ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penyemprotan disinfektan, Senin (14/9/2020).

Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah mengatakan penyemprotan cairan disinfektan tersebut diakuan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

“Sebagi upaya kita bersama untuk memutus mata rantai covid-19, maka hari ini kita melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi yang kerap menimbulkan keramaian,” tuturnya

selain itu, M Ihsah juga menghimbau agar warga Desa Panglima Raja tidak panik dalam menghadapi persoalan ini, agar  semua hal-hal yang tidak  diinginkan bisa sama-sama diatasi,

” Yang terpenting kita jangan panik, akan tetapi jangan pula dianggap enteng soal wabah corona ini,” tutup M Ihsah. (Arb/adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – R (25)
seorang pekerja proyek pembangunan SPBU di Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir  (Inhil)  tewas di tempat setelah tertimpa alat berat jenis Ekskavator, Minggu (13/9/2020).

Nahas tak hanya menimpa R, seorang pekerja lainnya berinisial I juga bernasib apes. Beruntung, I hanya mengalami luka ringan. 

Dilansir dari klikmx.com melalui Informasi yang dirangkum, kejadian bermula saat kedua pekerja sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan kayu cerucuk di lokasi kejadian. 

Namun alat berat yang digunakan untuk pemasangan kayu tersebut mengalami kerusakan dan menimpa keduanya. 

“Saat itu keduanya sedang bekerja masang kayu cerucuk, namun alat yang digunakan tiba-tiba rusak dan menimpa pekerja,” kata Saimun, rekan seprofesi korban. 

Nyawa R tak tertolong, pemuda asal Deli Serdang, Sumatera Utara itu tewas di tempat tertimpa alat berat. Sementara korban I langsung dilarikan ke Puskesmas Sungai Salak guna mendapatkan perawatan medis. 

“R tewas di tempat karena tertekan alat berat, sedangkan I mengalami luka ringan dan dilarikan ke Puskesmas terdekat,” ucapnya. 

Jenazah R akan dimakamkan di kampung halamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

“Setelah dibersihkan di Puskesmas Sungai Salak,  korban akan dibawa ke Deli Serdang,” sebut Saimun. 

Sementara Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan SIK saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan. 

“Betul pak masih kita selidiki,” ucapnya singkat. ***

Sumber : klikMX.com
editor arb

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kepala Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), M Ihsah memberikan apresiasi kepada tim relawan covid-19 yang telah melakukan sosialisasi tentang pencegahan penularan pandemi covid-19, Minggu (13/9/2020).

Sembari melaksanakan sosialisasi, tim relawan covid-19 Desa Sungai Berapit juga melakukan pembagian masker kepada masyarakat desa.

Diketahui, sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat Desa Sungai Berapit semakin paham akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi pencegahan pandemi covid 19.

Atas hal tersebut, Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim relawan covid-19 yang telah melakukan pergerakan demi manfaat orang banyak.

“Terimaksih kepada seluruh tim relawan yang terus memberikan pemahaman  kepada orang banyak demi terhindarnya masyarakat desa kita dari wabah covid -19,” tuturnya.

Selain itu, M Ihsah menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Berapit agar dapat membantu untuk menjaga pencegahan Covid-19 di Desa.

”Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa agar dapat saling membantu dalam upaya pencegahan pandemi covid–19 ,” tutupnya. (arb/adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bahas persiapan pameran dan pembentukan pengurusan di kecamatan melalui keompok kecil, Komunitas Pecinta Bonsai Indragiri Hilir (KPBI) menggelar musyawarah di taman jalan Swarna Bumi, Jumat (11/9/2020) .

Ketua KPBI saat membuka acara mengatakan silaturahmi dengan konsep dialam terbuka merupakan suatu langkah mempererat persaudaraan dan sekaligus reuni, tentunya dimasa pendemi covid 19 ini tetap memperhatikan protokal kesehatan.

“Allhamdulillah reuni di alam terbuka ini dapat menghangatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan para pecinta dan penghobi bonsai yang ada di Inhil,” ujar Mahmudin.

Selain itu Mahmudin juga menyampaikan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pameran bonsai yang biasa disebut istilah ‘Jemur Bonsai’ menjelang persiapan event pertandingan.

“Menjelang akhir bulan ini kita akan laksanakan jemur bonsai, sambil melakukan pembinaan dan saling bertukar ilmu tentang bonsai sembari persiapan event pertandingan bonsai yang rencana akan kita buat pada kahir tahun 2020,” tutupnya.

Untuk di ketahui turut pada acara diskusi ‘rumput’ ini dihadiri para pecinta bonsai dari beberapa kecamatan diantaranya, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Kemuning, Gaung dan GAS. (*)

Editor Arb

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dari Komisi II melakukan kunjungan kerja (kuker) ke Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jum’at 11 September 2020.

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung ini disambut oleh Kepala Disbun Inhil, H Sirajuddin beserta jajaran di aula kantor, Jalan Ki Hajar Dewantara Tembilahan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Disbun Inhil, Sirajuddin mengungkapkan bahwa luas perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil mencapai 400.741,84 ha lebih atau 12,13 persen dari total luas perkebunan kelapa secara nasional.

“Jadi, sudah sangat wajar kalau Pak Bupati menyatakan Inhil ini sebagai hamparan kelapa dunia,” ujarnya.

Apalagi, sebagian besar masyarakat Kabupaten Inhil atau sekitar 70 persen bergantung pada hasil perkebunan kelapa, sehingga apabila terjadi fluktuasi harga di pasaran dan kerusakan perkebunan kelapa, maka akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat.

“Jadi sangat besar sekali pengaruh kelapa ini terhadap perekonomian masyarakat Inhil,” terang Sirajuddin.

Terkait dengan lokasi perkebunan kelapa masyarakat, dijelaskannya, sebagian besar berada di daerah pesisir Kabupaten Inhil. Dimana, lahan yang sudah menghasilkan seluas 264.453 ha, serta tanaman baru dan belum menghasilkan seluas 16.166 ha. Sedangkan tanaman tua, rusak dan mati ada sekitar 60.172 ha.

Untuk perbaikan terhadap kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang rusak disebabkan intrusi air laut, lanjut Sirajddin, perlu dilakukan pembangunan trio tata air, seperti tanggul, saluran air dan pintu klep.

“Karenanya, kami sangat memerlukan dukungan dari DPRD Riau khususnya Komisi II dan Pemprov Riau dalam pembangunan trio tata air ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan perbaikan perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil, seperti pembangunan trio tata air dan pengadaan alat berat.

“Ini sangat perlu didukung dan diperjuangkan oleh Komisi II DPRD Riau di APBD 2021. Karena masyarakat disini, seperti diketahui sangat tergantung pada kelapa. Jangan sampai nanti, apa yang disampaikan Bupati bahwa Inhil adalah hamparan kelapa dunia hanya tinggal kenangan, dikarenakan keterlambatan kita dalam mengatasi abrasi,” katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Riau, Sulaiman mengatakan, kendati kelapa sudah digaungkan di Kabupaten Inhil, namun anggaran yang disediakan untuk Disbun tidak begitu besar dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perlu dukungan dan bantuan anggaran dari Pemprov Riau dan bahkan Pusat.

“Kita akan berjuang bersama-sama, mudah-mudahan ke depan kondisi perkebunan kelapa di Inhil bisa lebih baik, sehingga perekonomian masyarakat bisa semakin meningkat. Apalagi sekarang, sudah ada bibit kelapa unggulan dari Inhil yang diberi nama Kelapa Sri Gemilang,” imbuhnya. (*)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Kementerian Sosial RI melalui Balai Anak “Rumbai” di Pekanbaru melaksakan Rapat Koordinasi Rehsos Anak di Fox Harris Hotel Pekanbaru, pada tanggal 9 s/d 11 September 2020.

Kegiatan ini dihadiri oleh 57 orang peserta yang terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dari empat wilayah jangkauan layanan balai yaitu Provinsi Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Provinsi Lampung.

Kepala Balai Anak Rumbai, Ahmad Subarkah dalam laporannya menyampaikan rapat koordinasi Rehsos anak ini bertujuan untuk menyamakan pandangan setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di wilayah kerja regional.

“Meningkatkan kapasitas LKSA mitra dan Sakti Peksos dalam pelayanan rehabilitasi sosial AMPK, dan menjalin koordinasi antar instansi pelaksana di wilayah sasaran BRSAMPK Rumbai Pekanbaru,” imbuhnya.

Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Kanya Eka Santi secara virtual sekaligus memberikan paparan materi tentang arah kebijakan Direktorat Rehabilitasi sosial anak. Dalam paparannya, Kanya Eka Santi menyampaikan kebijakan rehabilitasi sosial anak dalam mewujudkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak (ATENSI ANAK).

Pada kesempatan ini, Kanya Eka Santi mengungkapkan regulasi seperti Undang-undang maupun aturan turunannya baik dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengasuhan Anak.

“Pengasuhan anak ini mengupayakan bagaimana anak berada dalam rentang pengasuhan keluarga inti, keluarga pengganti, orangtua asuh, perwalian, dan pengangkatan Anak,” turur Kanya Eka Santi.

Selain itu, Kanya Eka Santi juga memberikan apresiasi kepada seluruh Sakti Peksos meskipun dalam kondisi Pandemi Covid -19, telah melakukan respon kasus dan memberikan perlindungan bagi anak.

Hasil respon kasus ini menunjukkan kasus anak AMPK semakin meningkat, ini terlihat dari angka hasil respon kasus Sakti Pekos bulan Juni hingga Agustus tahun 2020, terutama anak berhadapan dengan hukum yang pada awal Juni tercatat 3.555 anak dan bulan Agustus ini meningkat menjadi 5.364 anak.

“Terjadi peningkatan Juga pada anak korban kejahatan seksual, di bulan Juni tercatat 1.433 anak dan meningkat menjadi 2.489 anak. Cluster anak AMPK lainnyapun turut meningkat. Untuk menyikapi ini, perlu dilakukan pendampingan sosial dalam bentuk pencegahan, respon kasus dan manajemen kasus oleh Pekerja Sosial dalam bisnis Proses ATENSI Sosial berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial,” paparnya.

Disamping itu, Kanya Eka Santi juga mensosialisasikan Telepon Pelayanan Sosial Anak (TepSA) di 1500-771 atau WA : 081238888002 dan menyampaikan bahwa hasil respon kasus nantinya akan tercatat melalui Aplikasi Manajemen Kasus, serta sesuai arahan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Pembagian Peran antara Program Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dengan 8 (Delapan) Balai/Loka yang ada termasuk mekanisme kerja Sakti Peksos.

“Ini sedang disusun Permensos dan Pedoman Operasional,” ungkapnya.

Pada diskusi tanya jawab, Bakri, pimpinan LKSA Fajar Amanah, Kabupaten Siak Provinsi Riau menyampaikan pertanyaan terkait peran LKSA dalam membantu Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tanpa identitas serta dana bantuan untuk sarana prasarana di LKSA.

Kanya Eka menjelaskan bahwa Kementerian Sosial tidak lagi memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana namun bantuan lebih kepada bantuan yang mengandung resiko sosial.

Kemudian ia juga turut menjelaskan agar LKSA bisa bekerja sama dengan Balai Anak “Rumbai” dalam mendukung proses pengasuhan berbasis keluarga dan komunitas, karena Balai sifatnya sementara, jadi yang paling diutamakan adalah pengasuhan berbasis keluarga dan komunitas.

Sesi materi berikutnya Perwakilan peserta dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah, Eko Yuwono dan Sakti Peksos dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumbar, Tya menceritakan pengalaman praktik yang selama ini dilakukan dalam memberikan perlindungan bagi anak.

Rangkaian kegiatan berikutnya para peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengikuti studi lapangan ke Balai Anak “Rumbai” Pekanbaru dan melihat lebih dekat proses rehabilitasi sosial berbasis residensial yg dilaksanakan.

Peserta terlihat antusias dan turut diajak memberikan masukan terkait pelayanan yang perlu ditingkatkan di Balai Anak “Rumbai” Pekanbaru.

kegiatan ditutup dengan diskusi dan paparan dari masing-masing kelompok mengenai bagaimana teknis pelayanan rehabilitasi sosial melalui ATENSI ANAK dapat dapat diimplementasikan.

Ketua RPSA Bunga Rampai, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Anita mengungkapkan kami menyambut baik kegiatan koordinasi Rehsos Anak yang diselenggarakan ini.

“Kami menjadi paham dan smoga ATENSI ANAK ini dapat direalisasikan sesegera mungkin di lapangan melalui kesepahahaman dari masing-masing pihak,”ungkapnya. (Humas BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru)