Ilustrasi, foto batampos

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU – Tim Patroli Politik Uang Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, menemukan 146 amplop berisi Rp50 ribu pada Selasa (8/12) malam yang diduga untuk serangan fajar sebelum pemungutan dan perhitungan suara pilkada di daerah tersebut.

“Malam tadi saya mendapat informasi bahwa telah ditemukan amplop dalam kantong plastik hitam yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih pada pemungutan suara,” kata Ketua Panwas Kecamatan Rengat Barat Jaya Syahputra Nasution melalui keterangan tertulisnya di Pekanbaru, dilansir Antara, Rabu (9/12).

Kejadian bertempat di salah satu desa di Kecamatan Rengat Barat. Petugas mencurigai kendaraan yang melintas di jalan desa tersebut dan menghentikannya serta memeriksa dua penumpangnya.

Dari hasil pemeriksaan, Panwas menemukan satu kantong plastik hitam yang berisi satu kotak berisikan 146 amplop yang di dalamnya terdapat pecahan Rp50 ribu. Temuan tersebut langsung disampaikan PKD kepada Panwas Kecamatan Rengat Barat yang pada saat itu berpatroli di lokasi lain. Kedua pembawa uang digiring ke Mapolsek Rengat Barat.

Sesampainya di Mapolsek, pelaku diminta membuka kantong plastik dan bersama petugas mengeluarkan isi kantong plastik tersebut dan didapati sebanyak 146 amplop, 11 lembar surat keputusan relawan dengan jumlah 115 orang, serta salinan daftar pemilih sementara.

Jaya yang saat itu bersama anggota Panwascam lain langsung melakukan Pleno dan melakukan registrasi temuan tersebut dan meminta Bawaslu Inhu untuk mengambil alih temuan itu dikarenakan proses penanganan pelanggaran pemilihan berada di Bawaslu Kabupaten.

Setibanya di Polsek, petugas melontarkan beberapa pertanyaan kepada salah satu terduga yang berinisial S terkait maksud dan tujuan membawa uang dalam amplop. Berdasarkan penjelasan terduga S, uang itu akan dipergunakan untuk honor relawan yang ada di daerahnya yaitu di desa Tani Makmur.

S yang merupakan salah seorang warga Rengat Barat menerima uang dari kawannya yang berinisial R. S mengatakan bahwa dirinya bersama 6 orang kawannya merupakan Koordinator Desa tim pemenangan salah satu Paslon.

Berdasarkan pengakuan S, diketahui bahwa jumlah TPS di Desa Tani Makmur ada lima dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.639 orang. Selain itu, S juga mengakui bahwa uang yang rencananya akan diberikan kepada 115 relawan.

Mulianto, anggota Bawaslu Inhu yang hadir melakukan pleno dengan dua anggota lainnya via daring karena satu orang rekannya sedang tidak sehat sedangkan satu lagi sedang patroli di daerah terpencil. Dalam Rapat Pleno via daring, Bawaslu Inhu bersama pihak sentra Gakkumdu akan gelar rapat di kantor Bawaslu Inhu.

Bawaslu Inhu meminta keterangan dari terduga S, sedangkan Terduga R saat di Polsek meminta izin untuk mengambil KTP di rumah. Namun hingga pukul 03.00 WIB hari ini terduga R tidak kembali.

Sumber merdeka.com

Sebanyak 5 jenazah laskar FPI yang tewas ditembak dimakamkan di Megamendung. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengatakan lima jenazah anggota laskar FPI telah dimakamkan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/12) pagi. Sementara satu jenazah lainnya dimakamkan di Jakarta.

“Sudah dimakamkan 5 jenazah di Megamendung. Jenazah Luthfil Hakim di Jakarta,” kata Aziz kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Rabu (9/12).

Lima jenazah yang dimakamkan di kompleks Markaz Syariah Megamendung yakni Andi Oktiawan (33), Faiz Ahmad Syukur (22), Ahmad Sofiyan alias Ambon (26), Muhammad Suci Khadavi (21) dan Reza (20).

Sementara jenazah Luthfil Hakim (25) dimakamkan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Diketahui, enam jenazah korban penembakan itu sempat berada di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi mengklaim melakukan serangkaian pemeriksaan kedokteran forensik terhadap jenazah korban.

Seluruh jenazah tiba secara bergantian di Petamburan pada Selasa (8/12) malam. Di Petamburan, keenam jenazah lantas dimandikan, dikafani dan disalatkan.

Enam pengawal Muhammad Rizieq Shihab itu diketahui tewas dalam bentrokan dengan polisi di KM50 Tol Jakarta-Cikampek, Senin (7/12) dini hari.

Polisi menyebut diserang terlebih dulu dengan senjata api dan senjata tajam. Sementara empat orang lainnya disebut kabur usai bentrokan tersebut.

Sementara FPI mengaku diserang terlebih dulu oleh Orang Tak Dikenal (OTK) saat mengiringi imam besar FPI Rizieq Shihab yang akan datang ke acara pengajian.

sumber cnnindonesia.com

Foto: Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Mengenai dugaan Mark Up anggaran pada pengadaan barang Jasa darurat covid-19 senilai 2,7 Miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), selain itu diduga juga dalam pengadaan tersebut adanya cacat prosedur dalam penunjukan pihak Penyedia serta dugaan pemalsuan merk produk.

Hal tersebut merupakan pemberitaan yang telah dimuat pada kanal arbindonesia.com baru-baru ini dengan judul  ” ‘Bau Busuk’ Pengadaan Meterial Kesehatan Covid-19 senilai 2,7 Miliar di Dinkes Inhil Semakin Tercium”.

Baca juga : Plt Kadis Kesehatan Inhil Bantah Dugaan Mark Up Pengadaan Barang dan Jasa Penanggulangan Covid-19

Atas hal tersebut Dinas Kesehatan Inhil memberikan klarifikasi bahwa dugaan-dugaan yang dimuat dalam pemberitaan di media online arbindonesia.com  tersebut adalah tidak benar adanya, Selasa (8/12/2020).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rahmi Indrasuri melalui Pejabat Pejabat Komitmen (PPK) A Hadi mengatakan terkait beberapa pemberitaan di media online ARB Indonesia tentang dugaan mark up anggaran, cacat prosedur ralam penunjukan pihak Penyedia, dan pemalsuan merk dagang pada pengadaan barang berupa Alkohol 70 persen tidak benar adanya.

Dugaan Mark Up

Menurutnya, kegiatan pengadaan yang dilaksanakan dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam poin-poin surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI nomor 3 tahun 2020. Seperti : Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh Penyedia dan Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.

“Sejak awal pengadaan, sesuai dengan surat edaran LKPP kami telah meminta pihak Penyedia menerbitkan bukti kewajaran harga barang  dengan tanda tangan bermaterai,” kata A Hadi.

“Dalam pengadaan material kesehatan berupa Handsanitizer, Disinfektan, dan Alkohol tersebut yang menjadi perhatian kami adalah Efektivitas, Transparansi dan Akuntabel dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam hal itu, kami juga diawasi langsung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” tambahnya .

Dugaan Cacat Prosedur dalam Penunjukan Pihak Penyedia

Mengenai dugaan cacat prosedur dalam penunjukan pihak penyedia, A Hadi juga mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ‘Permohonan Petujuk’  kepada LKPP pusat Bidang Penanganan Pengadaan Covid-19.

(Surat Nomor 1/Dinkes Inhil-Covid19/2020). Dalam proses pengadaan barang dan jasa  Dinkes Inhil, dalam hal pendampingan  dengan APIP dan Kejaksaan Negeri  ditemukan kekurangan pada profil Penyedia yang ditunjuk menjadi Penyedia yaitu tidak memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

“Berdasarkan surat balasan yang kami terima dari pihak LKPP RI,
mengenai penunjukan Penyedia yang tidak memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), hal tersebut di izinkan atau dapat diterima oleh pihak LKPP RI,” tutur PPK, A Hadi.

(Surat Nomor 3902/D.4.2/06/2020 prihal Tanggapan Konsultasi). Dalam hal PPK Dinas Kesehatan Pemkab Inhil telah menunjuk Penyedia barang dan jasa yang tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai (misalnya tidak memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan) maka tindakan tersebut dapat diterima.

Dugaan Pemalsuan Merk Dagang Alkohol 70 persen

Selain itu, terkait dugaan pemalsuan merek dagang Alkohol 70 persen (Dr.Vikers), A Hadi  menjelaskan bahwa ketika awal pengadaan barang dan jasa darurat, Penyedia dalam hal ini CV Sejahtera Mandiri Pratama telah menyampaikan surat penawaran kepada Dinas Kesehatan Inhil.

Dalam surat penawaran tersebut, Penyedia melampirkan beberapa item produk termasuk didalamnya Alkohol 70 persen, Desinfektan dan Hand Sanitizer.

“Atas dasar itulah, saya selaku PPK membuat surat pesanan pengadaan material kesehatan untuk penanganan wabah covid-19,” papar A Hadi.

Terakhir A Hadi selaku PPK mengatakan bahwa kegiatan pengadaan meterial kesehatan tersebut saat ini tengah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Inhil.

“Saat ini masih di Audit oleh pihak Inspektorat,” tutupnya.

(Arbain)

Vaksin Sinovac asal China telah tiba di Indonesia. Telah lulus uji coba, vaksin ini siap digunaan untuk mencegah penularan COVID-19. Foto/bbc.com

ARBindonesia.com, JAKARTA – Masyarakat diminta tidak lagi meragukan manfaat dari vaksin COVID-19 yang nantinya akan diberikan pemerintah. Vaksin yang akan diberikan itu, sudah melalui tahapan uji klinis yang ketat disertai pengawasan dari lembaga otoritas milik pemerintah, maupun lembaga internasional yang mengurusi kesehatan.

“Vaksinasi yang diikuti dengan penerapan protokol kesehatan akan semakin efektif meningkatkan perlindungan diri dari penularan COVID-19 . Keduanya akan saling melengkapi untuk memberikan kekebalan tubuh dari ancamam virus. Sehingga tujuan dari pemberian vaksin bisa tercapai,” tulis akun Twitter @KemenkesRI.

“Perjuangan kita melawan COVID-19 masih panjang. Untuk itu, jangan lengah dengan tetap patuh menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak fisik 1-2 meter serta mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara ketat, dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, dr Reisa Brotoasmoro baru-baru ini. Reisa menjelaskan bahwa vaksin adalah bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini adalah pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh atau imunitas .

“Vaksinasi merupakan upaya pemberian kekebalan tubuh untuk melawan virus yang sudah dikenali. Yang manjur untuk mengendalikan wabah, bahkan memberantas dan menghilangkan wabah dan penyakit di dunia. Seperti cacar dan polio,” jelas Reisa.

“Vaksin adalah pelengkap dan datang secara bertahap, serta digunakan sesuai skala prioritas. Namun kita tidak boleh lengah dan menurunkan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan),” sambungnya.

Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi. Kedepannya pemerintah akan membuat dua skema vaksinasi bersubsidi dan mandiri. Pemerintah akan mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri, sehingga harga terjangkau dan dapat diakses masyarakat secara luas.

Menurut peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat, bahwa emergency use authentication (EUA) dapat diberikan untuk vaksin COVID-19 dengan syarat digunakan dan didistribusikan secara terbatas dengan peninjauan rutin terus menerus.

“Pemerintah telah menyusun daftar urutan penerima vaksin COVID-19, yang rencananya akan diberikan secara bertahap. Kelompok pertama adalah tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19,” tulis @KemenkesRI.

Seperti diberitakan sebelumnya, vaksin COVID-19 buatan perusahaan Cina Sinovac tiba di Indonesia Minggu (6/12) malam. Vaksin sebanyak 1,2 juta dosis tersebut dibawa dengan pesawat Garuda Indonesia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 21.27 WIB.

“Saya ingin menyampaikan satu kabar baik. Bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 lalu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, Minggu (6/12).

sumber Sindonews.com

Vaksin Sinovac asal China telah tiba di Indonesia. Telah lulus uji coba, vaksin ini siap digunaan untuk mencegah penularan COVID-19. Foto/bbc.com.

ARBindonesia.com, JAKARTA – Vaksin COVID-19 buatan perusahaan Cina Sinovac tiba di Indonesia Minggu (7/12) malam. Vaksin sebanyak 1,2 juta dosis tersebut dibawa dengan pesawat Garuda Indonesia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 21.27 WIB.

“Saya ingin menyampaikan satu kabar baik. Bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 lalu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, Minggu (6/12).

Vaksin nampak diturunkan satu per satu dari bagasi pesawat. Di mana vaksin ditempatkan di dalam kontainer. Setelah diturunkan masing-masing box disemprot desinfektan. Tampak aparat bersenjata juga menjaga proses pemindahan vaksin tersebut.

Vaksin nampak diturunkan satu per satu dari bagasi pesawat. Di mana vaksin ditempatkan di dalam kontainer. Setelah diturunkan masing-masing box disemprot desinfektan. Tampak aparat bersenjata juga menjaga proses pemindahan vaksin tersebut.

Vaksin memiliki beberapa kandungan dengan berbagai fungsi yang telah lolos uji klinis. Proses pengembangan vaksin dikawal ketat dari awal sampai produksi, izin edar, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi, karenanya vaksin dijamin keamanan dan efektivitasnya.

“Tenaga kesehatan dan vaksinator siap laksanakan vaksinasi COVID-19. Saat ini, sekitar 440.000 tenaga kesehatan yakni dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan, serta 23.000 vaksinator yang siap bergotong royong menyukseskan persiapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia,” tulis Instagram @kemenkes_ri.

Lantas apa saja kandungan dalam vaksin?

” Antigen merupakan virus atau bakteri yang sudah dibunuh dan dilemahkan untuk melatih tubuh mengendali dan melawan penyakitnya jika terkena di masa yang akan datang. Adjuvant, substansi pembantu yang memperkuat respons imun terhadap antigen. Pengawet, untuk memastikan vaksin tetap efektif. Stabilisator, untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan saat didistribusikan,” tulis @kemenkes_ri.

sumber sindonews.com

Hamdan Zoelva

ARBindonesia.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait kasus ekspor benih lobster. Sedangkan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Selain Juliari Batubara, 4 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan penerima suap pengandaan bansos Covid-19.

“Hanya dalam dua pekan, KPK empat kali melakukan OTT, dua menteri dan dua kepala daerah serta beberapa pejabat menjadi tersangka. Bravo KPK,” kata Hamdan melalui akun Twitter pribadinya, @hamdanzoelva, Minggu (7/12).
.
Hamdan menyoroti akhlak pejabat negara yang tega melakukan korupsi saat Indonesia sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19.

“Ketika banyak pekerja di PHK, perusahaan bangkrut, tenaga medis berguguran, rumah sakit tidak mampu menampung pasien covid19, sejumlah pejabat tinggi negara tersebut justeru tega melakukan korupsi. Begitu tipis akhlak dan tanggung jawab kepada rakyat dan negara,” cetus Hamdan.

Seperti diketahui, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak pandemi Covid-19 terus. Data terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sejak virus Corona merebak ada 2,1 juta pekerja di-PHK dari berbagai sektor usaha.
Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan, sudah lebih dari 6,4 juta tenaga kerja yang dirumahkan dan/atau terkena PHK akibat covid19.

“Kami sudah banyak merumahkan tenaga kerja, ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Kalau terpaksa baru di-PHK,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno dalam webinar Forum Merdeka Barat di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Dijelaskan Benny, sektor usaha yang paling banyak merumahkan hingga melakukan PHK, adalah sektor tekstil sebanyak 2,1 juta pekerja, kemudian transportasi darat sebanyak 1,4 juta orang.
Selain itu, restoran sebanyak satu juta orang, perhotelan 400 ribu orang, sektor usaha sepatu dan alas kaki sebanyak 500 ribu orang, ritel 400 ribu dan farmasi 200 ribu orang.

Di sisi lain, jumlah tenaga kesehatan terus berguguran akibat terpapar Covid-19.

Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi mengatakan, sejak Maret hingga November, sebanyak 282 petugas medis meningga karena terinfeksi Covid-19.

“Terdiri dari 159 dokter dan 9 dokter gigi, dan 114 perawat,” ujar Adib dikutip dari siaran pers IDI, Selasa (10/11/2020).
Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 84 dokter umum, 73 dokter spesialis, serta 2 residen yang berasal dari 20 IDI Wilayah (provinsi) dan 71 IDI Cabang (kota/kabupaten).

sumber pojoksatu.id