TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mengantisipasi semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seluruh masyarakat terutama para petani diharapkan untuk pro aktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Imbauan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait di Kota Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, mengingat pada tahun 2014 lalu Negeri Seribu Parit termasuk dalam salah satu daerah penyumbang asap di Provinsi Riau, maka harus ada tindak lanjut dan kebijakan Pemda dalam upaya mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Saya harapkan tentunya bisa zero hotspot, dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Jadi, jika masyarakat menemukan adanya titik api, segera laporkan ke aparat setempat,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil, pada Rabu (11/2/2015) ini terdeteksi 4 titik api, yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Gaung dan Kempas.

“Dari pantauan satelit tera dan aqua hari ini, diketahui ada 4 titik api di Kabupaten Inhil, terdiri dari 1 titik di Desa Simpang Gaung dan 2 titik di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Kemudian, 1 titik lagi di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas,” terang Kelapa BLH Inhil melalui Kepala Bidang (Kabid) Kerusakan Lingkungan, Ardhi Yusuf. (adi/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Riau, Frans Rizal meminta agar lapas Tembilahan dapat lebih mengutamakan pelayanan yang baik terhadap warga binaan maupun keluarganya yang sedang berkunjung ke Lapas. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa sistem pengelola kunjungan yang dilakukan petugas dinilainya sudah bagus.

“Berkunjung ke Lapas Tembilahan ini saya cukup senang karena tadi saya juga sempatkan mengecek secara langsung sistem pengelola kunjungan Lapas. di sini sudah dilakukan secara elektronik sehingga dapat berjalan teratur secara otomatis,” Puji Frans Rizal disela sambutannya saat berkunjung ke Lapas Kelas II A Tembilahan, rabu (11/2)

Menurutnya, tujuan pertama dalam kunjungan tersebut ditujukan untuk menguatkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Lapas Tembilahan serta memberikan energi baru kepada petugas agar dapat menjalankan tugas kedepannya dengan lebih baik lagi.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat kota Tembilahan mengeluhkan keberadaan tumpukan sampah yang masih kerap didapati diberbagai sudut kota Tembilahan.

Salah seorang Ibu Rumah Tangga warga Jalan H Said Tembilahan, Yanti berharap Pemkab Inhil melalui Dinas Terkait untuk dapat bekerja lebih maksimal.

“Setiap hari tumpukan sampah berserakan. Bahkan kadang-kadang memenuhi hingga sepertiga jalan dan menutupi saluran drainase. Apalagi baunya sangat tidak nyaman,” Keluhkan Yanti, selasa (10/2)

Disebutkannya, efek dari tumpukan sampah, selain menimbulkan aroma tidak sedap, kota juga tampak djorok.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Inhil, Eddiwan Shasby menyatakan bahwa belum maksimalnya kinerja Dinas baru pecahan Dinas PU ini disebabkan waktu jam kerja yang masih sangat kurang.

Ia telah merencanakan kedepan menaikkan jam kerja, namun penambahan waktu ini akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Saat ini, ketersediaan anggaran baru diperuntukkan untuk dua jam kerja.

“Kita akan terus upayakan agar persoalan ini segera bisa diselesaikan,” Ujarnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengharapkan kepada masyarakat Inhil untuk bisa memanfaatkan jasa transportasi udara untuk bepergian.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (dishubkominfo) Inhil, H Tantawi, sejak dibukanya penerbangan melalui Bandara Tempuling belum tampak antusias masyarakat untuk memanfaatkan sarana tranportasi ini. Dishubkominfo bekerjasama dengan Maskapai Susi Air sudah melayani penerbangan dengan tujuan Pekanbaru Tempuling PP sejak dua mingguan yang lalu.

“Mungkin masih baru, sosialisasi yang kita lakukan juga belum maksimal kepada masyarakat hingga menyebabkan antusiasme tersebut belum terlihat,”Ujar Tantawi melalaui sambungan selularnya, selasa (10/2).

Untuk mensosialisasi rute penerbangan Tembilahan-Pekanbaru tersebut, diakuinya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada berbagai instansi yang ada di Kota tembilahan dan kecamatan dengan tujuan bisa turut serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Hingga saat ini Bandara Indragiri yang ada di Tempuling itu hanya bisa melayani satu  rute penerbangan dan hanya satu kali dalam seminggu saja. Sebab, peraturan pemerintah bahwa Bandara yang baru merintis jasa penerbangan hanya bisa dilakukan satu kali dalam seminggu.

Namun lanjutnya, jika antusias dari masyarakat dalam memanfaatkan jasa penerbangan ini tinggi maka untuk tahun yang akan datang, jadwal penerbangan bisa ditambah lagi.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) wacanakan untuk memisahkan antara kedua Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Jalan Bunga Tembilahan, yakni SDN 007 dan SDN 008.

Rencana ini disampaikan Kepala Disdik Kabupaten Inhil Helmi D kepada awak media, Senin (9/2/2015) kemaren. Disebutkannya, rencana memisahkan antara kedua sekolah tersebut akan dilakukan pada tahun mendatang.

“Kita akan coba lakukan tahun depan, salah satu dari kedua lembaga pendidikan itu harus pindah kelokasi lain. kita upayakan bagaimana caranya nanti supaya tidak ada masalah,” kata Helmi.

Hingga saat ini ia belum bisa memastikan SD yang mana akan dipindah, bahkan rencana tempatpun juga belum bisa dipastikan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 008 Tembilahan, Sumarta menyampaikan bahwa kondisi yang dialaminya saat ini proses belajar mengajar bagi murid menggunakan sistem double ship, yakni pagi dan siang hari.

“Sistem ini diberlakukan karena kurangnya ruang kelas belajar. Jumlah murid kami sebanyak 250 pelajar sedangkan jumlah kelas hanya 4 buah, kemungkinan kondisi SDN tetangga kita juga seperti ini,” ujarnya.

Dijelaskan Sumarta, lokasi yang ada ini tidak bisa lagi untuk melakukan penambahan ruang kelas, karena luas wilayah yang dimiliki pemerintah di tempat itu cukup sempit. Sehingga solusi memindahkan salah satu SD kelokasi lain adalah jalan terbaik.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten III Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Afrizal menghadiri serta membuka resmi acara sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ketenagakerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Inhil yang berlangsung di aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil di Jalan SKB Tembilahan, Selasa (10/2/2015).

Mewakili Bupati Inhil, Asisten III menyampaikan dalam sambutannya bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Dimana dulunya kata Afrizal, lembaga negara yang bergerak dibidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan ini bernama PT Jamsostek (Persero) yang merupakan pelaksana Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ia menyebutkan berdasarkan undang-undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS ini menggantikan sejumlah Lembaga Jaminan Sosial yang ada di Indonesia, yakni Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan PT Askes dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT Jamsostek.

“Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek ini menjadi BPJS yang dilakukan secara bertahap. Perubahan dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan terjadi pada 1 Januari 2014 lalu, sedangkan perubahan PT Jamsostek menjadi BPJS akan dilakukan pada 1 Juli 2015 mendatang,” sampaikannya.

Dijelaskan, Perubahan tersebut tentu membutuhkan proses untuk memberi pemahaman lebih jauh tentang BPJS. Oleh karena itu ia sangat menyambut baik diadakannya sosialisasi ini. Dengan harapan. Kedepan bisa dimengerti dan memiliki pemahaman yang sama tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Atas keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial. Dikatakannya, ada hal-hal yang perlu dicermati, terutama pada Bab II Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bahwa Peraturan Presiden ini mengatur tentang kriteria pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara serta kewajiban mengikuti program jaminan sosial secara bertahap paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Dengan demikian, ia mengharapkan kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Tembilahan untuk dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas terkait, baik dari persoalan pemotongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian maupun masalah manfaatnya.

“Dengan adanya kerjasama ini supaya dapat berjalan dengan baik sesuai amanah undang-undang. Selanjutnya kepada peserta sosialisasi, saya harapkan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” harap Asisten III.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Inhil H Syaifuddin mengatakan peserta yang mengikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini diikuti sebanyak 75 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD di lingkungan Pemkab Inhil.(wan/adv pemkab inhil)