Kapolri Ingatkan Pengusaha Tak Paksa Pekerja Pakai Atribut Natal

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan para pengusaha agar tidak memaksa para pegawai mereka mengenakan atribut natal. Menurutnya, hak dan kepercayaan pekerja dalam beragama harus tetap dihormati.

“Perlu jadi atensi, jangan sampai ada pemilik toko memaksa karyawan yang muslim untuk pakai atribut natal, apalagi sampai mengancam akan dipecat,” ujar Tito di rumah dinas Kapolri di Kebayoran  Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam (20/12).

Pernyataan Tito itu menyusul hasil pertemuannya dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin untuk membahas fatwa yang mengharamkan atribut natal dipakai oleh muslim. Fatwa itu merupakan pendapat MUI atas permintaan masyarakat tentang hukum Islam soal mengenakan atribut natal.

Tito menuturkan, bila ada pegawai pusat perbelanjaan atau restoran yang dipaksa mengenakan atribut natal, maka bisa membuat laporan ke polisi. Pihak yang memaksa bisa dijerat Pasal 335 KUHP ayat 2 tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Namun, bila pegawai mengenakan atribut natal atas kemauan sendiri, maka hal itu merupakan hak masing-masing. Sebab, urusannya adalah antara pemakai atribut natal dengan Tuhan.

“Jika karyawan yang memang menginginkan pakai atribut itu hak masing-masing dan tanggung jawab mereka dengan Tuhan karena ada fatwa. Tapi tidak berarti ini jadi dasar bagi pihak tertentu melakukan pemaksaan pihak tertentu,” terang Tito.

sumber: jpnn.com




Hindari Potensi Korupsi di Korp Bhayangkara, Tito Karnavian Libatkan Istri Anggota

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: kompasiana
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: kompasiana

JAKARTA, detikriau.org  – Menghindari potensi korupsi di Korps Bhayangkara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencanangkan program pelatihan pencegahan korupsi dengan para istri anggota Korps Bhayangkara. Tito menilai, peran istri harus dilibatkan agar suaminya yang mengemban tugas, terhindar dari budaya korupsi.

“Nanti kami minta di lingkup istri Polri. Karena peran istri sangat penting,” jelas Tito di Mabes Polri, Jakarta dikutip melalui JPNN.com, selasa (13/9/2016)

Upaya pencegahan korupsi ditubuh kepolisian, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemarin bersama ke Sumbar dengan KPK. Kami lakukan pelatihan bersama. Anggota dilatih tim dari KPK, sosialisasi pencegahan korupsi di lingkup pendidikan Polri,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/9).

Kedepannya, penyidik Bareskrim Polri juga akan dilibatkan dalam menyidiki kasus korupsi bersama dengan KPK. Sehingga diharapkan, Polri bisa terhindar dari potensi korupsi.

“Kami punya rencana joint investigation dalam beberapa kasus. Personel kami bisa bantu KPK berapapun yang diminta,” pungkas dia.

Editor: dro

Sumber: JPNN.com

 

 




JK Minta Komjen Tito Karnavian Laksanakan Janji Reformasi Polri

Jakarta – Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpesan kepada Tito agar bekerja optimal nantinya.

“Ya bekerja dengan baiklah,” ujar JK di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/6/2016).

JK juga berharap Tito melaksanakan visi dan misinya untuk mereformasi kepolisian. Tito dalam paparan visi-misinya menekankan reformasi internal Polri agar mendapat kepercayaan publik.

“Semua janjinya mereform kepolisian jadi lebih baik, lebih melayani,” imbuhnya.

Namun JK tidak memberikan tanggapan soal calon Wakapolri. “Nanti,” jawab JK singkat.

Saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III, menjanjikan akan melakukan reformasi internal Polri saat menjabat sebagai Kapolri nanti. Ada beberapa hal yang menjadi fokus reformasi di Polri.

“Reformasi Polri memfokuskan ke reformasi kultural, budaya koruptif, hedonis, konsumtif. Anggaran penting, belanja pegawai 62 persen. Bisa ditebak bahwa Polri organisasi tidak sehat karena habis untuk gaji,” kata Tito.

“Perlu ada langkah anggaran, perlu perbaikan agar belanja pegawai tidak meledak. Take home pay cukup, biaya operasional cukup. Tidak akan ada lagi polisi jadi pemulung. Tidak harus terjadi seperti itu,” imbuh dia.

Hasil uji calon Kapolri akan dibawa ke rapat paripurna pada Senin (27/6) pekan depan. Setelah persetujuan Komjen Tito sebagai Kapolri disahkan di paripurna, keputusan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk pelantikan./detik.com