TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mendaftarkan seluruh keluarga yang tercantum dalam 1 KK.

“Masak untuk membuat kartu BPJS tidak bisa jika hanya membuat satu kartu saja, kamikan rencananya mendaftarkan diri secara berangsur,” ungkap salah satu warga Sungai Beringin Tembilahan, Helmi kepada detikriau.org, Jum’at (20/3/2015).

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membebani masyarakat yang igin menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ia menilai persyaratan tersebut tidak sepantasnya diperlakukan.

“Satu keluarga kami sangat banyak, sedangkan saya ingin cepat memiliki sendiri sendiri terlebih dahulu untuk berobat. Mestinya BPJS ini menerima dan membantu, bukannya menolak orang mau daftar,” kesalnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Yessy saat dikonfirmasi menerangkan, untuk kategori masyarakat umum atau bukan penerima upah memang harus didaftarkan satu keluarga oleh kepala keluarganya.

Apalagi syarat tersebut merupakan persyaratan pada item pertama dari sejumlah persyaratan lainnya. Artinya, mendaftarkan diri dan anggota keluarganya itu sangat penting agar dalam satu keluarga terlindungi dan mudah didata oleh BPJS.

“Kepala keluarga itu yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan anggota keluarganya, maksudnya sekali daftar menjadi peserta BPJS ini langsung full semua masuk dalam satu Kartu Keluarga (KK),” papar Yessy.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Inhil.

“Yang ditunjuk sebagai Plt Kepala dinas itu Fazar Husen. Saat ini ianya sedang menjabat sebagai Staf Ahli Bupati,” sampaikan Kepala BKD Kabupaten Inhil, Syaifuddin, kemaren.

Dari penunjukan Staf Ahli Bupati sebagai Plt ini berdasarkan surat perintah Bupati nomor: 808/BKD-MP/84 pertanggal 18 Maret 2015.

Diakuinya untuk saat ini BKD Inhil memang belum bisa memastikan kapan mendudukkan kepala dinas definitif. Sebab untuk mendefinitifkan kadis tersebut harus dilakukan lelang terbuka, dan ini katanya salah satu proses yang harus dilalui sesuai dengan ASN  dan Permenpan-RB nomor 13 tahun 2014 tentang pengisian jabatan.

“Meski jabatan Plt, namun kita tetap berharap upayanya dalam mengembangakan daerah, terkhusus untuk dinas yang bergerak disektor pertanian itu,” harapnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan buka secara resmi sikat gigi massal 1000 murid SD se-Kecamatan Tembilahan yang digelar oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerjasama dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Inhil bertempat di Lapangan jalan Gadjah Mada Tembilahan, Jum’at (20/3/2015).

Dalam pemaparannya, Bupati mengapresiasi kegiatan ini, sebab menurutnya kegiatan sikat gigi massal tersebut sangat positif. Apalagi bagi para pelajar setingkat SD itu tentunya sangat memerlukan perhatian bagaiman melakukan menyikat gigi dengan benar.

“Yang lebih terkesan bagi saya, pihak penyelenggara mengeluarkan statmen bahwa pihaknya optimis siswa SD di Kabupaten Inhil kedepan bebas dari gigi berlubang,” katanya.

Selain itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga mengapresiasi begitu tinggi partisipasi siswa SD yang mengikuti kegiatan ini. Bahkan ia melihat semangat para siswa itu bukan dari sebatas dorongan semata. Tentu kata Bupati ini bisa menghasilkan nilai yang lebih posiitif lagi.

Senada, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan yang juga menghadiri kegiatan pagi itu, juga memberikan apresiasi dan dukungannya. Ia mengusulkan kepada penyelenggara untuk dapat terus mensosialisasikan cara menyikat gigi yang benar itu.

Sementara itu, Ketua PDGI Kabupaten Inhil drg Yandri Saputra saat dikonfirmasi mengungkapkan tentang begitu pentingnya pemeliharaan kesehatan organ tubuh bagian mulut itu. Karena gigi ini katanya merupakan organ yang berpengaruh pada organ tubuh lainnya.

“Jika sakit gigi, maka organ tubuh lain juga ikut terganggu, aliran urat gigi itu sangat sensitif pada organ tubuh yang lain,” tandasnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Maksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penyediaan air bersih, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) definitif.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, Sumardi saat mengikuti hearing bersama managemen PDAM TI di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Sumardi, saat ini PDAM TI sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius terutama di bidang pelayanan masyarakat. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya pimpinan definitif yang mampu membuat keputusan dan kebijakan guna penyelamatan kondisi PDAM TI yang sedang sakit ini.

“PDAM sekarang ini seperti ayam yang kehilangan induknya, jadi bagaimana mereka bisa bekerja maksimal. Karena itu, jika Pak Bupati tidak secepatnya menunjuk Dirut PDAM, maka penyelesaian terhadap permasalahah suplai air bersih di Tembilahan dan sekitarnya ini tidak akan berakhir,” tutur Sumardi.

Dijelaskan, apabila berkaca pada proses penerimaan dan seleksi calon Dirut PDAM TI beberapa waktu lalu, Sumardi mempertanyakan tentang sejumlah persyaratan yang dirasa cukup sulit bagi para pelamar, seperti minimal berpengalaman selama 15 tahun.

“Jika kita terlalu berkutak-katik di seputar pengalaman saja, maka permasalahan pada PDAM ini tidak bisa cepat teratasi. Jadi, kalau bisa segera tunjuk Dirutnya, sehingga bisa langsung bekerja untuk membenahi berbagai persoalan di lapangan,” tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Inhil ini.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa penunjukan Dirut PDAM TI akan segera direalisasikan dalam minggu ini.

“Hasil seleksinya sudah ada, mungkin 1 atau 2 hari lagi suratnya akan ditandatangani, setelah itu baru kita lantik,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove, khususnya kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

“Kita harus tetap menjaga kelestarian mangrove karena mangrove ini merupakan habitat biota laut,” kata Kepala DKP Kabupaten Inhil, Wiryadi usai menghadiri kunker Komisi B DPRD Provinsi Riau, Rabu (18/3/2015).

Ia menjelaskan, dari luasan pesisir di Kabupaten Inhil yang kurang lebih seluas 60 ribu Kilometer tersebut, semuanya termasuk dalam potensi meningkatkan perikanan, dan kelanjutannya hanya pada pengelolaannya saja lagi.

“Apabila kita dapat menjaga kelestarian mangrove dengan luasan tersebut maka tentunya akan dapat meningkatkan potensi perikanan, karena magrove itu sebagai ekosistem  habitat biota laut, seperti ikan dan udang,” Ujarnya

Diterangkannya, saat ini DKP Inhil terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran nelayan kecil guna menjaga kelestarian lingkungan mangrove terlebih pada pemahaman lingkungan mangrove bagi kelangsungan hidup biota laut.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan sambut Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi B DPRD Provinsi Riau di aula Bappeda Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (18/3/2015).

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan bahwa kunjungan wakil rakyat dari Provinsi ini merupakan kunjungan yang ke-10. Pada Kunker pagi itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menyampaikan beberapa persoalan serta informasi yang meliputi Kabupaten Seribu Parit.

“Yang kita sampaikan hari ini cukup banyak, secara umum penyampaian program tahun ini serta rencana program tahun 2016 mendatang, terkhusus pada penyampaian program yang berkaitan dengan perekonomian,” tutur Wardan.

Pada intinya, dari pertemuan itu Bupati mengharapkan ada upaya dari Komisi B DPRD Riau untuk meningkatkan pengembangan Inhil, seperti pengembangan produktivitas pertanian baik padi, kedelai maupun jagung, terlebih perkebunan kelapa.

Sebab katanya, Kunker Komisi B kali ini lebih memfokuskan pada persoalan perkebunan. Memang pada persoalan ini diakuinya, Pemkab Inhil terus berupaya mengembangkan melalui APBD Kabupaten Inhil yang akan dialokasikan setiap tahunnya, salah satunya pada perbaikan tanggul.

“Dari seluas wilayah Kabupaten Inhil ini, ada sekitar 14 ribu hektar merupakan wilayah perkebunan kelapa. Maka dari itu kami lebih memfokuskan pada pengembangannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua  Komisi B DPRD Provinsi Riau Marwan Yohanis saat dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan, Kunker yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk membahas 3 hal bersama Pemkab Inhil.

Yang pertama, ia ingin tau berapa persen terapan pelaksanaan APBD tahun 2014 lalu. Kedua, dimintanya pelaksanaanAPBD tahun 2015 ini segera dilaksanakan dengan tujuan masyarakat banyak dapat segera menikmati pembangunan. Dan terakhir, Komisi B DPRD Provinsi Riau membuka gerbang kepada Pemkab Inhil terhadap usulan-usulan rencana program kegiatan APBD tahun 2016 mendatang.

“Point ketiga ini yang penting dan menjadi tujuan utama kita, karena kami dari Komisi B tidak menginginkan Pemkab hanya mengusulkan kegiatan pengembangan daerah kepada dinas terkait saja, tapi justru kita menginginkan kerjasama membangun daerah antara Eksikutif dan Legislatif,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau ini. (mirwan/adv pemkab inhil)