TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) serta Pertamina diminta, untuk turun ke lapangan melakukan evaluasi terhadap distribusi dan harga jual gas elpiji tabung 3 kilogram (kg) di pasaran.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi saat dijumlah sejumlah awak media, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Junaidi, sebelumnya pemerintah sudah menyarankan kepada masyarakat agar menggunakan gas elpiji sebagai pengganti bahan bakar minyak. Oleh karena itu, distribusi dan keberadaan gas di pasaran harus terus dipantau oleh pihak terkait, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang bisa menyebabkan melonjaknya harga jual di masyarakat.

“Seluruh pihak terkait harus memperhatikan persoalan ini, seperti dengan menambah kuotanya, karena tingkat pemakaian sudah meningkat. Dengan begitu, harganya pun akan lebih stabil,” tutur politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Inhil terutama yang berada di Kota Tembiahan dan sekitarnya mengeluhkan mahalnya harga jual gas elpiji tabung 3 kg. Gas subsidi tabung melon yang biasanya di agen dibrandol dengan harga Rp 20 ribuan, kini dipasarkan oleh pedagang pengecer dijual hingga mencapai Rp 38 ribu.

“Dengan harga semahal itupun kita masih kesulitan untuk mendapatkan. Kita berharap pemerintah untuk segera turun tangan. Apalagi tidak lama lagi bulan ramadhan tiba. Kondisi ini pastinya akan semakin membebani masyarakat,” keluh salah seorang ibu rumah tangga, Ani di Tembilahan, Rabu (20/5/2015).

Senada dengan itu, salah seorang pedagang gorengan di Jalan Abdul Manaf Tembilahan juga mengeluh, karena dengan harga gas semahal itu, menurutnya akan membebani tambahan biaya produksi, sedangkan harga jual gorengan sangat sulit untuk dinaikan.

“Kalau dinaikan maka pelanggan kita akan keberatan. Dari pada kehilangan pembeli, kita terpaksa harus rela mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaannya, Dinas Pendidikan (Disdik) diminta melakukan pemantauan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan detikriau.org, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, baru-baru ini.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, selain melakukan pemantauan langsung di lapangan, Disdik juga harus memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah (Kepsek) tentang penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh Kepsek harus faham betul bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana BOS ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan nantinya dapat berimbas pada persoalan hukum yang menyebabkan mereka masuk penjara,” tutur Sitas.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, setiap sekolah harus memasang papan pengumuman tentang jumlah dana BOS yang diterimanya dan dipergunakan untuk apa saja.

“Ini untuk menghindari adanya persepsi negatif di masyarakat, serta dalam upaya transparansi penggunaan anggaran atas bantuan dari pemerintah yang merupakan tanggung jawab pihak sekolah sebagai penerima dan pengelolanya,” imbuhnya.( adi/adv)

“Syarat Utama, Kondisi Rumah Calon Penerima”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelaksanaan survey warga miskin yang berhak menerima meteran gratis diwacanakan akan rampung pada bulan Juni mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Tengku Eddy Afrizal melalui Kabid Tenaga Kelistrikan, Yusnaldi saat dijumpai awak media di ruang kerjanya, Senin (25/5/2015).

“Kita upayakan bulan Juni mendatang sudah bisa diterbitkan hasilnya dan kita sampaikan secara umum. Untuk saat ini, tim masih bekerja melakukan survey di lapangan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari total warga yang mengajukan sekitar 430 KK, untuk sementara ada yang telah masuk ke dalam data penerima meteran gratis kurang lebih 300 KK untuk warga Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu dan Tempuling.

“Tahun ini hanya ada 3 kecamatan itu saja, dan dari hasil survey sementara iti terus dilakukan hingga rampung,” katanya lagi.

Adapun yang menentukan siapa yang layak menerima, Yusnaldi menerangkan, dikarenakan meteran gratis ini adalah program Menteri ESDM, maka katanya yang berhak menentukan layak atau tidaknya penerimapun dari tim kementrian melalui Satuan Kerja Listrik Pedesaan.

“Kita hanya menerima pengajuan masyarakat dan mengusulkan sejumlah warga miskin ini ke Pusat, namun yang menentukan langsung dari tim di lapangan,” tuturnya.

Untuk kategori miskin, disampaikannya ada beberapa yang dipandang diantaranya, kondisi rumah, pendapatan dari kerja sehari-hari dan mendapat surat keterangan miskin dari pemerintah desa setempat.

Meski begitu, tetap ditekankannya kondisi rumah yang paling diutamakan, makanya ada tim yang langsung turun ke lapangan. Jika kondisi rumah calon penerima meteran dinilai mampu, secara otomatis tim survey memberi tanda kalau warga tersebut tidak berhak menerima.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan masyarakat di Kecamatan Kateman mengikuti proses pemasangan implan gratis yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas setempat, akhir pekan kemarin.

Kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Sungai Guntung ini sempena dengan peringatan Bulan Bhakti IBI KB Kes tahun 2015.

Turut hadir saat itu, perwakilan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhil, pengurus IBI Ranting Kecamatan Kateman, jajaran Puskesmas, TP PKK, serta Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Kateman.

Kepala UPT Puskesmas Kateman, Zainuddin SKM mengatakan, pemasangan implan atau yang dikenal juga dengan sebutan alat kontrasepsi bawah kulit ini dimaksudkan untuk menekan angka kelahiran guna mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) yakni cukup dengan dua anak saja.

“Dengan kegiatan ini kita harapkan masyarakat dapat ikut bersama-sama mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera,” kata Zainuddin.

Selain menggelar pemasangan implan gratis, pada kesempatan itu juga dilakukan penyuluhan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan pembukaan kelas ibu hamil. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk segera memperbaiki jembatan Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah yang saat ini kondisinya sudah sangat memperihatinkan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Edi, keberadaan jembatan ini merupakan tanggung jawab Pemprov Riau, karena berada di jalan lintas provinsi dan jalan negara.

“Kalau saja jembatan ini menjadi kewenangan kebupaten, tentu kita siap menganggarkannya, tapikan ini tanggung jawab provinsi,” tutur Edi.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemprov Riau harus secepatnya mengatasi persoalan tersebut karena keberadaan jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Seperti kita ketahui bersama, keberadaan jembatan dan jalan penghubung sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk membuka keterisolasian dan akses dari suatu daerah ke daerah lainnya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan fakir miskin dan orang terlantar di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan adanya penemuan jenazah orang terlantar di Kota Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, fakir miskin dan orang terlantar wajib diperhatikan dan dipelihara oleh negara. Karena itu, jangan sampai keberadaan mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian serius dari Pemkab Inhil.

“Ke depan, kita minta hal ini tidak terjadi lagi. Kalau masih ditemukan, Pemda harus bertanggung jawab karena telah mengabaikan dan melakukan pembiaran terhadap masyarakat,” tutur Sitas.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, Dinsos harus menyadari serta memahami dengan baik apa yang menjadi peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil tentunya Dinsos memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut bersama-sama mendukung dan mensukseskan program pemerintah.

Oleh karena itu lanjut Sitas, diharapkan kepada Kepala Dinsos dan jajarannya agar bisa melakukan pendataan fakir miskin dan orang terlantar ini secara tepat dan akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan guna memudahkan pemerintah dalam penyediaan pelayanan.

“Kemudian yang juga tak kalah pentingnya, Dinsos harus menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait lainnya seperti Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), dalam upaya memudahkan pelaksanaan berbagai program pemerintah,” imbuhnya.(adi/adv)