TEMBILAHAN (detikriau.org) – Universitas Islam Indragiri (UNISI) menjalin kerjasama dengan Universitas Riau (UR) dan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang survey PT Surveyor Indonesia (PTSI).

Selain itu, Universitas ternama di Kabupaten Inhil ini juga melakukan MoU dengan 2 lembaga lainnya yaitu Universitas Abdurrab Pekanbaru dan Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli) yang dihadiri langsung oleh Ir Akbar Tanjung.

Terkait jalinan kerjasama tersebut, Rektor UNISI Dr R Sri Handayani telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) belum lama ini di Pekanbaru.

Rektor UNISI menuturkan, MoU ini dilakukan dalam upaya mengembangkan potensi SDM dan SDA diberbagai bidang khususnya bidang perikanan dan kelautan. Sehingga, kedepannya dapat menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kontribusi mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di daerah pada khususnya dan se-nusantara pada umumnya.

“Ini tidak terlepas dari potensi SDA perikanan dan kelautan yang sangat besar yang dimiliki Kabupaten Inhil yang harus disikapi untuk dikembangkan oleh UNISI selaku perguruan tinggi satu-satunya yang mengasuh prodi prodi perikanan dan kelautan atau perairan dalam Fakultas Pertanian,” paparnya, Minggu (23/10/2016)./Adv/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Barang berharga milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Lembaga Penelitian Universitas Riau (UNRI) raib dicuri.

Peristiwa itu terjadi di salah satu kos-kosan di jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Kamis (28/4/2016) kemarin. Jenis barang inventaris tersebut adalah Proyektor merk Acer X1173G DLP  dan Laptop Merk A-Note, masing-masing 1 unit.

“Siang itu, korban bersama seorang saksi pergi meninggalkan kos. Pada sore harinya sekitar pukul 18.20 WIB, mereka pun pulang dan kedua barang itu sudah tidak ada lagi di lemari,” kata Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono, Minggu (1/5/2016).

Atas kejadian tersebut, Kemendikbud Lembaga Penelitian UNRI mengalami kerugian mencapai Rp 5,5 juta. Sedangkan pelaku, saat ini masih dalam penyelidikan oleh petugas./ Mirwan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam waktu dekat, Dirjen Perkebunan RI segera melakukan kunjungan secara langsung ke lapangan terkait persoalan keterpurukan harga komoditas kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir. Keputusan ini diambil setelah diadakannya pertemuan bersama Tim Kajian Rumusan Harga Kelapa Kabupaten Inhil di Jakarta, Senin (21/1) kemarin.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Khuswari, Pertemuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan turunnnya tim dari Dirjen Perkebunan RI ini berdasarkan laporan serta hasil kajian dari Tim Kajian Rumusan Harga Kelapa Kabupaten Inhil, “Kita berharap, setelah kedatangan mereka nantinya, rumusan harga kelapa yang diharapkan dan ideal dapat segera di ketahui,” kata Khuswari, Rabu (23/1) di Tembilahan.

Dikatakan Khuswari, kebijakan dari pemerintah pusat tersebut tentunya diharapkan akan sesuai dengan usulan harga standard serta jenis produk kelapa petani di Inhil yang sebelumnya telah dikaji oleh Tim Kajian Rumusan Harga Kelapa Kab Inhil bersama Tim UNRI.

“Kita harapkan dari hasil kunjungan dan kajian yang akan dilakukan mereka nantinya Pusat akan mengambil kebijakan untuk menerima usulan rumusan harga kelapa yang telah kita lakukan. “Pungkas Kuswari berharap. (dro/**)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pertemuan antara petani kelapa hibrida pola Pir Trans di Tiga Kecamatan dengan Manajemen Sambu Group di Aula kantor Bupati Inhil, senin (22/10) yang berjalan cukup panas kembali menuai kekecewaan dikalangan petani. Petani menuding, Pemkab Inhil tidak berani untuk bersikap tegas.

“Terus terang hasil rapat hari ini kembali menuai kekecewaan kami. Kita menilai Pemkab Inhil tidak memiliki sikap tegas untuk menyelesaikan persoalan ini,” Jelas perwakilan Petani, Mahyudin usai pertemuan kepada wartawan.

Menurut Mahyudin, kekecewaan ini timbul dikarenakan hingga akhir pertemuan yang dinilainya tetap menghasilkan keputusan “gantung”, jalan pertemuan tidak fokus. Penjelasan yang seharusnya didesak kepada perusahaan akan alasan penolakan rumusan harga Tim Kajian UNRI malah menjadi melebar dan tidak membuahkan hasil.

‘Sejak awal kita mendesak agar perusahaan memperjelas dengan rinci apa yang menjadi alasan keberatan mereka. Kalau keberatan, dari dulu mereka selalu ucapkan perkataan itu. tapi kenapa tidak pernah diurai dengan jelas. Point ini yang seharusnya mendapatkan perhatian,” Tambah Mahyudin dengan nada suara kesal.

Dengan hasil keputusan yang kembali tidak memberikan keuntungan kepada petani hari ini, Mahyudin menyatakan ini akan menjadi beban berat bagi Tim untuk menghadapi petani kelapa yang mereka wakili. petani mendesak pemkab memberikan notulen rapat yang akan menjadi dasar pertanggungjawaban mereka kepada petani akan jalannya pertemuan hari ini.(dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rapat lanjutan petani kelapa hibrida pola Pir Trans tiga Kecamatan dengan pihak PT. Sambu Group yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menemui jalan buntu. Dengan berbagai dalih, perusahaan tetap berkeberatan untuk menerima hasil kajian tim Rumusan Harga Kelapa Fakultas Pertanian UNRI.

Pantauan jalannya rapat, Manajemen Sambu Group yang dipimpin langsung oleh Mr. Tay Chiatung (Putra Mahkota kerajaan Sambu Group, Tay Juhana yang lebih dikenal dengan Mr. T) didampingi beberapa orang manajer tetap bersikukuh bahwa rumusan harga kelapa UNRI belum mengakomodir berbagai biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.

Perusahaan menyebutkan, biaya tersebut termasuk diantaranya biaya overhead, biaya pengembangan termasuk berbagai biaya-biaya yang dituntut oleh pemerintah seperti CSR. “ini yang menyebabkan kita tetap menolak menerima pemberlakuan harga hasil rumusan tim UNRI tersebut,” Kilah Mr. Tay Chiatung.

Apa yang disampaikan oleh Tay Chiatung langsung mendapat sanggahan dari ketua Tim 9, Mahyudin. Menurutnya, dalam rumusan harga UNRI tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan biaya tetapi sifatnya konstanta. Semua biaya dalam rumusan UNRI itu sudah tertuang. Ia meminta semua pihak memahami dengan betul hasil rumusan itu. Namun ia mengakui bahwa memang pembebanan hasil kajian UNRI secara rumusan berbeda dengan SK 628 yang langsung melakukan pemotongan biaya.

‘Betul pihak perusahaan pernah menyampaikan keberatan ini kepada kami, tapi kan seharusnya kepada Tim, silahkan sampaikan point-point keberatan perusahaan itu dimana? Tolong dijabarkan dengan tegas. Sekali lagi, rumusan harga UNRI sudah mencakup semua biaya. Kami nilai apa yang menjadi hasil kajian Universitas yang cukup bonafid di RIAU dengan pakar bertitel Profesor bukan hanya sekedar kajian tanpa dasar yang jelas. ” Bantah Mahyudin.

Asisiten II Setdakab Inhil, sekaligus Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Harga Kelapa Kab. Inhil juga meminta agar pihak perusahaan lebih mempertegas dimana letak keberatan yang mereka maksudkan”tolong ini diperjelas. Jika tidak didapatkan satu kesepakatan, saya nilai persoalan ini tidak akan ada titik temu, jadi tolong rinci apa yang menjadi keberatan perusahaan,” Pinta Syafrinal Hedy.

Sampai akhir jalan pertemuan yang juga masih dinilai pihak petani tanpa adanya keputusan yang jelas, pihak perusahaan masih tidak bersedia merinci apa yang menjadi keberatan mereka secara jelas.

Sikap tidak kooperatif pihak perusahaan ini sempat membuat Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi yang ikut menghadiri pertemuan itu  berang. Junaidi dengan tegas mengambil sebuah keputusan bahwa Dewan saat itu juga memerintahkan satker terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan Inhil untuk segera meneruskan hasil kajian rumusan harga kelapa UNRI tersebut kepihak Kementrian di Jakarta.” Hari ini juga saya minta Dishub untuk segera tindaklanjuti hasil kajian Tim UNRI tersebut dan sampaikan ke Kementrian di Jakarta. Jika perusahaan berkeberatan, silahkan sampaikan kepada pihak kementrian nantinya. Kita nilai persoalan ini harus diselesaikan dengan segera.”Tegas Junaidi sambil meminta semua pihak benar-benar memahami bahwa persoalan kelapa adalah menyangkut nasib dan kemakmuran masyarakat Inhil dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

Karena tidak ada titik temu, Asisten II Setdakab Inhil yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyatakan pertemuan dihentikan dan Pemkab Inhil akan menindaklanjuti persoalan dalam satu langkah yang nantinya akan dirumuskan bersama pihak DPRD Inhil dan Masyarakat petani kelapa.

Pertemuan ini disamping dihadiri Tim Pemkab Inhil, pihak petani, manajemen perusahaan, beberapa stack holder terkait juga tampak dihadiri Anggota DPRD Inhil dari Komisi II yang dipimpin langsung oleh ketua komisi, Junaidi dan beberapa orang anggota, Herwanissitas, Edy Hariyanto dan Agus Salim. (dro/*0)

Pekanbaru—–Drh Chaidir MM, mantan ketua DPRD Riau dan Dr Jahrizal SE MT, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau akan menjadi pembicara dalam diskusi “Transparansi Anggaran di Daerah” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, di Breaks Cafe Mal Ciputra Pekanbaru, Sabtu (7/7) hari ini.

Hal itu diungkapkan project officer kegiatan, Nolpitos Hendri, Jumat (6/7). Menurut Pitos, kedua narasumber tersebut sudah dapat dipastikan kehadirannya. “Rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu sebagai bekal liputan dari Pak Chaidir, terutama kisi-kisi terkait penyusunan anggaran. Sedangkan, dari materi Dr Jahrizal akan membantu rekan-rekan dalam melihat bagaima pemanfaatan anggaran, baik itu dari APBD dan APBN selama ini,” ujar Pitos.

Sementara itu, Ketua Divisi Organisasi AJI Pekanbaru, Fachrurrodzi menambahkan, pada kegiatan sebelumnya, AJI melibatkan rekan-rekan jurnalis dari berbagai media dan anggota organisasi seperti PJI, IJTI, PWI dan SOWAT, tapi untuk kegiatan ini, AJI khusus memperuntukkan untuk anggota AJI Pekanbaru.

“Diskusi ini untuk memperkaya wawasan dan mempertajam analisa rekan-rekan dalam meliput anggaran. Dan yang terpenting, menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, dalam mengawal praktek culas dan kebocoran anggaran,” ungkap alumni FISIPOL Unri ini.

Untuk itu, Fachrurrodzi berharap betul peran aktiv dari rekan-rekan selama diskusi. Baik mengali pengalaman dan ilmu dari para narasumber, juga berbagai pengalaman dari rekan-rekan ketika meliput di lapangan.(rls)