“Hearing Komisi III DPRD Inhil dan BLH”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (28/1/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Iwan Taruna didampingi para anggota, serta dihadiri Kepala BLH Inhil, H Encik Kamal Syahindra dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, berdasarkan hasil pantauan, BLH menyampaikan ada sebanyak 17 perusahaan yang beroperasi di Negeri Seribu Parit ini yang kehadirannya berdampak pada kerusakan lingkungan.

Dimana dari 17 perusahaan tersebut, 3 diantaranya sudah diberikan sanksi peringatan akan dicabut izin operasinya.

“Kita panggil BLH kesini, bertujuan untuk menanyakan tindak lanjut terhadap perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan,” tutur Iwan Taruna.

Dijelaskan Iwan, jika kehadiran perusahaan telah terbukti meresahkan dan merugikan masyarakat, maka BLH sebagai instansi terkait harus berani mengambil langkah tegas.

“Kita wanti-wanti BLH agar cepat menyelesaikan persoalan ini, karena jika dibiarkan bisa makin buruk dampaknya,” terangnya.

Selain itu, juga dibahas terkait program kerja BLH Inhil di tahun anggaran 2015 ini. Pasalnya, sejak pembahasan KUA PPAS, APBD hingga verifikasi di Pemprov Riau, DPRD Inhil menyatakan perlu mengetahuinya.

“Penting bagi kami membahas masalah ini bersama BLH, supaya terjalin komunikasi yang baik antara kita ke depannya, dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pembangunan daerah,” imbuhnya.(adi)

“Peristiwa Serupa Sudah Berulang-ulang Terjadi. Polisi Diminta Segera Ringkus Pelaku”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Aksi jambret kembali terjadi di kota Tembilahan, kali ini dialami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor DKP, Marliani (39). Akibat peristiwa itu korban harus kehilangan satu unit telepon genggam beserta beberapa surat-surat penting. Warga berharap pihak kepolisian bekerja keras untuk meringkus pelaku yang dinilai sudah semakin meresahkan masyarakat ini.

Berdasarkan penjelasan korban, nasib naas itu dialaminya saat akan menjemput anaknya dengan mengendarai motor Suzuki metic BM 2748 GP di jalan pendidikan sekitar pukul 13.15 Wib. Senin (26/1) kemaren

Di TKP persisnya di depan gedung Islamic Center yang saat itu memang suasana sedang sepi, tas yang digantung ditangan kanannya tiba-tiba saja dari arah belakang disambar oleh OTK dengan memakai sebuah motor metic berwarna hitam pelaku kabur melewati lorong kecil disamping rumah Dinas Sekdakab Inhil, lalu menyeberang jalan Swarna Bumi dan menuju Jalan Kembang kemudian ra’ib.

“Tas saya ditarik hingga putus, untungnya saya tidak sempat terjatuh dari motor. Bahkan saya juga sempat mengejar OTK sambil teriak jambret, tapi sayang tidak bisa terkejar,”cerita Marliani sambil mengatakan bahwa seingatnya pelaku memakai Helm dan menggunakan kaos belang-belang warna putih. Namun untuk plat motor pelaku, korban mengaku tidak mengetahui.

Kini korban sangat berharap kepada pihak Kepolisian Mapolres Indragiri Hilir bisa membongkar siapa pelakunya agar kasus yang sama jangan terjadi lagi menimpa warga lainnya.(dro/t)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja aparaturnya, sehingga seluruh pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD, H Adriyanto saat hearing yang digelar di ruang Komisi IV Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Diakui Adriyanto bahwa dirinya sangat menyayangkan kinerja Dinsos pada tahun 2014 lalu, yang dinilai gagal merealisasikan bantuan hibah bagi masyarakat.

Padahal, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil ini, masyarakat sudah menunggu-nunggu realisasi dana hibah tersebut, terutama masyarakat yang tidak mampu.

“Alasan tidak bisa direalisasikan, karena banyak proposal yang isinya tidak lengkap. Tapi yang lengkap juga adakan, kenapa malah semua tidak bisa terealisasi,” tutur Adriyanto.

Oleh karena itu, tahun 2015 ini Dinsos diminta untuk menempatkan satu orang dibagian khusus penerimaan proposal, sehingga jika ada yang tidak lengkap bisa langsung dikembalikan dan diperbaiki.

Hal ini jelas Adriyanto sangat penting, karena mengingat cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit ini yang tidak faham dalam pembuatan proposal.

“Mulai tahun ini, Dinsos harus banyak berbenah, dengan memperlihatkan kerja nyata di lapangan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) wacanakan perlombaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Ajang Kompetisi Seni Olahraga Madrasah (Aksioma) pada bulan Maret mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Madrasah, H Jisman Arif, Senin (26/1/2015) kemaren. Dikatakannya, tempat perlombaan ini nantinya akan berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tembilahan.

“Untuk peserta KSM dan Aksioma ini akan diikuti seluruh perwakilan pelajar Madrasah se-Kabupaten Inhil, baik tingkat MIN, MTsN maupun MAN,” terangnya

Ia menyebutkan bahwa perlombaan ini bertujuan untuk memotivasi dalam meningkatkan kecerdasan anak. Selain itu, juga mencari siswa yang berprestasi dari berbagai bidang mata pelajaran hingga mampu bersaing dengan lawan ketingkat lebih tinggi lagi.

Sebab, KSM maupun Aksioma ini digelar mulai tingkat Kabupaten sampai ketingkat Nasional. Oleh sebab itu, ia menginginkan putra daerah Inhil tidak hanya bersaing didalam ruang lingkup Kabupaten saja, namun mampu kembali meraih medali ditingkat Nasional.

“Tahun sebelumnya (2014), untuk KSM mewakili Provinsi Riau itu dari salah satu Madrasah Kabupaten Inhil berhasil meraih perunggu ketingkat Nasional yaitu dari MTsN Tembilahan bidang ilmu biologi,” ceritanya.

Dengan demikian, diharapkannya kepada seluruh Kepala Madrasah untuk lebih gencar menggelar latihan kepada anak didiknya dalam menghadapi perlombaan KSM dan Aksioma ini. Dan diharapkannya juga, kedepannya dalam perlombaan tersebut bisa berhasil mencapai ditingakat Nasional dan perstasi bisa lebih meningkat lagi dari tahun sebelumnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Berdasarkan laporan dan data yang diperoleh dari 14 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pada tahun 2014 lalu tercatat sebanyak 52 warga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih dipasung.

Warga yang dipasung tersebut, pada umumnya dikarenakan mengalami gangguan jiwa berat, yang rata-rata berasal dari kalangan keluarga kurang mampu.

Oleh karena itu, dalam upaya memfasilitasi sejumlah warga yang dipasung tersebut, Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil telah melakukan sosialisasi dan penjaringan ke 14 Puskesmas yang ditemukan adanya warga yang mengalami gangguan jiwa.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwani Alwi melalui Kepala Seksi Kesehatan, Devi Natalia mengatakan bahwa warga yang dipasung ini merupakan kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Sedangkan yang menengah ke atas, keluarga mereka mampu membawa ke rumah sakit jiwa untuk berobat. Jadi, yang dari ekonomi ke bawah inilah yang dipasung,” kata Devi, belum lama ini.

Adapun 14 Puskesmas di Negeri Seribu Parit, yang ditemukan para penderita penyakit gangguan jiwa, yakni Tembilahan Kota 6 orang, Enok 5 orang, Kotabaru 5 orang, Kuala Lahang 5 orang, Batang Tumu 5 orang, Sungai Piring 5 orang, Pulau Kijang 4 orang, Sungai Guntung 4 orang, Pengalihan Enok 3 orang, Benteng 3 orang, Keritang 2 orang, Kuala Enok 2 orang, Pelangiran 2 orang dan Sungai Salak 1 orang.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyediakan dana sebesar Rp 10,6 Miliyar untuk membayar tunjangan pada profesi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS tahun 2015.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Pendidikan Madrasah, H Jisman Arif, Senin (26/1/2015) kemaren. Dikatakannya, dari Rp 10,6 Miliyar itu dikhususkan untuk guru-guru yang mengajar di Madrasah, baik MI, MTs maupun MA se-Kabupaten Inhil.

“Rp 6,5 Miliyar untuk guru PNS dan Rp 4,1 Miliyar guru non PNS,” kata Jisman Arif.

Dijelaskannya, untuk pencairan dana tunjangan tersebut sebenarnya akan dicairkan setiap triwulannya. Namun, melihat kondisi Inhil yang masih memprihatinkan khususnya bagi para guru yang tinggal di pelosok desa, akan lebih terasa sulit jika diberlakukan 1 kali cair dalam 1 triwulan.

Sebab, hal ini akan menambah kerja guru dalam pemberlakuan pengurusan administrasi. “Kita khawatir jam mengajar guru di Madrasah akan terganggu kalau cair setiap triwulan, oleh sebab itu kita berlakukan 1 kali cair dalam 2 triwulan, artinya 6 bulan sekali,” jelasnya. (mirwan)