Pemekaran Insel, Edi Sarankan Tokoh Masyarakat di 6 Kecamatan Musyawarah Kembali Tentukan Ibukota Kabupaten

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tokoh masyarakat yang ada di enam kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bagian selatan, yang meliputi Kecamatan Keritang, Kemuning, Sungai Batang, Reteh, Tanah Merah dan Enok disarankan agar melakukan musyawarah kembali untuk menentukan letak calon Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan (Insel).

Hal itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Enok dan Tanah Merah, Edi Hariyanto Sindrang kepada sejumlah awak media di Kantor DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Edi, saat ini sejumlah masyarakat tidak menyetujui, jika seandainya letak Ibukota Kabupaten Insel ditetapkan di Kecamatan Kemuning karena yang paling tepat adalah di Kecamatan Reteh.

Oleh karena itu, anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini menyarankan agar semua tokoh masyarakat di enam kecamatan tersebut duduk kembali bermusyawarah, sehingga proses dan perjuangan pemekaran Kabupaten Insel tidak hanya didominasi serta berdasarkan kepentingan sejumlah elit saja.

“Kita tidak mempermasalahkan dimana saja ibukotanya, tapi yang harus dipertimbangkan adalah rentang kendali. Jadi, jangan ada unsur politik dalam proses pemekaran ini,” tutur Edi.

Dijelaskan Edi, untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya keresahan di masyarakat terkait hasil keputusan penetapan calon Ibukota Insel ini, maka penyelesaiannya jangan hanya di tingkat elit saja, tetapi harus dilakukan di tingkat bawah terlebih dahulu.

“Penetapan ibukota inikan harus melalui kajian atau musyawarah bersama, bukan karena keinginan atau hanya demi kepentingan elit-elit saja. Jadi, harus ditetapkan dulu dimana ibukota kabupatennya, baru kita bicara pemekaran,” terangnya.

Ditegaskan Edi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini, dirinya tidak ada kepentingan dalam hal tersebut, semua itu murni aspirasi dan demi kepentingan masyarakat.

“Beberapa waktu lalu, BPD Enok dan Tanah Merah sudah menyatakan menolak Kemuning menjadi ibukota kabupaten. Pernyataan ini juga sudah disampaikan ke Kemendagri,” tambahnya. (adi)




Persoalan Pembagian Kompensasi PT Jatim, Tokoh Masyarakat Kubu Ngadu Ke Bupati

30Bagansiapapi (detikriau.org) – Sejumlah tokoh masyarakat dari kecamatan Kubu Muhazir, Abd Gani dan Amirullah melakukan pertemuan dengan bupati Rohil H Suyatno, Jumat (30/1/15) di Bagansiapiapi. Mereka menyampaikan persoalan pembagian dana kompensasi dari PT Jatim kepada masyarakat penerima.

Muhajir mengatakan pihaknya menyampaikan pada bupati persoalan pembagian dana kompensasi yang baru-baru ini telah menimbulkan kisruh ditengah masyarakat yang ditandai dengan adanya aksi unjuk rasa masyarakat pada pekan lalu.

“Kami juga surati pak bupati agar apa yang diperjuangkan oleh masyarakat dapat ditanggapi, karena perjuangan menyangkut pembagian plasma ini sudah berlangsung sejak lama. Dari akhir tahun 2006, di mana masyarakat dijanjikan untuk mendapatkan kebun plasma tapi terus menunggu,” katanya.

Menurutnya besaran dana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar 200 ribu tidak memadai bila dibandingkan dengan persyaratan bahwa kebun plasma harus seluas sekitar 1 pancang atau 2 hektar.

“Jadi tidak ada kejelasannya, berapa hasilnya untuk dua hektar itu dan apakah ada pemotongan untuk ongkos angkut, pemanenan dan ini juga tak jelas,” katanya.

Dirinya juga minta agar pihak koperasi yang menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan dalam hal penyaluran dana kompensasi bisa bersikap transparan. Tujuannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

“Kami menilai bahwa bupati memberikan sambutan yang baik dari pertemuan tadi dan mendukung mudah-mudahan menyangkut persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Tokoh lainnya, Amirullah mengharapkan persoalan yang dikeluhkan warga itu bisa dijembatani pemerintah sehingga ada solusi antara kedua belah pihak dan tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

Amirullah juga mengancam,jika permasalahan ini tidak juga selesai walaupun pemkab sudah turun tangan,dirinya bersama tokoh lainnya akan melaporkan pihak terkait dalam permasalahan ini ke Badan Resort Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri berdasarkan data yang ada. [tris]