ARBIndonesia.com, MADRID – European Super League (ESL) atau Liga Super Eropa di ujung tanduk. Baru resmi diumumkan pada Minggu (18/4/2021) lalu, kini kompetisi kontroversial itu dikabarkan segera bubar.

Hal itu menyusul derasnya protes – utamanya dari suporter – menolak Liga Super, sehingga satu per satu kontestannya menyatakan mundur.

Setelah duo klub Inggris, Chelsea dan Manchester City, terbaru duo raksasa Spanyol yang notabene anggota pendiri ESL, Atletico Madrid dan Barcelona juga bakal mundur.

Berita tentang potensi guncangan terhadap sepak bola Eropa seperti yang kita ketahui, tentu saja telah menjadi pusat perhatian di seluruh dunia selama 48 jam terakhir.

Ini terjadi setelah dua belas klub – enam dari Inggris, tiga dari Spanyol dan tiga dari Italia – mengungkapkan rencana untuk mendirikan ‘Liga Super’ baru.

Kompetisi ini akan menampilkan 15 klub terbaik di benua itu melepaskan diri dari struktur permainan Eropa saat ini, untuk membentuk alternatif Liga Champions mereka sendiri.

Hebatnya, bagaimanapun, sebelum rencana itu bahkan diberi kesempatan untuk berkembang, gelombang protes memaksa satu per satu klub mundur teratur.

Seperti sebelumnya, baik Chelsea maupun Manchester City telah menarik diri dari keikutsertaan mereka di ESL.

Dan aksi raksasa Inggris, beberapa saat lalu diikuti oleh rekan-rekan mereka di Spanyol.

Seperti yang dikonfirmasi oleh sejumlah sumber terpercaya, baik Atletico Madrid dan Barcelona sekarang berencana untuk mengikutinya, menarik diri dari yayasan Liga Super:

Tidak hanya itu, bahkan telah diklaim bahwa pertemuan antara 12 klub akan berlangsung Selasam malam waktu setempat, yang tampaknya akan memutuskan untuk membubarkan European Super League.

Sumber pojoksatu.id

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Agung Setia menaja acara Deklarasi Forkopimda Riau mensikapi meningkatnya angka Covid-19 menjelang hari raya dengan meniadakan mudik dan pembatasan moda transportasi serta ajakan untuk berlebaran dirumah saja.

Deklarasi yang dipimpin Gubernur Riau H Syamsuar Msi bersama Ketua DPRD Riau, Kajati, Kapolda, Danrem, Danlanud serta Ketua LAM Riau digelar pada Rabu pagi (21/4/2021) di ruang VVIP Lancang Kuning Bandara SSK II Pekanbaru.

Dalam teks deklarasi yang dibacakannya, Syamsuar mengatakan Saya Gubernur Riau bersama Forkopimda menyatakan :

1. Demi kesehatan seluruh masyafakat Riau, agar tidak melakukan mudik lebaran (baik yang masuk maupun yang keluar wilayah provinsi Riau),
2. Melakukan pembatasan moda transportasi tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021,
3. Mengajak seluruh masyarakat untuk berlebaran dirumah saja.

Syamsuar menyampaikan “Salam Sehat”, bagi seluruh warga masyarakat sebagai statemen sebelum membubuhkan tanda tangannya diikuti para Forkopimda.

Kapolda Riau Irjen Agung Setia menyatakan pihaknya serius meminta kepada seluruh warga masyarakat di Riau maupun yang akan datang ke Riau untuk mematuhi arahan Presiden, intruksi menteri dalam negeri dan menteri perhubungan, Gubernur Riau, Bupati dan Walikota tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro.

“Laksanakan protokol kesehatan dengan serius dan tidak mudik lebaran. Mari kita batasi aktivitas kita untuk mencegah penularan covid 19”, ajaknya.

“Kami siapkan tempat karantina di gedung bekas SPN Rumbai bagi warga yang nekat mudik dengan daya tampung 300 dan masih tersedia aula disana. Kami akan tegakkan Perda 4 tahun 2020 bagi yang melanggar prokes”, ujarnya menegaskan. (*)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR -Tim Safari Ramadhan 1442 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang di pimpin lansung Bupati HM.Wardan, Selasa (20/4/2021) yang bertepatan hari Ke-8 Puasa Ramadhan 1442 ke Kecamatan Khairiah Mandah dipusatkan di Mesjid Baitul Atiq Desa Bolak Raya.

Mengingat dimasa pendemi Covid-19, Kegiatan Safari Ramadhan yang dilaksanakan di setiap Kecamatan yang dipusatkan di Mesjid-Mesjid tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, diantaranya penggunaan masker dan mejaga jarak.

Pada kesempatan tersebut Bupati HM.Wardan didampingi sejumlah Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil turut hadir Camat dan Unsur Forkopincam Kecamatan Mandah dan usai menyampaikan sambutan Bupati HM.Wardan menyerahkan santunan anak yatim-piatu sebesar Rp 2 juta.

Kegiatan Safari Ramadhan ini, diisi dengan tausiah oleh Ustadz Faishal Sadiq.

Dalam sambutannya Bupati HM.Wardan Pada hari ini saya beserta jajaran dapat bersilaturahmi secara lansung dengan tokoh-tokoh masyarakat Alhamdulillah dengan bersilaturahmi dengan berkunjung lansung ini kita mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan pembangunan secara lansung yang ada di Kecamatan Mandah ini khususnya Desa Bolak Raya.

Dihadapan para tokoh-tokoh dan masyarakat Kecamatan Mandah Bupati menyampaikan kondisi pembangunan yang menggunakan APBD maupun dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Disamping itu, beliau juga memaparkan program pembangunan dibidang kemanusiaan seperti program Magrib Meengaji yang pada periode ke 2 saya menjadi Bupati ditingkatkan dengan program 1 Desa dan Kelurahan 1 Rumah Tahfidz. (Adv/Diskominfo Inhil/arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dibanding dengan perusahaan ‘Raksasa’ PT Pulau Sambu Kuala Enok, LPK 8 YES lebih tinggi dalam membandrol harga beli kelapa bulat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal tersebut terlihat dari sebuah pernyataan Kepala Disdagtrin Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggara melalui Kabid Perdagangan, Hj Salbiah yang dikutip dari situs mediacenter.inhilkab.go.id.

Dikatakannya, bahwa PT Pulau Sambu Kuala Enok pertanggal 19 April 2021 membandrol harga kelapa bulat pilihan dengan kategori tidak bertumbung atau tumbuh tunas, tidak pecah, dan ukuran besar seharga Rp 2.700 perkilogramnya.

Sedangkan kelapa rijek, yakni bertumbung atau tumbuh tunas, pecah dan ukuran kecil, seharga Rp 1.300 perkilogram.

Sementara itu, LPK 8 YES yang bergerak di pengolahan kopra putih di Tembilahan, Kabupaten Inhil jauh-jauh hari telah membandrol harga kelapa dengan kategori tidak bertumbung/tumbuh tunas, tidak pecah dan ukuran besar seharga Rp 2.800 perkilogram.

Sedangkan kelapa rijek, yakni bertumbung/tumbuh tunas, pecah dan ukuran kecil seharga Rp 2.000 perkilogram.

“Terkhusus untuk kelapa kecil yang tidak tumbuh tunas, tidak pecah, dan tidak muda, LPK 8 YES jauh-jauh hari membeli kepada petani kelapa di harga Rp. 3.200 perkilonya,” kata pendiri LPK 8 YES, Yan Eksan saat dijumpai arbindonesia.com, Senin (19/4/2021) malam.

Dengan demikian, dari kategori kelapa bulat
tidak bertumbung atau tumbuh tunas, tidak pecah, dan ukuran besar. PT Pulau Sambu Kuala Enok lebih murah 100 Rupiah perkilonya dari LPK 8 YES.

Sedangan perbandingan kelapa rijek, yakni bertumbung atau tumbuh tunas, pecah dan ukuran kecil. LPK 8 YES lebih tinggi 700 Rupiah perkilogramnya dari PT Pulau Sambu.

Terkhusus kelapa kecil yang tidak tumbuh tunas, tidak pecah, dan tidak muda, LPK 8 YES membandrol harga Rp 3.200 perkilogramnya. Sedangkan PT Pulau Sambu dalam kategori kelapa tersebut tidak memiliki bandrol harga.

(Arbain)

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, H Dani M Nursalam mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk tidak mengurangi belanja kepentingan publik satu senpun.

Pernyataan tersebut dilontarkannya setelah mengetahui adanya surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

H Dani M Nursalam yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau mengakatakan bahwa pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 ini terkait dengan dukungan vaksin 2021.

“Itu kan ada intruksi pemerintah pusat melalui Kemenkue untuk melakukan refocusing anggaran dalam kantor untuk mendukung pelaksanaan vaksin tahun 2021,” tuturnya, Senin (19/4/2021)

Jadi, kata Ketua PKB Inhil ini, bahwa ada kewajiban Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan rasionalisasi anggaran kembali untuk mendukung pelaksanaan vaksin tersebut.

“Untuk mitra-mitra komisi 4 DPRD Riau ketika kita Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin kita minta supaya belanja-belanja modal yang berhubungan kepada kepentingan publik itu jangan dikurangi 1 sen pun,” imbuh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain itu H Dani juga menegaskan untuk tahun ini Pemerintah Provinsi Riau harus fokus pada kepentingan publik, karena tahun 2020 lalu sudah cukup banyak penundaan terkait kepentingan masyarakat.

“Cukup sudah tahun 2020 kita banyak melakukan penundaan kegiatan, tahun ini jangan lagi dibatalkan ataupun dikurangi belanja modal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, apakah bangun jalan, bangun jembatan baru, sekolah, sarana kesehatan dan sebagainya. Itu tetap dipertahankan, didahulukan dan harus dilaksanakan di tahun 2021,” tegas anggota DPRD Riau asal Kabupaten Inhil.

Lanjutnya, untuk menutupi dana rasionalisasi yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut, Dani M Nursalam menyarankan kepada Pemprov Riau untuk mengurangi dana yang sifatnya rutinitas.

“Ya untuk menutupi kebutuhan anggaran terhadap vaksin itu silahkan dicari terhadap program-program sifatnya rutinitas. Contohnya perjalanan dinas, belanja makan minum atau hal-hal APK kantor juga dikurangi,” sarannya.

Terakhir dikatakan mantan Ketua DPRD Inhil periode 2014-2019, belanja modal bisa saja dikurangi tapi belanja modal yang sifatnya pengadaan aset.

“Pengadaan aset yang menyangkut kebutuhan pemerintah,apakah itu beli tanah, kendaraan. Hal itu tunda dulu,” tutup H Dani M Nursalam.

Editor Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Guna meningkatkan pelayanan dan penatausahaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau meluncurkan dua aplikasi berbasis elektronik.

Dua aplikasi tersebut yakni aplikasi Sistem Pencairan Langsung Bayar (SAMPAN LAYAR) dan Sistem Penyerahan SPM secara Online Terkoneksi Langsung (SEPEDA ONTEL).

Kepala BKAD Inhil melalui Kabid Perbendaharaan Daerah, Efrizon, S.IP, M.EC.DEV mengatakan inovasi berbasis elektronik tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam pelaksanaannya, kata Efrizon, S.IP, M.EC.DEV, inovasi aplikasi SAMPAN LAYAR dan SEPEDA ONTEL dimulai tahun 2021. Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat memuat informasi berupa aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

“Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction Process (ETP), yakni agen banking, mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya,” paparnya.

Upaya ini dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi berbasis elektronik sebagai acuan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.

“BKAD mencoba melakukan inovasi pelayanan kepada Perangkat Daerah dengan cara mendekatkan pelayanan dengan obyek pelayanan tanpa memandang jarak, waktu dan tempat,” terangnya.

Diharapkan dengan adanya inovasi ini, awalnya para bendahara perangkat daerah harus datang langsung ke BKAD untuk melakukan penyerahan berkas pencairan menjadi tidak perlu lagi langsung datang ke BKAD cukup mengunggah melalui aplikasi SAMPAN LAYAR.

Selanjutnya inovasi aplikasi Sistem Penyerahan SPM secara Online Terkoneksi Langsung yang disingkat SEPEDA ONTEL dalam rangka memudahkan Pengelolaan Keuangan Daerah Indragiri Hilir secara digital atau berbasis elektronik.

Dengan adanya inovasi tersebut, Kabid Perbendaharaan Daerah, Efrizon, S.IP, M.EC.DEV, berharap aplikasi SEPEDA ONTEL mampu mendorong tata kelola keuangan yang baik dan memudah dalam pelayanan penatausahaan keuangan daerah.

“Artinya aplikasi ini bekerja tidak tergantung waktu dan tempat. Dimana saja dan kapan tata kelola keuangan bisa dijalankan. Dengan sistem yang dibangun akan terjadi efisiensi baik dari segi biaya maupun waktu dan tenaga dan jumlah personil yang dibutuhkan,” terang Efrizon, S.IP, M.EC.DEV.

Dipaparkannya, sebelum adanya inovasi, awalnya para bendahara perangkat daerah harus datang langsung ke BKAD untuk melakukan Penyerahan SPM pencairan, kini bendahara menjadi tidak perlu lagi langsung datang ke BKAD cukup mengunggah melalui aplikasi SEPEDA ONTEL.

“Hal ini dapat menghemat tenaga, biaya dan waktu dimana penyerahan SPM bisa dilakukan melalui sistem,” tegasnya.

Selanjutnya, untuk mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen bendahara pengeluaran harus memasukkan berkas secara fisik ke BKAD paling lambat tanggal 25 bulan berkenaan.

Jika berkas dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat maka akan dilanjutkan pada tahap Roating sampai dengan pencairan. (arb)