Dari 28 Tenda Kopra Putih di Pelabuhan Parit 21, Hanya 3 Milik PT KIG

Foto : Tenda kopra putih di pelabuhan parit 21


ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dari 28 tenda tempat penyimpanan dan pengolahan kopra putih yang berdiri di lokasi pelabuhan Samudera di parit 21 Tembilahan, 3 diantaranya milik PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG).


Direktur utama PT KIG, Ibnu Utama mengatakan dari tenda-tenda kopra putih yang ada di pelabuhan hanya beberapa yang dibangun oleh PT KIG.


“Ada 3 yang punya kita, selebihnya kita kerjasama dengan LPK 8, ada perjanjiannya dan ada timbal baliknya,” katanya saat dihubungi arbindonesia.com, Selasa (17/2/2021).


Mengenai anggaran modal PT KIG sebesar Rp 600 juta, yang dihabiskan untuk belanja kopra dan membangun infrastruktur, Ibnu mengatakan bukan pembangunan infrastruktur yang besar, akan tetapi infrastruktur yang kecil-kecil.


“Seperti membeli timbangan, gerobak sorong (angkong) dan peralatan lainnya. Bukan infrastuktur yang besar, yang kecil-kecil aja,” katanya.


“Produksi kopra masih terus jalan, akan tetapi untuk saat ini hasilnya hanya bisa untuk bertahan hidup,” tambah Ibnu.


Lembaga Pelatihan Kerja 8 Yan Ekhsan (LPK 8 YES)


Mengenai pembangunan tenda-tenda di pelabuhan parit 21, pendiri Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 8, Yan Ekhsan membenarkan bahwa sebanyak 25 tenda kopra putih adalah miliknya dan dibangun melalui dana pribadi.


“Tidak ada penggantian modal yang saya investasikan di PT KIG. Hal itu murni untuk membantu dalam mengedukasi petani kelapa melalui PT KIG,” kata Yan Ekhsan saat di jumpai di lokasi tempat pengolahan kopra putih miliknya di jalan Tanjung Priok, Tembilahan, Selasa (17/2/2021).


Sebelumnya kata Yan Ekhsan, karena LPK di ajak kerjasama oleh PT KIG dalam hal memberikan edukasi terhadap petani dan bumdes tentang standar dan Kwalitas ekpor kopra putih, maka LPK bersedia untuk diajak kerjasama demi kamajuan petani kelapa di Inhil yang selami ini selalu mendapatkan persoalan dengan harga.


“Melalui kerjasama dengan KIG, ada biaknya siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait kopra putih bisa langsung ke parit 21 tidak lagi ke LPK. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membangun tenda-tenda tersebut dengan tujuan menarik investor, disamping itu juga pembuatan tenda tersebut mengarah pada resi gudang sebagai penampungan sementara kopra dari petani atau bumdes yang dibeli oleh PT KIG,” tutur Yan Ekhsan.


Menurutnya, gudang yang ada di pelabuhan parit 21 tersebut tidak sesuai jika langsung dijadikan tempat penyimpanan kopra. Hal itu dikarenakan kopra putih yang dijual petani atau bumbes kepada PT KIG kebanyakan masih memiliki kadar air yang cukup tinggi.


Dengan demikian maka harus dilakukan perawatan ulang dengan menggunakan tenda yang menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kwalitas kopra agar manjadi layak eksport.


“Jika kita tidak memiliki alat oven pengering, maka didalam melakukan perawatan kopra putih masih membutuhkan serapan cahaya matahari sebagai pengering. Sementara gudang yang ada di pelabuhan parit 21 tersebut tidak mampu menyerap cahaya matahari,” papar Yan Ekhsan.


Lanjutnya, pemberian sulfur atau belerang dalam perawatan kopra putih juga harus rutin dilakukan agar kopra tidak berjamur saat penyimpanan. Sementara untuk menggunakan belerang, wadah penyimpanan kopra putih tidak bisa menggunakan material berbahan besi, sedangkan gudang tersebut banyak menggunakan material besi.


“Hal itu akan membuat besi sangat mudah keropos termakan oleh balerang,” tutunya.


“Jika masalah konsep PT KIG itu seperti apa kedepannya, LPK hanya menjalankan tugas sesuai dengan koridor yang ada dalam MoU,” tambah Yan Ekhsan.


Sosialisasi Kopra Putih oleh LPK 8 YES Berdampak Pada Harga Kelapa


Disampaikan Yan Ekhsan, mengenai bahan baku kopra putih yang terdiri dari kelapa PMK (pecah, muda, kecil) dulunya hanya dihargai oleh perusahaan sekitar 300-500 perkilonya.


Setelah gencar mensosialisasikan mengenai kopra putih, saat ini LPK membandrol harga Rp 3.200 perkilo dengan ketentuan kepala kecil dengan keadaan kupas licin (gundul).


Jika kelapa tersebut tumbuh tunas, muda, dan pecah (PMK) dibandrol harga Rp 2.000 perkilo.


“Setalah LPK memberikan edukasi terkait kopra putih melalui bahan PMK ini, kini harga kelapa PMK melambung tinggi dengan sendirinya. Artinya kopra putih adalah salah satu solusi dalam peningkatan harga jual kelapa itu sendiri,” imbuh Yan Ekhsan.


“Kalau LPK dalam konsep pengelolahan kopra putih merujuk pada ‘kwalitas yang menentukan harga’, bukan ‘pembeli yang menentukan harga’,” tutupnya.


(Arbain)




Kompetisi Sepak Bola Diizinkan, Kapolri Ingatkan Komitmen Penegakan Prokes

ARBindonesia.com, JAKARTA– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhirnya mengizinkan bergulirnya kembali kompetisi sepak bola tanah air di tengah situasi pandemi Covid-19. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, keputusan ini diambil usai pihaknya melakukan kajian mendalam.


“Kami kemudian melaksanakan rapat koordinasi, kita mencoba untuk kemudian mempelajari bersama terkait dengan kondisi terkini yang ada. Bahwa olahraga, khususnya Sepak Bola tetap harus berjalan,” kata Listyo Sigit usai menerima kunjungan Menpora di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/2/2021).


Kendati demikian, Kapolri menekankan, semua pihak harus mempedomani bahwa keselamatan rakyat tetap salah satu faktor yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara kompetisi sepak bola tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.


“Dalam rapat kita sepakat untuk kita berikan kesempatan. Tentunya dengan catatan bahwa penegakan Prokes itu menjadi syarat utama. Dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen, baik klub bola, pemain, suporter. di manapun nantinya apabila ini diselenggarakan penegakan prokes itu jadi prioritas,” tekan Kapolri.


Untuk itu, Polri, kata Sigit memberikan kesempatan bagi pihak-pihak penyelenggara untuk menyelenggarkan pra kompetisi. Hal ini, tekan Sigit, untuk melihat komitmen dan sudah sesuai atau tidaknya penegakan protokol kesehatan ketika nanti kompetisi benar-benar bergulir.


“Kalo syarat itu bisa dilaksanakan, kita evaluasi secara bertahap sehingga tentunya penyelenggara kegiatan bisa semakin baik. Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen,” pungkas Listyo Sigit.


Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora Zainudin Amali menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan kesempatan kompetisi sepak bola tanah air kembali bergulir.


“Ini sekaligus menjadi ujian, apakah hal-hal yang sudah disampaikan pada saat memohon izin dari pihak PSSI dan LIB itu dipatuhi tidak. Polri akan melihat itu, kalau turnamen pramusim ini berhasil dengan baik. maka tntu setelah itu, setelah lebaran Idul Fitri nanti akan ada kompetisi untuk 2021-2022,” demikian ungkap Menpora. (*)




Walikota Sebut Manusia Silver Kreatif, Kadinsos Sebut Pemalas dan Masalah Sosial

Foto Ilustrasi


ARBindonesia.com, PEKANBARU – Manusia silver menjadi fenomena baru yang muncul di sejumlah kota, termasuk di Pekanbaru. Hal tersebut dapat terlihat di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai. Mereka kerap meminta-minta uang kepada para pengendara yang tengah berhenti menunggu lampu hijau.


Berbeda pandangan dengan Walikota Pekanbaru yang menyebutkan manusia silver tersebut adalah bentuk dari kreatifitas anak-anak muda, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru Mahyuddin mengatakan manusia silver tersebut adalah golongan orang pemalas dan merupakan masalah sosial.


“Ini masalah sosial. Kalau memang mereka manusia seni, tempatnya bukan di jalan. Tapi di tempat umum dan keramaian. Contohnya di taman. Tapi kalau di jalan dan minta uang, ini jadi masalah sosial. Itu melanggar perda ketertiban sosial,” cakap Mahyuddin, Rabu (17/2/2021).


Lanjut Mahyuddin keberadaan manusia silver ini juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban sosial. Hanya saja Perda tersebut belum bisa dilaksanakan karena hanya memiliki dua sanksi, yaitu berupa denda Rp50 juta dan kurungan penjara selama 6 bulan.


“Ini menjadi pidana umum dan proses panjang, seharusnya inikan tipiring. Tahun ini kita ajukan Perda sosial yang ada 3 sanksi, pertama sanksi administratif, kedua sanksi sosial baru yang ketiga sanksi pidana tipiring,” jelasnya.


Dia juga mengatakan bahwa Dinsos Pekanbaru sudah menurunkan tim Satgas untuk menghimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada manusia silver, gembel serta pengemis yang meminta-minta di jalanan.


Selanjutnya dia juga mengimbau agar masyarakat menyalurkan sumbangan ke rumah ibadah serta menyalurkan sumbangannya ke organisasi sosial yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.


“Sumbangkanlah ke mesjid, gereja, ke panti asuhan. Kenapa harus di jalan? Kalau kategorinya, manusia silver itu adalah orang pemalas. Kalau kita kasih duit, berarti kita menumbuhkembangkan pemalas. Badannya sehat-sehat, kerja lain masih bisa. Tapi kenapa bertahan? Karena orang kita terlampau murah memberi sumbangan. Setelah kita selidiki, mereka bekerja itu cuma kira-kira 3 jam, dapat Rp300-Rp400 ribu. Siapa yang tidak mau? Jadi tolonglah biasakan tidak memberi sumbangan di jalan,” tutupnya.


Diberitakan sebelumnya Walikota Pekanbaru, Firdaus menyebut, aktivitas manusia silver ini sebenarnya bentuk kreativitas anak muda dalam mengekspresikan nilai-nilai seni.


Ia memaklumi aktivitas manusia silver, dengan catatan tidak menggangu ketertiban lalu lintas. Apalagi melakukan kegiatan negatif yang meresahkan pengguna jalan dan masyarakat umum.


“Manusia silver itu, dalam tanda kutip adalah bagaimana mereka mengungkapkan nilai-nilai dan ekspresi. Kita berpikir positif saja, selama mereka masih berjalan di rel jalan yang benar dan tidak menggangu,” kata Walikota, Selasa (9/2/2021).


Ia meminta Satpol PP Kota Pekanbaru tetap melakukan pemantauan. Jika ada indikasi manusia silver melakukan hal-hal yang mengarah negatif, harus segera ditertibkan.


“Kita tetap pantau, jika sudah mengarah ke kegiatan negatif ya harus ditertibkan,” jelasnya.***


Sumber cakaplah.com




Sulaiman Kembali Nahkodai PAN Inhil Periode 2020-2025

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sulaiman MZ SE, M.Si kembali mendapat amanah sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2020-2025.


Bertempat di rumah PAN Inhil Jalan Subrantas Kecamatan Tembilahan, Musyawarah Daerah (Musda) V digelar secara virtual se-Provinsi Riau dan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Selasa (16/2/2021).


Meskipun Musda digelar secara virtual, akan tetapi kader DPD PAN Inhil yang mengikuti kegiatan tersebut tetap mengkedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.


Dikatakan Sulaiman MZ SE, M.Si, terpilihnya kembali sebagai ketua merupakan amanah dari kader DPD PAN Inhil, disamping itu juga merupakan sinergitas yang terbangun dengan Ketua Umum DPP dan DPW PAN.


“Alhamdulillah, atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk kembali memimpin DPD PAN Inhil, Insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin,” kata Sulaiman yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Riau.


Selain itu, ia juga menyampaikan dalam waktu dekat ini akan segera menyusun struktur kepengurusan DPD PAN Inhil kedepan.


Dengan kebersamaan serta niat yang baik untuk membesarkan partai, kita akan bertekad merebut kemenangan saat menghadapi Pileg dan Pilkada mendatang di Kabupaten Inhil.


“Berama dengan masyarakat dalam membangun Negeri, DPD PAN Inhil akan menyiapkan kepengurusan partai hingga tingkat desa, agar semakin solid,” tutupnya.


Arbain




Dalam Setahun Orang Miskin di Riau Bertambah 7 Ribu Jiwa

Foto ilustrasi


ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada periode September 2019 – September 2020 mengalami kenaikan.


Dilansir dari cakaplah.com, Kepala BPS Riau Misfaruddin mengatakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada September 2020 mencapai 491,22 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin naik 7,30 ribu orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 7,83 ribu orang.


“Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 7,04 persen, naik 0,14 persen poin terhadap September 2019 dan naik 0,22 persen poin terhadap Maret 2020,” ujar Misfaruddin, Selasa (16/2/2021).


Dikatakan Misfaruddin, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 8,6 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 1,3 ribu orang.


“Secara persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 6,00 persen menjadi 6,39 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan di perdesaan turun dari 7,51 persen menjadi 7,47 persen,” cakapnya.


Lanjut Misfaruddin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Riau selama periode September 2019 – September 2020. Yang pertama adalah ekonomi Riau triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,74 persen (y-on-y). Angka ini jauh menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 2,77 persen (y-on-y).


“Yang kedua pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar 2,32 persen (y-on-y), menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,12 persen. Yang ketiga selama periode September 2019 – September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 1,14 persen,” imbuhya.


Selanjutnya yang keempat adalah pada periode September 2019 – September 2020, di Riau harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain bawang merah, minyak goreng, rokok dan tembakau, gula pasir, daging ayam ras. Namun demikian, terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang putih, ayam hidup dan garam.


“Faktor kelima pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau sebesar 6,32 persen. Terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,76 persen,” ucapnya.


Faktor selanjutnya adalah sebanyak 520,92 ribu orang (10,53 persen dari penduduk usia kerja) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020, dengan rincian 35,40 ribu penduduk menjadi Pengangguran, 10,60 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja, 28,61 ribu penduduk Sementara Tidak Bekerja, dan 446,31 ribu penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (Shorter Hours).


“Untuk bantuan Sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah di masa pandemi memang sangat membantu penduduk, terutama penduduk pada lapisan bawah. Upaya pemerintah ini sangat membantu dalam menekan kenaikan angka kemiskinan sebagai dampak pandemi,” tutupnya.


Sumber cakaplah.com, Editor arb




Ragam Keunikan dan Keindahan Destinasi Wisata Terumbu Mabloe di Inhil

Foto : Destinasi Wisata Terumbu Mabloe di Desa Sungai Bela

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tanpa terasa, satu jam telah berlalu. Raut wajah berseri pun tampak menghiasi rombongan wartawan sang ‘ratu dunia’ asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kebahagiaan setelah puas menyaksikan keindahan alam dan menikmati asiknya ‘berselancar’ diatas lumpur yaitu menongkah (salah satu kebudayaan suku laut dalam mencari kerang), akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Waktu pula lah yang ‘memaksa’ mereka harus kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju Ibukota Tembilahan, tanda agenda wisata jurnalistik dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 di salah satu destinasi wisata pantai yang terbentuk secara alami telah berakhir.

Destinasi Wisata Terumbu Mabloe

Pantai itu dinamakan Terumbu Mabloe, ia terletak pada bibir sungai, tepatnya pada gerbang pertemuan antara Laut dan sungai Indragiri di Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.

Banyak ragam keunikan dan keindahan yang mampu memanjakan Panca Indra bagi setiap pengunjung pantai tersebut.

Diantaranya terdapat hamparan pasir yang terbentuk secara alami melalui pelapukan berbagai jenis kulit-kulit satwa laut.

Selain itu, pantai Terumbu Mabloe juga dikelilingi dengan keindahan hutan-hutan Mangrove yang masih terjaga kelestariannya.

Hal tersebut tentunya membuat udara dilokasi pantai terasa sangat segar, terlebih lagi dengan sejuknya hembusan angin laut yang terdengar merdu.

Walaupun pantai Terumbu Mabloe hanya bisa dinikmati keberadaannya ketika air sungai surut, akan tetapi lokasi kawasan Terumbu Mabloe merupakan tempat persinggahan burung migran di dunia.

“Ketika di Kutup Utara atau di Kutup Selatan musim salju, burung migran akan bermain di area ini (Terumbu Mabloe),” kata H Juanaidi, Kepala Disparporabud Kabupaten Inhil, Selasa (9/2/2021).

“Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, untuk kawasan Mabloe dan sekitarnya yang lebih dikenal dengan nama Tanjung Bakung, itu merupakan persinggahan burung-burung migran di dunia,” tambahnya.

Pengunjung Terumbu Mabloe saat berselancar menggunakan alat yang disebut tongkah

Selain dari keindahan dan keunikan di Lokasi Terumbu Mabloe, setiap pengunjung juga bisa menikmati sensasi berselancar di atas lumpur dengan menggunakan papan selancar atau papan datar yang didesain dengan ukuran panjang sekitar 2 meter, alat itu diberi nama Tongkah.

Jenis wahana permainan menongkah yang telah menjadi Ikon Budaya Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini tergolong unik, sebab jarang ditemukan di tempat-tempat wisata baik Nasional maupun Internasional.

“Baru pertama saya coba menongkah, unik dan asik berselancar di atas lumpur,” kata Bian HK salah satu pengunjung wisata Terumbu Mabloe,” Selasa (9/2/2021).

Untuk diketahui, menongkah merupakan tradisi turun-menurun yang dimiliki oleh masyarakat Suku Duanu saat mencari kekayaan alam seperti Kerang, Kupang, Sinteng, Kepiting dan lainnya.

“Tongkang adalah alatnya, menongkah adalah aktivitasnya. Tongkah ini merupakan inspirasi perdana kapal perikanan pertama di dunia,” ujar tokoh masyarakat Suku Duanu, Sarfan, Selasa (9/2/2021).

Sedangkan untuk perjalanan menuju wisata Terumbu Mabloe di Desa Sungai Bela ini, hanya membutuhkan waktu perjalanan dari Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) sekitar 40 menit dengan menggunakan transportasi air (Speed Boat) dengan budget sekitar Rp100 ribu.

“Dengan keindahan dan keunikan yang ada, saya menilai destinasi wisata Terumbu Mabloe ini kedepannya mampu bersaing dengan objek-objek wisata lainnya di luar sana,” tutur Hasanuddin, anggota DPRD Inhil yang juga merupakan tokoh masyarakat Suku Duanu dan Inisiator pantai Terumbu Mabloe, Selasa (9/2/2021).

Penulis: Arbain