TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat terutama para orang tua di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau, untuk menimbang balitanya secara rutin setiap bulan di Posyandu.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun 2016 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) akan dibangun ruang rawat jiwa.

Rencana tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat berbincang dengan detikriau.org di kantornya, Jalan M Boya Tembilahan, baru-baru ini.

Dikatakan Alvi, dalam rangka mewujudkan Inhil bebas pasung tahun 2017, berbagai langkah dan langkah terus dilakukan oleh Diskes, salah satunya dengan meningkatkan dan memperpendek rentang kendali pelayanan kesehatan bagi para pasien atau yang disebut juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Karena itu, rencananya tahun depan kita akan membangun ruang rawat jiwa di RSUD PH,” tutur Alvi.

Dengan dibangunnya ruang rawat jiwa tersebut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini berharap, para pasien yang memerlukan penanganan dan pengobatan lebih lanjut dapat segera di rujuk serta dirawat di RSUD PH.

“Jadi, nantinya mereka (pasien ODGJ, red) tidak perlu lagi dirujuk jauh-jauh ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Kota Pekanbaru, karena disini kita telah menyediakan ruang rawat jiwanya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk meninjau kembali seluruh Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah diterbitkan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi AN. Permintaan ini disampaikan sehubungan dengan adanya pengaduan dari sejumlah kelompok tani salah satunya di Kecamatan Kempas, tentang pola kemitraan yang diterapkan oleh pihak perusahaan di daerah setempat yang dinilai merugikan masyarakat.

Dikatakan Junaidi, hari ini beberapa dokumen pengusulan IUP sama sekali belum memperjelas tentang pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan. Seperti halnya dokumen pengusulan IUP yang dibedah oleh kawan-kawan anggota Komisi II baru-baru ini, yang terkesan abu-abu, tidak jelas dan melemahkan masyarakat, serta tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

“Permasalahan kemitraan perusahaan dengan masyarakat di Kempas ini, hendaknya tidak terulang kembali pada masyarakat lainnya, yang saat ini sedang menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan dan telah pula dikeluarkan IUP-nya. Bahkan, disinyalir sudah ada perpindahan tangan pada beberapa lokasi yang telah diterbitkan IUP-nya,” tutur Junaidi kepada awak media di Gedung DPRD Inhil, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemkab Inhil wajib hukumnya meninjau kembali semua izin yang dikeluarkan, agar tidak dikatakan sengaja melakukan pembiaran atas persoalan tersebut.

“Kita harus berpihak pada masyarakat, kita tidak boleh membiarkan masyarakat dizalimi dengan pola kolonial gaya baru ini,” tegasnya.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, permasalahan tersebut harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya oleh berbaggai pihak terkait, sehingga masyarakat di Negeri Seribu Parit ini tidak semakin sengsara dan tertindas.

“Kalau semua ini tidak diatasi sedini mungkin, maka ke depan Kabupaten Inhil akan dipenuhi masalah dan menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar lagi bagi para petani,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diajak, untuk membangkitkan minatnya dalam mengkonsumsi makanan non beras yang memenuhi syarat Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Sar’i saat membuka lomba cipta menu B2SA, yang dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Rabu (10/6/2015).

Dikatakan Sar’i, lomba cipta menu ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat, khususnya dalam menciptakan menu makanan B2SA yang berbasis sumber daya lokal.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat tercipta menu-menu makanan yang kreatif, inovatif dan menarik selera dengan cita rasa yang sesuai, yang mampu membangkitkan minat masyarakat Inhil untuk mengkonsumsi makanan non beras yang memenuhi syarat B2SA.

“Lomba cipta menu ini hendaknya disesuaikan pula dengan pangan lokal yang dihasilkan dari wilayah kita masing-masing dan dikreasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan cita rasa baru yang menarik selera masyarakat namun tetap memperhatikan mutu dan keamanan bahan makanan tersebut serta menurut agama halal untuk dikonsumsi,” tutur Sar’i.

Selanjutnya, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya tindak lanjut dan peran aktif dinas/instansi terkait dan swasta, termasuk dunia pendidikan dasar dan menengah, untuk mendukung pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ini.

“Melalui kegiatan ini, saya mengharapkan dapat diperoleh menu-menu baru yang mengandung unsur pangan B2SA yang berbasis potensi sumber daya lokal,” imbuhnya.

Adapun para pemenang lomba cipta menu B2SA ini, yaitu Juara I Kecamatan Pelangiran, Juara II Kecamatan Tembilahan Hulu dan Juara III Kecamatan Pulau Burung. Kemudian, Juara Harapan I Kecamatan Kateman, Juara Harapan II Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) dan Juara Harapan III Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS). (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Terjadinya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada tahun anggaran 2015 ini membuat sejumlah kegiatan dan program pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tertunda.

Kendati demikian, Pemkab Inhil diingatkan untuk tidak begitu saja melupakan berbagai kegiatan dan program pembangunan tersebut, karena masyarakat sudah tidak sabar dan menantikan realisasi dari janji-janji Pemerintah Daerah (Pemda).

Agar masyarakat tidak kembali kecewa, Wakil Ketua DPRD Inhil, Feriyandi mmeinta kepada Pemda untuk memprioritaskan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang tertunda tersebut pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 mendatang.

“Sesuai dengan surat edaran Bupati Inhil, anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipangkas 25 persen. Pemangkasan ini, tentu berimbas pada tertundanya beberapa kegiatan pembangunan daerah. Jadi, kita harapkan kegiatan yang tertunda atau yang tidak terlaksana pada 2015 wajib diprioritaskan pada APBD 2016,” tutur Feriyandi kepada awak media, Minggu (7/6/2015).

Dijelaskan Feriyandi, perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang berkelanjutan dan konsisten. Untuk itu, sudah sepantasnya kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2015 jangan langsung hilang seperti ditelan bumi.

“Jika hilang di tahun 2016 nanti, ini menunjukan bahwa kinerja perencanaan yang buruk, tidak kosisten, terkesan pembodahan dan pembohongan kepada masyarakat,” terangnya.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Golkar Inhil ini, semua kegiatan dan program tersebut sudah dianggarkan dan bahkan telah disosialosasikan oleh Pemda di berbagai kesempatan, baik ketika acara di desa dan kelurahan, kecamatan hingga dalam pelaksanaan Musrenbang.

“Apa yang telah disampaikan ini, tentunya didengar dan dicatat oleh masyarakat, bahkan ada yang sudah diukur serta dibuat perencanaan pembangunannya. Jadi, jangan sampai timbul kesan di masyarakat, pemerintah bohong dan lagi bohong lagi,” tambahnya.

“Yang jelas, kita semuanya berharap agar tahun demi tahun pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Inhil makin meningkat,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk segera memperbaiki jembatan Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah yang saat ini kondisinya sudah sangat memperihatinkan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Edi, keberadaan jembatan ini merupakan tanggung jawab Pemprov Riau, karena berada di jalan lintas provinsi dan jalan negara.

“Kalau saja jembatan ini menjadi kewenangan kebupaten, tentu kita siap menganggarkannya, tapikan ini tanggung jawab provinsi,” tutur Edi.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemprov Riau harus secepatnya mengatasi persoalan tersebut karena keberadaan jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Seperti kita ketahui bersama, keberadaan jembatan dan jalan penghubung sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk membuka keterisolasian dan akses dari suatu daerah ke daerah lainnya,” imbuhnya.(adi/adv)