Foto Ilustrasi Internet. Inews.id

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR –
Speed Boat yang membawa penumpang dari Tembilahan dengan tujuan Tokolan dirampok di perairan Kuala Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Berdasarkan Laporan Singkat (Lapsik) dari pihak Kepolisian Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Inhil.

Kronologis peristiwa perampokan itu bermula saat Speed Boat berangkat dari pelabuhan Tembilahan Air Bagi menuju menuju Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Jum’at (5/2/2021) pukul 13.30 Wib.

Ternyata, pelaku perampokan tersebut ikut naik bersama penumpang lainnya pada speed Boat yang dikemudikan oleh H Iwan.

Saat itu, pelaku pertama yang diketahui berinisial W duduk didekat mesin boat, sedangkan pelaku kedua yang berinisial D duduk di atas nakhoda boat.

Sekitar pukul 14.30 Wib, Pelaku yang diketahui berinisial W itu memutus selang minyak Mesin Bot di Kuala Palongan, Kecamatan GAS.

Saat itu juga, datang Speed Boat bermesin 40 Pk merapat ke Boat yang bermuatan penumpang sebanyak 35 orang.

Ketika itu, pelaku W dan D mengeluarkan Senpi 2 pucuk dan senjata tajam untuk mengancam korban.

Kemudian pelaku sekira pkl 14.40 wib meninggalkan korban dengan menggunakan Speed Boat yang bermesin 40 PK itu.

Atas peristiwa itu, tidak ada korban jiwa, sedangkan kerugian ditaksir mencapai Rp 230 Juta.

Adapun korban atas perampokan itu diantaranya :

• H Iwan (44) pemilik Boat sekaligus Kep, alamat Desa Batang Tumu, Dusun 5 Pasar Tokolan Kecamatan Mandah.
• H.Abdul Azis (44) warga Desa Tokolan mengalami kerugian uang tunai Rp175 Juta,
  HP Nokia, BPKB Honda beserta STNK Vario 150 cc, dan BPKB Yamaha N.Max.
• H.Budiansah (51) Jalan Batang Tuaka Tembilahan, mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 45 Juta dan dua buah HP Vivo.

Untuk diketahui, Peristiwa perampok tersebut saat ini sudah di tangani pihak kepolisian Polsek Kecamatan Gaung Anak Serka sesuai lokasi kejadian dan dalam proses pendalaman.

Editor Arbain

Foto ilustrasi internet, inews.id

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Speed Boat yang membawa penumpang dari Tembilahan dengan tujuan Tokolan dirampok di perairan perairan Kuala Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Dari informasi yang beredar, peristiwa perampokan terjadi pada Jum’at (05/2/2021) sekitar pukul 15.00 Wib.

Klik disini untuk baca kronologis peristiwa perampokan : https://arbindonesia.com/ratusan-juta-raib-begini-kronologi-perampokan-di-perairan-mandah/

Dilansir dari MLC, RB yang merupakan adik dari salah seorang penumpang speed boad menyebutkan bahwa abang kandungnya BD telah dirampok di perairan kuala batang tumu.

“Abang saya kenak rampok di kuala batang tumu,” ungkapnya

Tidak hanya itu, ia juga menuturkan uang yang berhasil dibawa lari oleh perampok tersebut berkisar ratusan juta rupiah.

“Ratusan juta raib dibawa perampok,” sambungnya kembali.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu keterengan resmi dari pihak kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Mengenai kabar aksi demonstrasi penurunan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui aksi Mahasiswa Inhil yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Inhil dinilai tidak objektif.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dr. H. Mariyanto, SE, MH. Ia mengatakan bahwa menurunkan Bupati bukan hanya berdasarkan ketidak kepercayaan masyarakat lantas bisa menurunkan Bupati.

“Proses penurunan Bupati itu panjang, ada tahapan-tahapannya,” kata Politisi Senior dari Fraksi PDIP kepada arbindonesia.com, Rabu (3/2/2021).

Menurut Dewan 5 periode ini, jika menurunkan Bupati bermuara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal itu dinilainya bukanlah tindakan yang objektif.

“Saya tidak perlu menyampaikan ini, hanya kesalahan dari SKPD kita bertindak untuk menurunkan bupati, itu tidak objektif,” tutur H Mariyanto.

Sebelumnya, beredar di jejaringan media sosial Facebook dan WhatsApp tentang ajakan dan pemberitahuan seruan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Inhil yang akan digelar hari ini, Kamis (4/2/2021).

Dalam seruan itu bertuliskan “Rakyat Kecil (PKL) Butuh Makan. Jangan Main Gusur Kalau Tidak Bisa Memberi Makan”.

Selain itu, seruan itu juga bertuliskan “Menuntut Bupati Inhil turun dari jabatannya karena telah sukses menindas rakyat kecil (PKL),”.

Berjalannya Aksi Demonstrasi di Depan Kantor Bupati Inhil

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Inhil , Kamis (4/1/2021) pagi sekitar pukul 09.00 Wib.

Aksi tersebut dilakukan mereka sebagai bentuk kepedulian dan kekecewaan atas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang gencar dilakukan Satpol PP Inhil sepekan ini di masa Pandemi Covid 19 melanda.

Dari pantauan di lapangan, belasan mahasiswa yang menggunakan atribut Bendera GMNI tertahan di depan pagar atau pintu masuk kantor Bupati Inhil dan hanya disambut satuan tugas (Satgas) Covid 19 yang terdiri dari TNI , Polri dan Satpol PP Inhil.

Sehingga, barisan masa aksi tidak mendapat izin masuk ke halaman kantor Bupati Inhil untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Terus menyampaikan orasinya, barisan masa aksi juga mendesak pemerintah untuk mencari solusi terhadap penertiban PKL yang menggunakan Badan Jalan.

“PKL hanya mencari makan untuk menghidupi keluarganya. Jika mereka dilarang berjualan, apakah mereka harus maling, harus jadi begal,” kata salah satu masa aksi yang menyampaikan Orasinya.

Selain itu, masa aksi juga meminta pemerintah untuk berhenti melakukan penertiban PKL di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

“Tolong distopkan dulu Penertiban PKL,” katanya. Sudah dua periode (kepemimpinan HM Wadan sebagai Bupati), apa yang ada kemajuan di inhil.. Nihil..!, bukan bertambah malah berkurang,” tambahnya seraya barisan masa aksi mendesak Bupati Wardan untuk menemui mereka.

Dari pantauan awak media, sepanjang mengikuti berjalannya aksi tersebut, tidak terdengar masa aksi menyuarakan tuntutan mereka mengenai meminta Bupati Inhil untuk turun dari jabatannya.

Arbain

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Saat ini, Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Inhil, Kamis (4/2/2021).

Terlihat, Belasan Mahasiswa yang menggunakan atribut Bendera GMNI tertahan didepan pagar atau pintu masuk kantor Bupati Inhil.

Hal itu dikarenakan, barisan masa aksi tidak diberikan izin masuk ke halaman kantor Bupati Inhil untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Terus menyampaikan orasinya, Barisan masa aksi juga mendesak pemerintah untuk mencari solusi terhadap penertiban PKL yang menggunakan Badan Jalan.

“PKL hanya mencari makan untuk menghidupi keluarganya. Jika mereka dilarang berjualan, apakah mereka harus maling, harus jadi begal,” kata salah satu masa aksi yang menyampaikan Orasinya.

Selain itu, masa aksi juga meminta pemerintah untuk berhenti melakukan penertiban PKL di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

“Tolong distopkan dulu Penertiban PKL,” katanya.

“Sudah dua periode, apa yang ada kemajuan di inhil.. Nihil..!, bukan bertambah malah berkurang,” tambahnya lagi.

Hingga berita ini diterbitkan, barisan masa aksi masih terus meminta Bupati Inhil, HM Wardan untuk menemui mereka.

Terlihat juga petugas dari Satpol PP, Polisi dan TNI tengah menjaga keamanan demi berjalannya aksi secara kondusif.

Untuk diketahui, sebelum aksi demonstrasi digelar, beredar di jejaringan media sosial Facebook dan WhatsApp tentang ajakan dan pemberitahuan seruan aksi.

Dalam seruan itu bertuliskan “Rakyat Kecil (PKL) Butuh Makan. Jangan Main Gusur Kalau Tidak Bisa Memberi Makan”.

Selain itu, seruan itu juga bertuliskan “Menuntut Bupati Inhil turun dari jabatannya karena telah sukses menindas rakyat kecil (PKL),”.

Arbain

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Satu unit rumah warga di Jalan Terusan Mas Parit 16 Tembilahan Hilir ludes dilahap sijago merah, Rabu (03/02/2021) sekitar pukul 20:36 Wib.

Rumah tersebut diketahui ditempati oleh Ari Saputra (32) yang merupakan seorang tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tembilahan.

Berdasarkan informasi dari Personil Kodim 0314/Inhil yang berada di lokasi, ia menyampaikan kronologis kejadian dari penuturan saksi.

Saat itu, saksi sedang menonton TV di rumahnya yang posisinya berdekatan dengan rumah yang terbakar tersebut.

Saat asik menonton siaran TV, secara tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya.

Dengan matinya lampu, Saksi mengira bahwa MCB meteran listrik rumahnya tersebut ‘membanting’ off. Kemudian saksi keluar rumah ingin mengaktifkan kembali MCB meteran listrik tersebut.

Pada saat itu, Saksi melihat api di dalam rumah yang ditempati oleh korban sudah membesar. Pada saat kejadian pemilik rumah tidak berada di tempat.

“Saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian warga membantu memadamkan api dengan alat seadanya dan api dengan cepat menghanguskan rumah tersebut dan 1 unit sepeda motor matic,” ungkap Personil Kodim 0314/Inhil.

Tidak lama setelah itu, Damkar Inhil tiba di lokasi kejadian dan langsung berupaya memadamkan api dibantu BPBD, PSMTI dan TNI-Polri serta masyarakat.

“Hingga pukul 21.30 Wib, api sudah dapat dipadamkan dan kasus ini sudah ditangani pihak Polres Inhil untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” tuturnya. (Mlc)

Editor Arbain

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ingin menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Dengan kata lain, ke depan PKL yang ada di beberapa titik akan mendapatkan legalitas dan tempat yang lebih layak.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, PKL akan diberikan izin operasional oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Izin operasional ini akan ditetapkan berdasarkan jenis PKL. Yaitu, PKL yang berdagang di atas tanah pribadi, dan PKL yang berdagang di fasilitas umum. Pemko masih lakukan pengkajian dan juga menunggu usulan dari camat lahan mana yang akan digunakan.

“Kemarin sudah kita sepakati dalam rapat, PKL yang menggunakan tanah pribadi dan PKL di fasilitas umum akan berbeda. Yang menggunakan tanah pribadi akan seperti perizinan biasa, tetapi tidak persis, karena kalau di tanah pribadikan lebih seperti restauran, hanya saja bentuknya usaha kecil menengah (UKM),” kata Ingot, Rabu (3/2/2021).

Lanjutnya, standard operasional prosedur (SOP) penataan PKL ini nanti akan dibentuk. Sementara itu, untuk PKL yang menggunakan fasilitas umum akan dikoordinasikan oleh masing-masing camat.

Pihak camat diminta membuat usulan terkait lokasi penataan PKL yang masih berada di fasilitas umum, seperti yang berada di pinggiran ruas jalan saat ini.

“Jadi camat kita minta buat usulan (lokasi), kemudian akan kita kaji dampak pemakaian lokasinya nanti, baru kita kaji legalitasnya. Ini adalah solusi untuk PKL-PKL yang berada di berbagai titik,” jelas Ingot.

Berita sebelumnya, rencana pemberian izin operasional bagi PKL ini kelanjutan wacana pemungutan retribusi dari PKL di Kota Pekanbaru. Saat ini, Pemko Pekanbaru tengah melakukan evaluasi dan koordinasi, serta regulasi yang dibutuhkan untuk menarik retribusi dari PKL tersebut.

Sumber cakaplah.com