ARBindonesia.com, KIEV – Tentara Ukraina siagakan rudal Javelin baru yang dipasok oleh Amerika Serikat (AS). Ukraina juga mengizinkan tentaranya menembakkan rudal anti- tank tersebut di mana saja di negara Ukraina dan terhadap pihak mana pun, termasuk terhadap tank Rusia di wilayah Donbass timur selama tujuan utamanya adalah mempertahankan diri.

Pemberitahuan tersebut menyusul pengumuman bahwa Angkatan Darat Ukraina sedang bersiap untuk segera mengirim pasukan yang dilengkapi Javelin ke garis depan. Otoritas Ukraina memperkirakan Rusia memiliki senjata berat dan menyiapkan setidaknya 481 tank berbagai varian di Donbass sebagaimana dilansir dari The Drive, Selasa (7/7/2020).

Tentara Ukraina menerima beberapa pucuk rudal Javelin, yang juga dikenal sebagai FGM-148, di tahap pertama pada 2018. Pada pengiriman rudal Javelin tahap kedua, AS menunda pengirimannya sampai akhir 2019.

Berdasarkan ketentuan perjanjian ekspor dengan pemerintah AS, Angkatan Darat Ukraina hanya dapat menggunakan rudal Javelin ini jika terjadi invasi terbuka. Pejabat AS mengatakan Ukraina tidak diberikan batasan geografis saat menggunakan rudal Javelin yang dipasok oleh AS tersebut. “Javelin dipasok kepada Ukraina asal senjata tersebut digunakan untuk mempertahankan diri,” ujar reporter CNN, Ryan Browne, dalam kicauannya di Twitter, Selasa.

Definisi militer AS mengenai tindakan untuk mempertahankan diri terbukti cukup fleksibel dalam berbagai kesempatan. AS Sebagai contoh, selama bertahun-tahun, Pentagon menggunakan frasa mempertahankan diri sebagai alasan serangan udara di Somalia terhadap teroris Al Shabaab.

Angkatan Darat Ukraina bisa saja mengadopsi definisi mempertahankan diri yang sama dengan AS. Sebagai contoh, sebuah unit pasukan di Donbass mungkin dapat menggunakan Javelin dengan klaim mempertahankan diri atas serangan separatis yang didukung Rusia.

Terlepas jadi atau tidaknya Ukraina melepaskan rudal Javelin di Donbass, ancaman tentara Rusia di Donbass memang sangat nyata. Penanggung jawab Direktorat Utama untuk Kerjasama Internasional dan Verifikasi Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Leonid Holopatiuk, mengatakan bahwa Kremlin telah mengerahkan tank ke front di Ukraina Timur.

Letjen Holopatiuk mengatakan hal tersebut saat pertemuan Forum Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) untuk Kerjasama Keamanan. OSCE bertanggung jawab untuk memantau implementasi perjanjian Minsk II yang mulai berlaku pada 2015.

Perjanjian Minsk II yang melibatkan Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman bertujuan untuk meredakan pertempuran di Donbass, Ukraina. Di bawah kesepakatan ini, Rusia seharusnya menarik semua senjata berat, termasuk tank dan artileri beratnya, dari Donbass.

(Danur Lambang Pristiandaru)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ukraina Siapkan Rudal Javelin untuk Melawan Tank Rusia”, (*)

Sumber Kontan.co.id

Arbindonesia.com, JAKARTA – Isu bank domestik dijajah bank asing, belakangan sering menjadi pembicaraan publik di media sosial. Apalagi, pasca Kookmin Bank mendapatkan izin dan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).

Menjawab hal ini, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan dalam hal pengawasan perbankan, tugas OJK tentunya adalah menjaga agar kinerja sektor perbankan tetap positif. Secara, sektor perbankan memang menjadi mesin penting dalam menggerakkan roda perekonomian.

Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 ini situasi ekonomi domestik dan global semakin tidak menentu. Beragam risiko mulai dari likuiditas dan permodalan pun kian meningkat.

Lagipula, kalau dilihat berdasarkan struktur industri perbankan di Tanah Air, menurut Anung istilah asing sudah tidak relevan. Lantaran proses penguatan modal perbankan oleh pihak asing sudah terjadi sejak lama, dan merupakan mekanisme bisnis yang peraturannya sangat ketat.

Melihat data, saat ini total bank di Indonesia mencapai 110 bank. Rinciannya, bank domestik sebanyak 70 bank yang terdiri dari 4 bank pemerintah, 27 bank pembangunan daerah (BPD) dan 39 bank swasta.

“Sementara untuk bank asing, definisi bank asing adalah kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia dan bank yang sahamnya mayoritas dimiliki asing, saat ini ada 40 bank,” ujarnya dalam webinar di Jakarta, Kamis (9/7).

Melihat data ini, Anung memastikan kalau secara jelas industri perbankan di Indonesia dikuasai oleh bank domestik atau 73% dari pangsa pasar aset. Penguasaan pasar itu terdiri dari bank pemerintah 43,19%, BPD 8,35% dan bank swasta nasional 21,49%.

Sedangkan untuk bank asing pangsa pasar asetnya menurut data OJK hanya 27% saat ini. Terdiri dari kantor cabang bank asing 4,19% dan bank yang dikuasai asing 22,77%.

“Sebagian besar banyak khawatir asing akan terus masuk dan akan menguasai pangsa pasar kita, itu justru pangsanya hanya 27%, dan ini tidak beranjak banyak sejak 3-4 tahun lalu. Malah asing pernah kuasai hampir 32% dan porsinya terus menurun. Jadi justru bank domestik itu lebih menguasai, meskipun kita perlu invite asing karena kita perlu modal,” imbuhnya.

Dari sisi pangsa kredit pun kurang lebih sama. Sekitar 43% kredit perbankan saat ini didominasi oleh empat bank plat merah. Kemudian, bank swasta nasional dan BPD memegang pangsa pasar masing-masing 24% dan 9%. Sementara untuk kantor cabang bank asing hanya 3% dan bank yang dimiliki asing 21%.

Sama halnya dengan pangsa pasar dana pihak ketiga (DPK) yang mengumpul di sistem perbankan Tanah Air. Lagi-lagi 41% dana masyarakat tertampung di bank pemerintah sebesar 41%, bank swasta nasional 23% dan BPD 8%. Sedangkan untuk bank yang dimiliki asing menguasai 22% dan kantor cabang bank asing 6% saja.

“Istilah asing itu sudah tidak relevan. Investor asing pun kalau setor modal di perbankan, tidak bisa ditarik lagi, kredit pun tidak bisa diberikan ke non residensial. Dan catatan kami, mayoritas bank yang dimiliki asing dividennya di top-up ke permodalan mereka,” katanya. (*)

Sumber Kontan.co.id

ARBindonesia.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi memberikan keringanan biaya kuliah semester ganjil tahun ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa terdampak virus corona Covid-19

Mendikbud Nadiem Makarim berupaya memberikan dukungan keringanan biaya kuliah secara maksimal kepada mahasiswa agar tetap bisa kuliah pada di masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Kebijakan keringanan pembayaran uang kuliah ini diambil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020

Pada beleid ini Mendikbud Nadiem Makarim memberikan berbagai skema dukungan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) terdampak pandemi.

Bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19 Mendikbud Nadiem Makarim menyebut mahasiswa tersebut bisa mengajukan keringanan uang kuliah semesteran atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada perguruan tinggi.

“Kemendikbud mengapresiasi kesepakatan Majelis Rektor PTN yang telah bergerak bersama, bergotong royong meringankan beban adik-adik mahasiswa,” kada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Kamis (2/7) pekan lalu.

Selanjutnya, Mendikbud Nadiem Makarim bilang pemimpin perguruan tinggi bisa memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa terdampak pandemi.

Selain itu, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan.

Sedangkan untuk, mahasiswa di masa akhir kuliah Mendikbud Nadiem Makarim menyebut mahasiswa dapat membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil ≤ 6 SKS.

Aturan Mendikbud Nadiem Makarim ini berlaku bagi mahasiswa semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S-1, D-4) dan semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D-3).

Nadiem Makarim menegaskan langkah Kemendikbud ini sebagai upaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis Covid-19.

“Kerangka regulasi ini kami berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan keringanan UKT untuk membantu mahasiswanya yang terdampak,” tutur Mendikbud Nadiem Makarim.

Mendikbud Nadiem Makarim juga memberikan bantuan UKT atau biaya perkuliahan kepada 410.000 mahasiswa semester 3, 5 dan 7 kepada PTN maupun Perguruan Tinggi Swasta dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

“Kuota masing-masing perguruan tinggi sudah kami dibagikan. Bantuan ini akan diberikan dengan proporsi 60% dialokasikan ke perguruan tinggi swasta, dan 40% dialokasikan ke PTN,” tandas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ainun Naim.

Untuk itu, Sekjen Kemendikbud mengimbau PTN dan PTS segera melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT ini.

Selain itu perguruan tinggi bisa mengusulkan kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar mahasiswa tersebut dapat memperoleh kepastian pembayaran UKT pada semester gasal tahun ini.

Lebih lanjut, Ainun menjelaskan bahwa program KIP Kuliah tetap akan diberikan kepada 200.000 mahasiswa baru tahun 2020.

Sementara mahasiswa Bidikmisi on going tetap akan dijamin pembiayaannya oleh pemerintah sampai selesai studinya.
Demikian juga alokasi anggaran untuk Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Adapun syarat penerima bantuan UKT (SPP), di antaranya adalah:

Pertama, mahasiswa yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi COVID-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2020/2021;

Kedua, mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian; dan

Ketiga, mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5 dan 7.

“Mahasiswa ini akan memperoleh bantuan UKT atau SPP sebesar 2,4 juta selama satu semester pada semester gasal tahun 2020 ini,” kata Ainun.

Selanjutnya tahapan yang harus segera dilakukan perguruan tinggi, adalah:

Pertama, PTN dan PTS segera mengumumkan kepada seluruh mahasiswa agar mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengajukan bantuan biaya UKT (SPP).

Kedua PTN dan PTS melakukan seleksi dan Ketiga PTN dan PTS melakukan verifikasi sesuai syarat penerima Dana Bantuan UKT.

“Selanjutnya, PTN dan PTS mengajukan usulan calon penerima dana bantuan UKT (SPP) mahasiswa ke sistem KIP Kuliah pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id,” tandas Ainun Naim. (*)

Sumber Kontan.co.id

ARBindonesia.com, JAKARTA -Istana Negara menghimbau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di New York untuk mengikuti himbauan Konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York.

Dalam akun Instagramnya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman meminta WNI untuk mengikuti himbauan KJRI New York menyusul banyaknya aksi kekerasan di sana.

Seperti diketahui, Instagram KJRI New York mengeluarkan himbauan kepada warga negara Indonesia yang sedang berada di New York. Hal ini sehubungan dengan situasi keamanan yang terjadi di sana karena maraknya aksi penembakan.

Himbauan ini dikeluarkan pada 6 Juli 2020 melalui akun Instagram @indonesianconsulate_ny. Dalam postingannya itu di tulis, sehubungan dengan perkembangan situasi keamanan di Kota New York yang kurang kondusif akhir-akhir ini yang diantaranya ditandai oleh beberapa tindak kekerasan bersenjata yang merenggut korban jiwa.

Maka KJRI New York menghimbau seluruh masyarakat Indonesia yang berdomisili di wilayah New York atau warga negara Indonesia di luar New York untuk selalu bersikap waspada dan hati-hari serta sedapat mungkin menghindari tempat-tempat yang dinilai rawan.

Mengutip Kompas.com, perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat ( AS) atau yang juga dikenal dengan istilah The 4th July, diwarnai 39 insiden penembakan di New York City.

Sebanyak 7 orang tertembak dan 5 orang tewas dalam rentang waktu tiga jam, menurut keterangan polisi yang dikutip New York Post Minggu (5/7/2020).

Menurut catatan polisi, korban pertama adalah lelaki 21 tahun di Brownsville, Brooklyn, pada pukul 17.47 waktu setempat.

Korban ditemukan dengan luka tembak di Christopher Avenue dekat Pitkin Avenue. Dia langsung dilarikan ke Pusat Medis Rumah Sakit Universitas Brookdale tapi nyawanya tak tertolong.

Selang 3 menit kemudian, polisi menerima telepon lagi dari seseorang yang ditembak di Claremont, The Bronx. Di sana, seorang pria 29 tahun ditemukan dengan luka tembak di dada. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat dan dinyatakan tewas.

Sekitar pukul 18.45 di Harlem, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun ditembak di Madison Avenue dekat jalan East 111th. Dia dibawa ke rumah sakit dan diperkirakan akan selamat.

Lalu tepat setelah pukul 20.00, 3 orang ditembak di 306 East 171st Street di The Bronx, dua blok jauhnya dari penembakan fatal sebelumnya.

Korban adalah pria 22 tahun yang ditembak di dada dan pria 27 tahun yang tertembak di leher. Polisi menyatakan keduanya tewas di Rumah Sakit St Barnabas. Korban lainnya berusia 29 tahun ditembak di lengannya. Dia sedang dirawat di Rumah Sakit Lincoln dan kondisinya stabil.

Kemudian di Staten Island sekitar pukul 20.47 waktu setempat, seorang pria 45 tahun ditemukan tertembak kepalanya di sebuah gedung di Gordon Street, Stapleton.

Kasus-kasus baru ini menambah panjang daftar penembakan yang terjadi di kota berjuluk Big Apple tersebut, selama akhir pekan lalu. Total ada 39 orang yang ditembak selama Sabtu tengah malam (4/7/2020) hingga Minggu pagi (5/7/2020) pukul 6.30, ungkap New York Post. (*)

Sumber Kontan.co.id

ARBindonesia.com, NEW YORK – Amerika Serikat (AS) resmi menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai 6 Juli 2021. Hal itu diumumkan PBB pada hari Selasa, setelah menerima pemberitahuan keputusan Presiden AS Donald Trump, yang telah menuduh WHO menjadi boneka China selama pandemi virus corona.

Trump, yang sudah lebih dahulu mengumumkan keputusan itu sebulan lalu, akan membayar semua iuran Washington terhadap WHO, lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut di bawah resolusi bersama 1948. Amerika Serikat saat ini berutang kepada WHO lebih dari US$ 200 juta menurut situs web WHO.

Mengutip Reuters, Rabu (8/7), keputusan AS keluar dari WHO setelah menjadi anggota lebih dari 70 tahun terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan China terkait virus corona, virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan China, akhir tahun 2019.

WHO juga telah membantah pernyataan Trump bahwa mereka mempromosikan disinformasi China mengenai virus tersebut.

Keputusan Trump keluar dari WHO ternyata tidak didukung sepenuhnya pihak internal AS. Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan penarikan resmi Trump dari WHO sebagai tindakan yang tidak masuk akal di tengah upaya WHO mengoordinasikan perjuangan global melawan Covid-19.

“Dengan jutaan nyawa dalam bahaya, Presiden melumpuhkan upaya internasional untuk mengalahkan virus,” tulis Pelosi di Twitter.

Sejauh ini, tercatat telah ada hampir 12 juta kasus virus corona di dunia dan lebih dari 540.000 kematian, menurut perhitungan Reuters, dengan sekitar 25% dari kedua kasus dan kematian ada di AS.

Keputusan Trump keluar dari WHO dapat dibatalkan sebelum berlaku bila ia dikalahkan oleh saingannya dari Partai Demokrat, dan Mantan Wakil Paresiden Joe Biden dalam pemilihan November 2020 mendatang.

Trump telah menghentikan pendanaan untuk organisasi beranggotakan 194 negara itu pada April 2020. Dalam suratnya tertanggal 18 Mei 2020 memberi WHO 30 hari untuk berkomitmen pada reformasi. Namun Trump mengumumkan AS menarik diri dari lembaga itu kurang dari dua pekan kemudian.

Wakil Presiden AS Mike Pence mendukung keputusan bosnya tersebut untuk menarik diri dari WHO. Ia mengatakan, keputusan Trump itu merupakan keputusan yang tepat. “Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecewakan dunia … Pasti ada konsekuensinya,” kata Pence.

WHO adalah badan internasional independen yang bekerja dengan PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa WHO sangat kritis terhadap upaya dunia untuk memenangkan perang melawan Covid-19.

“Sekretaris Jenderal … sedang dalam proses verifikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia apakah semua persyaratan untuk penarikan seperti itu dipenuhi,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Sejak menjabat, Trump juga telah keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan budaya PBB, perjanjian global untuk menangani perubahan iklim dan kesepakatan nuklir Iran. Dia juga telah memotong dana untuk dana populasi PBB dan agen PBB yang membantu para pengungsi Palestina. (*)

Sumber kontan.co.id

Foto: Camat Concong membagian masker dan bahan campuran pembuat cairan disinfektan. Dok Desa Sungai Berapit

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemrintah Desa Sungai Berapit mendapat bantuan masker dan bahan campuran pembuatan cairan disinfektan dari Pemerintah Kecamatan Concong, Kabupatan Indragiri Hilir (Inhil), Senin (6/7/2020).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Camat Concong, Antoni, S.Pd, M.Si kepada Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah, usai melaksanakan penyerahan bantuan BLT DD tahap III.

Atas bantuan tersebut, Kades Sungai Berapit M Ihsah menyampaikan ucapan terimaksih atas keperdulian Pemerintah Kecamatan dalam membantu desa untuk memutus penularan Covid-19.

“Bantuan bahan campuran disinfektan ini nantinya akan diolah menjadi cairan disinfektan, sebagian kita berikan kepada masyarakat dan sebagian lagi akan kita lakukan penyemprotan langsung,” imbuhnya.

“Antisipasi penularan virus corona, kita akan kembali melakukan penyemprotan cairan disinfektan dalam waktu dekat ini,” ujar M Ihsah. (Arb)