TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, KM UNISI SAMBANGI PEMKAB INHIL

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tolak kenaikan BBM, ratusan massa yang mengatas namakan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (UNISI), selasa (27/3) mendatangi kantor Bupati Inhil. Massa melalui jurubicaranya mendesak Pemkab Inhil menyampaikan penolakan ini kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Dari pantauan, iring-iringan ratusan massa gabungan 6 Fakultas bergerak dari gedung rektorat Unisi sekira pukul 08.30 Wib. Setibanya didepan gedung Kantor Bupati Inhil yang berjarak kurang lebih 1 Km dari Gedung rektorat, massa sempat tertahan dikarenakan pagar kantor Bupati Inhil dalam keadaan tertutup dan dikawal oleh barisan aparat keamanan dari kepolisian Polres Inhil. Setelah berdialog dan mendapat jaminan dari koordinator aksi, massa diijinkan memasuki halaman kantor Bupati Inhil dengan penjagaan ratusan aparat kepolisian.

Dalam orasinya, secara bergantian orator menyampaikan pernyataan sikap penolakan atas rencana kenaikan BBM oleh pemerintah Pusat. Menurut mereka, rencana kenaikan harga BBM ini adalah sebuah kebijakan yang jelas-jelas tidak pro kepada kepentingan rakyat.” Hari ini, seluruh pelosok negri di Bumi merah putih ini bergerak dan melakukan aksi penolakan. Artinya, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat ini jelas sebuah kebijakan yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Oleh karenanya, kita meminta agar Pemkab Inhil meneruskan apa yang menjadi aspirasi penolakan kami hari ini kepada pemerintah pusat,” Ungkap Orator dengan suara menggema dari sebuah megaphone.

Dalam orasi itu juga, menurut mahasiswa, belum lagi ada keputusan kenaikan harga BBM, dipasaran harga sudah mulai merangkak naik.”Apa yang dilakukan pemkab kita? Kenapa hal ini bisa terjadi. Dan yang paling membuat kita kecewa katanya stok BBM kita dalam keadaan aman dan mencukupi, kenapa berbeda dengan fakta? BBM kita sering hilang dipasaran. Tolong ini dijadikan catatan untuk dilakukan pengawasan dengan benar agar kondisi seperti ini tidak terus menimbulkan kesusahan ditengah masyarakat.”Pinta orator.

Dalam demonstrasi ini, ratusan massa demonstran meminta Pemkab Inhil memberikan jawaban atas aspirasi mereka dalam bentuk tertulis.”Ini kita nilai sangat penting karena kita ingin pegangan jelas yang bisa kita jadikan pedoman kedepannya untuk mengawal  keseriusan Pemkab Inhil menanggapi apa yang menjadi tuntutan kita,” Katanya lagi

Menanggapi tuntutan massa demonstran ini, Assisten II Setdakab Inhil, Syafrinal Hedy didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag), Rudiansyah mempersilahkan perwakilan mahasiswa untuk melakukan dialog dilantai dua ruang balai utama gedung Kantor Bupati Inhil.

Dari hasil dialog itu, Pemkab Inhil mengeluarkan 4 butir  pernyataan secara tertulis yakni, Pertama, Pemkab Inhil siap menampung aspirasi mahasiswa terhadap penolakan kenaikan harga BBM dan akan meneruskan sampai ketingkat pusat, Kedua, Pemkab Inhil bersama instansi terkait dan aparat penegak hukum yang tergabung kedalam tim pengawasan akan memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM sesuai dengan hasil repat koordinasi pada Jumat (16/3) lalu, di Mapolres Inhil, mulai dari depot Pertamina sampai ke SPBU, SPBB, dan APMS, termasuk stok BBM yang ada di Depot Pertamina, Ketiga, Dana konvensasi terhadap kenaikan harga BBM yang pernah di berikan Pemerintah Pusat menurut mahasiswa belum ada evaluasi dan transparasi tersebut, jika ini di laksanakan maka pemerintah daerah hanya bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan ikut mengawasi dengan melibatkan instansi terkait dan aparat penegak hukum, yang terakhir, Pemerintah bersama instansi terkait akan menindak tegas apabila ada di temukan oknum yang berbuat curang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat pernyataan Pemkab Inhil tersebut ditandatangani oleh Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Inhil, Ir H Syafrinal Hedy
Kadis Perindag Kab Inhil, Drs H Rudiansyah MSi dan kemudian salinannya diberikan kepada perwakilan masing-masing Fakultas UNISI yang ikut dalam aksi demonstrasi.(fsl)