TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bidan desa se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) angkatan I, Senin (24/8/2015).

Kegiatan yang ditaja oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil di aula Grand Hotel Tembilahan ini, dilaksanakan hingga tanggal 26 Agustus 2015.

Ketua Panitia Penyelenggara, Siti Munziarni mengatakan, tujuan pelatihan ini agar kegiatan pencatatan dan pelaporan di tingkat desa sesuai dengan standar dan petunjuk teknis sistem pencatatan dan pelaporan.

“Dalam pelatihan ini, para peserta akan diberikan materi tentang kebijakan Program KIA, integrasi Program Gizi, disiplin pegawai, pelaksanaan kegiatan Program Ibu dan Anak, pencatatan dan pelaporan Program Ibu dan Anak, serta presentase program oleh Puskesmas terpilih,” tutur Siti Munziarni.

Sementara itu, Sekretaris Diskes Inhil, Ridwan MKes yang ditemui awak media menyatakan bahwa pencatatan dan pelaporan ini sangat penting bagi pimpinan, untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan seperti apa yang harus dilakukan ke depan, khususnya di bidang kesehatan.

“Kita ingatkan seluruh tenaga kesehatan yang ada di level paling bawah atau ujung tombak, supaya benar-benar serius dan fokus dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta jangan lupa bahwa pencatatan dan pelaporan itu sangat penting bagi kita,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Inhil dan Persatuan Wanita Tionghoa (Perwati) Kabupaten Inhil di Gedung Serba Guna jalan Pekan Arba, Tembilahan, Sabtu (22/8/2015) malam.

Selain pelantikan pengurus PSMTI dan Perwati Kabupaten Inhil, malam itu juga dilaksanakan pelantikan pengurus PSMTI Kecamatan se-Kabupaten Inhil yang dilantik langsung oleh Ketua PSMTI Provinsi Riau Peng Suyoto dan dihadiri langsung oleh pendiri PSMTI Padil, Ketua PSMTI se-Riau, unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik diperiode 2015-2019 ini, semoga katanya  dengan terpilihnya kepengurusan baru dapat meberikan spirit baru bagi pembangunan daerah Inhil kedepan.

Sebab pembangunan Kabupaten Inhil itu menurutnya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dari warga tionghoa, dan ini sudah dapat dirasakannya, salah satunya dibidang ekonomi.

“Warga tionghoa itu merupakan salah satu pahlawan untuk kemajuan negeri ini, terlebih bagi diri saya sendiri, karena salah seorang warga tionghoa ada yang membantu dari segi materi sehingga bisa menempuh pendidikan sampai saat sekarang menjadi pimpinan daerah Kabupaten Inhil,” cetusnya.

Diakhir kata sambutannya, ia menyempatkan menyebutkan bahwa warga Tioghoa di Inhil secara umum telah banyak memberikan sumbangsih dalam kemajuan pembangunan Kabupaten Inhil.

Sekedar untuk diketahui, yang menggantikan Alex Candra sebagai Ketua PSMTI Kabupaten Inhil adalah Ery Djono Djailani. Waktu itu, Bupati Wardan dapat penghargaan manis oleh Ketua PSMTI Provinsi Riau berupa pemberian pin emas sebelum menyampaikan sambutannya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia, yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung), yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie mengatakan, beberapa jenis jamban yang dianjurkan untuk digunakan oleh masyarakat di rumahnya masing-masinh, yakni :

1. Jamban Cemplung, adalah jamban yang penampungannya berupa lubang, yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran/tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung ini, diharuskan ada penutup agar tidak berbau.

2. Jamban Tangki Septik/Leher Angsa, adalah jamban berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa rangki septik kedap air, yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian/dekomposisi kotoran manusia, yang dilengkapi dengan resapannya.

Adapun cara memilih jenis jamban yang sesuai dengan kondisi rumah dan lingkungan, yaitu :

Jamban Cemplung digunakan untuk daerah yang sulit air.

Jamban Tangki Septik/Leher Angsa digunakan untuk :

– Daerah yang cukup air

– Daerah yang padat penduduk, karena dapat menggunakan multiple latrine atau satu lubang penampungan tinja/tangki septik digunakan oleh beberapa jamban (satu lubang dapat menampung kotoran/tinja dari 3-5 jamban)

“Sedangkan untuk daerah pasang surut, tempat penampungan kotoran/tinja hendaknya ditinggikan kurang lebih 60 cm dari permukaan air pasang,” terang Kadiskes. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejak berlangsungnya kegiatan even wisata pacu sampan leper di kawasan Kuala Getek Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Sabtu (22/8/2015) jembatan Getek macet total kurang lebih selama 3 jam hingga waktu azan shalat Magrib.

Pantauan lapangan, sepanjang jembatan tersebut dipadati masyarakat dari berbagai daerah untuk ikut menyaksikan secara langsung even wisata tahunan tersebut. Selain itu, kepadatan sarana penyebrangan itu dipenuhi kendaraan bermotor, mulai kendaraan roda dua hingga kendaraan roda empat.

“Sudah hampir dua jam, belum juga sampai ke seberang sana. Padatnya minta ampun,” teriak salah seorang pria mengendara sepeda motor.

Dalam hal ini, Bupati Inhil HM Wardan mengaku, even wisata pacu sampan leper ini memang perlu dievaluasi untuk pelaksanaan kedepannya, terutama fasilitas untuk para penonton.

“Alangkah bagusnya jika ada tribun untuk penonton, jadi akan lebih teratur. Tidak seperti sekarang ini saya lihat kebanyakan para penonton pacu sampan leper hanya menonton punggung orang didepannya saja,” ujarnya.

Apalagi katanya, even wisata sampan leper tersebut tidak lagi sebatas tingkat Kabupaten saja, melainkan telah meranjak ketingkat Provinsi, bahkan menurutnya kedepan sangat tidak mustahil jika even wisata itu meranjak ke tingkat nasional. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) aagendakan sambangi Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) terkait adanya sengketa lahan masyatakat desa Rambaian dengan PT Citra Palma Kencana, Sabtu (22/8/2015) besok.

Rencana tersebut disampaikan langsung Ketua PWI Kabupaten Inhil, M Yusuf kepada sejumlah awak media di Kantor PWI Inhil jalan Telaga Biru, Tembilahan Hulu, Jumat (21/8/2015). Dikatakannya, wacana turun tersebut karena ingin membuktikan kebenarannya, sebab beberapa waktu lalu, warga setempat sempat mengadu kepada PWI.

“Jika nantinya di lapangan terbukti perusahaan menyerobot atau merusak lahan masyarakat, maka kita akan berusaha melakukan mediasi kedua belah pihak agar didapat keputusan yang saling menguntungkan. Secara otomatis, perusahaan wajib mengganti kerugian masyarakat. Jikapun perusahaan ingin membeli lahan tersebut, maka haruslah dengan nilai yang wajar,” kata Yusuf.

Disamping itu, jika mediasi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, Yusuf nyatakan akan melaporkan apa yang ditemui di lapangan kepada pihak berwajib. (mirwan)

“Kalau kita Pemkab tidak mampu, jangan malah dibebankan kepada masyarakat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan menilai kebijakan Pemkab Inhil dengan menyerahkan bantuan eskavator kepada masyarakat tidak tepat. Kebijakan itu dinilai justru akan menambah beban baru bagi petani karena harus beriuran untuk membeli bahan bakar minyak dan biaya operasional lainnya.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi, jika pengelolaannya memang diserahkan langsung ke masyarakat, ini sama saja menunjukkan bahwa Pemkab melalui SKPD terkait tidak mampu mengatasi permasalahan kerusakan kebun masyarakat.

“Seharusnya itu dibiayai pemerintah. Kenapa justru dibebankan kepada petani,” tutur Junaidi saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemaren.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, apabila diserahkan kepada pihak kecamatan, maka siapa yang akan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang tersebut, karena jika bukan ahlinya, tentu tidak akan mudah menjaga alat berat yang sangat mahal harganya.

“Selain biaya untuk bahan bakarnya, pikirkan juga, siapa yang akan memelihara alat itu,” tambahnya.

Terkait dengan alasan pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa dengan menyerahkan eskavator ke kecamatan maka akan dapat mempercepat penanggulangan kerusakan kebun tanpa proses lelang yang begitu panjang. Junaidi beranggapan hal itu bukan suatu pemikiran yang tepat.

“Sewakelola juga tak perlu pelelangan. Jadi kenapa harus diserahkan kepada kecamatan, apakah dengan alasan begitu dapat selesai permasalahannya,” Tanya Junaidi.

Oleh karena itu, ditegaskan Politisi dari Partai Golkar Inhil ini, Komisi II akan menyetujuinya sepanjang tidak menyusahkan masyarakat. Tetapi, bagi petani yang kebunnya rusak namun tidak mampu ikut beriuran membeli bahan bakar, tentu eskavator ini hanya terpakai untuk mereka yang mampu saja.

“Saat memberikan bantuan eskavator ini, Pemkab juga tidak pernah membicarakannya dengan Komisi II. Jadi kesannya, kita seperti tak dianggap, padahal kita bermitra. Kalau kita yang tidak mampu, jangan malah dibebankan kepada masyarakat,” pungkasnya.(adi/adv)