TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang aman, damai dan harmonis.

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahrudin saat diwawancarai sejumlah awak media usai menghadiri Tabligh Akbar, dalam rangka menangkal bahaya ISIS dan Radikalisme di Bumi Sri Gemilang, yang dipusatkan di halaman Mapolres, Jalan Gajah Mada Tembilahan, Selasa (1/3/2016).

Dikatakan Syahrudin, DPRD tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terlaksananya kegiatan Tabligh Akbar seperti ini, guna meningkatkan syiar agama Islam serta menambah pemahaman masyarakat tentang bahaya ISIS dan Radikalisme.

“Apelagi, melalui kegiatan ini dapat merangkul seluruh elemen yang ada, khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari luar,” tutur Syahrudin.

Selanjutnya, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para generasi muda untuk menjauhi perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan seseorang ingin bergabung ke kelompok teroris.

“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah kita ini, dalam upaya mewujudkan Inhil yang aman, damai dan harmonis,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengejar progres pembangunan daerah yang masih jauh tertinggal dan tidak sesuai harapan.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Ferryandi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam rangka ekspose kegiatan tahun 2015, Selasa (28/7/2015).

RDP yang digelar di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas ini diikuti Ketua Komisi I, dan Komisi III DPRD beserta para anggota, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupateb Inhil.

Pada kesempatan itu, Ferryandi meminta agar seluruh SKPD dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung serta mewujudkan pembangunan dan kemajuan Negeri Seribu Parit di masa mendatang.

“Inilah yang harusnya menjadi Nawaitu atau niat kita, sehingga kondisi pembangunan yang lamban seperti yang sudah-sudah tidak terulang lagi di tahun ini dan kedepannya,” tutur Ferryandi.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Inhil, Irzal Ahmad mengakui bahwa saat ini memang progres pekerjaan pembangunan di kantor yang dipimpinnya masih cukup rendah.

“Keterlambatan ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya masih kurangnya tenaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia,” terang Irzal.

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, sehingga menyebabkan realisasi APBD secara keseluruhan, baik fisik maupun keuangan masih cukup rendah.

“Karena itu, kita sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, supaya keterlambatan progres pembangunan ini dapat terkejar, sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang sesuai dengan harapan kita bersama,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri 1436 H, namun pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus berjalan dengan baik dan maksimal.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, H Syahruddin kepada awak media, kemarin.

Dikatakan Syahruddin, ketika lebaran nanti, pelayanan masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, khususnya pada instansi yang menangani masyarakat secara langsung, seperti rumah sakit dan puskesmas.

“Keberadaan instansi ini sangat penting, jadi meski lebaran rumah sakit dan puskesmas harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rumah sakit dan puskesmas tidak boleh kosong, sehingga jika ada keadaan darurat dapat langsung diambil tindakan dan ditangani,” tutur Syahruddin.

Paling tidak, lanjut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, dokter umum dan dokter spesialis harus tetap berada dan standby di rumah sakit, untuk mengantisipasi adanya pasien yang sakit dan dalam keadaan darurat.

“Ini harus diatur dengan sedemikian rupa, karena pada prinsipnya orang sakit bisa terjadi kapan saja, tidak mesti disaat lebaran orang tidak ada yang sakit,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan Syahruddin, akan sangat disayangkan apabila sampai terjadi kasus, dimana ketika ada masyarakat yang sakit, akan tetapi dokter yang menangani tidak berada ditempat, sehingga membuat pasen harus menunggu sampai dokter datang.

“Tak mungkinkan orang sakit disuruh menunggu. Karena itu, harus ada koordinasi yang baik dan solusi yang dicarikan pihak pengelola rumah sakit dan puskesmas, supaya masyarakat tetap terlayani dalam keadaan apapun,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengunjungi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Jum’at (3/7/2015).

Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Adi Candra didampingi Sekretaris, Herwanissitas dan para anggota ini, disambut langsung oleh perwakilan Direktorat Jendral (Dirjen) Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI.

Turut hadir saat itu, Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi dan Sahruddin, serta Kepala Disnakertrans Inhil, H Masdar dan jajarannya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas mengatakan, kunjungan ke Kemenakertrans RI ini, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang tenaga kerja informal.

“Selama ini, kita ketahui tenaga kerja informal yang meliputi pekerja paruh waktu atau harian, yakni penjaga toko, swalayan dan lain-lain tidak mendapatkan seluruh hak mereka sebagaimana mestinya,” tutur Herwanissitas saat dikonfirmasi detikriau.org melalui telepon selulernya.

Oleh karena itu, lanjut pria yang akrab disapa Sitas ini, pada kesempatan tersebut dibahas bagaimana caranya agar tenaga kerja informal mendapatkan apa yang memang menjadi haknya di luar penghasilan atau gaji, seperti jaminan kesehatan, kecelakaan, pensiun dan jaminan kematian.

“Yang jelas, kita ingin bagaimanapun caranya mereka bisa mendapatkan semua itu, yang telah terakomodir dalam BPJS,” terang Sitas.

Selain itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menjelaskan, bahwa pihaknya juga membahas tentang keberadaan sekitar 65 tenaga kerja asing di sejumlah perusahaan besar di Negeri Seribu Parit.

“Sekarang, kita tidak punya Perda dan payung hukum yang mengatur tentang izin mereka bekerja di daerah kita. Padahal, itu merupakan salah satu sumber PAD,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kemenakertrans RI menyarankan kepada Komisi IV DPRD dan Disnakertrans Inhil, untuk segera mengesahkan Perda ini, sehingga bisa menjadi PAD bagi Kabupaten Inhil. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua DPRD Inhil, H Feriyandi meminta pihak PLN untuk menghadirkan jajaran manajemen yang memiliki kewenangan dan kemampuan penuh, baik untuk memutuskan maupun mengambil kebijakan secara cepat, dalam upaya penanganan berbagai persoalan yang dihadapi PLN di Negeri Seribu Parit ini. Selama ini, Hearing yang dilaksanakan membahas persoalan listrik, pihak PLN hanya mengutus perwakilan.

“Kalau kita lihat, penyakit PLN ini sudah termasuk dalam kategori komplikasi kronis, sehingga tak tahu lagi mana yang harus diobati terlebih dahulu, apakah mesin dan perangkatnya atau oknumnya. Inilah yang harus segera dicari jalan keluarnya,” tutur Feriyandi saat hearing antara Komisi III dengan PLN Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, yang dipusatkan di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, para pengambil kebijakan di PLN harus sungguh-sungguh dan berkomitmen dalam menyediakan serta memberikan pelayanan yang baik dan maksimal bagi para pelanggannya.

“Jadi, kita minta pada hearing berikutnya General Manager (GM) PLN Wilayah Riau dan Manager PLN Area Rengat dapat menghadiri hearing secara langsung, bukan malah mengirim perwakilannya. Kalau tidak akan kita panggil secara paksa,” tegas Feriyand

Untuk sekedar diketahui, hingga hari ini kondisi pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Rayon Tembilahan kepada para pelanggannya terus berlangsung. Bahkan tidak hanya di malam hari, pemadaman listrik secara bergilir dan mendadak juga sering terjadi di waktu siang. Kondisi seperti ini sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat pelanggannya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain bertujuan untuk membangun dan memajukan daerah, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan mampu meningkatkan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi terhadap 6 Ranperda dan penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus), yang membahas LKPj Bupati tahun anggaran 2014 dan Ranperda tahun 2015, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Mariyanto, jika melihat hasil penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang 6 Ranperda, membuktikan bahwa Pemkab Inhil sudah memahami betul permasalahan yang disampaikan oleh para perwakilan fraksi sebelumnya.

Ini dibuktikan dari durasi penyampaian tanggapan terhadap usulan 6 Ranperda oleh 7 perwakilan masing-masing fraksi yang menghabiskan waktu sekitar 3 jam, sedangkan jawaban yang disampaikan Pemkab Inhil dan dibacakan Wakil Bupati (Wabup), Rodman Malomo hanya membutuhkan waktu lebih kurang 21 menit.

“Kita harapkan apa yang disampaikan itu benar-benar dari hati dan sanubari, bukan hanya sekedar goresan pena belaka, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini.

Sementara itu, Wabup Rosman mewakili Pemkab Inhil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas pemandangan umum yang disampaikan oleh perwakilan fraksi-fraksi.

Apalagi, lanjut Wabup Inhil dua periode ini, pemandangan umum sebagaimana telah disampaikan tersebut, pada umumnya menggambarkan perhatian yang tinggi dari seluruh anggota DPRD terhadap 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil.

“Mudah-mudahan, pembahasan terhadap keenam Ranperda ini nantinya dapat berjalan baik dan lancar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi Perda yang diterapkan di Kabupaten Inhil,” imbuhnya.

Adapun 6 Ranperda yang disampaikan Pemkab Inhil sebelumnya, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).(adi/adv)