Foto: Salah Satu Masyarakat Panglima Raja yang menerima BLT DD

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap 3,4,5, dan 6, Rabu (4/8/2021).

BLT DD yang terhitung mulai bulan Maret, April, Mei, Juni tersebut langsung dibagikan kepada 261 KPM di Kantor Desa Panglima Raja, Rabu (4/8/2021).

Dengan menerapkan protokol kesehatan, hadir dalam penyerahan BLT- DD di Kantor Desa Panglima Raja, PLH Kepala Desa beserta perangkat desa, pendamping desa P3MD dan pendamping desa DMIJPT, Babinkamtibmas dan Babinsa.

PLH Kades Panglima Raja, Rahman, S.Pd.I mengatakan, penyerahan BLT DD kepada 261 KPM tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

“Kita kembali melakukan pembagian BLT-DD untuk Bulan Maret, April, Mei dan Juni kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Masing-masing KPM menerima untuk empat tahapan ini senilai 1,2 juta. Dengan rincian 300 ribu per bulannya,” kata Rahman PLH Panglima Raja, Kamis (5/8/2021).

Selain itu, PLH Kades Panglima Raja berharap agar uang ini dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat membantu meringankan beban ekonomi dikalangan masyarakatnya yang terdampak Covid-19.

“Semoga dengan disalurkannya BLT DD 4 tahap sekaligus ini, menjadi motifasi bagi kita semua untuk terus selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada,” tutur Rahman.

“Penyaluran secara langsung ini juga merupakan bentuk transfaransi kita dalam menyalurkan hak masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan,” tutup Rahman. (Adv/Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai) merupakan salah satu agenda rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Pada tahun 2021 ini, kegiatan untuk angkatan II dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan pada 26 juli sampai 3 Agustus 2021 dengan diikuti oleh 100 orang dari berbagai perwakilan organisasi maupun elemen-elemen masyarakat, termasuk perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dari beberapa negara.

Pelatihan ini terdiri dari kuliah umum, diskusi interaktif, dan ‘virtual team building’.

Selain itu, setiap peserta juga diberi kesempatan menuangkan gagasan masing-masing terkait nilai kebangsaan dalam makalah pribadi.

Kemudian diperas menjadi makalah kelompok, dan pada akhirnya dirangkum menjadi makalah angkatan.

Seluruh proses kegiatan Taplai Lemhannas tampak jelas bermuara pada penyegaran dan penguatan kembali pemahaman terhadap 4 Konsensus Dasar Bangsa yaitu: Pancasila, UUD 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, pada kegiatan Pendidikan Taplai Lemhanas RI Angkatan II 2021 tersebut, pemuda asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau di percayai dan ditunjuk sebagai Ketua Pendidikan Taplai Lemhanas angkatan II dari 5 ketua yang terpilih.

“Alhamdulillah saya di percayai oleh bapak bapak dan ibu yang mengikuti Pendidikan Taplai Lemhanas, dan jujur sebenarnya jika dilihat dari pengalaman dan keilmuan mungkin mereka lebih pantad untuk menjadi Ketua dibandingkan oleh saya,” tutur Fauzan Aziz Maulana kepada awak media, Kamis (4/8/2021).

“Tapi dengan kepercayaan bapak dan ibu berikan kepada saya dan saya siap mengemban amanah sebagai ketua di pendidikan Taplai Lemhanas RI,” tambahnya.

Selain itu, dalam acara tersebut kata Fauzan, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa keberadaan para peserta di Lemhanas RI ini telah memiliki tekad untuk melakukan revolusi mental, transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok pimpinan daerah dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat.

“Sebagai warga bangsa yang disatukan karena perbedaan dan kemajemukan tentunya nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus dijaga demi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Fauzan menirukan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, saat membuka acara kepada awak media.

Sementara itu, Brigjen TNI (Mar) Yuliandar T.D (Direktur Binlaks Taplai KBS Lemhanas RI) mengatakan dari sekian ratus bahkan ribu orang yang mendaftar dari sabang sampai merauke dan setelah diseleksi dan kalian 100 orang inilah yang sah untuk mengikuti Pendidikan Lemhanas angkatan II tahun 2021 ini.

“Kalian adalah orang yang beruntung yang bisa mengikuti pendidikan pemantapan nilai nilai kebangsaan ini. Jadi saya berharap bapak ibu dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh para nara sumber,” ujar Brigjen TNI (Mar) Yuliandar T.D (Direktur Binlaks Taplai KBS Lemhanas RI) melalui Fauzan yang mengikuti acara tersebut.

Terkarhir Fauzan selaku Ketua Pendidkan Taplai Lemhanas mengatakan seiring dengan tujuan dari dilaksanakan kegiatan Pendidikan Taplai Lemhanas tersebut sebagai upaya memantapkan nilai-nilai sebagai generasi pemimpin daerah yang berintegritas, bermoral, beretika dan berkarakter, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, serta terampil dalam memecahkan masalah pembangunan nasional di daerahnya.

“Di akhir Pendidikan dilantiklah Dr. Rr Dyah Eko Setyowati sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas angkatan II dan saya menjadi Wakil Ketua dari 6 wakil ketua yang di pilih oleh Ketua Umum,” tutup Fauzan Aziz Maulana.

Untuk diketahui adapun sederetan narasumber yang mengisi materi pada pendidikan Taplai Lemhanas ini antara lain :

Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, S.E.
Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP.
Laksda TNI (Purn) Bambang Darjanto, SH, S.Pi, MSc.
Laksda TNI (Purn) Ir. Yuhastihar, M.M.
Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan
Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. E. Winarto Hadiwasito, SH., M.Si.
Irjen Pol Drs. Mulyatno, S.H., M.M
Prof. Dr. Njaju Jenny M.T. Hardjanto
Yudi Latif, M.A., Ph.D.
Dr. Panutan Sakti Sulendrakusuma, S.E., M.T., AKT
Dr. Drs. Winarto H, S.H., M.Si
Dr. Putu Sastra Wingarta
Ir. Hamry Guzman Zakaria, MM.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap III,IV,V, dan IV bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

BLT DD yang terhitung mulai bulan Maret, April, Mei, Juni tersebut langsung dibagikan kepada 70 KPM di Kantor Desa Sungai Berapit, Rabu (4/8/2021).

Pembagian BLT DD tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Hadir dalam penyerahan BLT- DD, Kepala Desa beserta perangkat desa, pendamping desa P3MD dan pendamping desa DMIJPT.

“Hari ini kita kembali melanjutkan pembagian BLT-DD tahap 3,4,5dan 6 untuk Bulan Maret, April, Mei dan Juni kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sebanyak 70 KPM,” kata Kades Sungai Berapit, M Ihsah, Rabu (4/8/2021).

Adapun besarnya bantuan yang telah diterima kepada KPM langsung sebesar Rp.300.000 perbulanya.

Selain itu, M Ihsah berharap agar uang ini dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat membantu meringankan beban ekonomi dikalangan masyarakatnya yang terdampak Covid-19.

Lanjutnya, dalam penyaluran 4 tahap ini, ia juga berharap kepada masyarakat agar kiranya bersatu padu melawan Covid-19 dengan cara selalu memperhatikan himbauan dari protokol kesehatan.

“Mari kita bersama-sama melawan covid ini dengan cara mengikuti himbauan protokol kesehatan dan saya berharap semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan harian” tutup M Ihsah.(Adv)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Kecamatan Tempuling luncurkan inovasi SIMPIDADE dan KIAMBANG (Sistim Informasi Pelayanan Dari Desa & Kelurahan, Inovatif, Murah, Berkualitas, Menyenangkan)

Seperti yang disampaikan Camat Tempuling, H. Junaidi, S.Sos. M.Si, bahwa mengingat pelayanan publik bagi masyarakat di kecamatan yang berjenjang mulai dari RT, RW, Kasun, di daerah pedesaan dan kelurahan adakalanya memakan waktu dan biaya yang membebani warga.

Belum lagi jarak waktu yang ditempuh bagi masyarakat untuk menuju Kecamatan, ditambah petugas yang saat diperlukan tidak ada ditempat, maka urusan warga tertunda sementara mereka sudah jauh-jauh berangkat ke Ibukota Kecamatan hanya untuk meminta selembar surat seperti surat pengantar pindah, nikah, rekomendasi dan sebagainya.

“Untuk itu perlu adanya Inovasi berupa pelayanan publik di Kecamatan yang berbasis digital dengan memanfaatkan media website ataupun aplikasi android lainnya seperti whatsApp,” tutur H. Junaidi, Rabu (4/8/2021).

Lanjutnya, pelayanan publik online di Kecamatan pada prinsipnya bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang ingin meminta pelayanan publik tanpa menunggu terlalu lama di kantor pelayanan publik baik di Kantor Kecamatan ataupun di Kantor Kelurahan dan Desa.

Masyarakat dapat memanfaatkan kontak layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa secara online seperti WhatsApp untuk mengirimkan berkas-bekas yang diperlukan, sehingga pada saat masyarakat datang ke Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa tersebut, masyarakat hanya tinggal mengambil produk layanannya saja tanpa perlu antri lama menunggu.

Kecamatan Tempuling yang berada di jalur lalu lintas keluar masuknya orang ke Ibu Kota Kabupaten sehingga berdampak pada tingginya mobilitas penduduk yang masuk ke Kecamatan Tempuling, hal ini juga berpengaruh pada peningkatan jumlah Penduduk di semua Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tempuling sehingga meningkatnya jumlah masyarakat yang berurusan ke Kantor Desa dan Kelurahan dan Kecamatan.

“Mengingat hal tersebut, dalam rangka memberikan pelayanan yang efisien dan efektif maka Kecamatan Tempuling membuat sebuah Inovasi pelayanan publik berbasis digital dengan nama “SIMPIDADE & KIAMBANG” yaitu Sistim Informasi Pelayanan Dari Desa dan Kelurahan Inovatif Mudah Berkualitas dan Menyenangkan, paparnya.

Dalam pelayanan SIMPIDADE & KIAMBANG tersebut ujar Camat Tempuling, pihak Kecamatan memberikan pelayanan berupa pendataan Ibu-ibu Hamil yang akan melahirkan, yang mana nantinya akan dibuatkan data dan dokumen kependudukan berupa KK dan Akta Kelahiran anak yang baru lahir.

“Data-data tersebut tersimpan secara digital didalam database Kecamatan Tempuling. Pendataan ini dilakukan dengan memberdayakan Para Kader Posyandu dan Bidan-bidan Desa serta Kelurahan yang ada di Kecamatan Tempuling,” tutur H. Junaidi dengan penuh semangat.

Tambahnya, pendataan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Ibu Hamil, yang mana di saat Ibu Hamil tersebut sudah melahirkan, maka pihak keluarga dari Ibu Hamil tersebut dapat menghubungi Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menginformasikan kelahiran anggota keluarga yang baru berikut nama bayi dan sebagainya.

Kemudian pihak Pemerintah Desa atau Kelurahan akan menyampaikan kepada pihak Kecamatan melalui kontak layanan Online pada SIMPIDADE dan KIAMBANG terkait Informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan.

“Kemudian Kecamatan Tempuling tinggal memberikan data-data yang diperlukan dalam pembuatan administrasi kependudukan seperti KK dan Akte Kelahiran dari Ibu Hamil tersebut secara Online kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir,” Imbuhnya

Tambahnya lagi, setelah data kependudukan tersebut selesai dan telah diterima oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan atau Desa, selanjutnya administrasi kependudukan seperti KK dan Akta Kelahiran tersebut akan diberikan langsung kepada Ibu Hamil tersebut melalui Kader-kader Posyandu yang ada di Kelurahan dan Desa se Kecamatan Tempuling.

“Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan publik secara efektif, efisien dan bebas pungli di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir,” tutup Camat Tempuling, H. Junaidi, S.Sos, M.Si.

editor Arbain

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari ikut mengkritik pengecatan ulang terhadap Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2.

Menurut Fathul, hal tersebut memperlihatkan minimnya sensitivitas pemerintah dalam melihat kompleksitas kondisi ekonomi negara dan kesulitan masyarakat di masa pandemi.

“Menurut saya, itu langkah kebijakan sembrono yang sangat tidak peka dengan kondisi pandemi dan tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat saat ini,” ujar Fathul kepada SINDOnews, Rabu (4/8/2021).

Apalagi lanjut dia, persebaran pandemi yang semakin masif dan sudah menyebar ke berbagai daerah, serta direspons dengan kebijakan pemerintah yang terkesan menyerahkan beban sepenuhnya ke masyarakat untuk menanggung beban hidup masing-masing.

“Apalagi dengan kebijakan yang kontroversial serta berbagai penyelewangannya, baik itu kasus Bansos, pengadaan laptop, dan sebagainya,” katanya.

Dia menilai, langkah melakukan pengetatan juga tidak diiringi dengan solusi yang diberikan. “Sehingga masyarakat seolah bertarung sendiri dengan tantangan hidup atau mati menghadapi pandemi dan kesulitan hidup yang terjadi,” tuturnya.

Padahal menurut dia, kalau mau merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pemerintah melakukan langkah kebijakannya berdasarkan hal tersebut, setidaknya masyarakat bisa lebih terjamin.

“Karena jika dilakukan karantina wilayah, maka sesuai Pasal 55 (1) UU tersebut disebutkan bahwa kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Namun dia berpendapat, yang terjadi saat ini justru kecenderungan untuk menghindari kewajiban tersebut melalui langkah lainnya, bahkan melakukan langkah lain yang kontroversial dan seolah tidak peka dengan kondisi masyarakat sekarang.

Menurut Fathul, pemerintah seharusnya memprioritaskan program Penanganan Covid-19 dan PEN, khususnya untuk program kesehatan dalam rangka mensukseskan vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah harus konsisten dan fokus melakukan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, karena kinerja perekonomian di tahun 2021 yang masih diliputi ketidakpastian.

“Jangan sampai Pemerintah menambah utang baru yg sdh sangat besar. Refocusing dan realokasi belanja dapat dilakukan lebih tajam dan konsisten,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah memproyeksikan Rp33,2 Triliun bersumber dari belanja barang. Sedangkan untuk belanja modal, lanjut dia, Plpemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp25,8 Triliun.

“Oleh sebab itu, pemerintah harus konsisten dengan rencana tersebut. Mengecat pesawat di tengah kondisi sekarang memperlihatkan minimnya sensitivitas pemerintah dalam melihat kompleksitas kondisi ekonomi negara dan kesulitan masyarakat di masa pandemi,” pungkasnya.

Sumber Sindonews.com

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang dikenal dengan julukan ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ ini memiliki potensi besar dalam bidang perkebunan untuk komoditi kelapa.

Potensi perkebunan pada komoditi kelapa itu seluruhnya dimiliki oleh setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten yang juga berjuluk ‘Negeri Seribu Parit’. Salah satunya adalah Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Berdasarkan data yang didapat melalui Dinas Perkebunan Inhil tahun 2019, dari keseluruhan luas perkebunan kelapa di Inhil yang tersebar pada 20 kecamatan (400.740,84 hektar), 340.773 hektar diantaranya adalah perkebunan kelapa jenis Kelapa Dalam, dan 59.967,84 hektar adalah perkebunan kelapa jenis Kelapa Hibrida.

Untuk di Kecamatan Tempuling, perkebunan kelapa jenis Kelapa Dalam memiliki luas 10.491 hektar, dengan potensi produksi hasil perkebunan tercatat pada semester II (Juli-Desember) 2019 mencapai 9.370.685 kilogram.

Sedangkan luas perkebunan kelapa jenis Kelapa Hibrida pada Kecamatan Tempuling memiliki luas 3.153 hektar, dengan potensi produksi hasil perkebunan Kelapa Hibrida tercatat pada semester II (Juli-Desember) 2019 mencapai 6.286.990 kilogram.

Kadis Perkebunan Kabupaten Inhil, Drs. Sirajuddin, MM melalui Kabid Pengolahan dan Pemasaran Ardiansyah, SE menyampaikan data di tahun 2019, di Kecamatan Tempuling terdapat 2.141 KK yang memiliki perkebunan Kelapa Dalam.

Sedangkan untuk perkebunan kelapa jenis Hibrida hanya terdapat 1.277 KK yang memiliki perkebunan kelapa jenis Hibrida.

“Artinya secara umum, terdapat ribuan lebih masyarakat di Kecamatan Tempuling yang perekonomiannya ditopang melalui hasil dari produksi perkebunan kelapa,” imbuh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Ardiansyah, SE.

Untuk diketahui, luas hamparan perkebunan kelapa jenis Kelapa Dalam di Kecamatan Tempuling berada pada nomor 14 dari 20 kecamatan yang memiliki perkebunan kelapa paling luas di Kabupaten Inhil

Sedangkan untuk jenis Kelapa Hibrida, Kecamatan Tempuling berada pada nomor lima dari 20 kecamatan yang memiliki hamparan perkebunan kelapa jenis Hibrida paling luas di Kabupaten Indragiri Hilir. (Arbain)