ARB INdonesia, KUANSING – Menyikapi statment PLT Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) yang akan menarik aset pemerintah daerah dan memutus kerjasama dari kampus UNIKS kembali mendapat respon oleh Aktivis HMI, Boy Nopri Yarko Alkaren.

Disampiakan Boy Nopri, bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi HMI itu hanya membahas tentang transpaeansi anggaran pacu jalur.

“Aksi demo HMI kemaren itu membahas transparansi anggaran pacu jalur dan agar terciptanya perda pacu jalur. Tidak melebar kemana-mana, artinya PLT Bupati Kuansing harus belajar justifikasi lokalisir permasalahan,” ungkapnya.

“Intinya PLT Bupati tak usah panik menghadapi kritikan,” tambah aktivis HMI.

Lanjutnya, menyikapi ancaman tersebyr tentang mengambil aset yang di pinjamkan Pemkab Kuansing terhadap Kamous UNIKS dan memutus kerja sama, itu bentuk kepanikan dan arogansi yg di pertontonkan oleh PLT Bupati dalam menyikapi kritikan.

“Terkait aset yang di pinjam pakaikan oleh pemda terhadap UNIKS dan pemutusan kerja sama adalah hak pemerintah daerah,” tegas Boy

Tak hanya itu, Boy juga memaparkan bahwa tujuan awal kerjasama kampus dan peminjaman aset waktu itu adalah untuk menunjang kemajuan pendidikan di kuansing.

Kalau terjadi pemutusan sepihak artinya pemerintah daerah telah menunjukan sikap tidak peduli dengan pendidikan daerah bahkan telah bertolak belakang dengan visi-misi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.

Jika keputusan ini dalam upaya untuk meredam suara-suara mahasiswa, itu adalah pembodohan berjamaah secara sistemik oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

“Karena daerah yang maju itu adalah daerah yg kepala daerah nya terbuka untuk di kritik dan menjalan kan amanah sesuai dengan porsi dan kebijakan nya di bawah undang undang,” tutup Boy Nopri Yarko Alkaren.

Sebelumnya, dilansir dalam pemberitaan yang dimuat pada kanal fajarnusa.com bahwa Plt Bupati Kabupaten Kuansing Suhardiman Amby mengancam akan memutus kerja sama Pemkab dengan kampus Uniks karena Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyebutnya Auto Pilot.

Suhardiman Amby menganalogikan pola pikir HMI Kuansing seperti katak dalam tempurung. Dikatakannya, organisasi mahasiswa yang tergabung di kelompok Cipayung itu sudah merasa mampu, bisa berdikari, dan bahkan tidak membutuhkan peran pemerintah lagi.

“Yah, sudah kita jalan masing-masing, Tahun depan semua kerjasama dengan pemerintah daerah kita putus aja. Aset-aset yang tidak diperlukan lagi kita tarik saja. Kita gunakan untuk kampus baru dan universitas baru,” kata Suhardiman, Selasa (27/09).

Editor: Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Disdagtri melaksanakan pengecekan langsung kelapangan Sidang Tera/Tera Ulang Alat Ukur arah Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Pasar Selodang kelapa.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak tanggal 27-28 September 2022 yang ditujukan pada seluruh pedagang di lingkungan pasar serta toko dan pelaku usaha lainnya yang menggunakan alat UTTP.

Kepala Disdagtri Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggaran menyampaikan, melalui kegiatan ini berharap para pedagang dan pelaku usaha lainnya dengan kesadaran penuh untuk menjaga kepercayaan konsumennya membawa alat UTTPnya utk di tera/tera ulang.

“Hal ini kami anggap sangat penting melihat kondisi saat ini daya beli masyarakat selaku konsumen sedang menurun dampak inflasi dan penyesuaian harga BBM subsidi, sehingga ketepatan ukuran timbangan perlu diperhatikan dalam transaksi agar barang yang dibeli konsumen benar-benar sesuai ukurannya dan tidak merugikan konsumen,” jelasnya.

Untuk selanjutnya, kegiatan yang sama, pada tanggal 29 September 2022 akan berlangsung di Pasar Kayu Jati, Kecamatan Tembilahan Hulu dan beberapa kecamatan lainnya pada jadwal yang ditetapkan kemudian hari.

“Kami menghimbau agar Para pedagang dan pelaku usaha di lingkungan pasar maupun di sekitarnya untuk dengan penuh kesadaran melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya,” harapnya lagi. rls

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indragiri Hilir akan melakukan bedah rumah milik warga Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu.

Bedah rumah yang rencananya akan dilakukan pada Sabtu, 1 Oktober 2022 nanti ini dalam rangka Milad ke 54 Kadin Indonesia.

“Insya Allah, jika tidak ada halangan kami akan melakukan bedah rumah milik bapak Zulkifli,” sebut Ketua Kadin Inhil, Edy Indra Kesuma, Selasa, 27 September 2022.

Edy mengatakan bahwa Zulkifli ini merupakan salah satu warga kurang mampu yang beralamat di Parit 8 Desa Pulau Palas.

Ia juga menuturkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan dari Kadin Riau, para anggota Kadin Inhil dan donatur lainnya.

“Dana yang kita dapatkan dari Ketua Umum Kadin Riau, Anggota Kadin Inhil dan para donatur ini akan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk bedah rumah milik Bapak Zulkifli, sehingga rumah yang dihuninya bersama keluarga itu bisa layak ditempati,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Riau, Masuri SH berharap kegiatan ini dapat berjalan baik dan dapat membantu Zulkifli mendapatkan rumah yang lebih layak.

“Semoga kegiatan bedah rumah ini nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana,” tuturnya. ***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Arbain, S.Pd yang merupakan wartawan media Arbindonesia.com menyatakan siap berkompetisi dalam pemilihan Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI) periode 2022-2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang merupakan asli putra daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) itu usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua FKWI kepada panitia penyelenggara, Senin (26/9/2022).

“Allhamdulilah segala persyaratan pencalonan sudah kami lengkapi dan telah diserahkan kepada panitia penyelenggara Mubes FKWI,” tutur Arbain yang saat ini juga sebagai Bendahara pengurus FKWI periode 2019-2022.

Disisi lain, Arbain yang telah terjun di dunia Jurnalis sejak 2016 ini juga meminta partisipasi dari semua wartawan yang bertugas di Kabupaten Inhil demi terselenggaranya demokrasi yang harmonis.

“Secara pribadi saya berharap do’a, dukungan serta partisipasi dari semua wartawan di Inhil untuk menghantarkan siapapun yang akan menjadi Ketua FKWI mendatang,” tutur Arbain yang memiliki latar belakang sarjana pendidikan.

Tak hanya itu, Pemuda 31 tahun ini juga menyampaikan Visi-Misi nya yang akan dilakukan jika diamanahkan dirinya sebagai ketua FKWI mendatang, diantaranya :

VISI : Mengembangkan Jurnalisme Profesional di Kabupaten Indragiri Hilir.

MISI :

1. Meningkatkan Sinergitas Antar Organisasi Pers di Inhil

2. Menjadikan FKWI Sebagai Wadah Pendidikan Dasar Jurnalis bagi Calon Wartawan Sebelum Masuk ke Organisasi Pers Tingkat Nasional

3. Mengayomi dan Mendorong Wartawan Inhil Untuk Lebih Bersatu Dalam Menajalakan Tugas Pers di Inhil

4. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Jurnalisme Bagi Wartawan yang Terdaftar Dalam Keanggotaan dan Pengurus FKWI Agar Dapat Bekerja lebih Profesional.

“Semoga dengan Visi-Misi yang saya bawa ini, kedepannya mampu mampu memberikan dampak positif bagi anggota dan pengurus dalam menjalankan tugas Pers yang di lindungi oleh undang-undang,” imbuhnya.

Selain itu, Arbain juga akan menerapkan berbagai program kerja, yang pertama di bidang kesejahteraan kewartawanan, menjalin relasi, hubungan kemitraan kesemua instansi dan lembaga demi keberlangsungan finansial seluruh wartawan yang tergabung di FKWI.

Sedangkan dibidang sosial, mendata seluruh wartawan yang aktif di Indragiri Hilir, serta membuatkan kartu keanggotaan dan lagalitas validasi wartawan untuk didaftarkan ke BPJS agar jaminan kesehatannya terjamin.

Arbain juga akan menciptakan ekonomi kreatif bagi pengurus dan anggota maupun yang berhimpun di FKWI agar mampu mengangkat perekonomian anggota dan pengurus.

Yang terakhir Arbain akan membangun komunikasi kepada Dewan Pers untuk menyelenggarakan pelaksanaan Ujian Komptensi Wartawan (UKW) agar anggota dan pengurus FKWI memiliki kemampuan Jurnalistik yang profesional. rls

ARB INdonesia, PEKANBARU – NETFID (Network for Indonesian Democratic Society) Provinsi Riau menggelar audiensi dengan Bawaslu Provinsi Riau, Senin 26/9/2022.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal, Anggota Bawaslu Riau Nanang Wartono SH. MH., dan Anggota Bawaslu Riau Hasan M.Si.

Ketua Netfid Riau, Diara Rizky Prayitno memulai perbincangan dengan ucapan Selamat kepada pimpinan Bawaslu Riau yang baru dilantik berserta Anggota Bawaslu Riau Periode 2022-2027.

Selanjutnya ia menyampaikan kunjungan audiensi ini bertujuan untuk silaturrahim, penyerahan SK dan Sertifikat Pemantauan Netfid, serta menyampaikan beberapa isu-isu kepemiluan diantara terkait pemilih pemula, penyebaran hoax serta menyampaikan isu-isu kepemiluan di tingkat kecamatan maupun desa terkait data pemilih yang mungkin saja terjadi penggelembungan suara.

Untuk itu harapannya kedepan Bawaslu Riau dapat menggandeng Netfid Riau membangun kerja sama terkait pengawasan dan pemantauan pemilu sehingga tercipta pemilih yang aman, damai, dan sehat.

Audiensi ini dihadiri langsung oleh pengurus Netfid Riau dari BPH dan Koordinator Divisi Netfid Riau.

Alnofrizal Ketua Bawaslu Riau dan Anggota Bawaslu Nanang Wartono SH. MH dan Hasan M.Si menyambut hangat kehadiran pengurus Netfid Riau sebagai lembaga pemantau pemilu.

Ketua Bawaslu Riau menyampaikan kehadiran Netfid Riau ini tentu membawa angin segar, dimana pengurus Netfid yang di dominasi anak-anak muda ini punya kesadaran dan semangat dalam menyukseskan serta menyadarkan masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi dan memantau terhadap kelangsungan pesta demokrasi kedepan.

“Sesuai arahan pimpinan Bawaslu RI, bahwa kita harus lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap peserta maupun masyarakat,” tutur Alnofrizal.

Sementara itu ketua Netfid Riau berharap kedepan Netfid Riau dan Bawaslu Riau dapat bekerjasama dalam berbagai hal terkait pengawasan dan pemantauan kepemiluan hari ini. (Rls)

Editor: Arb

ARB INdonesia, PEKANBARU – Adanya evaluasi pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Al (GPA) Washliyah Riau minta kepada PJ Walikota Pekanbaru agar tetap profesional dan proporsional dalam melakukan evaluasi. Serta tidak terpengaruh dengan segala macam tindakan intervensi dari pihak pihak luar.

“Kita minta kepada PJ walikota untuk mencopot kepala dinas PU Indra Pomi Nasution dan kepala dinas DLHK Pekanbaru Hendra karena selama ini keduanya sudah gagal kinerja nya buruk dan sama sekali tidak punya terobosan dan ide dalam mengtasi persolan banjir dan sampah. Jadi keduanya harus dicopot dan diganti,” ucapnya.

“Apalagi kadis PU selama ini juga kita ketahui masih berstatus terperiksa dalam kasus Water Pront City Bangkinang dan beberapa waktu lalu juga masih diperiksa oleh KPK untuk dimintai keterangan,” tambah Ketua GPA Riau, Safrizal Nasutio.

Safrizal yang juga mantan sekretaris KNPI peiode 2015-2022 itu menyampaikan bahwa menurutnya Kepala Dinas Perhubungan, Yuliarso juga harus diganti karena sama sekali tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait kenaikan tarif parkir dipekanbaru.

“Apakah mekanisme kenaikan parkir ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dan imbas kenaikan ini juga sangat menyengsarakan masyarakat, Yuliarso terkesan cuek terhadap gejolak penolakan masyarakat terhadap kenaikan parkir tanpa pernah mau menjelaskan secara transparan kepada publik terkait kontrak dan kenaikan tarif,” ungkapnya.

Lanjutnta, PJ Wali Kota Pekanbaru harus berani menyelesaikan permasalahan dengan mengganti para pejabat yang selama ini sudah terbukti punya kinerja yang buruk.

“Saatnya Pekanbaru berbenah dan jangan ragu untuk mengevaluasi dan mengganti pejabat yang selama ini bermasalah. Mari hilangkan segala macam bentuk faksi-faksian, jangan sampai orang-0rang yang berkinerja baik malah diganti dan orang yang selama ini berkinerja buruk dan bermasalah justru dipertahankan,” imbuh Safrizal.

“Kita sebagai masyarakat bisa menilai langsung, apalagi kebijakan kebijakan serta OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kita berharap PJ walikota tidak melakukan hal-hal yang kontra produktif,” pungkas Safrizal Nasution yang juga mantan Aktifis HMI cabang Pekanbaru. (Rls)

Editor ARB