Jakarta (detikriau.org) – Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerapkan revolusi mental di Kepolisian. Ia menilai tindakan arogan dengan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian belakangan ini seringkali terjadi.

“Jika perlu Jokowi harus melakukan revolusi mental di kepolisian.” Pinta Benny di gedung DPR RI,Jakarta sebagaimana dilansir goriau.com, Kamis (27/11).

Permintaan ini disampaikan Beny menyikapi aksi tindakan arogansi aparat kepolisian saat membubarkan mahasiswa yang menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11) kemaren.

Politikus Partai Demokrat itu meminta agar aparat kepolisian tidak melakukan pemukulan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi sampai melakukan pembubaran paksa hingga masuk ke dalam mushala seperti yang terjadi di komplek gedung RRI Pekanbaru.

“Kepolisian tidak boleh terlalu eksesif. Tugasnya melakukan pengamanan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya,” kata Benny

Seperti diketahui, pembubaran paksa yang dilakukan polisi mengakibatkan Alquran yang menjadi kitab suci kaum Muslimin berserakan. Selain itu, terekam pula dari gambar bahwa polisi dengan seragam lengkap dan bersepatu masuk ke dalam tempat salat dan menginjak sajadah.

Benny berharap insiden pembubaran paksa dan pemukulan oleh polisi terhadap mahasiswa sampai ke dalam mushala itu tidak memicu konflik berkepanjangan antara Polri dengan mahasiswa apalagi umat Islam.

Untuk itu dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman maupun Presiden Joko Widodo sekalipun, meminta maaf atas tindakan anak buahnya itu. “Kapolri bahkan Presiden sampaikan permohanan maaf ke umat Islam,” ujar Benny.

Aksi brutal polisi ini juga ikut disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma’ruf Amin mengatakan tindakan korps Bhayangkara itu sudah di luar batas dan menyakiti umat Islam.

Namun, tindakan para bintara di lapangan ini mendapat pembelaan dari Kapolresta Pekanbaru, Kombes Polisi Robert Harianto Watratan kepada Pekanbaru Pos, Selasa (25/11). ia mengatakan, anak buahnya terpaksa membubarkan paksa aksi mahasiswa karena tidak mengantongi izin.

Perihal penyerbuan yang dilakukan polisi ke dalam musala, Robert mengaku hal itu dilakukan setelah mahasiswa tidak juga kunjung mau bubar.  ”Kami sudah memberikan kesempatan mereka untuk salat. Setelahnya kami minta mereka untuk membubarkan diri. Tapi mereka tidak juga keluar-keluar, maka kami bubarkan paksa” Belanya. (dro/goriau)

JAKARTA – Penyidik Mabes Polri akhirnya membebaskan Muhammad Arsyad, buruh sate yang ditetepkan sebagai tersangka penghinaan Presiden Joko Widodo.

Kepastian mengenai penangguhan penahanan dismapaikan langsung tim penyidik kepada Mursida, ibu Muhammad Arsyad, usai menjenguk ke tahanan Bareskrim Mabes Polri. “Ibu ke dalam sekarang, anak ibu, kita mau kasih (pulangkan) hari ini,” ungkap salah satu penyidik di Mabes Polri Jakarta, Jumat (31/10).

Mursida merasa senang dengan kabar tersebut. Dia pun langsung masuk kembali ke ruang Bareskrim Polri bersama penyidik dan didampingi kuasa hukumnya.

Sebelumnya, tadi pagi Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjenguk Muhammad Aryad. Fadli meminta Kapolri tidak menahannya, dan menyatakan bersedia menjadi jaminan.(jpnn)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengumumkan kabinet hari ii, Jumat (24/10) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Ia rencananya akan menyampaikan hasil seleksi dan kajian kementerian tersebut di Istana Negara

Sejauh ini, informasi tentang pengumuman kabinet masih simpang siur. Agenda yang awalnya disiapkan berlangsung Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok ternyata batal. Bukan hanya itu, kabar yang beredar kalau pengumuman itu Kamis (23/10) malam juga gagal terlaksana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bilang pihaknya masih menunggu rekomendasi baru dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) nama-nama calon menteri yang bisa diajukan jadi menteri.

Jokowi mengatakan itu sebagai alasan pihaknya belum mengumumkan nama kabinet.  Selain itu, kata Jokowi, pihaknya masih menunggu tanggapan dari dewan perwakilan rakyat (DPR) terkait adanya perubahan nomenklatur kementerian.

“Pertama menunggu KPK. Kedua kita juga minta pertimbangan DPR, ada yang digabung dan yang dipecah. Nomenklaturnya berubah,” ungkap Jokowi saat menggelar konferensi pers dari pintu samping Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2014) sekitar pukul 22:15 WIB.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa belum diumumkannya jajaran kabinet lebih didasari pada kehati-hatian. Ditambah lagi, Jokowi-JK masih menunggu rekomendasi KPK atas nama-nama kandidat menteri.

“Waktu ke KPK kan, ada yang harus diulang lagi. Ya kita ke KPK lagi,” ungkap Jokowi.

Namun, kata Jokowi, hingga kini belum turun rekomendasi baru KPK atas nama-nama calon menteri Jokowi yang kembali diajukan.

“Sampai sekarang belum keluar dari KPK rekomendasi itu,” jelasnya.

Jadi, tegas Jokowi, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPK pasca rekomendasi awal KPK memberikan delapan nama kena tanda merah dan kuning sebagai tanda tidak diperbolehkan menjabat menteri.

“Kemarin yang sudah direkomendasikan tidak boleh, ya kita kasih yang baru. Kalau KPK sudah sampaikan, detik ini saya umumkan. Kalau disana cepet, disini juga pengen cepet. Pengennya secepat-cepatnya,” jelasnya.

Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dalam pekan ini, nama-nama menteri serta postur kabinet Jokowi-JK akan disampaikan ke publik. Setidaknya, paling lambat Jumat besok.

Menurut dia, perlu pertimbangan matang dalam menyeleksi orang-orang yang menjabat di pemerintahan. “Pengumuman harus di Istana dong, tempat itu kan sudah menjadi simbol negara,” ujar dia.(dro/republika/tribunnews)

JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan segera bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Deputi tim transisi Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menghubungi Prabowo untuk meminta bertemu.

“Komunikasi telepon sudah dilakukan semalam dengan Pak Jokowi. Tinggal menunggu waktu,” ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Andi menyebutkan, selain Prabowo, pimpinan partai politik yang sudah dihubungi via telepon oleh Jokowi yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat berita ini ditulis, Jokowi tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Presiden perlu membangun komunikasi politik dengan para ketua umum untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh,” ujarnya.

sumber: republika