“Hearing Terkait Pemadaman Listrik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Menyikapi kondisi pelayanan PLN Rayon Tembilahan yang dinilai semakin parah setelah diberlakukannya pemadaman bergilir 1:1, DPRD Kabupate Inhil menggelar hearing bersama jajaran aparatur PLN Rayon Tembilahan, Kamis (12/3/2015) sore.

Hearing yang dilaksanakan di salah satu ruangan di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Iwan Taruna dan didampingi para anggotanya.

Tampak hadir Sekretaris DPRD, perwakilan Distamben, Manager PLN Rayon Tembilahan dan anggota, serta LSM, mahasiswa dan sejumlah wartawan liputan Inhil.

Pada kesempatan itu, meskipun dicecar berbagai pertanyaan terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya saat ini, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan dirinya hanya sebatas pelayanan. Sedangkan untuk pengambilahan keputusan, berada di tangan PLN Area Rengat dan PLN Wilayah Riau.

Seperti penyampaian Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna yang mempertanyakan apa langkah PLN untuk mengatasi permasalahan pemadaman listrik dengan dirasi 8 jam hidup dan 8 jam mati.

“Saya pikir kalau pihak PLN mau berusaha lebih keras dan maksimal lagi pasti bisa, karena waktu MTQ kemarin PLN kita bisa hidup normal,” tutur Iwan, politisi dari PKB Inhil ini.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD, Edi Haryanto meminta pihak PLN, untuk menjelaskan semua permasalahan yang dihadapi secara gamblang, tanpa ditutup-tutupi lagi, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Kondisi ini harus segera diperbaiki, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, akibat kondisi ini cukup banyak peralatan elektronik masyarakat yang rusak, serta untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran karena konsleting listrik,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan alasan yang menyebabkan devisit daya listrik terus bertambah. Dimana, hal itu dikarenakan mesin kontrak yang ada saat ini masih menggunakan mesin yang berumur cukup tua, sehingga mudah rusak dan sulit diperbaiki.

Inilah yang membuat perbaikannya terlambat, lanjut Budi, tetapi jika mesin PLN yang mengalami kerusakan, hari ini dipanggil teknisi, besok bisa langsung datang dan diperbaiki. Namun karena mesin sewa yang rusak, tentu masih harus menunggu berbagai proses yang dilakukan oleh pihak yang memiliki mesin.

“Jadi, kami minta Komisi III untuk dapat berkoordinasi dan melakukan mediasi dengan PLN Area Rengat dan PLN Wilayah Riau, khususnya terkait kerusakan dan gangguan di mesin sewa,” imbuhnya.

Usai melakukan hearing, seluruh yang hadir saat itu langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PLN Parit IV, Kecamatan Tembilahan Hulu, guna melihat langsung kondisi PLN di lapangan.(adi/adv)

“Kalau perlu kita kompak tidak akan bayar tagihan hingga tuntas persoalan pemadaman ini. Lucunya. Listrik kerap mati tapi tagihan malah melonjak.”

Tembilahan (detikriau.org) – Warga Tembilahan kini tampaknya harus semakin bersabar. Setelah pemberlakuan durasi pemadaman bergilir 2 hari hidup dan 1 hari mati (2:1). PLN kini kembali memberlakukan jadwal yang semakin membuat warga terpaksa harus mengurut dada. Jadwal pemadaman 1:1 dengan durasi 8 jam hidup.

“Kita banyak meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan ini. Kebijakan ini terpaksa dilakukan karena kembali terjadinya gangguan pada mesin sewa pada PLTD parit 4. Perbaikannya masih terus kita lakukan.” Pemberitahuan Manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman melalui pesan singkatnya. Kamis (12/3)

Kebijakan PLN ini. Sontak semakin mendapatkan kritikan pedas masyarakat pelanggannya. Mereka menilai apapun alasannya, kondisi seperti ini sangat jelas mencerminkan tidak profesionalnya manajemen PLN.

“Terserah PLN lah. Kami masyarakat mau bicara apalagi. Kita hanya minta seharusnya pemerintah setempat dan DPRD Inhil juga segera ikut campur tangan mencarikan solusi akan masalah ini. Kasihan masyakat.” Kesal Amin, warga jalan Abd Manaf Tembilahan

Andre, warga Tembi lahan lainnya malah mengajak masyarakat untuk  bersama-sama melakukan gerakan. Jika hanya diam menurutnya kondisi seperti ini tidak akan pernah ada habisnya.

“Kalau perlu kita kompak tidak akan bayar tagihan hingga tuntas persoalan pemadaman ini. Lucunya. Listrik kerap mati tapi tagihan malah melonjak.”Kritiknya

Menyikapi persoalan ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menyebutkan pihaknya juga sudah memanggil manajemen PLN Tembilahan untuk membicarakan persoalan ini.

“Siang ini. Kita sudah agendakan pemanggilan hearing dengan manajemen PLN. ” Ujar Politisi PKB Inhil ini. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menambah serta melengkapi peralatan dan tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Musa dan Tengku Sulung.

Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan memaksimalkan keberadaan dua RSUD berplat merah tersebut.

Dikatakan Dani, Pemkab Inhil harus memberikan perhatian khusus bagi RSUD Raja Musa yang terletak di Guntung dan RSUD Tengku Sulung yang terletak di Pulau Kijang.

Pasalnya, keberadaan dua RSUD milik Pemerintah Daerah ini akan dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi para pasien dari daerah setempat.

“Untuk tahun 2016 nanti, kita mengusulkan agar keberadaan RSUD Raja Musa dan Tengku Sulung dapat lebih diperhatikan oleh Pemda melalui dinas dan insansi terkait, sehingga masyarakat tidak perlu susah-susah lagi datang ke Tembilahan jika ingin berobat, karena disamping membutuhkan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh,” tutur Dani saat menyampaikan padangan pada Musrenbang RKPD, di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, kemarin.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Pemkab Inhil juga harus memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur dan perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Parit, seperti penyelamatan perkebunan kelapa.

“Semua yang kita usulkan ini, sudah sejalan dengan visi dan misi yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk bidang lainnya, seperti pendidikan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) jalin kerjasama dengan PT Pelindo sebagai salah satu upaya untuk mengoperasikan pelabuhan parit 21 Tembilahan yang sampai saat ini masih belum beroperasi.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhil, H Tantawi kepada awak media, kemaren. Dibenarkannya, bahwa Pemkab Inhil melalui dinasnya lakukan jalin kerjasama badan usaha operasiolan pelabuhan (BUP) PT Pelindo.

“Masih terkendalanya pengoperasian Pelabuhan Parit 21 dikarenakan Kabupaten Inhil belum memiliki BUP yang menjadi syarat dalam pengoperasian,” katanya.

Karena ketiadaan Badan Usaha tersebut lanjutnya, maka pihaknya melakukan kerjasama tersebut. Sebagai tindak lanjut pengoperasian Pelabuhan Parit 21, Dishubkominfo Inhil telah melakukan pertemuan dengan pihak PT Pelindo beberapa waktu lalu. Dimana, dari pertemuan itu dihasilkan berupa draf perjanjian pengoperasian pelabuhan.

Meski demikian, ia juga menyebutkan proses yang dilakukannya dengan PT Pelindo pada badan usaha operasional pelabuhan tersebut tetap memerlukan waktu yang panjang.

Selain itu, juga didapatnya kesepakatan dari Pemprov Riau dalam pekerjaan dibidang perhubungan ini. “Untuk sisi laut itu menjadi tanggung jawab Pemprov Riau dan untuk sisi darat baru menjadi tanggung jawab kita di Kabupaten,” pungkasnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menilai dari 20 kecamatan di Inhil ini, jalan Provinsi yang paling parah terdapat di kecamatan bagian selatan.

“Jalan Provinsi yang paling parah itu di bagian selatan, seperti di kecamatan Kemuning dan Reteh,” ujarnya dalam sambutan pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, kemaren.

Menurutnya, kerusakan jalan Provinsi di kedua daerah kecamatan itu sudah harus menjadi perhatian khusus oleh Badan terkait untuk diusulkan ke Pemprov Riau. Apalagi jalan tersebut merupakan akses utama masuk ke Kabupaten Inhil.

“Seperti di Selensen dan kota Baru contohnya, kondisi jalan di sana itu kalau tidak debu, berarti lumpur. Malu kita, karena disana itu akses masuk dari Provinsi Jambi,” tukas Wardan.

Sementara itu, Plt Kepala BPMP Bangdes Provinsi Riau H Daswanto menyampaikan bahwa alokasi dana untuk pembangunan semenisasi perbaikan jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Inhil ini akan direalisasikan. Sebab katanya, kurang lebih Rp 25 Milyar sudah rampung dan siap dikucurkan.

“Dana itu dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2015, dan siap dicairkan ke Kabupaten Inhil guna membangun semeninsasi jalan Provinsi,” ujarnya.

Namun, dari sejumlah dana tersebut merupakan alokasi dana secara umum ke Inhil yang akan terbagi kebeberapa titik jalan.(mirwan/adv pemkab inhil)

“Terkait Tawaran Kerjasama Perusahaan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Saat ini, pola kemitraan yang banyak ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat terutama para petani, dinilai sangat memberatkan dan merugikan kalangan petani.

Seperti pola kerjasama 65-35 (perusahaan 65 dan petani 35) yang diiming-imingi perusahaan, inikan tentu saja akan membunuh dan membinasakan masyarakat secara perlahan-lahan. Belum lagi ditambah keterpurukan perekonomian masyarakat, yang disebabkan berbagai permasalahan di bidang perkebunan dan pertanian.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto meminta seluruh pihak terkait terutama Pemerintah Daerah (Pemda), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terjadap kerjasama ini.

“Sekarang, perusahan-perusahaan sudah masuk hampir di setiap kecamatan. Inilah yang harus diantisipasi dan dicari jalan keluarnya, supaya tidak ada masyarakat kita yang dirugikan oleh pihak perusahaan,” tutur Edy saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dengan kerjasama seperti ini, dicontohkan Edy, ada lahan masyarakat seluas 10 hektar, Kalau hanya 3,5 hektar yang diberikan kepada masyarakat, sementara ada kewajiban yang harus masyarakat bayarkan, yakni kredit kepada pihak lainnya, tentu masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika sudah begitu, masyarakat dua kali kena. Sudah bayar hutang ke pihak bank, lahannya juga habis. Kalau ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita,” terangnya.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait harus segera menyikapi permasalahan ini, dalam upaya menyelamatkan masyarakat di Negeri Seribu Parit ini dari tangan penjajah.

“Pemangku kepentingan harus melihat posisinya, yakni sebagai pengayom dan pelindung masyarakatnya. Jangan pernah lupa akan hal itu,” pungkasnya.(adi/adv)