Hemat Anggaran Negara, Kementrian Keuangan Pangkas Rp 23,3 T Tunjangan Profesi Guru

JAKARTA – Guna memelihara kredibilitas fiskal, dengan menjaga defisit prognosis APBNP 2016 tetap di bawah 3,0 persen terhadap PDB, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali menaikan penghematan anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari sebelumnya Rp133,8 triliun.

Adapun, salah satu penghematan terjadi pada dana belanja transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan kinerja sebesar Rp72,9 triliun. Dari dana tersebut terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp23,3 triliun yang over budget.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di tengah menjaga defisit penerimaan negara, tentu dibutuhkan penghematan dari sektor-sektor yang masih ditunda kebutuhannya. Di tengah kondisi itu pula, ternyata ada DAK non fisik senilai Rp 23,3 triliun sebagai alokasi dana tunjangan profesi guru yang ternyata gurunya sendiri tidak ada.

“Bayangkan gurunya saja tidak ada. Kami menganggap ini pembelajaran untuk perencanaan yang semakin baik di tahun depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, untuk mekanisme penghematan,”ujarnya di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Sri mengatakan, terkait penghematan anggaran dana transfer daerah akan dikenakan pada daerah penghasil yang penghasilannya baik. Misalnya seperti DKI, dana trasfer yang ditunda pengirimannya atau diibaratkan dipinjam sebesar Rp12 triliun.

“Kami melakukan penghematan dana transfer daerah secara selektif dari kapasitas kemampuan daerahnya. Daerah yang memiliki dana dan yang bisa membiayai beberapa bulan ke depan, kami akan pinjam dulu dana tersebut,”terang Sri.

Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan terang-terangan setuju dengan langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran itu. “Anggaran negara harus diselamatkan dan efisiensi dan pemotongan anggaran itu saya pikir salah satu cara dan itu saya pikir langkah yang tepat,” ujar Syarief di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Sabtu (27/8).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut berharap, sisa anggaran yang dipangkas bisa dialokasikan ke sektor lain. Khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat.

“Yang penting adalah keberpihakan kepada rakyat itu yang lebih utama, kesejahteraan bagi rakyat, kemiskinan harus betul-betul dilakukan agar jangan sampai terjadi kemiskinan makin bertambah,” ujarnya.

Sumber: JPNN /  okezone