TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan agar guru dan tenaga pendidik yang ingin mengikuti sertifikasi, terlebih dahulu harus menguasai pelaksanaan dan penerapan metode belajar dengan kurikulum 2013.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas. Menurutnya langkah ini dalam upaya mempersiapkan para guru dan tenaga pendidik sejak dini, sebelum metode pembelajaran dengan kurikulum 2013 ini diterapkan secara nasional nantinya.

Dikatakan Herwanissitas, dengan ditariknya kurikulum 2013 ini oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Rasyid Baswesan, tentunya menjadi kesempatan bagi seluruh pihak terkait, untuk lebih memantapkan persiapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Di daerah kita ini, baru ada beberapa sekolah yang menjadi percontohan dan sudah menerapkan kurikulum 2013, meskipun belum maksimal dan secara menyeluruh, dikarenakan terbatasnya sumber daya yang ada,” ujar Herwanissitas saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan, setelah dikeluarkannya keputusan penarikan kurikulum 2013 tersebut, tentu pihak sekolah yang sudah menjalankannya harus kembali ke kurikulum 2006, kecuali bagi sekolah yang sudah menerapkannya selama 3 semester dan ingin melanjutkan.

“Namun bagi sekolah yang belum siap, bisa kembali menggunakan kurikulum 2006, sambil memantapkan dan mematangkan persiapan penerapan kurikulum 2013 nantinya,” terang Herwanissitas.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, bagi sekolah-sekolah yang masih ingin melanjutkan dan menerapkan kurikulum 2013, akan menjadi percontohan bagi sekolah lainnya.

“Kita minta pihak sekolah terutama para guru dan tenaga pendidik, untuk dapat mempersiapkan diri dengan menjalani bimbingan dan panduan dari kementerian terkait, sehingga ketika kurikulum 2013 ini diterapkan dapat lebih siap dan mantap dalam pelaksanaannya di lapangan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Kesehatan, untuk lebih memaksimalkan peran Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di setiap Desa dan Kelurahan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Gusti Desriansyah terkait dengan semakin meningkatnya kunjungan masyarakat, khususnya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan.

“Kita minta keberadaan Pustu lebih diperhatikan, sehingga perannya juga bisa lebih maksimal,” kata Gusti, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Inhil ini, salah satu penyebab membludaknya kunjungan ke Rumah Sakit berplat merat itu adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pustu.

Jadi, meskipun di sebagian Desa dan Kelurahan sudah memiliki Pustu, namun jika sakit masyarakat lebih memilih pergi ke Rumah Sakit milik Pemkab Inhil tersebut.

“Seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di Pustu dulu, karena tempat itu adalah layanan dasar berobat. Tapi karena Pustu yang ada menurut saya belum dipercayai masyarakat dengan baik, mereka lebih memilih berobat ke Rumah Sakit Puri Husada di Tembilahan,”Tandasnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh aparatur yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diminta, untuk segera melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan fisik yang membutuhkan pelelangan dan lain sebagainya.

Permintaan ini disampaikan Sekda, H Alimuddin RM dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 50 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Inhil, Jum’at (16/1).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipusatkan di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini turut dihadiri Asisten III Setda, H Afrizal, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Syaifuddin dan sejumlah pejabat eselon lainnya.

Dikatakan Sekda, proses mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat haruslah siap ditempatkan dimanapun.

“Mewakili Pemkab Inhil, saya mengucapkan selamat kepada aparatur yang telah dilantik hari ini,” tutur Sekda.

Selanjutnya, Sekda meminta kepada aparatur yang baru dilantik agar dapat segera bekerja serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat yang baru, sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dan dipercayakan oleh pimpinan.

“Saat ini, APBD kita sudah disahkan sejak Bulan November 2014 lalu. Jadi, jangan bersantai lagi dan jangan sampai terlambat dalam melaksanakan program kerja di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Inhil, Syaifuddin menjelaskan bahwa yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 45 pejabat eselon III dan 5 pejabat eselon IV.

Dari 45 pejabat eselon III tersebut, 4 diantaranya naik jabatan atau promosi, yaitu 1 orang di Dinas Bina Marga, 1 orang di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan dan 2 orang pada Dinas Pendidikan. Sedangkan, pada pejabat eselon IV, 2 orang mendapatkan promosi, yakni di Bagian Humas dan Keuangan Setdakab Inhil. (adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Harga gas elpiji 3 Kilogram (Kg)  bersubsidi yang tersebar di 20 kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih terbilang stabil dengan kisaran harga Rp 19.100 sampai Rp 24.400 pertabungnya.

“Sampai saat ini harga elpiji ukuran 3 kg di Inhil tidak ada masalah, masih seperti biasa,” Sampaikan kadisperindag Inhil, H Fahrolrozy melalui Kabid Perdagangan Raja Teruna, Jum’at (16/1/2015).

Diterangkannya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Inhil, harga elpiji untuk kecamatan Kempas, kecamatan Tempuling dan kecamatan Tembilahan Hulu Rp 19.100, kecamatan Tembilahan Rp 19.200, kecamatan Batang Tuaka dan Kecamatan Kuindra Rp 20.300, kecamatan Kemuning Rp 20.500, kecamatan Tanah Merah Rp 20.800.

Selanjutnya untuk kecamatan GAS dan Kecamatan Concong Rp 21.400, kecamatan Enok Rp 21.500, kecamatan Mandah Rp 21.700, kecamatan Gaung Rp 22.100, kecamatan Rp 22.300, kecamatan Sungai Batang Rp 22.500, kecamatan Keritang Rp 23.500, kecamatan Kateman Rp 23.600, kecamatan Pelangiran Rp 23.900, kecamatan Teluk Belengkong dan kecamatan Pulau Burung Rp 24.400.

“Penetapan harga itu hanya sampai ke pangkalan saja, untuk eceran itu diluar wewenang kami,” ujarnya.

Ditambahkan Raja Taruna, Untuk Inhil hanya ada lima agen yakni PT Adi Putra Indragiri di Rumbai, HM Sobly Ardhie jalan H Arif Tembilahan, PT Heldy Citra Inhil di jalan Soebrantas Tembilahan, Palu bin Mainu yang ada di Sungai Guntung kecamatan Kateman, dan terakhir PT Putra Sopia jalan Sultan Syarif Kasim Tembilahan.

Pantauan lapangan, untuk harga eceran gas tabung melon khususnya di kota Tembilahan dipasarkan senilai Rp 25 ribu – Rp 27 ribu pertabung.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih melanjutkan program lama.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil H Yulizal melalui Sekretarisnya, Yiserdi, Jum’at (16/1). Menurutnya, hingga saat ini belum ada program baru, yang ada hanya program lanjutan, baik dari Provinsi maupun Kabupaten.

“seperti program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), kemudian Pembinaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam, Pembinaan Keuangan Desa, Penataan Kelembagaan Desa, termasuk pelaksanaan Pilkades,” rinci Yiserdi.

Meski program baru belum ada, tapi diakuinya dari kelima program lanjutan itu tetap mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Inhil. Sebenarnya kata Yiserdi, program dari BPMPD Inhil ini banyak, namun hanya lima program itulah yang besar dan bisa dinikmati orang ramai.

“yang menjadi kendala seperti tenaga pendamping Desa dan lainnya masih banyak yang tidak mengerti persoalan administrasi, inilah salah satu penyebab lambatnya proses pengalokasian dana ke desa-desa,” tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembinaan qori dan qori’ah.

Hal itu dimintakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto saat menggelar hearing bersama Bagian Kesra Setda, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Menurutnya, dengan prestasi hanya pada peringkat ke 7 pada ajang MTQ Riau ke 33 kemaren, masihlah sangat jauh dari harapan.

“Agar kedepannya ada perbaikan maka harus ada perhatian yang lebih dari Pemkab Inhil, baik itu pencarian dan pembinaan qori dan qori’ah, serta tenaga pengajarnya,” pintanya.

Atau jika perlu, Pemkab Inhil bisa belajar dengan kabupaten lain yang memiliki prestasi di bidang keagamaan, seperti Kabupaten Rohul yang sudah dua kali berturut-turut menjadi juara umum pada penyelenggaraan perhelatan religius tersebut.

Dijelaskan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Inhil ini, hasil yang diperoleh Kafilah Kabupaten Inhil pada MTQ lalu hendaknya tidak terulang kembali, karena dengan kabupaten yang penduduknya banyak seperti Inhil ini, bagaimana mungkin hanya mampu meraih peringkat ke-7.

“Tidak akan ada keberhasilan tanpa pembinaan, maka dari itu agar lebih maksimal harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di berbagai bidang,” imbuhnya.(adi)