TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah seorang kakek berumur 70 tahun, warga Parit 23 Desa Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ditemukan sudah tidak bernyawa dan terbaring di lantai rumahnya, Minggu (15/3/2015) sekitar pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian, kronologis penemuan mayat Id (70) ini bermula ketika saksi Salehudin datang ke rumah korban dan memanggilnya, namun korban tidak juga menjawab.

“Dikarenakan saksi tidak berani membuka pintu, kemudian dia memanggil temannya Ahyan dan sebagian masyarakat sekitar, untuk bersama-sama membuka pintu rumah korban,” tutur Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo melalui Paur Humas, IPTU Warno Akman kepada awak media.

Ketika rumah berhasil dibuka, lanjut Warno, ternyata korban ditemukan terbaring di lantai rumahnya, sehingga masyarakat pu. memanggil Babinkamtibmas dan Bidan Desa setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, diperkirakan korban meninggal sudah satu hari,” terangnya.

Dijelaskan Warno, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan diketahui sebelumnya korban memiliki penyakit tekanan darah tinggi.

“Saat ini, korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga, untuk segera dikebumikan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Berbagai permasalah yang timbul di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat ini, dinilai karena faktor banyaknya jabatan yang dipegang oleh aparatur yang memang tidak ahli dibidangnya, sehingga kinerja yang dihasilkan pun tidak maksimal.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junadi saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Junaidi, berbagai permasalahan seperti minimnya infrastruktur, kerusakan perkebunan kelapa dan lain sebagainya adalah akibat dari penempatan aparatur, khususnya para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak pada tempatnya.

“Seperti diriwayatkan dalam Hadist Rasulullah SAW, yakni jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,” tutur Junadi.

Oleh karena itu, Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan, jika Bupati benar-benar ingin memajukan Negeri Seribu Parit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hendaklah dapat memilih kepala SKPD yang memang ahli serta menguasai tugas dan tanggung jawab di instansi yang dipimpinnya.

“Ke depan, kita harapkan aparatur yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk memegang jabatan, hendaknya dapat berkerja dengan baik dan maksimal, dalam upaya membangun dan memajukan daerah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Turun ke Posyandu merupakan tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan terutama para bidan, yang bertugas di Puskesmas. Oleh karena itu, tanpa dibantu dan diminta pun harus melaksanakannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni dalam paparannya saat memberikan sosialisasi di Puskesmas Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), beberapa waktu lalu.

Dikatakan Munziarni, Bidan PTT bertugas untuk mengisi kekosongan Bidan PNS di daerah pedesaan. Jadi, apabila ditemukan adanya bayi yang tidak diberikan imunisasi dan ditimbang oleh orang tuanya, maka petugas harus mendatangi langsung ke rumah-rumah sasaran.

“Langkah ini bertujuan, untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung bagi bayi tersebut,” tutur Munziarni.

Selanjutnya, Munziarni berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan, untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberikan dukungan, dalam upaya mensukseskan berbagai program kesehatan, khususnya di bidang KIA, KB dan Gizi.

“Laksanakanlah tugas dan tanggung jawab dengan sebaik dan semaksimal mungkin, karena keberadaan tenaga kesehatan terutama para bidan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin ingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak tidak nakal, terlebih tidak sampai melanggar kode etik kepegawaian.

“Cukup patuh dengan aturan yang ada. Kalau waktu jam kerja jangan lagi keluyuran sana sini,” ujarnya kepada awak media, belum lama ini.

Terkait banyaknya PNS yang telah terjaring razia oleh Satpol PP, kata Syaifuddin itu akan terus didata pelakunya dan ketika berulang kali melakukan ketidakdisiplinan maka akan dikenakan sanksi kode etik kepegawaian.

Untuk saat ini, diakuinya belum ada PNS di kota Tembilahan khususnya yang dikenakan sanksi kode etik tersebut, sebab sanksi melanggar kode etik kepegawaian ini katanya bisa saja sampai diberentikan sebagai PNS.

“Namun untuk sementara ini yang ada hanya sebatas surat teguran, belum ada diberi sanksi lebih dari itu,” sebutnya.

Sebenarnya lanjut Syaifuddin, nongkrong di warung-warung minum itu tidak ada masalah, tapi cukup waktu sarapan pagi dan waktu makan siang, maupun waktu lain yang hanya sebatas mengisi perut saja.

“Yang tidak benar itu seperti nongkrong diwarung dari jam 9 sampai jam 11 siang, lama ngobrolnya dari pada makan, kebanyakan sekarang ini begitu,” tandasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri berjanji bahwa pihaknya akan terus mendesak managemen PLN, untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan kelistrikan di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Kita minta pihak PLN secepatnya menyelesaikan kondisi pemadaman listrik bergilir, yang semakin parah melanda Tembilahan saat ini,” tutur Zulbahri kepada awak media, kemarin.

Untuk diketahui, rencana PLN Rayon Tembilahan untuk mengakhiri pemadaman bergilir di Kota Tembilahan dan sekitarnya pada awal bulan April mendatang sepertinya tidak akan bisa diwujudkan. Pasalnya, sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk itu masih tidak jelas sejauh ini.

“Mesin sewa baru yang dijanjikan entah dimana keberadaannya, begitu juga lokasi penempatan mesin tersebut yang belum selesai dibangun, sehingga harapan kita terbebas dari pemadaman bergilir masih kabur,” terang Zulbahri.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Nasdem Inhil ini, pihaknya juga telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak PLN Wilayah Riau, dimana keputusannya sejauh ini juga tidak jelas.

“Tidak ada kepastian yang bisa disampaikan pihak PLN sampai hari ini,” tambahnya.

Lebih jauh Zulbahri mengatakan bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan pembagunan gedung baru yang direncanakan untuk mesin sewa baru tersebut, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Bangunan pondasi tempat mesin kita nilai dibuat asal jadi dan sangat rapuh untuk dijadikan pondasi sebuah mesin ugm besar, saat ini saja sudah banyak yang pecah dan retak,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2016 mendatang, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan akan kembali memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini usai membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Bupati Wardan, berdasarkan masukan dan saran dari seluruh kecamatan hingga pokok-pokok pikiran DPRD, jumlah anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan tahun depan adalah sebesar Rp 15 triliun.

“Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan APBD kita yang cukup kecil,” tutur Bupati Wardan.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menyatakan tetap optimis, program dan kegiatan pembangunan akan terus berjalan di Kabupaten Inhil, khususnya perbaikan infrastruktur jalan, yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

“PAD kita hanya sekitar Rp 1,9 triliun, paling maksimal 2 triliun. Makanya, kita pilah-pilah mana yang akan diprioritaskan, seperti salah satunya perbaikan infrastruktur jalan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Bupati Inhil yang dikenal agamis ini, bidang pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi fokus utama untuk diselesaikan di tahun depan. Mengingat, masih cukup banyak sekolah yang memerlukan bantuan, terutama sekolah-sekolah agama yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Jika hanya mengharapkan dari APBD kabupaten, tentu hal ini tidak akan tercapai. Jadi, kita juga akan berusaha mendapatkan bantuan melalui APBD Provinsi dan APBN,” imbuhnya. (adv/humas)