ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar proses vaksinasi tahap pertama untuk dosis Sinovac , Selasa  (28/12/2021).

Kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan puakesmas concong, dan aparat kepolisian kali ini dilaksanakan secara door to door alais rumah kerumah.

Kepala Desa Panglima Raja, Erwanto mengatakan vaksinasi tahap pertama untuk dosis Sinoavac ini dilaksanakan dengan cara berkunjung langsung kerumah-rumah warga.

“Alhamdulillah respon dari masyarakat sangat baik, sehingga masyarakat yang belum divaksin saat dikunjungi kerumah langsung mereka bersedia untuk divaksin,” tutur Erwanto

Selain itu,  Ia juga berharap dengan dilaksanakannya vaksinasi tahap pertama ini, antusias masyarakat pada vaksinasi tahap kedua nanti tidak berubah.

“Hal itu bertujuan agar kita benar-benar mengikuti aturan pemerintah demi terputusnya mata rantai penyebaran covid-19,” ungkap Kades.

“Ini menjadi ikhtiar kita bersama dalam memutus penyebaran covid-19 di Negeri Hamparan Kelapa Dunia, khususnya untuk di Desa Panglima Raja semoga kita semua tidak lalai untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ,” tutupnya. (Adv/GF/Arbain)

ARBIndonesia.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran vaksin covid-19 akan hemat sekitar Rp13 triliun sampai akhir tahun ini. Pasalnya, Indonesia mendapat banyak sumbangan vaksin dari berbagai pihak.

“Berita bagusnya buat Ibu Ani adalah sebagian besar kita dapat beli, tapi juga ada bagian yang cukup substansial kita dapatnya donasi. Sehingga kita bisa kurangi anggaran Ibu Sri Mulyani Rp13 triliun, walau pun nanti diminta untuk klaim rumah sakit,” ujar Budi Gunadi di acara Jejak Keberhasilan Pemerintah dalam Vaksinasi Covid-19, Selasa (28/12).

Budi mengatakan Sri Mulyani mulanya menganggarkan dana mencapai Rp50 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19. Namun, ia memperkirakan dana yang mungkin terserap hanya sekitar Rp30 triliun.

Tetapi rupanya, Indonesia berhasil mendapat banyak sumbangan vaksin. Alhasil, dana yang terpakai kemungkinan cuma Rp17 triliun.

“Kita dari Rp50 triliun, mungkin kita akan spend Rp17 triliun, karena kita dapat banyak sekali vaksin donasi gratis dari Covax, maupun bilateral,” terangnya.

Lebih lanjut, Budi memuji kerja sama yang ia dapat dari Sri Mulyani selaku bendahara negara yang terus menjamin ketersediaan anggaran untuk pengadaan vaksin. Begitu pula terhadap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang terus melakukan diplomasi agar Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin dari berbagai sumber di dunia.

“Jadi kerja sama dua wanita hebat alumni SMA 3 Semarang kalau aku tidak salah. Yang satu mencarikan vaksin sehingga aku dapat banyak, sehingga kita bisa kurangi anggaran Ibu Sri Mulyani Rp13 triliun,” katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani meminta Budi untuk menyelesaikan semua pembayaran tagihan perawatan pasien covid-19 yang muncul pada tahun ini. Ani, sapaan akrabnya, tidak mau pembayaran tagihan dialihkan ke tahun depan karena dananya sudah tersedia pada tahun ini.

“Pak Budi sama saya ini sekarang dari 2020 sudah diaudit, semuanya kita bayar dan saya bilang pokoknya tahun ini harus semuanya klaimnya sudah bersih supaya 2022 kita tidak alami klaim yang tertinggal. Kadang-kadang bukan masalah uangnya tapi masalah tata kelolanya,” ucap Ani pada kesempatan yang sama.

Ani juga menitip pesan kepada Budi agar menyelesaikan standar tagihan perawatan dari berbagai pasien covid-19. Sebab, ia mengatakan saat ini besaran tagihan perawatan masih berbeda-beda dari satu pasien, satu rumah sakit, dan satu tindakan.

“Namanya standar tidak ada atau belum ada. Nah ini yang jadi PR-nya Pak Budi. Saya bagian urusin duitnya, tapi saya akan membuat rambu-rambunya, silakan Pak Budi memikirkan untuk menciptakan tata kelola dan akuntabilitas yang semakin baik,” pungkasnya.

Sumber: CNNIndonesia.com

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Perhelatan Konferensi ke 16 HMI Cabang Pekanbaru menjadi momentum terbaik untuk perbaikan-perbaikan HMI Cabang Pekanbaru. Kamis (23/12/ 2021).

Konferensi ini telah dibuka oleh Sekjen PB HMI, Zunnur Roin pada hari Minggu, 19 Desember 2021. Dalam acara ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan (DPD) MPR RI Dr.Misharti, S.Ag., M.Si.

Konferensi merupakan musyawarah utusan komisariat-komisariat di tingkatan cabang pada pasal 17 ART ayat (a) Konstitusi HMI.

Dalam pasal 18 ART ada 5 ayat dan dalam ayat (c) dinyatakan bahwasanya Memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formatur dan Kemudian memilih 4 (empat) Mide Formatur.

Konferensi ke 16 HMI Cabang Pekanbaru telah bermusyarawarah mufakat yang telah menghasilkan sebuah keputusan Saudara Gopinda Adtya Putra menjadi Formatur Terpilih HMI Cabang Pekanbaru.

“Besar harapan kita bersama untuk selalu berkomitmen atas apa yang akan kita capai nantinya. HMI Cabang Pekanbaru merupakan rumah untuk kita semua tetap kita rawat dan jaga,” imbuh Gopinda.

HMI Cabang Pekanbaru dalam Konferensi kali ini mengangkat tema “Reposisi Gerakan Intelektual Profetik; Iktiar HMI Menuju Islam Rahmatan Lil ‘Alamin.

“Memang tugas saya sangat berat, terlebih pada saat ini ada 22 Komisariat di wilayah Cabang Pekanbaru. Dengan berbagai karakter tersebut menyakinkan kami bahwasanya HMI Cabang Pekanbaru dalam Konferensi ke 16 adalah momentum terbaik kebangkitan HMI Cabang Pekanbaru,” tutup Gopinda.***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk tahap 12.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada 242 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Panglima Raja yang terdampak atas pandemi Covid-19, Sabtu (18/12/2021).

Kepala Desa Panglima Raja, Erwanto mengatakan, penyerahan BLT DD kepada 242 KPM tersebut merupakan tahapan terakhir untuk tahun 2021 ini.

“Semoga bantuan ini menambah rasa syukur kita atas musibah yang melanda negeri ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi keluarga yang menerima,” paparnya.

Erwanto juga berpesan kepada masyarakat Desa Panglima raja agar selalu menerapkan protokol kesehatan dimana pun berada.

“Kita tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat Desa Panglima Raja Kususnya untuk selalu menerapkan prokes agar kita bisa terhindar dan bisa memutus penyebaran covid19,” imbuhnya.

“Semoga pandemi ini lekas berlalu, agar perekonomian masyarakat Desa Panglima Raja kembali normal seperti sediakala, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala juga,” tutup Erwanto.

Untuk diketahui, menerapkan protokol kesehatan, hadir dalam penyerahan BLT- DD di Kantor Desa Panglima Raja, PLH Kepala Desa beserta perangkat desa, pendamping desa P3MD dan pendamping desa DMIJPT, Babinkamtibmas dan Babinsa. (Adv/GF/Arb).

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pasca putusan persetujuan izin operasional SB Reni Fadhila dan SB Terubuk Express 03 yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Rahmat Jaya 08 dkk melalui kuasa hukumnya, Yudhia Perdana Sikumbang mengajukan keberatan administratif sebelum menggugat keputusan tersebut ke PTUN Tanjung Pinang.

Dikatakan Yudhia Perdana Sikumbang,
Bahwa sesuai UU Nomor 30 tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan Pasal 75 Bab 10 upaya Adminitratif Pasal 75 ayat 1 dinyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya adminitratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan melakukan keputusan. Atau tindakan ayat 2 nya upaya adminitratif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu terdiri dari keberatan dan banding.

Lanjut di pasal 77 ayat 3 dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan di ayat 4 nya, badan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja.

“Nah jika dalam 10 hari kerja nyatanya tidak ada penyelesaian kami akan melanjutkan untuk mendaftarkan Gugatan Pembatalan Keputusan ini ke PTUN Tanjung Pinang,” ujar Yudhia, Selasa (30/11/2021).

Lanjutnya, karena sesuai Perma Nomor 6 tahun 2018 PTUN pada bab II pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa adminitrasi setelah menempuh upaya adminitrasi.

“Dalam hal ini sebelum kami bertarung di PTUN Tanjung Pinang, kami mengeluarkan permohonan keberatan sesuai amanat UU,” tutupnya.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam upaya meningkatkan rasa aman dan nyaman serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai akan meresmikan 11 unit Puskesmas.

Adapun 11 Puskesmas yang siap untuk diresmikan diantaranya, PKM Daruba,
PKM Sabatai, PKM Bere-Bere, PKM Buho-buho, PKM Posi-posi, PKM Leo-leo
PKM Sopi, PKM Sangowo, PKM Libano, PKM Wayabula, dan PKM Tiley.

Dikutip melalui akun Facebook (@Benny Laos) Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Benny Laos menyampaikan bahwa masyarakat yang memperoleh pelayanan di RSUD Ir. Soekarno mesti merasakan nikmatnya menjadi bangsa yang merdeka.

Pelayanan berkualitas tersebut merupakan sarana yang memadai dan mesti dirasakan secara merata tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

“Itulah sebabnya, Pemda Morotai berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari tingkat fasilitas kesehatan paling dasar (Puskesmas). Morotai yang memiliki 6 (enam) Kecamatan, masing-masing memiliki dua Puskesmas Rawat Inap yang terakreditasi,” papar Bupati Morotai, Senin (29/11/2021).

“Memulai dengan membangun, mengakhiri dengan meresmikan,” tambah Benny Laos.

Selain itu, dalam postingan yang disukai oleh 600 lebih like itu, ia juga meminta doa agar saat peresmian 11 unit Puskesmas tersebut nantinya akan berjalan lancar dan sesuai degan apa yang di harapkan.

“Mohon doanya segala Persiapan Peresmian berjalan dengan baik dan lancar,” akhirnya.

Editor Arbain