TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Universitas Islam Indragiri (UNISI) telah sepakat akan meneken Memorandum Of Understanding (MoU) dalam upaya bersama-sama meningkatkan kemajuan daerah, khususnya dibidang pengabdian terhadap masyarakat pada dunia pendidikan.

Kesepakatan ini tersampaikan ketika pihak Satpol PP menerima kunjungan dan temuramah pihak UNISI ke kantor Satpol PP jalan Pendidikan Tembilahan, Rabu (5/8/2015). Waktu itu, kedatangan tim akademisi ini langsung disambut oleh Kepala Satpol PP TM Syaifullah.

“Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi atas ajakan dari pihak perguruan tinggi ini untuk bekerja sama dalam mengupayakan membangun sumber daya manusia di Inhil, sebab kita ketahui manusia itu akan kesulitan berkembang pola fikirnya jika pendidikan masih standar,” kata Syaifullah.

Sementara itu, Rektor UNISI Dr Sri Handayani mengatakan, jalin kerjasama ataupun kesepahaman itu sebagai upaya kedua belah pihak sebagai steakholder dalam membangun sumberdaya manusia yang berkemajuan di era otonomi dan persaingan global.

Disamping itu juga merupakan sebagai wadah implementasi Tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian dan terakhir pengabdian masyarakat. Dimana, pada tridharma poin terakhir tersebut sedikit banyaknya sejalan dengan keberadaan Satpol PP. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini belum terlihat perubahan yang begitu besar terhadap kondisi perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun komitmen Bupati Inhil dalam membangun perkelapaan di daerah tersebut disambut baik dan diberikan apresiasi yang sangat tinggi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (4/8/2015) malam.

Diakui Edi, dahulu dia termasuk salah satu orang yang gencar mengkritisi sejumlah kebijakan Bupati Wardan. Namun, setelah memahami apa yang menjadi tujuan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini, dia menyatakan sangat mendukung dan akan turut bersama-sama dalam mensukseskan berbagai program dan kebijakan, khususnya yang terkait dengan perkelapaan.

“Saya sangat bangga atas perhatian dan keinginan beliau (Bupati, red), untuk membangkitkan kondisi perkelapaan di Inhil yang saat ini sedang terpuruk,” tutur Edi.

Dicontohkan Edi, seperti kebijakan pembangunan tugu kelapa di Kabupaten Inhil, yang diharapkan menjadi salah satu ikon daerah, dalam upaya membangkitkan semangat seluruh aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya keberadaan kelapa sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar masyarakat.

“Saya lihat, cuma Bupati Inhil sekarang yang lebih peduli terhadap kondisi perkelapaan kita. Karena itu, marilah sama-sama kita dukung Beliau, khususnya dalam mensukseskan berbagai program pembangunan daerah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memantau secara langsung kesiapan Posko Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di depan Kantor Badan Pemberdayaan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhil, Tembilahan, Selasa (4/8/2015).

Menurut Bupati, pantauannya itu bukan ada acara khusus, hanya saja untuk melihat upaya yang dilakukan dan kesiapan BPBD di Posko tersebut. Terkait hal itu ia menilai kesiapan petugas sudah cukup maksimal sigap dalam menyikapi persoalan Karhutla, khususnya kebakaran di wilayah Kabupaten Inhil.

“Memang beberapa waktu lalu daerah kita terdapat cukup banyak titik api akibat suhu alam dan pembakaran yang dilakukan segelintir masyarakat. Dalam hal ini saya lihat BPBD cukup mumpuni untuk mengatasinya,” ujar Wardan.

Ia juga menyampaikan, sebelumnya titik api terdapat puluhan di Negeri ini, setelah diguyur hujan, titik api itu kini sudah tidak ditemukan lagi.

Dengan demikian, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menghimbau kepada seluruh komponen, baik Ormas hingga masyarakat umum untuk bersama-sama mengatasi timbulnya titik api. Selain dilarang Undang-undang, juga sangat berdampak terhadap kesehatan, salah satunya penyakit Ispa.

Sementara itu, Kepala BPBD Inhil, Yusfik melalui Kasubag Perencanaan BPBD Provinsi Riau, Indrawansyah menyampaikan bahwa timnya hanya mampu menekan titik api, sementara pencegahan timbulnya titik api tersebut jika tidak didukung masyarakat umum, maka diyakini titik api akan terus bermunculan.

Meski kini angka titik api sudah nol, namun katanya harus tetap siaga. Apalagi tampak cuaca kembali panas. “Oleh sebab itu kami dari BPBD minta dukungan secara bersama dalam mengatasi munculnya titip api di wilayah kita,” harapnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015 yang digelar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), rencananya akan dimeriahkan oleh ribuan siswa di daerah tersebut serta menghadirkan Kak Seto.

Rencana itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhil, Hj Djamilah saat berbincang dengan awak media di Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (4/8/2015).

Dikatakan Djamilah, pelaksanaan peringatan HAN yang jatuh pada tanggal 6 Agustus nanti akan dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan.

“Sebanyak seribu siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat di Inhil, akan dikerahkan untuk menyemarakan kegiatan ini,” tutur Djamilah.

Selain itu, lanjut Djamilah, pihaknya juga berencana menghadirkan seorang psikolog dan sekaligus pemerhati anak, yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, yakni Kak Seto.

“Jadi, nanti akan ada dialog untuk membahas persoalan dominan yang sedang terjadi saat ini, khususnya yang berkaian langsung dengan anak, seperti kebutuhan pendidikan, jaminan keamanan dari kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah dinantikan selama setengah tahun lamanya, akhirnya kabar gembira itupun tiba, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkomandan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pun cair.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Pendidikan Madrasah, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2015).

“Kalau jenjang MA sudah cair terlebih dahulu sejak tanggal 6 Juni 2015, sedangkan untuk jenjang MI dan MTs cairnya terhitung sejak tanggal 3 Agustus kemaren, se-Kabupaten Inhil,” ungkapnya.

Adapun sistem pencairannya dijelaskan Jisman, dana itu langsung ditransperkan oleh pihak Provinsi ke rekening Madrasah masing-masing dan jumlah anggarannya pun sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan.

Untuk saat ini bagi Madrasah jenjang MI dan MTs diketahuinya sudah ada beberapa Madrasah yang telah menjemput dananya. Namun juga diakuinya memang masih banyak madrasah yang belum dapat informasi pencairan tersebut.

“Hari ini akan kita edarkan informasi pencairan itu ke seluruh Madrasah yang ada. Cairnya dana ini langsung dua triwulan atau 6 bulan kebelakang,” Tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah perwakilan Kepala Desa (Kades) dari Kecamatan Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (3/8/2015).

Kedatangan rombongan yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua Komisi I, HM Yusuf Said ini, bertujuan untuk mengadukan persoalan yang dihadapi desa, seperti tidak kunjung cairnya dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Padahal, saat ini sudah memasuki bulan kedua pada triwulan tiga tahun anggaran 2015, sehingga dikhawatirkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan akan terhambat.

Oleh karena itu, pada pertemuan tersebut dimanfaatkan perwakilan Kades untuk menyampaikan keluh kesannya seputar berbelit-belitnya proses pencairan dana DMIJ dan Dana Bantuan Pusat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil.

“Petunjuk teknis yang diserahkan kepada kami sering bermasalah dan sering berubah-ubah, sehingga kami khawatir pekerjaan tidak bisa selesai tepat pada waktunya, karena sampai kini dananya tidak kunjung dicairkan,” tutur Harlian, Kades Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka.

Senada dengan itu, perwakilan dari Desa Kuala Sebatu, M Idris dan Desa Simpang jaya, Nahrowi berpendapat bahwa keterlambatan pencairan dana desa tersebut, juga akan berimbas pada kualitas pekerjaan oleh perangkat desa yang sumber dayanya masih sangat minim.

“Ini harus mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, guna dicari solusi dan jalan keluarnya secara bersama-sama,” tambahnya

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Komisi I, Yusuf Said menjelaskan bahwa permasalahan itu juga telah menjadi pembahasan pihaknya dalam beberapa hari belakangan ini, dan telah pula mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait.

“Permasalahan ini telah kita bahas dengan BPMPD, Bagian Keuangan Setdakab Inhil dan beberapa pihak terkait lainnya pekan lalu. Saat itu, telah diputuskan bahwa bagi 41 desa yang berkasnya telah masuk, diusahakan bisa cair dalam pekan ini,” terangnya.

Untuk itu, Yusuf Said mengingatkan kepada seluruh Kades, untuk melaksanakan pembangunan menggunakan dana DMIJ dan dana bantuan Pusat sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku, karena pertanggungjawaban penuh berada di tangan para Kades.

“Saat ini, sudah ada 41 desa yang berkas administrasinya sudah masuk. Jadi, kita sudah deadline BPMPD dan Bagian Keuangan agar bisa mencairkan dalam minggu ini, namun pertanggungjawaban desa juga harus tuntas, karena ini adalah dana bantuan langsung ke desa, bukan lagi dana program proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi menyampaikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pust tersebut harus mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan di desa. Untuk itu, pelaksanaannya oleh perangkat desa harus dengan penuh kehatian-hatian dan teliti.

“Pemerintahan Desa saat ini posisinya sudah sama dengan Pemerintahan Kabupaten, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan pembangunan. Karena itu, untuk ADD ini harus terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada,” imbuhnya. (aadi/adv)