ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Selian memiliki perkebunan kelapa yang luas, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) juga merupakan penghasil buah kelapa terbesar di provinsi Riau bahkan Indonesia.

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau 2019, Kabupaten Inhil adalah penghasil kelapa terbanyak dari 12 kabupaten-kota di Riau. Dari produksi hasil perkebunan di Inhil tercatat sebanyak 361.348 ton kelapa, disusul dengan Kabupaten Meranti sebanyak 29.183 ton.

Selain itu, berdasarkan data (2020) yang input melalui situs pertanian.go.id. Dari 34 provinsi se-Indonesia, Provinsi Riau merupakan provinsi yang paling besar produksi kelapa dari hasil perkebunan kelapa. Tercatat sebanyak 399.361 Ton kelapa kelapa yang di hasilkan dari perkebunan kelapa di Riau.

Seperti halnya yang disampaikan Kementerian Pertanian yang dikutip melalui katadata.co.id, estimasi luas areal perkebunan kelapa di Riau sebesar 418.270 hektar pada 2020.

Daerah penghasil kelapa terbesar di Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan provinsi Jambi.

Kabupaten ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang menerapkan usaha tani kelapa hibrida Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sebagai usaha peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan rakyat. (Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) Dr. H. Ferryandi ST ,MT, MM mendorong pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ruang lingkup kerjanya di Kabupaten Inhil yang selama ini melalui Bank Riau Kepri berpindah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang Perseroda.

Hal tersebut dilatarbelakangi untuk membantu menghidupkan dan mengembangkan bank milik daerah. Dikatakan Ferry, maka sudah sewajarnya kita memperhatikan BPR Gemilang ini.

“Upaya menghidupkan dan membantu pertumbuhan bank daerah, maka kita akan mendorong Pemerintah Daerah untuk pemindahan pembayaran gaji dari Bank Riau Kepri kepada Bank BPR Gemilang,” ujar Ketua DPRD Inhil.

Ketua DPRD Inhil juga menegaskan hal tersebut lantaran kecilnya penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.

“Penyertaan modal oleh pemerintah daerah yang sudah diterima oleh BPR Gemilang sekitar Rp.19 Milyar, tentu berbanding jauh dengan penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri sebesar Rp.67 M Milyar lebih,” jelasnya.

Ditambahkan H Ferryandi, jika BPR Gemilang hanya berharap dari perputaran kredit simpan pinjam saja, maka rasio alur keuangan perbankannya sangat rendah dan akan lambat berkembang.

Untuk diketahui pemerintah daerah saat ini melakukan pembayaran gaji sekitar 7 ribuan ASN di Inhil dengan jumlahnya sekitar Rp.32 Milyar perbulan, saat ini pembayarannya masih melalui bank riau Kepri. (Adv)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah selatan Provinsi Riau dan berada di bagian pantai Timur pesisir Pulau Sumatera.

Kabupaten yang berjuluk ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ ini memiliki panjang garis pantai 339.5 Km, dengan luas wilayah 18.812,97 Km2 yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km².

Karena letaknya di bagian pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai yang sangat mudah ditumbuhi tanaman seperti pohon kelapa.

Hal itu terbukti dari luasnya perkebunan kelapa yang dimiliki masyarakat Inhil. Sebab dari penduduk yang berjumlah 654.909 jiwa, 70 persen diantaranya adalah petani kelapa.

Inilah salah satu yang mendasari bahwa Kabupaten Inhil adalah Kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa paling luas se-Indonesia.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Inhil HM Wardan menyebutkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Inhil merupakan daerah terbesar di dunia yang ditumbuhi dan ditanami pohon kelapa.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang diambil dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 400.740,84 Hektar atau setara 11,78 % dari Luas Kelapa Nasional seluas 3.401.893 Hektar yang terdiri dari 340.773 Hektar kebun kelapa milik rakyat dan 59.967,84 Hektar Perkebunan Besar Kelapa Hibrida Swasta. (Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tim Penggerak PKK Indragiri Hilir (Inhil) terus membuat sejumlah program. Kali ini mereka memfokuskan terhadap penangannan gizi buruk bagi bayi bawah lima tahun (Balita).

“Kami prioritaskan pada penangannan gizi buruk Balita,”kata Ketua TP PKK Inhil Hj Zulaikhah Wardan, saat mensosialisasikan Perbup Nomor 14-2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, akhir pekan lalu.

Peanggulangan Stunting, yang dikemas dengan Gerakan Satu Hati Jilid II merupakan upaya intervensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dalam menurunkan angka Stunting melalui gerakan masif. Dimana seluruh pihak digerakkan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting.

Sebagai mana diketahui, penyebab Stunting, adalah gizi buruk yang diderita Balita. Sehingga pada usianya,;Balita mengalami tinggi dan berat badan yang tidak ideal. Oleh karena itu perlu adanya penanganan secara masif.

“Kita bersama Dinas Kesehatan, bersinergi untuk melaksanakan Gerakan Satu Hati Jilid II,”jelas Ikha, sapaan akrab Zulaikhah.

Kegiatan yang dimaksud, mulai dari pemberian Infatrini Liquid, Nutrinidrink Liquid, dan Susu bagi Balita penderita gizi buruk dan balita kurang gizi. Khsusnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi maupun asupan makanan.

Apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap penurunan Stunting, terbukti dengan penurunan angka Stunting secara signifikan. Dimana pada 2019 angka Stunting mencapai 18,34 persen.  Namun setelah dilaksanakan Gerakan Satu Hati terjadi penurunan.

“Pada Februari 2021, angka Stunting turun drastis menjadi 3,75 persen,”cetusnya.

Untuk melaksanakan Gerakan Satu Hati,  TP PKK perlu mendapat dukungan penuh dari OPD terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan DP2KBP3A.

Sesuai data dari Dinas Kesehatan, Balita gizi buruk sebanyak 19 anak, dan Balita kurang gizi sebanyak 588 anak yang tersebar di setiap Kecamatan. TP PKK  sangat berkomitmen menuntaskan gizi buruk dan kurang gizi yang ada di Kabupaten Inhil. (ADV/Diskominfops Inhil/arbain)

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – PT Angkasa Pura II Pekanbaru mulai memberlakukan pemeriksaan hasil swab PCR negatif Covid-19, bagi penumpang yang datang dari Pulau Jawa dan Bali. Aturan ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan RI, dengan telah berlakunya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, untuk Jawa dan Bali.

Eksekutif General Manager, Angkasa Pura II, Pekanbaru, Yogi Prasetiyo, mengatakan, pemberlakuan hasil swab PCR mulai dijalankan pada tanggal 3 Juli lalu sesuai dengan SE Kemenhub. Untuk Bandara SSK II Pekanbaru, mulai diberlakukan tanggal 5 Juli 2021.

“Swab PCR sesuai dengan surat edaran mulai efektif tanggal 5 Juli dari Kemenhub. Secara umum kita sudah siap menyiapkan fasilitas operasional, bersama Satgas dan KKP, untuk mengimplementasikannya. Dengan telah diberlakukannua PPKM darurat, tentu orang yang bepergian dari Jawa telah diwajibkan menunjukkan hasil swab PCR negatif Covid,” jelas Yogi, Ahad (4/7/2021).

Dijelaskan Yogi, untuk pemberlakuan hasil negatif Swab PCR, hanya berlaku bagi penumpang yang datang dari Jawa dan Bali. Sedangkan penumpang yang dari Pulau Sumatra dan lainnya, masih berlaku hasil rapid antigen negatif, yang masih dijalankan sampai saat ini.

“Rapid antigen untuk penumpang dari dan ke pulau Jawa tidak berlaku, tapi bagi sesama pulau Sumatra misal Pekanbaru-Medan masih berlaku rapid antigen. Dan ini masih terus berlaku sepanjang penerapan PPKM darurat, mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Termasuk pengambilan sample rapid antigen bagi yang datang di Bandara SSK II Pekanbaru,” ungkapnya.

“Sampai saat ini pelaksanaan Rapid antigen masih lancar, alhamdulillah sejauh ini masih bagus kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Polisi, Satpol PP sejauh ini untuk pengambilan sample dan pulau Jawa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pengambil sample rapid antigen bagi penumpang yang datang dari Pulau Jawa dan Bali, pihaknya bersama Satgas dan KKP masih mengambil secara acak. Karena orang yang datang dari daerah tersebut juga sudah di ambil sample rapid antigen negatif. Namun tetap dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa penumpang secara acak.

“Sementara ini pengambulan sample bertahap, diambil secara acak. Karena kalau semua diambil sample perlu disiapkan juga, sehari penumpang yang datang mencapai 2.000 penumpang,” jelasnya lagi.
Sejauh ini masih efektif dan penumpang juga mereka juga sudah diambil dan dites. Artinya penumpang memang sudah dites terlebih dahulu kalau melihat datanya, diambil sample secara acak,” jelasnya.

sumber cakaplah.com

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Meski sempat mendapatkan kucuran dana segar sebesar Rp 600 juta dari pemerintah daerah tahun 2020 lalu, kini PT Kelapa Inhil Gemilang (KIG) masih terseok-seok dirundung masalah finansial.

Kopra putih, salah satu kegiatan usaha perusahaan berplat merah tersebut dikabarkan sudah tak lagi beroperasi dikarenakan kendala permodalan.

Guna mencari informasi lebih lanjut mengenai perkembangan terkini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) itu, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Ibnu Utama selaku Direktur Utama PT KIG.

Awalnya, Ibnu enggan memberikan Informasi perkembangan PT KIG, dan malah terkesan berang ketika diwawancarai oleh wartawan.

Ibnu berkilah hanya ingin diberitakan yang positif saja, meskipun kondisi PT KIG seperti demikian.

Tak banyak yang ia jelaskan, Ibnu hanya membenarkan bahwa saat ini pengolahan kopra putih sudah tidak lagi jalan.

“Ya produksi tutup, kan kita lagi berjalan sedang mencari dananya. Pemkab itu gak punya uang, tau dirilah gitu. Sekarang ini saya bolak-balik untuk cari dana buat KIG,” sebut Direktur Utama PT KIG, Sabtu (3/7/2021).

Baca juga : Dari 28 Tenda Kopra Putih di Pelabuhan Parit 21, Hanya 3 Milik PT KIG

Untuk diketahui, salah satu latar belakang dibentuknya PT KIG di Negeri Hamparan Kelapa Dunia adalah untuk menjawab harapan masyarakat petani atas fluktuasi harga kelapa.

Karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Inhil menggantungkan hidup dari hasil kelapa, artinya masyarakat banyak berharap dengan keberadaan PT KIG. (Arbain)