TEMBILAHAN (detikriau.org) – Persiapan kegiatan jambore TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang akan dilaksanakan bulan Juni mendatang telah mencapai 65 persen.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua II TP PKK Kabupaten Inhil Hj Haryati kepada awak media usai memimpin rapat jambore kedua di gedung Dharma Wanita Tembilahan, Rabu (6/5/2015).

“Hari ini kita melakukan rapat kedua, kita sudah sepakat tanggal 4 Juni 2015 hari puncak jambore PKK tahun ini,” kata Hj Haryati yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksanan Jambore TP PKK Inhil tahun 2015.

Ia menjelaskan, nantinya kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 2 Juni. Dimana, di dalamnya dimeriahkan beberapa perlombaan diantaranya cerdas cermat, pidato dan lain sebagainya, termasuk juga lomba bazar.

Untuk lomba bazar, dikatakan Haryati sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Sebab tahun lalu bazar bukan untuk diperlombakan, namun hanya sebatas memeriahkan semata. “Kalau tahun ini kita coba perlombakan,” katanya.

Disamping itu, Haryati juga mengatakan kemungkinan peserta yang mengikuti akan mencapai 300 lebih mulai dari anak PAUD hingga ibu-ibu, dan ini berpedoman dari jambore tahun lalu.

“Supaya tahun ini lebih sukses, maka kami akan melakukan rapat pematangan lagi beberapa waktu kedepan bersama beberapa SKPD pendukung, seperti Dinas Kesehatan Inhil, BPMPD Inhil dan lainnya,” tutupnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah melalui berbagai tahapan dan mekanisme yang ditentukan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menetapkan nama-nama ketua dan wakil ketua panitia khusus (pansus) I dan II, untuk membahas sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) ke depan.

Penetapan dan pengumuman nama-nama ketua dan wakil ketua pansus I dan II ini, sempena dengan pelaksanaan Rapat Paripurna ketiga masa persidangan dua tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/5/2015) sore.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Mariyanto, didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Sahruddin ini, dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, serta diikuti 32 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Dewan (Sekwan), H Fauzan Hamid membacakan hasil rapat Pansus DPRD, yang menetapkan Edi Gunawan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Ketua Pansus I dan Ahmad Junaidi dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Wakil Ketua Pansus I DPRD Inhil.

“Pansus I ini, nantinya akan membahas tentang LKPj Bupati tahun anggaran 2014,” tutur Fauzan.

Selanjutnya, menetapkan HM Yusuf Said dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Ketua Pansus II dan Herwanissitas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Wakil Ketua Pansus II DPRD Inhil.

“Untuk Pansus II, akan membahas tentang 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang telah disampaikan oleh Bupati Inhil kemarin,” imbuhnya.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan pendampingan tata kelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (6/5/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Wisma Indah Sari Tembilahan ini diikuti 50 peserta, yang terdiri dari 25 Kepala Puskesmas dan 25 Bendahara JKN.

Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie dalam sambutannya berharap agar setelah mengikuti pertemuan ini, para peserta bisa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatnya di tempat tugas masing-masing.

“Ke depan, saya harapkan adanya ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, baik itu pada pendapatan dan pengeluaran dana kapitasi JKN, yang setiap bulannya di laporkan ke Dinkes Inhil,” tutur Alvi.

Sementara itu, Panitia Pelaksana, drg Enni Kholisatun menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur di Puskesmas, khususnya dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan pertemuan ini, kita harapkan pengelolaan dana kapitasi JKN di setiap Puskesmas akan lebih tertib dan teratur, baik dari segi penganggaran, pemanfaatan dan pelaporannya,” terang Enni, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan dan Jamkesmas Diskes Inhil.

Adapun narasumber dalam pertemuan pendampingan tata kelola dana kapitasi JKN tersebut, yakni dari perwakilan Bagian Keuangan dan Bagian Hukum Setda, serta Inspektorat Kabupaten Inhil.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama jajaran Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, Selasa (5/5/2015).

Hearing yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Iwan Taruna didampingi para anggota, serta dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi, Ketua Komisi II, Ahmad Junaidi, Sekretaris Komisi I, Muammar, perwakilan Distamben, LSM dan mahasiswa di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III, Iwan Taruna menyatakan keheranannya, karena hingga saat ini kondisi dan permasalahan pemadaman listrik bergilir masih terus berlangsung di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Belum lagi di waktu siang hari, yang pemadaman listriknya juga rutin terjadi. Ini yang saya tidak habis pikir dengan PLN sekarang,” tutur Iwan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Edy Haryanto Sindrang. Dikatakan Edy, dirinya sangat malu dengan kondisi PLN Rayon Tembilahan. Apalagi, ketika pelaksanaan salah satu kegiatan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015 di Kabupaten Inhil kemarin, listrik PLN sempat mati mendadak, sehingga panitia terpaksa menggunakan pengeras suara dari mobil ambulance.

“Mau letak dimana muka kita selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan itu. Dari dulu sampai sekarang, tak selesai-selesai juga masalah PLN ini,” kata Edy.

Oleh karena itu, Ketua DPRD, Dani M Nursalam meminta kepada pihak PLN, untuk segera mengambil langkah penyelesaian dan tidak main-main lagi, agar kejadian di Bima dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepri tidak menjadi contoh bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Seperti diketahui, tak lama lagi kita akan memasuki Bulan Ramadhan. Kalau kondisinya masih seperti ini juga, tentu akan menimbulkan keresahan dan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” terang Dani.

Menanggapi penyampaian pimpinan dan anggota DPRD Inhil tersebut, perwakilan PLN Area Rengat Arip menjelaskan bahwa kondisi ini bukanlah kesengajaan, karena pihaknya terus berupaya melakukan yang terbaik, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada Bulan Puasa nanti, insya Allah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Kalau pun ada, durasinya hanya ketika beban puncak saja, karena sejumlah mesin telah selesai diperbaiki,” tambah Kepala PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman.

Untuk diketahui, saat ini beban puncak di PLN Rayon Tembilahan adalah sebesar 13,1 MW, dengan daya terpasang sekitar 10,7 MW. Daya yang tersedia ini berasal dari mesin 3 Bintang sebesar 4 MW, 5 Golden sebesar 2 MW, MPI sebesar 1,8 MW dan mesin PLN sebesar 2,8 MW.(adi/adv)

“Fraksi Golkar Nilai Usulan Ranperda Terkesan Main-main”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2015 dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun 2015, Selasa (5/5/2015).

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan para Wakil Ketua DPRD lainnya, serta dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Muammar mengusulkan agar pada salah satu Ranperda dibuat pasal yang jelas, untuk mengatur regulasi Perda pemberangkatan jema’ah haji, seperti menggunakan transportasi laut, serta melalui pelabuhan Tembilahan dan Guntung.

“Sedangkan 5 Ranperda lainnya, lebih baik disatukan, karena masih memiliki keterkaitan tentang desa,” tutur Muammar.

Sedangkan Jubir Fraksi Golongan Karya (Golkar) Inhil, HM Yusuf Said menilai bahwa dari sejumlah Ranperda yang telah diusulkan Pemkab Inhil, terlihat hanya merupakan dokumen asal jadi dan terkesan main-main, karena cukup banyak persyaratan yang belum dilengkapi.

Senada dengan itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil, Surya Lesmana meminta agar Pemkab Inhil untuk mensosialisasikan Ranperda tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa manfaat yang mereka peroleh dari penerapan Perda ini nantinya.

“Ranperda yang diusulkan ini seharusnya melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait terlebih dahulu dan Pemkab Inhil melalui Satker harus aktif dalam pembahasannya, sehingga bisa mengetahui apa saja yang harus dilengkapi dalam pengusulannya,” tambah Jubir Frasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, Malian Ghazali.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrat Inhil, Hasnawi mengapresiasi dan menyetujui 5 Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil untuk dibahas di tingkat selanjutnya, dengan melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan terlebih dahulu.

“Sedangkan untuk Ranperda tentang Desa Adat, kita ingin mempertanyakan apakah betul di Inhil ini ada terdapat Desa Adat, karena setahu kami itu tidak ada,” terangnya.

Untuk dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) dan Fraksi Nasdem Plus, juga menyatakan sangat menyambut baik Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil, khususnya Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, karena menyangkut dengan kepentingan kaum muslimin dalam penyelenggaraan Rukun Islam.

Seperti diberitakan, 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil melalui Bupati HM Wardan pada rapat paripurna sebelumnya, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Danau Mabblu yang terletak di Pulau Basu Kecamatan Concong, dulunya sering didatangi burung dari Australia. Demikian disampaikan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan saat memperkenalkan berbagai potensi di Inhil dalam sambutan di acara puncak peringatan HPN Riau kemaren.

“Itu dulu, tapi sekarang tak pernah nampak lagi burung-burung australia itu, biasanya banyak berdatangan dan tampak keindahannya, bahkan diperkirakan mencapai ribuan ekor burung,” sampaikan Bupati Inhil.

Sebab tidak dihampiri lagi oleh burung tersebut kata Wardan dikarenakan ada beberapa persoalan, salah satunya situasi lokasi itu telah berubah dari sebelumnya.

“Semenjak diseputaran lokasi ada pengembangan perusahaan sawit, burung-burung itu tidak ada lagi kesini,” tambahnya.

Dikesempatan itu juga, orang nomor satu di Inhil ini mengatakan akan mengupayakan mengembalikan lingkungan danau mabblu seperti sediakala dan lokasi tersebut akan dijadikan Konservasi Taman Hutan dan Raya (tahura). (mirwan/Advetorial)