ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Baru saja satu unit rumah di Jalan Sederhana, Tembilahan Hulu habis dilahap sijago merah, Kamis (18/3/2021) malam.

Diketahui, rumah yang terbakar tersebut merupakan warung yang menjual makan (Canai)

Dari keterangan warga setempat, peristiwa kebakaran yang menghanguskan warung canai tersebut terjadi sekitar 20.10 Wib.

“Warung Aan Canai, saat tiba dilokasi api sudah membesar,” kata seorang warga tempatan kepada arbindonesia.com.

Dari pantauan dilokasi, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.45 Wib.

Beruntung saat itu petugas beserta 3 unit pemadam kebakaran lekas melakukan tindakan sehingga api tidak sampai menjalar kebangunan yang berada didekatnya.

Hingga berita ini disiarkan, belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan bangunan bertingkat dua tersebut, begitu juga dengan kerugian materiil yang ditimbulkan akibat peristiwa itu.

Arbain

ARBIndonesiamcom, BATAM – Menteri Keuangan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meresmikan peluncuran Batam Logistics Ecosystem (BLE), Kamis (18/3/2021) di Gedung Balairungsari, BP Batam.

Peresmian tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam), Menteri Perdagangan, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala BP Batam, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi semangat kebersamaan untuk menata logistik dan penguatan iklim investasi di Indonesia.

“Seperti arahan Pak Presiden, bahwa untuk menjadi kuat kita harus menanggalkan ego sektoral dan kemudian meningkatkan kolaborasi dan sinergi,” ujar Sri Mulyani, melaui siaran pers Bea Cukai Batam yang diterima arbindonesia.com.

“Terima kasih atas semangat seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam National Logistic Ecosystem terkhusus Batam Logistic Ecosystem,” tambah Menteri Keuangan.

Menurut Sri Mulyani bahwa Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menjadi salah satu kota di Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan investasi dan ekspor.

Sejak tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi program penataan logistik yang tertuang menjadi Batam Logistic Ecosystem hingga penertiban Selat Malaka,” ungkap Sri Mulyani.

Lanjutnya, Batam Logistic Ecosystem merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem yang mengintegrasikan komunitas logistik di sektor penerimaan dengan komunitas di sektor persediaan.

Hal ini merupakan salah satu perwujudan upaya peningkatan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang tidak hanya berfokus pada integrasi sistem antar pemerintahan, tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis.

“Kita dapat melihat bahwa dengan pengimplementasian BLE ini dapat memberikan perubahan dan berperan besar dalam mempercepat proses logistik di Kota Batam. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlu partisipasi aktif seluruh entitas terkait logistik,” imbuh Sri Mulyani.

Selain itu, salah satu perubahan yang ditawarkan melalui BLE adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dalam layanan Ship to Ship/Floating Storage Unit.

Jika sebelumnya pengguna jasa memerlukan tiga kali proses transaksi untuk mendapatkan persetujuan izin, dengan penerapan BLE, hanya dibutuhkan satu kali proses transaksi.

“Hal ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga tiga hari menjadi hanya kurang dari satu hari,” paparnya.

“Diharapkan kita semua bersama sama memastikan implementasi dari program-program ini berjalan dengan baik sehingga kita dapat menyediakan iklim usaha yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau” tutup Sri Mulyani.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – bekerjalah dengan baik sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati siap-siap digantikan dengan PNS yang lain dan memiliki kompetensi, demikian dikatakan Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti saat melantik 248 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemkab Inhil, Kamis (18/3/2021) malam.

Pelantikan yang dipusatkan di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini turut dihadiri, Asisten, Staf Ahli Bupati Pimpinan OPD dan Pejabat Eselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan Pejabat Jabatan Tinggi Pratama sebanyak 2 orang yaitu Drs.Mukhtar T menjabat Asisten II Bidang Ekonomi Setda Inhil sebelumnya sebagai Kepala Bappeda yang digantikan TM Syaifullah.

Di akhir Pelantikan dilakukan pembacaan dan Penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pejabat yang baru dilantik disaksikan lansung Wakil Bupati Inhil, Pimpinan OPD dan udangan lainnya.

Wakil Bupati H. Syamsuddin Uti dalam arahannya mengatakan mutasi, rotasi dan promosi bagi PNS pada setiap instansi Pemerintah adalah dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta dalam rangka strategi pemerintah dalam menerapkan pola pembinaan karier ASN, sekaligus bagian dari upaya penyegaran dan memacu semangat baru untuk peningkatan kinerja. Karena tantangan pembangunan yang akan kita hadapi jauh lebih sulit dari tahun sebelumnya untuk itu saya memerlukan sosok pejabat yang kompeten dan profesional.

Beliau menambahkan, saya yakin dan percaya, amanah yang telah diberikan oleh pimpinan ini dapat dijaga dengan sepenuh hati dan tanggung jawab dalam setiap tugas, sebagaimana sumpah dan janji yang telah saudara ucapkan, yang terpenting untuk saudara pahami bahwa sumpah janji yang telah saudara ucapkan dengan penuh kesadaran tadi tentunya mengandung konsekwensi dan tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri, pimpinan, tentunya juga akan dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa. Sekaligus menjadi rambu-rambu terhadap tindakan saudara sebagai aparat pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti menyampaikan beberapa pesan;

pertama: saya mengharapkan jabatan yang telah diamanahkan hendaknya patut disyukuri, juga harus dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja, sebagai bentuk tanggungjawab atas jabatan yang dipercayakan kepada saudara.

kedua: kepada saudara-saudara yang mendapatkan promosi jabatan, kiranya kepercayaan yang diberikan jangan sampai di sia-siakan dan disalahgunakan, apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat.

ketiga: senantiasa menunjukkan dedikasi, loyalitas dan kinerja yang tinggi, kami selaku pimpinan tentunya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang tidak disiplin, serta tidak memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja OPD maupun Pemerintah Daerah maka saudara harus siap diganti oleh PNS lainnya yang lebih memiliki kompeten, kualifikasi dan lebih profesional.

terakhir: secepatnya mempelajari dan memahami tupoksi di tempat tugas yang baru, bekerjalah dengan baik, iklas, jujur dan hendaknya selalu mempunyai komitmen yang sama dengan atasan untuk saling memperkuat dan saling melengkapi guna mendukung program pemerintah sebaimana visi dan misi kabupaten indragiri hilir.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan Pejabat Jabatan Tinggi Pratama sebanyak 2 orang yaitu Drs.Mukhtar T menjabat Asisten II Bidang Ekonomi Setda Inhil sebelumnya sebagai Kepala Bappeda yang digantikan TM Syaifullah.

Di akhir Pelantikan dilakukan pembacaan dan Penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pejabat yang baru dilantik disaksikan lansung Wakil Bupati Inhil, Pimpinan OPD dan udangan lainnya. (Adv/Diskominfoinhil/arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar pra Musyawarah Nasional (Munas) Ke-5 Tahun 2021. Pra Munas tersebut turut diikuti Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM.Wardan melalui zoom meeting langsung dari ruangan multi media Diskominfo pers Inhil, kamis (18/03/2021).

Pada kesempatan tersebut bupati didampingi oleh Kepala Inspektorat, Kadis Parporabud, Kepala BPKAD serta beberapa pejabat eselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Pra Munas Ke-5 ini di buka langsung oleh Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas dan diikuti oleh seluruh Bupati se-Indonesia.

Dalam sambutanya Ketua Umum APKASI mengatakan pelaksanaan Munas Ke-5 akan dilaksanakan tanggal 25 Maret 2021 dan dibuka langsung oleh Presiden Republika Indonesia Ir.H.Joko Widodo.

Lebih lanjut Azwar Anas menjelaskan, rancangan materi dalam acara munas nanti yaitu :

1.Rancangan tata tertib munas

2.Rancangan arah kebijakan umum

3.Rancangan umum Apkasi 2021

4.Rancangan pokok-pokok pikiran Apkasi 2021

5.Usulan AD/ART Apkasi

6.Usulan menjadi pimpinan sidang di munas

Sementara itu, Bupati Wardan yang dimintai keterangannya seusai mengikuti pra munas mengatakan Apkasi sendiri adalah Forum, atau wadah bagi Pemerintah Kabupaten yang bermitra dengan Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut bupati menjelaskan Keberadaan Apkasi diharapkan menciptakan suasana demokratis dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

“Terkait hubungan kewenangan, kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tujuannya, agar menjadi bahan yang matang dan dapat dibahas secara menyeluruh pada Munas Apkasi mendatang”,tutup Bupati. (ADV/Diskominfo Inhil/arbain)

Menkumham Yasonna Laoly

ARBIndonesia.com, JAKARTA— Kemenkumham masih memproses pengajuan SK kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Menurut Menteri Yasonna Laoly, mereka harus layani surat yang masuk itu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan segera memutuskan secepat mungkin apakah kubu Moeldoko atau KLB Sumut, sah menggantikan kepengurusan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita harapkan cepatlah, supaya jangan berlarut-larut. Biarkan kita kerja dulu,” kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Rabu (17/3).

Menteri Yasonna menuturkan jika ada pihak yang keberatan dengan keputusan yang diambil Kemenkumham nantinya, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Dalam hal ini PTUN.

“Kan masuk surat, kita harus layani. Kalau sudah saya ambil keputusan masih berselisih lagi, ya mereka yang bertempur di pengadilan, kan begitu mekanismenya,” katanya.

Meski begitu, politikus PDIP itu menyebut saat ini belum ada keputusan terkait kepengurusan Demokrat yang sah.

Namun, ia memastikan pihaknya akan mengambil keputusan sesuai UU yang berlaku.

“Harus kita ambil keputusan. Tapi juga belum dilaporin Dirjen. Nanti kita periksa sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Yasonna.

Seperti diketahui, kubu yang mengklaim acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat atau kubu Moeldoko telah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sepuluh hari berselang, kubu KLB menyerahkan kepengurusan ke Kemenkumham.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan dokumen hasil KLB itu diserahkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Ya. Mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum),” kata Yasonna, Selasa (16/3/2021).

Yasonna mengatakan pihaknya bakal mengkaji berkas yang diserahkan kubu KLB Demokrat tersebut.

Yasonna mengatakan jajaran Kemenkumham akan menyesuaikan dokumen hasil KLB Partai Demokrat dengan AD/ART Partai Demokrat hingga undang-undang yang berlaku.

“Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai,” ujarnya.

Dia mengaku belum bisa memastikan kapan kajian terkait hasil KLB Partai Demokrat akan tuntas.

Menurutnya, jika masih ada dokumen yang belum lengkap, kubu Moeldoko akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen.

“Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi,” jelasnya.

Sementara itu, kubu AHY telah lebih dulu mendatangi Kemenkumham dan meminta agar Yasonna menolak hasil KLB Sumut.

Sebab, KLB Sumut diadakan secara ilegal dan tak memenuhi aturan AD/ART Partai Demokrat.

Di sisi lain, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief, mengatakan mereka tak menuntut Moeldoko mundur dari Kepala KSP.

Demokrat hanya meminta agar Moeldoko tak mengganggu Partai Demokrat.

“Kami tidak memberi pekerjaan sulit buat Presiden Jokowi. Kami tidak menuntut Pak Moeldoko mundur dari KSP,” katanya.

“Kami hanya minta Pak Jokowi sebagai Presiden memerintahkan bawahannya Moeldoko untuk berhenti mengkudeta Demokrat. Terlalu gampang permintaan ini,” kata Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_ID, Rabu (17/3).

Sumber pojoksatu.id

Komandan KKB atau lebih dikenal dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Wilayah Kosiwo Kepulauan Yapen Noak Orarei menyerahkan diri kembali kepangkuan Republik Indonesia. Foto Polres Kepulauan Yapen.

ARBIndonesia.com, JAYAPURA – Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata atau lebih dikenal dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM ) Wilayah Kosiwo Kepulauan Yapen Noak Orarei menyerahkan diri kembali kepangkuan Republik Indonesia, Rabu (17/3/2021). Dengan diantar ibu dan istrinya serta keluarga lainnya, Noak Orarei menyerahkan juga dua pucuk senjata api jenis pistol yang dimilikinya.

Penyerahan diri komandan OPM wilayah Kosiwo ini bertempat di Mapolres Kepulauan Yapen, Rabu petang (17/3/2021).

“Hari ini saudara kita atas nama Noak Orarei yang diantar oleh pihak keluarga hadir di tengah – tengah kita untuk menyatakan sikap, kembali ke Pangkuan NKRI. Saudara Noak Orarei selama ini terlibat dan bergabung dengan KKB TNPB Wilayah Saireri Pimpinan Alm.Rudi Orarei sejak tahun 2014,” kata Kapolres dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.

Menurut dia, kita patut bersyukur kepada Tuhan YMK atas izin dan pertolongannya jualah saudara Noak Orarei ingin menghentikan semua aktifitas perlawanan dan perjuangan melepaskan diri dari NKRI.

“Selama ini tim tertutup dari Polres Kepulauan Yapen terus melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan terhadap Noak Orarei dan rekan – rekannya yang lain, memberikan pemahaman agar dapat kembali sebagai masyarakat dan kembali ke pangkuan NKRI ikut serta berperan dalam Pembangunan,” timpalnya.

Kapolres menegaskan, dengan suka rela tanpa ada paksaan Noak Orarei menyerahkan beberapa barang bukti berupa senjata api, amunisi, yang selama ini digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap dengan Pemerintah.

“Kami akan memberikan diskresi (tidak memproses hukum) kepada yang bersangkutan karena menyerahkan dua pucuk senpi rakitan beserta amunisinya secara sukarela. Saya mewakili kesatuan dan sebagai Kapolres Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih atas penyerahan diri Noak Orarei untuk kembali ke pangkuan NKRI, kami pihak kepolisian menyambut baik dan mendukung penuh serta akan selalu melakukan pendekatan kesejahteraan dan kekeluargaan dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah untuk dapat membantu Noak Orarei serta rekan – rekan yang lain yang ingin kembali menjadi warga RI dan memghentikan perjuangan melepaskan diri dari NKRI,” tandas Kapolres.

Sementara menurut Noak Orarei, selama ini dirinya terbebani dengan situasi yang sulit selama ini.

“Bersama dengan ini dengan niat tulus berjanji atas atas keinginan saya sendiri untuk kembali sebagai Warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Kepada teman – teman di seluruh Papua khususnya di Kepulauan Yapen yang masih mendukung memperjuangkan Kemerdekaan Papua, agar segera mengikuti jejak saya bergabung dengan NKRI,” kata Noak Orarei.

Hari ini dia bersyukur dan berterima kasih kepada Kapolres Yapen karena dapat diterima dengan baik dan diberikan bantuan untuk dapat memulai kembali kehidupan yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan anak istri dan keluarga.

Secara Noak Orarei menyerahkan barang bukti berupa 2 pucuk senjata rakitan laras pendek; 7 butir amunisi kaliber 5,56; 1 Butir Amunisi Kaliber 7,6; 7 Butir Amunisi Kaliber 3,8; 1 buah bendera Bintang Kejora; 1 pasang pakaian loreng; 1 buah topi rimba loreng.

Barang bukti tersebut diterima langsung Kapolres Kepulauan AKBP Ardyan Indra Fahmi.

“Dengan adanya Penyerahan diri Noak Orarei diharapkan rekan- rekannya lain yang masih bergabung dengan kelompok KKB dapat sadar dan juga menyerahkan diri kembali ke Pangkuan NKRI, untuk ikut serta berjuang berpartisipasi membangun Papua menjadi lebih baik,” tandas Kapolres.

Sumber Sindonews.com