TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 240 tenaga honorer K2 terima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diserahkan oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan diwakili Asisten I Setdakab Inhil Darussalam di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (11/5/2015) sore.

Asisten I Setdakab Inhil mengatakan kepada sejumlah awak media kalau mereka itu telah menjalani proses yang cukup panjang mulai tahun 2005 lalu dan tercatat selama 9 tahun bertugas sebagai tenaga honorer.

“Yang jelas mereka telah memenuhi syarat untuk menjadi abdi masyarakat yang akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pula,” katanya.

Untuk itu, diharapkannya sejumlah tenaga honorer K2 yang menerima SK CPNS tersebut untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena, masih banyak lagi tenaga honorer yang menginginkan namun masih belum kesampaian.

“Mulai hari ini mereka itu langsung diberi SK penempatannya diseluruh Kabupaten Inhil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil Syaifuddin menjelaskan dari jumlah 240 tenaga honorer K2 tersebut dibagi pada 217 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis.

Sebenarnya kata Syaifuddin, tenaga honorer K2 di Inhil ini banyak. Berdasarkan data tes pertama pada tahun 2013 lalu kurang lebih berjumlah 1000 orang, namun seletah diseleksi beberapa tahap ada 327 orang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi di BKN Provinsi Riau.

“Dari beberapa tahap penyeleksian tenaga honorer K2, 240 orang inilah yang dinyatakan lulus dan akan diberikan NIP,” terangnya. (advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua DPRD Inhil, H Feriyandi meminta pihak PLN untuk menghadirkan jajaran manajemen yang memiliki kewenangan dan kemampuan penuh, baik untuk memutuskan maupun mengambil kebijakan secara cepat, dalam upaya penanganan berbagai persoalan yang dihadapi PLN di Negeri Seribu Parit ini. Selama ini, Hearing yang dilaksanakan membahas persoalan listrik, pihak PLN hanya mengutus perwakilan.

“Kalau kita lihat, penyakit PLN ini sudah termasuk dalam kategori komplikasi kronis, sehingga tak tahu lagi mana yang harus diobati terlebih dahulu, apakah mesin dan perangkatnya atau oknumnya. Inilah yang harus segera dicari jalan keluarnya,” tutur Feriyandi saat hearing antara Komisi III dengan PLN Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, yang dipusatkan di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, para pengambil kebijakan di PLN harus sungguh-sungguh dan berkomitmen dalam menyediakan serta memberikan pelayanan yang baik dan maksimal bagi para pelanggannya.

“Jadi, kita minta pada hearing berikutnya General Manager (GM) PLN Wilayah Riau dan Manager PLN Area Rengat dapat menghadiri hearing secara langsung, bukan malah mengirim perwakilannya. Kalau tidak akan kita panggil secara paksa,” tegas Feriyand

Untuk sekedar diketahui, hingga hari ini kondisi pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Rayon Tembilahan kepada para pelanggannya terus berlangsung. Bahkan tidak hanya di malam hari, pemadaman listrik secara bergilir dan mendadak juga sering terjadi di waktu siang. Kondisi seperti ini sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat pelanggannya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten II Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fauzar menutup secara resmi pemilihan Bujang dan Dara Kabupaten Inhil tahun 2015 di Gedung Puri Cendana Tembilahan, Minggu (10/5/2015) malam.

Mewakili Bupati Inhil, Asisten II dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada peserta terbaik yang terpilih tahun 2015 mulai tingkat anak-anak, remaja hingga ketingkat dewasa.

“Tentu kita memiliki harapan bagi peserta yang meraih nilai tertinggi untuk bisa membawa nama Inhil lebih baik lagi, sebab nantinya pemilihan Bujang dan Dara yang terpilih ini akan dibawa ketingkat pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau,” katanya.

Tidak hanya sebatas membawa nama daerah, secara tidak langsung duta inhil ini akan mempromosikan daerah agar lebih berkembang. Untuk itu sebagai Pemerintah Daerah, Asisten II berkomitmen penyelenggaraan pemilihan Bujang dan Dara ditahun berikutnya akan lebih ditingkatkan lagi.

Sebab ia memandang dari kegiatan tersebut sangatlah bernilai positif, karena diketahuinya mayoritas remaja sekarang sudah banyak yang terjerumus untuk mengkonsumsi barang haram seperti Narkoba.

“Semoga saja kemeriahan kegiatan pemilihan Bujang dan Dara ini termotivasi bagi remaja lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepada Disporabudpar Kabupaten Inhil Rudiansyah juga mengutarakan hal yang serupa. Disamping itu, dinas terkait tersebut menyampaikan rasa bangga Kabupaten Inhil bahwa pada tahun 2014 lalu sudah ada Dara asal Inhil telah memenangkan ditingkat Nasional dan hari ini sedang berada di luar negeri yakni di Negara Qatar. “Ia dibawa oleh Kementrian untuk mewakili Indonesia,” sampaikannya.(mirwan/advetorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penilaian Posyandu tingkat kabupaten di Posyandu Cermai, Jalan Trimas Tembilahan, Senin (11/5/2015).

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini bertujuan untuk mencari Posyandu terbaik yang nantinya akan menjadi duta Kabupaten Inhil dalam mengikuti lomba Posyandu tingkat Provinsi Riau.

“Ini merupakan salah satu persiapan kita, supaya bisa meraih hasil yang maksimal seperti tahun 2014 lalu pada lomba Posyandu tingkat provinsi yakni mendapat juara satu,” tutur Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan, NS Matzen MSi saat ditemui detikriau di ruang kerjanya, Senin (11/5/2015).

Adapun jumlah Posyandu yang sudah dan nantinya dinilai oleh Dinkes Inhil adalah berjumlah sebanyak 6 Posyandu yang tersebar di beberapa kecamatan di Negeri Seribu Parit.

“Dua Posyandu sudah kita nilai, yakni Posyandu di Kecamatan Concong dan Tembilahan. Jadi, yang belum tinggal Posyandu di Kecamatan Enok, Keritang, Sungai Batang dan Batang Tuaka,” terangnya.

Selanjutnya, Matzen berharap agar Posyandu dan kader-kadernya dapat terus memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing.

Apalagi seperti diketahui, keberadaan Posyandu ini merupakan hasil swadaya masyarakat, dikelola serta diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

“Mudah-mudahan, ke depan kader-kader Posyandu dapat terus meningkatkan kinerjanya, dalam rangka memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pelayanan kesehatan balita dan bayi, ibu hamil dan menyusui, pasangan usia subur dan pelayanan kesehatan lainnya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku sering terima sms dari masyarakat terkait kondisi jalan yang ada di Kabupaten Inhil. Hal tersebut disampaikannya disela sambutan peresmian SMK Negeri Pekan Tua Kecamatan Kempas, Sabtu (9/5/2015) pekan kemaren.

“Mereka yang melontarkan keluhan itu rata-rata terkait kondisi jalan kita. Dan yang paling sering sms saya terima waktu pagi,” kata Wardan.

Tapi, lanjutnya, keluhan yang disampaikan secara langsung itu mayoritas terkait kondisi jalan Provinsi yang ada di Inhil. Atas nama pemerintah Kabupaten, Bupati mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab jalan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

“Kalau jalan Provinsi, disini saya sampaikan, jalan itu tanggung jawab bapak Gubernur Riau, bukan Bupati. Jika Permprov mengalokasikan dana untuk jalan di Inhil, baru bisa kita laksanakan perbaikannya,” tegaskannya.

Sebenarnya kata Bupati lagi, sebagai insan di muka bumi juga merasa mengeluh terhadap kondisi jalan yang memprihatinkan ini, apalagi ia hampir 3 kali dalam seminggu berangkat ke Pekanbaru dan melintasi jalan Provinsi.

Tentu katanya juga dapat ia rasakan betapa gelisahnya kodisi jalan Provinsi. Terutama jalan lintas Tembilahan ke Rumbay Jaya.

“Kita boleh buktikan, jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab yang dimana belum mulai pekerjaannya, hampir semua sudah bahkan sudah banyak yang bisa kita nikmati,” pungkasnya.(mirwan/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain bertujuan untuk membangun dan memajukan daerah, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan mampu meningkatkan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi terhadap 6 Ranperda dan penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus), yang membahas LKPj Bupati tahun anggaran 2014 dan Ranperda tahun 2015, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Mariyanto, jika melihat hasil penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang 6 Ranperda, membuktikan bahwa Pemkab Inhil sudah memahami betul permasalahan yang disampaikan oleh para perwakilan fraksi sebelumnya.

Ini dibuktikan dari durasi penyampaian tanggapan terhadap usulan 6 Ranperda oleh 7 perwakilan masing-masing fraksi yang menghabiskan waktu sekitar 3 jam, sedangkan jawaban yang disampaikan Pemkab Inhil dan dibacakan Wakil Bupati (Wabup), Rodman Malomo hanya membutuhkan waktu lebih kurang 21 menit.

“Kita harapkan apa yang disampaikan itu benar-benar dari hati dan sanubari, bukan hanya sekedar goresan pena belaka, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini.

Sementara itu, Wabup Rosman mewakili Pemkab Inhil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas pemandangan umum yang disampaikan oleh perwakilan fraksi-fraksi.

Apalagi, lanjut Wabup Inhil dua periode ini, pemandangan umum sebagaimana telah disampaikan tersebut, pada umumnya menggambarkan perhatian yang tinggi dari seluruh anggota DPRD terhadap 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil.

“Mudah-mudahan, pembahasan terhadap keenam Ranperda ini nantinya dapat berjalan baik dan lancar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi Perda yang diterapkan di Kabupaten Inhil,” imbuhnya.

Adapun 6 Ranperda yang disampaikan Pemkab Inhil sebelumnya, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).(adi/adv)