan Hadi, pengadaan barang dan jasa ini diawasi langsung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP.

“Untuk kegiatan pengadaan itu yang menjadi perhatian kami efektifitas, transparansi dan akuntabel. Prinsipnya kehati-hatian. PPK didampingi juga oleh APIP,” jelas Hadi.

Sementara itu, dalam pemberitaan seblumnya selain dari pada Dugaan Mark Up Dana Kegiatan Covid 19 pada Dinas Kesehatan Inhil. Diduga juga, dalam kegiatan tersebut adanya indikasi pemalsuan tanda tangan terhadap pihak kedua dalam hal ini Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Inhil, Irmanita.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Irmanita bahwa ia menegaskan tidak pernah menerima barang atas kegiatan pengadaan belanja bahan habis pakai material kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang menelan anggaran sebesar 2,7 Miliar lebih.

“Saya tidak menerima fisik ats pengadaan itu. Untuk lebih jelasnya lagsng aja ke Dinkes…krn barang tsb khusus perlakuannya..lansng dikelola oleh Dinkes..,” tulisnya melalui pesan singkat WhatsApp beberapa hari lalu.

Namun sayangnya, ketika awak media kembali menanyai apakah ada indikasi pemalsuan tanda tangan? Dirinya enggan memberikan informasi lebih lanjut.

“Cukup ini saja yang bisa saya jawab. Nanti konfirmasi ke dinas aja ya. Langsung ke PPK nya aja..jadi jelas..tidak ada yg ditambah dan dikurangi informasinya..,” jawab Kepala UPTD Instalasi Farmasi Inhil, Irmanita.

Menjawab hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), A Hadi mengira bahwa yang bersangkutan (Kepala UPTD Instalasi Farmasi) saat itu lupa karena kesibukan yang padat.

“Kita mengira mungkin lupa, karena saat itu memang kondisinya (Irmanita) tengah dalam kesibukan yang padat. Karena dalam kondisi bukan covid saja yang harus dikoordinirnya (Irmanita) sudah sekian ribu jenisnya, apalagi dalam kondisi Covid ini,” tuturnya.

“Kita tidak bicara ini tanda tangan palsu atau tidak. Tetapi, didalam hal responnya kita berpersepsi positif saja. Mungkin saja lupa, karana ini juga sudah lama, atau ingin berkomentar takut salah. Jadi persepsi saya seperti itu” tutup PPK.

(Arbain)

Ilustrasi Lemah tata kelola, pengadaan alkes rawan korupsi. Foto kpk.go.id

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Irmanita selaku Kepala UPTD Instalasi Farmasi menegaskan tidak pernah menerima barang atas kegiatan pengadaan belanja bahan habis pakai material kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang menelan anggaran sebesar 2,7 Miliar lebih.

Hal itu disampaikan Irmanita saat dikonfirmasi arbindonesia.com, upaya mendalami kasus dugaan Mark Up anggaran atas pengadaan barang-barang berupa Alkohol 70%, Disinfektan, dan Hand Sanitizer yang menelan anggaran bersumber APBD Inhil Tahun 2020 tersebut.

Menurut penjelasan Irmanita, untuk kegiatan pengadaan tersebut langsung di kelola oleh Dinas Kesehatan Inhil.

“Saya tidak menerima fisik ats pengadaan itu. Untuk lebih jelasnya lagsng aja ke Dinkes…krn barang tsb khusus perlakuannya..lansng dikelola oleh Dinkes..,” tulisnya (tanpa di edit) melalui pesan singkat WhatsApp, beberapa hari lalu.

Sementara, berdasarkan informasi yang diterima ARBindonesia.com, didalam berita acara serah terima barang melalui surat Nomor : 23/BA-STB/DINKES-COVID19/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, disana terdapat tanda tangan pihak kedua, dalam hal ini Kepala UPTD Instalasi Farmasi Inhil.

Namun sayangnya, ketika awak media kembali menanyai apakah ada indikasi pemalsuan tanda tangan? Dirinya enggan memberikan informasi lebih lanjut.

“Cukup ini saja yang bisa saya jawab. Nanti konfirmasi ke dinas aja ya. Langsung ke PPK nya aja..jadi jelas..tidak ada yg ditambah dan dikurangi informasinya..,” jawab Kepala UPTD Instalasi Farmasi Inhil, Irmanita.

Secara terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), A Hadi membantah mengenai dugaan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan.

Sebab menurutnya saat melakukan pendistribusian pihak PPK juga melibatkan tenaga dari UPTD Instalasi Farmasi.

“Proses hal menerima atau tidak, dalam kondisi kovid ini kitakan ada tim untuk melakukan pendistribusian barang. Tim ini termasuk juga tenaga dari gudang farmasi (UPTD Instalasi Farmasi),” kata A Hadi baru baru ini.

Selain itu A Hadi juga mengira bahwa yang bersangkutan (Kepala UPTD Instalasi Farmasi) saat itu lupa karena kesibukan yang padat.

“Kita mengira mungkin lupa, karena saat itu memang kondisinya (Irmanita) tengah dalam kesibukan yang padat. Karena dalam kondisi bukan covid saja yang harus dikoordinirnya (Irmanita) sudah sekian ribu jenisnya, apalagi dalam kondisi Covid ini,” tuturnya.

“Kita tidak bicara ini tanda tangan palsu atau tidak. Tetapi, didalam hal responnya kita berpersepsi positif saja. Mungkin saja lupa, karana ini juga sudah lama, atau ingin berkomentar takut salah. Jadi persepsi saya seperti itu” tutup PPK.

Baca Juga : Diduga Dana Kegiatan Covid 19 pada Dinas Kesehatan Inhil di Mark Up

Dalam pemberitaan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil diduga melakukan “Mark Up” terhadap dana untuk penangangan Covid 19, salah satunya melalui kegiatan belanja bahan habis pakai material kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular wabah virus corona.

Berdasarkan informasi yang diterima ARBindonesia.com, dalam kegiatan belanja barang berupa Alkohol 70%, Disinfektan, dan Hand Sanitizer Dinkes Inhil gelontorkan anggaran sebesar 2,7 miliar lebih.

Anggaran biaya ini dipergunakan untuk pembelian 2000 botol Alkohol 70% senilai Rp 190 juta (@Rp95 ribu), Selanjutnya 7.000 botol Disinfektan Rp 1,022 miliar (@Rp147 ribu), dan 3.999 botol Hand Sanitizer senilai 1,5 miliar lebih (@380ribu).

(Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bripka Daniel Freddy, salah orang personil Polres Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen, untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung kesuksesan penegakan hukum di lapangan.

Komitmen tersebut disampaikan pria yang menjabat sebagai Katim Buser Polres Inhil ini, setelah menerima 2 penghargaan dari Kapolres AKBP Dian Setyawan, di halaman Mapolres, Jalan Gajah Mada Tembilahan, Selasa 20 Oktober 2020.

Dikatakan Bripka Daniel Freddy, dirinya merasa senang atas penghargaan yang diberikan oleh Kapolres dan membuatnya termotivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi Polri.

“Ini semua tentunya tidak terlepas dari kerjasama tim yang solid, khususnya dalam mencari informasi dari masyarakat,” ujarnya kepada awak media di Tembilahan.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Daniel ini mengucapkan terima kasih kepada Kasat Reskrim AKP Indra L Sihombing, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan.

“Semoga Polres Inhil semakin sukses dalam melaksanakan tugas, khususnya Opsnal Sat Reskrim dan Polri semakin dipercaya masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kapolres AKBP Dian Setyawan mengungkapkan bahwa pemberian penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada anggota Polres Inhil, yang telah berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan

“Ini merupakan bagian dari reward and punishment. Tentunya untuk anggota yang berprestasi kita berikan penghargaan, sedangkan bagi yg melanggar disiplin dan etik akan kita tindak,” pungkasnya.

Adapun penghargaan yang diberikan kepada Bripka Daniel Freddy, yakni :

1.Terkait keberhasilan dalam pengungkapan kasus penganiayaan/penyiraman air keras yang terjadi di wilayah hukum Polres Inhil pada Bulan September 2020 lalu 

2.Pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu pada Bulan Oktober 2020. (*/Arl)

Petugas pemadam dibantu TNI saat memadamkan api, foto arb

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Baru saja peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Sertadaya, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (20/10/2020).

Dari pantauan langsung dilapangan, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar 9.30 wib, dan api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam sekitar 10.45 wib.

Sementara itu, dari keterengan yang didapat dari warga setempat, terdapat 4 buah rumah warga yang hangus akibat peristiwa tersebut.

“Ada 4 rumah, api mulai terlihat di rumah yang kosong. Tapi rumah itu baru saja sudah ada orang yang mau nempati,” kata Ehen kepada Arbindonesia.com.

Hingga berita ini tersebitkan belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib terkait sumber api dan berapa kerugian akibat kebakaran tersebut. (Arb)

Presidium KAMI Gatot Nurmantyo. Foto: Youtube Refly Harun

ARBindonesia.com, JAKARTA – Banyak pihak menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sarat dengan kepentingan politik.

Bahkan, tidak sedikit yang menganggap bahwa gerakan itu memiliki tujuan untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah.
Namun anggapan itu dibantah salah satu inisiator KAMI, Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, tudingan itu sama sekali tidak mendasar. Pasalnya, dirinya kini sudah tidak memiliki ‘power’.

Pun demikian dengan Din Syamsuddin yang menjadi ‘sejolinya’ dalam KAMI.

Hal itu disampaikan mantan Panglima TNI itu dalam video wawancara di akun Refly Harun yang dikutip pada Minggu (18/10/2020).

“Saya dan Pak Din Syamsuddin itu punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara. Kemudian Prof Din Syamsuddin juga bukan lagi Ketum PP Muhammadiyah,” ujarnya.

Karena itu, Presidium KAMI itu pun mempertanyakan tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya.

“(Saya) Sudah tidak punya anak buah. Bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan?” sambungnya.

Gatot pun mempertanyakan tudingan penggulingan pemerintahan yang dialamatkan kepada dirinya.

“Apakah selama ini saya memang ada indikasi seperti itu?” tanya dia.

Menurut Gatot, tudingan ini ada lantaran muncul spanduk ‘Turunkan Jokowi’ saat deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi.

Hal itu kemudian disambung dengan adanya demo dengan mengusung isu yang sama.
Sejak saat itu, KAMI langsung dicap ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Padahal yang masang (banner) siapa, kami sendiri tidak tahu kok,” katanya.

Setelah kejadian itu, lanjut Gatot Nurmantyo, setiap ada KAMI selalu ada penolakan dari masyarakat.

Dalam penolakan tersebut, kata dia, seolah-olah KAMI adalah sesuatu yang sangat berbahaya.

“Berbanding terbalik dengan tujuan KAMI dan yang dilakukan. Ya, saya ketawa saja,” tuturnya.

Gatot menegaskan, sejawal awal terbentuk, KAMI sudah menyatakan bahwa KAMI adalah organisasi perjuangan yang penuh tantangan, hambatan dan ancaman.

“Siapkan mental, karena kadang-kadang menyuarakan kebenaran itu sulit. Lebih sulit dibandingkan menyuarakan ketidakbenaran,” ujarnya. (*)

Sumber pojoksatu.id