ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR –
Pandemi Covid-19 saat ini membuat masyarakat harus menahan diri dari keramaian dan lebih menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga.

Tempat berlibur dan bersantai dengan konsep alam serta jauh dari keramaian menjadi alternatif bersantai untuk sekedar merelaksasi pikiran dari pekerjaan.

Memilih tempat untuk bersantai di tengah pandemi sangat perlu diperhatikan guna mencegah kasus penularan Covid-19.

Kabar gembira bagi masyarakat Tembilahan, kini telah hadir sebuah cafe Pondok Ladang dengan nuansa alam di tengah persawahan.

Owner Cafe Pondok Ladang, Eva Rosalina mengatakan, Nama Pondok Ladang sendiri dihadirkan karena cafe Pondok Ladang berada di tengah hamparan sawah dilengkapi bangunan pondok terpisah yang cocok untuk bersantai.

“Sesuai dengan tempatnya yang berada di ladang, jadi cafe nya kita namakan Pondok Ladang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis.

Cafe dengan konsep alam ini sangat cocok menjadi pilihan di tengah minimnya ruang terbuka hijau di kota Tembilahan terlebih ia berada di area jogging track tanjung harapan. Cafe ini sangat unik dan artistik karena terbuat dari kayu.

Dia mengatakan, Indahnya pemandangan alam terbuka akan membuat pengunjung semakin betah untuk berlama-lama berada di cafe.

Untuk sementara, dikatakan Eva, Saat ini terdapat enam unit bangunan pondok dan beberapa tempat bersantai dengan desain berbeda yang berada di atas kolam ikan. Terdapat pula taman-taman bunga kecil di sekitar pondok.

“Rencananya, nanti akan kita tambah beberapa pondok lagi,” kata dia.

Selain itu juga tersedia fasilitas bermain seperti perahu karet dan ayunan di bawah rimbunnya pohon kelapa. Juga terdapat beberapa spot untuk swafoto seperti jembatan cinta, lorong kenangan, dan hamparan padi.

Untuk pengunjung yang bersantai di Cafe yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan ujung tepatnya di depan SMAN 2 Tembilahan ini, akan ditawarkan sajian menu yang beraneka. Cafe Pondok Ladang menyajikan makanan khas rumahan sebagai menu utama seperti ikan asin. Aneka seafood, dan camilan seperti empek-empek banjar, jagung bakar, salad dan lain-lain. (*)

Foto : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Tengku Edy

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Untuk percepatan pendataan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Tengku Edy menghimbau kepada pelaku usaha untuk segera mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat bantuan modal usaha senilai 2,4 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Himbauan tersebut disampaikan Tengku Edy mengingkat jumlah kuota pendaftaran pada Tahap II ini terus berkurang.

Baca Juga : Dinas Koperasi Inhil Kembali Buka Pendataan Bantuan Modal UKM Tahap II Sebesar 2,4 Juta, Ini Syaratnya!

“Jumlah kuota secara keseluruhan sebanyak 12 juta. Saat penerimaan di tahap pertama, UKM yang terdaftar sekitar 9,1 juta. Jadi
untuk mecukupi 12 juta kouta, masih ada 2,9 juta kouta yang diperebutkan oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia. Maka dari itu tahap II kembali dibuka oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM,” papar Tengku Edy, Kamis (15/10/2020).

Lanjutnya, memang pada perinsipnya penutupan pendataan pada akhir November, namun jika kuota telah terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan pendataan akan segera ditutup sebelum batas waktu yang di tentukan.

“Dari informasinya, pada tahap II ini masih ada sekitar 30 ribu kouta yang diperebutkan dari seluruh Indonesia,” imbuhya.

Tambah Edy, untuk percepatan pendataan UKM, maka pelaku usaha yang berpenghasilan dibawah 50 juta pertahun, perlu sesegera mungkin mengajukan ke Dinas Koperasi Inhil untuk mendapat bantuan modal usaha dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

“Untuk percepatan penginputan data di pusat, data yang yang telah diterima melalui Dinas Koperasi akan kita kirim setiap 2 hari. Tahap II ini sudah ada 2.159 UKM di Inhil yang telah di input ke pusat,” tutur Kadis.

Selain menerima data UKM dari pelaku usaha yang diserahkan melalui Dinas Koperasi Inhil, Kadis juga mengatakan dalam pendataan UKM, pihaknya juga melakukan sosialisasi melalui pendataan langsung kelapangan.

“Kita juga melakukan pendataan langsung kelapangan, yang mana UKM belum mendaftar saat itu juga langsung kita daftarkan,” tutup Tengku Edy.

Persyaratan bantuan modal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI bagi pelaku UKM yang terdampak Covid-19:

-Fhoto Copy KTP
-Foto Tempat Usaha
-Surat Keterangan dari RT (menyatakan benar sebagai pelaku usaha)

-Keterangan yang ditulis/diketik : Alamat Usaha, Jenis Usaha, Omset Usaha dalam Pertahun, dan Nomor Handphone (HP) yang aktif. (Arbain)

Tengku Edy saat diwawancarai, foto erik

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali membuka pendataan tahap ke II untuk bantuan tambahan modal bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

Bantuan senilai Rp 2,4 juta tersebut merupakan program lanjutan tahap pertama dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam upaya membatu pelaku usaha mikro di tengah masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Inhil, Tengku Edy menyampaikan, bagai pelaku usaha mikro yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke Dinas Koperasi Inhil, di jalan Swarna Bumi Tembilahan. Ataupun bisa mendaftar melalui situs mataumkm.riau.go.id.

“Sudah bisa mendaftar sekarang, Penerimaan berkas pengajuan tahap kedua ini sampai akhir November 2020. Tidak ada batasan kouta, sejauh penerimaan itu belum ditutup oleh Kementerian pusat,” imbuhnya kepada arbindonesia.com, Kamis (8/10/2020).

Untuk persyaratannya, Fhoto Copy KTP, Fhoto Tempat Usaha, Surat Keterangan dari RT (menyatakan benar sebagai pelaku usaha mikro), dan Keterangan yang ditulis/diketik : Alamat Usaha, Jenis Usaha, Omset Usaha dalam Pertahun, dan Nomor Handphone (HP) yang aktif.

” Cukup dengan persyaratan tersebut, dan data usulan tahap kedua ini akan kita kirim ke Kementerian setiap dua hari sekali,” tambahnya.

Selain itu Tengku Edy juga menyampaikan bahwa usulan pendataan UKM pada tahap pertama, secara keseluruhan berjumlah 5.935 UKM dengan 7 kali tahapan pengiriman data ke Kementerian. Yang telah dilakuakan divalidasi oleh Kementerian sebanyak 1.841 UKM dan sisanya akan menyusul.

“Dari jumlah data yang telah divalidasi (1.841), sebanyak 936 UKM yang telah dinyatakan mendapat bantuan. Dengan rincian, sebanyak 618 UKM yang telah melakukan pencairan melalui unit Bank BRI Cabang Kempas, dan 318 UKM yang belum mengambil atau melakukan pencairan,” papar Kadis diruang kerjanya.

Mengenai cara untuk mengetahui apakah pelaku UKM yang telah diusulkan namanya pada tahap pertama tersebut telah keluar atau tidak, pengecekan bisa melalui unit BRI dan Kantor Koperasi dan UMKM Inhil.

“Untuk mengecek apakah telah keluar namanya, silahkan datang ke Kantor Koperasi dengan membawa KTP, akan kita bantu. Ataupun melalui BRI link,” kata Edy.

Selain itu Edy juga menambahkan, bahwa untuk pencairan dana bantuan modal UKM pada tahap pertama, dulunya pencairan hanya bisa dilakukan di unit BRI cabang Kempas. Kedepannya untuk melakukan pencairan dana tersebut sudah dapat dilakukan di unit BRI terdekat.

Kalau belum memeliki rekening Bank BRI, nantinya Bank BRI sebagai penyalur akan memanggil pelaku UKM untuk membuka rekening tanpa ada biaya.

“Tidak ada pemotongan dari dana tersebut, yang ada hanya diajak untuk mengikuti asusransi AMKKM (Asuransi Mikro Kesehatan Kecelakaan dan Meninggal) sebesar 50.000, itupun bagi yang mau saja. Diluar hal tersebut jika ada pemotongan silakahkan lapor Kedinas, akan kita proses,” tegasnya.

Terakhir Edy berharap bagi yang telah menerima bantuan tambahan modal usaha agar dipergunakan benar-benar untuk modal usaha. Karana dimasa pandemi ini sangat berdamapak pada usaha mikro.

“Kami berharap bantuan modal tersebut di gunakan untuk usaha tidak digunakan untuk hal yang lain,” tutup Kepala Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Inhil, Tengku Edy. (Arbain)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebanyak 738.000 ton garam rakyat tak terserap hingga 22 September 2020.

Jokowi minta agar masalah tersebut dapat dicari jalan keluarnya mengingat telah memahami permasalahan yang ada. Sehingga garam rakyat bisa segera terserap ke industri.

“Ini agar dipikirkan solusinya hingga rakyat, garamnya bisa terbeli,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Senin (5/10/2020).

Dua permasalahan dinilai menjadi hambatan utama tidak terserapnya garam rakyat. Pertama berkaitan dengan rendahnya kualitas garam rakyat yang tak sesuai dengan kebutuhan industri.

Rata-rata industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl sebesar 97%. Hal tersebut dinilai masih belum dipenuhi oleh garam hasil petambak Indonesia.

Selain masalah kuakitas, kuantitas hasil garam rakyat juga dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Jokowi bilang masalah tersebut selalu diselesaikan dengan cara impor.

“Masih rendahnya produksi garam nasional kita sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan enggak pernah ada penyelesaian,” terang Jokowi.

Jokowi menJelaskan pada tahun ini alokasi impor untuk garam industri masih sebesar 2,9 juta ton. Hal itu melihat angka kebutuhan tahun 2020 4 juta ton sedangkan produksi sebesar 2 juta ton.

Oleh karena itu perlu ada pembenahan secara besar dari hulu hingga hilir. Pada sektor hulu, integrasi dan ekstensifikasi lahan tambak garam harus dilakukan.

“Percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi produsen garam,” jelas Jokowi.

Selain itu kebutuhan pasca panen pun harus disiapkan untuk meningkatkan kualitas garam. Pengguna inovasi dan teknologi penting untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar kebutuhan industri.
(*)

Sumber Kontan.co.id

Ilustarasi kelangkaan gas elpiji 3kg, foto merah putih

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Warga Tembilahan keluhkan atas kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram (Kg) yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Terlebih dengan kelangkaan tersebut hargapun ikut melambung tinggi.

“Susah mencarinya, Jikapun ada harganya juga jauh berbeda dari biasanya. Biasa kita beli diwarung-warung harganya sekitar 30 ribuan, dan sekarang 45 ribu,” kata Andut salah satu warga Tembilahan yang mengeluhkan atas kondisi tersebut, Rabu (23/9/2020).

“Yang namanya kita butuh, mau tidak mau harus tetap kita beli juga Bang,” tambahnya kepada wartawan.

Selain mengeluhkan atas kelangkaan dan lonjakan harga, Andut berharap persoalan ini dapat segera diatasi oleh pemerintah daerah.

“Kita sebagai warga berharap kelangkaan seperti ini jangan sampai berlarut dan semoga ini bisa segera diatasi oleh pihak yang bersangkutan,” harapnya.

Sementara itu, Roza warga Tembilahan lainnya juga mengeluhkan hal yang serupa.

“Memang susah nyarinya, sempat juga mutar-mutar malam ini cari Gas tetapi Allhamdulillah belum jumpa. Rata-rata tempat biasa kita beli sudah habis, kalaupun tidak katanya lagi kosong,” ungkapnya, Rabu (23/9/2020).

“Kita berharap segera ada solusi dari pemerintah untuk mensiasati persoalan ini, sebab gas elpiji ini juga menjadi salah satu kebutuhan pokok disebagian rumah tangga,” tutup Roza.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi Dinas terkait untuk dimintai keterangan mengenai kelangkaan dan lonjakan harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Tembilahan. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR –
Konsep sinergitas pengembangan kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam mendukung program pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Inhil, Wanhar., S.Sos, M.Si melalui Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD, Sukatno, SE memaparkan, dalam mendukung program pemerintah untuk tercapainya secara maksimal program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan kerjasama antara BUMD dan Bumdes.

Konsep pengembangan kerjasama BUMD dan Bumdes memiliki variasi yang berbeda pada setiap BUMD yang ada.

Yang mana kita ketahui ada 3 BUMD di Kabupaten Inhil, diantaranya :

• PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang.

Wujud sinergitas antara BPR dan Bumdes seperti bekerjasama dalam membantu pembiayaan dalam rangka pemgembangan bisnis yang dikelola oleh setiap Bumdes.

• Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Indragiri.

Sementara untuk Perumda Tirta Indragiri bentuk kerjasamanya melalui Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) yang dikelola di setiap Bumdes.

• PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG).

Sedangkan PT KIG membantu pengembangan rencana bisnis dibidang industri perkelapaan dan prodak hasil pertanian lainnya dengan menyiapkan pasar untuk prodak-prodak unggulan pada masing-masing Bumdes itu sendiri.

Selain itu juga PT KIG akan melakukan pendampingan, pembinaan dalam pengembangan bisnis Bumdes dari rencana bisnisnya sampai ke Marketnya.

Dengan demikian, wujud sinergitas pengembangan kerjasama dapat dikatakan bahwa Bumdes merupakan perpanjangan tangan ataupun anak cabang dari pada BUMD itu sendiri.

“Jika semua sudah berjalan dengan maksimal, maka hal itu dapat mendorong percepatan terwujudnya keberhasilan program pemerintah Kabupaten Inhil melalui program DMIJ Plus Terintegrasi,” imbuh Sukatno. (Arb)