TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto menyayangkan pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat bahwa matinya ikan dan mabuknya buaya di Sungai Indragiri akibat cemaran pestisida dari lahan pertanian masyarakat.

“Kalau ada persoalan selalu masyarakat yang dijadikan kambing hitam. Dari jaman dahulu masyarakat sudah bercocok tanam, namun kenapa baru sekarang masyarakat dituding sebagai penyebab tercemarnya Sungai Indragiri,” Sampaikan Edy, Senin (8/12).

Bahkan ditambahkan Edi, tingginya curah hujan dan meluapnya air sungai bukan hanya terjadi di Kecamatan Kempas tetapi hampir merata diseluruh wilayah di Inhil. Nyatanya tidak diseluruh wilayah Inhil ditemukan ikan mati. Padahal banyak juga masyarakat yang membuka lahan pertanian dan menggunakan pestisida.

Wakil Ketua Komisi III ini menilai dengan pernyataan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih membela kepentingan pemilik modal. Tidak zamanya lagi menurut Edy masyarakat disalah-salahkan. Karena masyarakat semakin kritis.

“Jangan lukai hati masyarakat. Mari sama-sama kita bela kepentingan mereka, bukannya dengan menduga mereka sebagai penyebab dari persoalan tercemarnya sungai,” Kritik Politisi asal Kecamatan Enok ini.

Edy berjanji akan mebahas masalah ini secara internal dan dilanjutkan ketingkat pimpinan DPRD. Kapan perlu pihaknya juga akan memanggil dinas terkait dan meminta klarifikasi terhadap masalah matinya ikan-ikan di bantaran Sungai Indragiri.

“Ini baru ikan yang mati. Kalau kita biar-biarkan, bisa saja manusia nantinya yang jadi korban. Bisa kita bayangkan berapa ribu warga yang saat ini masih bergantung hidup dengan Sungai Indragiri. Bahkan Air PDAM juga bersumber dari sungai itu,”Tandasnya. (dro/*1)

Jakarta (detikriau.org) – Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerapkan revolusi mental di Kepolisian. Ia menilai tindakan arogan dengan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian belakangan ini seringkali terjadi.

“Jika perlu Jokowi harus melakukan revolusi mental di kepolisian.” Pinta Benny di gedung DPR RI,Jakarta sebagaimana dilansir goriau.com, Kamis (27/11).

Permintaan ini disampaikan Beny menyikapi aksi tindakan arogansi aparat kepolisian saat membubarkan mahasiswa yang menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11) kemaren.

Politikus Partai Demokrat itu meminta agar aparat kepolisian tidak melakukan pemukulan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi sampai melakukan pembubaran paksa hingga masuk ke dalam mushala seperti yang terjadi di komplek gedung RRI Pekanbaru.

“Kepolisian tidak boleh terlalu eksesif. Tugasnya melakukan pengamanan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya,” kata Benny

Seperti diketahui, pembubaran paksa yang dilakukan polisi mengakibatkan Alquran yang menjadi kitab suci kaum Muslimin berserakan. Selain itu, terekam pula dari gambar bahwa polisi dengan seragam lengkap dan bersepatu masuk ke dalam tempat salat dan menginjak sajadah.

Benny berharap insiden pembubaran paksa dan pemukulan oleh polisi terhadap mahasiswa sampai ke dalam mushala itu tidak memicu konflik berkepanjangan antara Polri dengan mahasiswa apalagi umat Islam.

Untuk itu dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman maupun Presiden Joko Widodo sekalipun, meminta maaf atas tindakan anak buahnya itu. “Kapolri bahkan Presiden sampaikan permohanan maaf ke umat Islam,” ujar Benny.

Aksi brutal polisi ini juga ikut disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma’ruf Amin mengatakan tindakan korps Bhayangkara itu sudah di luar batas dan menyakiti umat Islam.

Namun, tindakan para bintara di lapangan ini mendapat pembelaan dari Kapolresta Pekanbaru, Kombes Polisi Robert Harianto Watratan kepada Pekanbaru Pos, Selasa (25/11). ia mengatakan, anak buahnya terpaksa membubarkan paksa aksi mahasiswa karena tidak mengantongi izin.

Perihal penyerbuan yang dilakukan polisi ke dalam musala, Robert mengaku hal itu dilakukan setelah mahasiswa tidak juga kunjung mau bubar.  ”Kami sudah memberikan kesempatan mereka untuk salat. Setelahnya kami minta mereka untuk membubarkan diri. Tapi mereka tidak juga keluar-keluar, maka kami bubarkan paksa” Belanya. (dro/goriau)

Tembilahan (detikriau.org) – Diagendakan kamis (23/10/2014) esok, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir akan menggelar rapat paripurna pengesahan dan pengukuhan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Inhil definitif.

Empat orang pimpinan DPRD Inhil periode 2014-2019 yakni Dani M Nursalam sebagai Ketua DPRD Inhil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan tiga orang wakil ketua yakni Maryanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Feriandi dari Partai Golkar dan Syahruddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“SK Gubernur sudah kita terima, insyaallah hari kamis mendatang pengukuhannya.”Ujar Ketua DPRD Inhil sementara, Dani M Nursalam kepada Vokal diruang kerjanya, selasa (21/10/2014)

Menurut Dani, pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilakukan sekaligus meresmian posisi pimpinan definitif, sebab sebelumnya sifatnya masih sebagai pimpinan sementara. Dengan pengukuhan ini, DPRD Inhil akan secepatnya menyelesaikan berbagai agenda pembangunan di Kabupaten Inhil.

“Ada agenda penting yang harus segera dilakukan anggota DPRD Inhil, yakni pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015,” paparnya.

Kalau pimpinan definitif DPRD tidak segera dikukuhkan, kata dia, pembentukan alat kelengkapan DPRD lainnya, seperti komisi dan badan musyawarah, tentunya tidak bisa dilakukan.

“Kalau tidak ada alat kelengkapan DPRD lainnya, tentunya tidak bisa dilakukan pembahasan rancangan APBD 2015,” tandasnya.

Untuk sekedar mengingatkan, pengangkatan pimpinan DPRD Inhil sementara dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna ke 2 masa sidang ke III tahun sidang 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (23/9/2014) yang lalu. Setelahnya, melalui Bupati Inhil, pimpinan DPRD Inhil dimintakan kepada Gubernur Riau untuk diresmikan pengesahannya.(dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Menyelamatkan perkebunan kelapa masyarakat tidaklah mungkin dilakukan dengan langkah sporadis dan asal-asalan. Agar berhasil, penyelesaian harus dilakukan secara menyeluruh, terencana dan bertahap.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, H Bakri saat berbincang dengan detikriau.org diruang kerjanya, selasa (2/9/2014). Dikatakannya, persoalan perkebunan kelapa rakyat setakat ini sudah berada dalam ambang yang sangat kritis. Untuk melakukan penyelamatan sumber terbesar penghasilan masyarakat Inhil ini haruslah diambil langkah-langkah segera. Jika tidak, maka nasib perkebunan dan petani inhil lambat laun akan semakin hilang.

Menurut politisi partai Demokrat Inhil ini, Pemkab Inhil dengan berbagai upaya terus melakukan upaya penyelamatan. Berbagai program dengan dana milyaran telah digelontorkan namun seakan-akan hasil jerih payah upaya ini tidak menimbulkan bekas. Perkebunan kelapa rakyat terus terendam, diserang hama, tingkat produksi menurun dan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat seakan-akan semakin pupus.

Menurut H Bakri, penanganan kerusakan perkebunan kelapa rakyat yang dilakukan selama ini cenderung dilakukan secara sporadis dan tidak terencana. Akibatnya, usaha sekeras apapun yang dilakukan sangat wajar jika tidak tampak membuahkan hasil yang baik.

“langkah awal harusnya ada blue print yang jelas. Didalamnya berisikan pemetaan berbagai persoalan yang menyebabkan kerusakan perkebunan hingga langkah-langkah yang harus dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan terus menerus,” Ujar H bakri.

Jika berbagai persoalan telah dipetakan dalam kerangka acuan besar, barulah persolan-persoalan ini diurai dalam sub-sub bagian dan diselesaikan secara bertahap dan terus menerus.

“Ini yang tidak kita lakukan selama ini. Jika inti persoalannya sudah terpetakan, baru kita mulai penyelesaian secara bertahap dalam langkah yang terstruktur. Tidak hanya oleh Dinas perkebunan tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh instansi terkait lainnya. Saya yakin jika ini dilakukan lambat laun perkebuan kelapa rakyat akan dapat kembali mampu kita selamatkan,” Ujar H Bakri

Diakhir kalimatnya H Bakri berharap usaha penyelamatan perkebunan kelapa rakyat secara menyeluruh, terstruktur dan terus menerus ini dapat ditindaklanjuti dalam masa lima tahun kedepan kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo.

“capaian keberhasil target penyelamatan perkebunan kelapa rakyat ini juga akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya kepemimpinan berjargonkan Warohmah ini.” Tandas H Bakri. (dro/adv dprd inhil)