ARBindonesia.com, PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar secara resmi melantik 145 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau, Selasa (28/7/20) petang di Ballroom Dang Merdu Bank Riau Kepri (BRK).

Adapun ratusan pejabat yang diambil sumpah jabatannya itu terdiri dari pejabat administrasi dan pejabat fungsional widyaiswara ahli utama. Turut mendampingi Gubri, Kepala BKD Riau H Ikhwan Ridwan dan Kepala BPSDM Riau H Joni Irwan.

Gubri arahannya kepada ratusan pejabat yang dilantik itu mengatakan, harus dapat bekerja maksimal. Apalagi di saat pandemi Covid-19 ini, perekonomian harus dibangkitkan kembali.

“Pandemi Covid-19 ini bukan hanya berkaitan dengan permasalahan kesehatan tapi juga ekonomi. Sesuai arahan Presiden pada triwulan ketiga ini, untuk bekerja keras untuk pemulihan ekonomi,”harap Gubri.

Oleh karena itu, kepada pejabat yang baru dilantik tidak boleh lengah. Sehingga semua tugas yang diembankan dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Tidak hanya itu, Gubri juga menyampaikan untuk setiap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di tempat tugasnya yang baru. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19.

Terlebih lagi kata Gubri, saat ini telah ada klaster baru Covid-19 yakni, klaster perkantoran. Artinya, klaster perkantoran ini tersebar di kantor pemerintahan dan kantor perusahaan swasta.

“Klaster perkantoran ini merupakan klaster yang baru. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, karena penyebaran melalui orang tanpa gejala atau OTG,”terang Gubri.

Terakhir, Gubri mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Gubri meminta untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik.

Untuk diketahui, jumlah pejabat Eselon III dan Eselon IV Pemprov Riau yang dilantik pada hari ini berjumlah 145 orang, dengan rincian jumlah Eselon III sebanyak 64 orang dan Eselon IV sebanyak 81 orang. (MCR /NOR)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Selain melantik pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau, Gubernur Riau Syamsuar juga dijadwalkan akan melantik mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin, sebagai Widyaswara di BPSDM Provinsi Riau.

“Pak Said nanti ikut dilantik sebagai widyaswara, dia kan dah mengajukan pindah, kemudian jadi widyaswara di BPSDM,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan.

Dilansir dari Cakaplah.com, Dijelaskan Ikhwan, surat pengajun perpindahan Said Syarifuddin sudah masuk dalam sebulan ini, selanjutnya di proses. Termasuk pengunduruan dirinya sebagai Sekdakab Inhil.

“Dia sudah mundur dari Sekda Inhil, sekarang Sekda Inhil masih kosong, dan belum ada pengajuan Sekdanya. Karena memang Inhil belum ada membuka assessment,” kata Ikhwan.

Sementara itu, H Said Syariffudin saat di hubungi wartawan membenarkan bahwa dirinya akan dilantik sebagai Widyaswara di BPSDM Provinsi Riau, dan saat ini dirinya sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru.

“Ia Benar, sekarang sedang dalam perjalanan,” kata Said dalam pesan singkatnya, Selasa (28/7/2020).

(Arb)

Foto/SINDOnews

ARBindonesia.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Predikat itu menunjukkan pengelolaan keuangan di Kemenkeu berjalan sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal, BPK memberikan opini atas beberapa laporan terkait Kemenkeu, seperti keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA) dan laporan Bendahara Umum Negara (BUN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, laporan keuangan ini dijadikan sebagai semangat Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan atas pengelolaan keuangan negara.

“Kementerian Keuangan akan terus bekerja keras untuk menjamin terlaksananya praktik tata kelola yang baik. Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi BPK, serta berupaya untuk terus meningkatkan kualitas LK BA 015 dan LKBUN,” kata Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan dukungan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK. Kemenkeu akan selalu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan guna mencapai kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK atas hubungan kerja yang baik selama proses pemeriksaan LK BA 015 dan LKBUN Tahun 2019,” tandasnya. (*)

Sumber Sindonews.com

tersangka yang diduga menjual istrinya sebagai alat untuk membayar utang. Foto/iNewsTV/Agung Sulistyo

ARBINdonesia.com, TANAH DATAR – Satreskrim Polres Tanah Datar mengamankan tersangka yang diduga menjual istrinya sebagai alat untuk membayar utang di Jorong Koto Gadang, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
.

Dari pengakuan tersangka yang tega menjual istrinya kepada tetangganya ini berawal dari utang tersangka sebesar Rp200.000 yang tidak bisa dibayar tersangka. Tidak hanya sekali, ternyata tersangka sudah tiga kali menjual istrinya kepada pemberi utang yang sama.

Hasan Basri Durin (HBD) hanya bisa pasrah digiring aparat kepolisian Polres Tanah Datar Sumatera Barat.

Warga Pangiang, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini tega menjual istrinya kepada tetangga sendiri untuk melunasi utangnya.

Peristiwa ini berawal dimana tersangka memiliki utang kepada tetangganya sendiri berinisial N sebesar Rp200.000. Lantaran tidak bisa melunasinya, akhirnya tersangka menawarkan istrinya untuk berhubungan badan dengan N agar utangnya lunas. Hal ini disetujui oleh N.

Pada awalnya, istri tersangka berinisial T sempat menolak, namun tidak bisa berbuat banyak karena tersangka sendiri sering berbuat kasar terhadap istrinya.

Perbuatan ini terjadi tidak hanya sekali, bahkan sampai tiga kali. Setiap butuh uang, tersangka menawarkan istrinya kepada pemberi utang yang sama. Setiap berhubungan N selalu memberikan uang ke tersangka hingga mencapai Rp3 juta. Sang istri hanya bisa pasrah melayani nafsu orang yang bukan suaminya ini.

Dari keterangan Kasatreskrim Polres Tanah Datar Sumatera Barat, tersangka diamankan setelah pihak keluarga korban menyerahkan tersangka ke Polsek Lintau Buo, kemudian langsung membawanya ke Mapolres Tanah Datar.

“Awalnya, T sebagai korban tidak mau bercerita karena terus dihinggapi rasa cemas dengan perilaku suami yang kasar, akhirnya korban menceritakan apa yang terjadi kepada pihak kelurga dan berujung penahanan tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Tanah Datar AKP Purwanto.

Saat ini petugas masih menahan satu tersangka. Selanjutanya, polisi akan memeriksa N sebagai pemberi utang untuk mengorek lebih dalam terkait kasus ini.

Kasus ini ditangani Unit PPA Polres Tanah Datar. Kasus suami yang menyodorkan istrinya untuk membayar utang ini telah dapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Selain tokoh adat, aparat nigari, dan LSM Nurani Perempuan. (*)

Sumber Sindonews.com

Ustaz Tengku Zulkarnain. Foto/Instagram

ARBindonesia.com, JAKARTA – Ustaz Tengku Zulkarnain dikenal kritis terhadap pemerintah. Kritikan yang dia unggah di akun
media sosial kadang berbuah caci maki dari para haters. Marahkah dia?

Kepada Ustaz Abdul Somad (UAS), Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa kebanyakan tulisan yang dia unggah di Twitter atau Instagram adalah langsung dia yang menulisnya. “Apa susahnya menulis,” kata Tengku Zulkarnain kepada Ustaz Abdul Somad di akun YouTube UTZ Official, 27 Juli 2020.

Ustaz Abdul Somad lantas penasaran, apakah Tengku Zulkarnain marah saat membaca caci maki haters di media sosial. Dengan santai dan sambil tertawa kecil, Tengku Zulkarnain mengatakan tidak. “Malah lucu gitu. kadang-kadang ada yang perlu dijawab kita jawab. Tapi banyak yang nggak kita jawab, kalau memang dia kelihatan mau tahu, kita jawab. Tapi kalau cuman maki-maki aja, nggak kita jawab, untuk apa , rugi kita habis waktu,” ujar Tengku.

Pria kelahiran Medan 14 Agustus 1963 ini mengungkapkan, ada juga di antara yang mencaci maki dirinya yang kemudian minta maaf. “Ada juga yang tobat, tanya jawab tanya jawab dua tiga kali, kemudian mereka japri saya, minta maaf, tobat, ada banyak juga yang begitu. Maka perlu juga sebagian dijawab.” (*)

Sumber Sindonews.com

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Desa (Pemdes) Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap III kepada warga kurang mampu dan terdampak Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

“Sebanyak 271 KK warga yang menerima manfaat bantuan BLT DD pada tahap pertama,” kata Kepala Desa Panglima Rasa, Erwanto, Selasa (2/6/2020).

Pembagian BLT DD tahap III tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah secara simbolis dan dihadiri langsung oleh Camat Concong serta unsur Forkopimdes.

Erwanto menambahkan, penetapan penerima BLT-DD telah melalui proses tahapan pendataan, verifikasi, musyawarah desa khusus (musdessus), dan penetapan penerima BLT DD.

“Penyaluran BLT DD tahap III ini kita serahkan secara langsung kepada penerima,” tambahnya.

Selain itu, Kades mengharapkan dengan adanya BLT-DD yang ketiga ini, masyarakat Desa Sungai Berapit dapat terbantu dan bisa menggunakannya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.

“Diharapkan bantuan BLT DD pada tahap III ini bisa membantu meringankan beban warga yang terdampak Covid-19,” pungkasnya. (Arb)