TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengatasi persoalan defisit daya yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya, Managemen PLN Area Rengat mendatangkan sebanyak 6 unit mesin tambahan, yang dikirim dari berbagai daerah, seperti Padang, Jambi dan Pekanbaru.

Menurut Manager PLN Area Rengat, Armunanto, mesin-mesin yang telah didatangkan di PLN Rayon Tembilahan saat ini, diantaranya 2 unit mesin yang direlokasi dari PLN Area Jambi, dengan kekuatan daya sebesar 700 KW, serta 2 unit mesin PLN yang berkekuatan daya sebesar 1 MW.

“Kemudian, kami juga akan mendatangkan 1 unit mesin dari Pekanbaru, dengan kekuatan 650 KW dan 1 unit mesin lagi, yang direlokasi dari Padang, serta ditambah generator mobile dari Pekanbaru berdaya 200 KW,” tutur Armunanto saat ditemui sejumlah awak media di Kantor PLN Rayon Tembilahan, Sabtu (23/5/2015).

Dengan didatangkannya 6 unit mesin tersebut, lanjut Armunanto, pihaknya dan managemen PLN Rayon Tembilahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan defisit listrik di Kota Tembilahan saat ini.

” kami mohon masyarakat bisa bersabar dan memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat mungkin,” tambahnya.

Senada dengan itu, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan, apabila semua mesin yang didatangkan ini bisa beroperasi, maka PLN Rayon Tembilahan akan mendapatkan tambahan daya sebesar 2,4 MW, yang digunakan untuk menutupi defisit daya yang mencapai 3,6 MW.

“Jika ditambah dengan mesin PLN yang sedang diperbaiki saat ini, insya Allah pada 30 Mei nanti tidak ada lagi pemadaman, dengan catatan tidak ada lagi unit mesin lainnya yang rusak,” terangnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian menggelar pertemuan pemutakhiran data profil kesehatan tahun 2015, Kamis (21/5/2015)

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Wijaya Kusuma Kantor Dinkes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini diikuti sebanyak 27 peserta, yang merupakan perwakilan dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Inhil.

Sekretaris Dinkes Inhil, Ridwan MKes dalam sambutannya saat membuka pertemuan mengatakan, data merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perencanaan, khususnya yang berkaitan langsung dengan program kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan nantinya para peserta dapat bekerja dengan lebih serius dan maksimal dalam mengumpulkan dan menginput data. Apalagi, seperti diketahui bahwa data kesehatan ini tidak berbentuk statis, tetapi melainkan bergerak dinamis.

“Contohnya saja data kematian, tentu tidak akan tetap berjumlah 5 setiap bulannya, pasti ada naik atau turun, begitu juga dengan data-data lainnya,” tutur Ridwan.

Jadi, lanjut mantan Kepala Bagian Humas Setda Inhil ini, sangat penting memberikan penyegaran kembali kepada aparatur dan tenaga kesehatan, baik yang ada di Puskesmas maupun Dinkes Inhil, sehingga dapat terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Ke depan, kita juga ingin agar Puskesmas lebih terbuka tentang data dan informasi kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar seluruh pihak terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Pengendalian Dinkes Inhil, Edi Irawan SKM menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan, untuk menggambarkan secara umum situasi, kondisi dan keadaan di Negeri Seribu Parit, khususnya di bidang kesehatan.

“Kegiatan ini juga dimaksudkan, untuk mengevaluasi sejauhmana capaian dan hasil dari program yang selama ini kita berikan,” terang Edi.

Selanjutnya, data profil ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan di tahun berikutnya.

“Apalagi, setiap tahunnya kita selalu menerbitkan profil Dinkes, yang diambil dari data-data UPT Puskesmas dan jaringannya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Rosman Malomo mengajak seluruh pihak terutama generasi muda untuk melakukan berbagai persiapan sejak dini dalam rangka menyambut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 mendatang.

Ajakan tersebut disampaikan Wabup Inhil dua periode ini saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-III dan diskusi ilmiah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Riau, yang dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Kamis (21/5/2015).

Kegiatan tajaan BEM Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan ini, turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, serta perwakilan BEM se-Riau.

Dikatakan Wabup, ketika diberlakukannya MEA, maka salah satu daerah di Indonesia yang paling terkena dampaknya adalah Negeri Seribu Parit ini.

Oleh karena itu, seluruh pihak terkait diminta untuk turut bersama-sama dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar Kabupaten Inhil tidak tertinggal dari daerah lainnya.

“Semuanya harus kita persiapkan semaksimal mungkin, mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) hingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya, sehingga kita tidak menjadi penonton di rumah sendiri,” tutur Wabup Rosman.

Sementara itu, Rektor Unisi Tembilahan, DR R Sri Handayani menyatakan sangat menyambut baik kegiatan tersebut, apalagi masih dalam rangkaian peringatan Milad Unisi ke-7 tahun 2015.

“Dengan adanya Musda ini, ke depan kita harapkan kegiatan BEM lebih aktif lagi, khususnya keberadaan BEM Unisi dalam upaya mendukung pengembangan dan kemajuan Unisi,” imbuhnya.(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan belum adanya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh Madrasah yang ada di lingkungannya.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Herwanissitas, pihaknya ada mendapatkan laporan dan keluhan bahwa hingga saat ini dana BOS tahun anggaran 2015 untuk sekolah Madrasah di Kabupaten Inhil belum dibayarkan sepeserpun.

Sedangkan, dana BOS tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah, untuk membiayai dan mencukupi keperluan pokok mereka sehari-hari.

“Sekarang, pihak sekolah sudah banyak yang berhutang, baik untuk membeli alat tulis maupun berbagai kebutuhan lainnya,” tutur Herwanissitas.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius dari jajaran Kemenag Inhil, dengan memberikan penjelasan guna mencegah timbulnya fitnah.

“Paling tidak, surati pihak sekolah. Jangan sampai kita di DPRD pula yang menerima surat pengaduan nantinya,” kata pria yang akrab disapa Sitas ini.

Apalagi, diakui Sitas, keberadaan sekolah Madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan dunia pendidikan daerah, khususnya di pendidikan keagamaan.

“Jadi, jika bidang pendidikan ini hanya ditangani oleh Pemda saja, tentu tidak akan sanggup melayani seluruh masyarakat kita,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus didukung oleh berbagai faktor, diantaranya keakuratan data masyarakat atau pasien, sehingga program pelayanan kesehatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan nantinya bisa lebih terarah.

“Dalam upaya mendukung keakuratan data ini, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan harus ada laporannya,” tutur Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, Ridwan Ahim M.Kes dalam sambutannya saat membuka pelatihan Publik Speaking, di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan, kemarin.

Dijelaskan Ridwan, laporan ini sangat penting, agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput data, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kabag Humas Setda Inhil ini, apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan data, hendaknya harus cepat diperbaiki, karena untuk sebuah proses perencanaan harus di dukung oleh data yang benar dan valid.

“Jadi, kita sangat memerlukan data yang valid dan benar di lapangan, bukan direkayasa,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan kepada pimpinan dewan, untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lahan, yang nantinya akan membahas tentang izin lahan perusahaan dan pola kemitraannya.

Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi Golkar, Edi Haryanto Sindrang saat berbincang dengan detikriau.org, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (19/5/2015).

Dikatakan Edi, untuk menyikapi berbagai persoalan lahan yang ada di Negeri Seribu Parit saat ini, maka pihaknya memandang perlu segera dibentuk Pansus Lahan, dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

“Dengan ini, nantinya kita harapkan Pemda tidak lagi sembarangan dalam memberikan dan mengeluarkan izin kepada perusahaan, harus dilihat dan dicermati dulu, apakah keberadaan perusahaan ini akan menguntungkan atau malah merugikan masyarakat kita,” tutur Edi.

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini, jika dilihat pola kemitraan atau kerjasama yang banyak ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat terutama para petani saat ini, lebih banyak memberatkan dan merugikan kalangan petani.

Seperti dengan pola kerjasama 65, 30 dan 5 (perusahaan 65 persen dan petani 30 persen dan koperasi 5 persen) yang diiming-imingi pihak perusahaan. Menurut Edi, kerjasama itu tentu saja akan membunuh dan membinasakan masyarakat secara perlahan-lahan.

“Belum lagi jika ditambah keterpurukan perekonomian masyarakat sekarang, yang disebabkan berbagai permasalahan di bidang perkebunan dan pertanian,” terangnya.

Dengan kerjasama seperti ini, dicontohkan Edy, ada lahan masyarakat seluas 10 hektar, Kalau hanya 3,5 hektar yang diberikan kepada masyarakat, sementara ada kewajiban yang harus masyarakat bayarkan, yakni kredit kepada pihak lainnya, tentu masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika sudah begitu, masyarakat dua kali kena. Sudah bayar hutang ke pihak bank, lahannya juga habis. Kalau ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita. Karena itu, kami memandang sangat perlu pementukan Pansus ini,” imbuhnya.(adi/adv)