TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Inhil di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (6/8/2015) kemaren.

Penyerahan SK tersebut dilaksanakan dengan pengangkatan sumpah dan janji. Dimana, 25 PNS itu merupakan hasil penerimaan CPNS jalur umum formasi tahun 2013 lalu dengan rincian jumlah tenaga guru 10 orang, tenaga kesehatan 11 orang dan tenaga teknis 4 orang.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, penyerahan SK ini tidak hanya sekedar seremonial belaka. Akan tetapi sebagai gerbang awal dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Maka dari itu diharapkan kepada eluruh PNS yang baru itu untuk betul-betul mengabdi kepada Negara.

“Serta harus memahami betul item-item sumpah dan janji yang baru di ucapkan yang tidak hanya disaksikan oleh manusia tetapi disaksikan oleh yang maha kuasa. Terakhir saya harapkan tunjukan semangat dan spirit harus tetap kita jaga dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara dan pelayan Masyarakat,” imbuhnya.

Pada penyerahan SK itu, tampak dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil H Syaifuddin serta sejumlah pejabat eselon lainnya. (mirwan/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 384 Calon Jema’ah Haji (CJH) asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dinyatakan sudah mengikuti proses pemeriksaan kesehatan tahap dua.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus, Devi Natalia saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, Jum’at (7/8/2015).

Dikatan Devi, dari seluruh CJH asal Kabupaten Inhil yang masuk dalam porsi keberangkatan ke Tanah Suci tahun 1436 H, 384 diantaranya telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap dua, yang dipusatkan di Kantor Diskes, Jalan M Boya Tembilahan.

“Sampai hari ini, sudah 384 orang yang diperiksa, terdiri dari 377 CJH, 5 TKHI dan 2 TPHI,” tutur Devi didampingi stafnya, Sri Sebayang.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut Devi, memang ditemukan adanya CJH yang mengidap sejumlah penyakit, dan saat ini sudah ditangani oleh dokter terkait yang membidangi penyakit-penyakit tersebut.

“Nanti, berkemungkinan akan ada 1 CJH lagi yang akan menyusul dan melakukan pemeriksaan, karena saat ini masih diperjalanan,” tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan tahap satu, yang sebelumnya telah dilakukan di Puskesmas yang ada di wilayah masing-masing, ditemukan 10 penyakit terbanyak pada CJH Kabupaten Inhil.

“Sepuluh urutan penyakit terbanyak itu, yakni Hypertensi, Hyperkolesterol, Senility, Rheumatoid, Non Insulin Diabetes Mellitus, Dyspepsia, Gastritis dan Duodenitis, Insulin Diabetes Mellitus, Haemorrhoids, serta Asthma,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengurangi jumlah petugas yang ada di tim Profesional Hand Over (PHO), yang dinilai sudah terlalu banyak dan tidak bekerja dengan maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna kepada awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberpa waktu lalu.

Dikatakan Iwan, meskipun saat ini jumlah petugas yang ada dalam tim PHO mencapai 6 hingga 9 orang, namun kinerjanya masih dirasa kurang dan belum optimal.

“Jumlah itu terlalu banyak, kenapa tidak dikurangi menjadi 3 orang saja di setiap tim PHO. Jika sedikit, maka kerjanya bisa lebih maksimal,” tutur Iwan.

Seperti dicontohkan Iwan, ada 100 paket pekerjaan, baik itu Penunjukan langsung (PL) maupun lelang, yang akan dilakukan di berbagai kecamatan dan lokasi berbeda-beda.

“Kalau sudah begitu, bagaimana mau melakukan PHO jika timnya sampai sebanyak itu,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jika ada 3 orang dalam satu tim, maka akan bisa menjadwalkan kegiatan PHO dengan waktu yang berbeda-beda pula.

“Jadi, saya berharap setiap SKPD bisa mengurangi tim PHO-nya menjadi beberapa orang saja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PHO atau penyerahan sementara perkerjaan, dimana penyedia jasa/kontraktor dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa/pemerintah untuk penyerahan pertama setelah pekerjaan selesai 100 persen. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mendatangkan Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau lebih akrab dengan sapaan Kak Seto dari Jakarta sebagai pemateri pada acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Kamis (6/8/2015).

Acara pagi itu langsung dibuka resmi oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri Unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil. Selain itu, acara tajaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil ini tampak dipadati pejajar SD, SMP dan SMA se-kota Tembilahan.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengaku sengaja menghadirkan Kak Seto ke Inhil dengan tujuan untuk menambah motivasi anak-anak Inhil agar terus giat mengejar cita-cita. Sebab diketahuinya, Kak Seto itu sedikit banyak mampu memberikan motivasi terhadap anak dibawah umur.

“Jadi, kehadiran Kak Seto di tengah-tengah kita ini sebagai hadiah untuk anak-anak Inhil dalam memperingati Hari Anak Nasional,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini juga menyebutkan kalau Pemkab Inhil ada upaya menerapkan konsep Hak Layak Anak. Selain mengikuti himbauan pusat juga menciptakan situasi nyaman terhadap anak-anak yang ada.

“Oleh karena itu kita hadirkan Kak Seto untuk menyampaikan seluas-luasnya bagaimana seharusnya kesuksesan anak untuk berkembang lebih baik. Kita ketahui, di Indonesia termasuk juga Kabupaten Inhil ini tidak luput dari kekerasan anak, baik pada lingkungan keluarga, pergaulan bahkan di lembaga pendidikan,” tambahnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyambangi salah satu rumah pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), di Jalan Harapan Kecamatan Tembilahan Hulu, Kamis (6/8/2015).

Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus Diskes Inhil, Devi Natalia ini bertujuan, untuk memberikan penanganan dan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien ODGJ.

Turut mendampingi saat itu, Kasubag Keuangan dan Perlengkapan, Feri Irawan, sejumlah staf Diskes Inhil, perwakilan Puskesmas Tembilahan Hulu, dr Hayatul Ahyar dan Dokter Spesialis Jiwa, dr Anita Budianto.

Kasi Kesehatan Khusus Diskes Inhil, Devi Natalia mengatakan, penemuan pasien ODGJ ini berawal dari adanya informasi pihak keluarga, yang menyatakan bahwa pada awalnya pasien mengalami halusinasi, sehingga membuatnya ingin terjun ke dalam sungai.

“Tadi pasiennya juga sempat ngamuk, melempar seng dan meninju pohon kelapa sampai tangannya luka, sehingga diikat oleh pihak keluarga,” tutur Devi.

Setelah tiba dirumahnya dan berinteraksi langsung dengan pasien, lanjut Devi, didapatlah informasi bahwa pasien sempat bekerja di Kelurahan Pulau Kijang. Disitulah pasien merasa mendapat gangguan dan berhalusinasi, sehingga membuatnya tidak bisa tidur selama 3 hari.

Selain itu, dari pengakuan pasien juga diketahui, ternyata yang bersangkutan sebelumnya pernah menghisap lem (ngelem) dan meminum air tuak.

“Inilah yang kita duga menjadi penyebab pasien mengalami gangguan jiwa, karena penyalahgunaan lem bisa merusak otak dan cairannya,” terangnya.

Senada dengan itu, Dokter Spesialis Jiwa, dr Anita Budianto menjelaskan, saat ini di Kabupaten Inhil sudah ada program yang khusus untuk menangani masalah kesehatan jiwa.

“Jadi, bagi masyarakat atau pihak keluarga yang mengetahui adanya pasien yang mengalami gangguan jiwa, diharapkan segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes),” tambahnya.

Dengan begitu, tenaga kesehatan bisa langsung melakukan penanganan dan memberikan obat-obatan yang diperlukan, guna antisipasi sejak dini serta penyembuhan pasien ODGJ.

“Kami juga ada program jemput bola. Jadi, jika ada masalah dalam membawa pasien ke fasyankes, kami bisa datang kerumahnya untuk melakukan pengobatan, baik dengan suntikan tiap bulan maupun obat lainnya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yang seharusnya digelar pada Selasa (4/8/2015) malam ditunda.

Penundaan tersebut dikarenakan tidak hadirnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil, selaku pengambil kebijakan dan penanggung jawab setiap kegiatan di wilayah kerjanya masing-masing.

Seperti yang terlihat pada Selasa (4/8/2015) malam di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan. Meski RDP tersebut sempat dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi II, Amd Junaidi didampingi Wakil Ketua Komisi III, Edi Hariyanto dan sejumlah anggota, namun akhirnya ditutup dan ditunda sampai beberapa hari ke depan.

Saat itu, Junaidi mempertanyakan apakah seluruh perwakilan SKPD terkait yang hadir dapat memberikan keputusan dan mengimbil kebijakan lebih jauh terhadap persoalan yang akan dibahas.

“Berhubung seluruh SKPD yang hadir ini adalah perwakilan, saya ingin bertanya apakah pembahasan bisa kita lanjutkan, karena nanti akan ada keputusan dan kebijakan yang harus dibuat,” tanya Junaidi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, perwakilan SKPD terkait bersepakat untuk menunda pembahasan tentang keberadaan Danau Mabelu yang diusulkan oleh Pemda kepada DPRD Inhil sebagai kawasan konservasi.

“Karena malam ini pimpinan kami tidak bisa hadir. Jadi, kami minta pembahasannya ditunda terlebih dahulu, sampai pimpinan kami datang,” kata salah seorang perwakilan SKPD dan diamini yang lainnya.

Atas permintaan itu, pimpinan rapat dan seluruh anggota menyetujui, untuk dilakukan penundaan pembahasan terhadap keberadaan Danau Mabelu.

Untuk diketahui, RDP ini dihadiri sejumlah perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD), serta pihak terkait lainnya. (adi/adv)