TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Komisi II DPRD Inhil di dua Kecamatan (Concong dan Kuindra .red), didapati penjualan BBM jenis solar dilakukan jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Untuk ini, Kadisperindag janji akan menindaklanjuti.

“Benar, dari hasil pantauan kita bersama komisi II DPRD Inhil baru-baru ini, kita temukan penjualan minyak solar yang dilakukan pangkalan jauh diatas HET yang ditentukan. Kita akan coba pelajari dimana letak salahnya. HET-nya yang tidak relevan lagi dengan kondisi dilapangan atau memang ada permainan dari pangkalan-pangkalan itu sendiri” Sebut Rudiansyah ketika dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Secara aturan, dijelaskan oleh mantan Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan ini, pangkalan hanya dibenarkan melakukan stok minyak maksimal 6000 liter, kalau lebih dari itu, ijinnya Gubernur yang berikan.

Mungkin saja menurut Rudiansyah lagi, karena jarak yang mereka tempuh cukup jauh ke APMS, menyebabkan biaya tranportasi besar dan terpaksa menaikan harga jual kepada masyarakat. “Yang jelas, kita punya daftar di APMS mana mereka mengambil, kita akan hitung jarak tempuh mereka untuk mengetahui biaya tranportasi sebenarnya yang dibutuhkan dan kita akan pelajari dimana titik persoalannya,”papar  Rudiansyah.

Ketika dipertanyakan detikriau.org mengenai pernyataan dari salah seorang pemilik pangkalan di Kecamatan Concong luar yang menyebutkan bahwa pembelian mereka pada APMS memang sudah diatas HET dan bahkan sejak dulu menurutnya disperindag juga mengetahui ditambah masyarakatpun tidak keberatan, Rudiansyah sempat terkejut dan untuk itu ia menyatakan akan mempertanyakan kebenaran pernyataan pengusaha pangkalan ini.

”Masyarakat keberatan atau tidak saya rasa bukan itu persoalannya. HET itu merupakan hak masyarakat untuk mendapat jaminan harga tidak dipermainkan seenaknya. Kita akan pertanyakan pernyataan mereka ini, apa benar seperti itu. Sedangkan apabila disebut disperindag mengetahui mereka menjual diatas HET, saya bantah hal ini. Secara pribadi saya tidak tau karena saya memang baru beberapa bulan ini duduk sebagai kadisperindag.” Pungkas Rudiansyah.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) nyatakan akan melakukan penataan kembali letak Agen Premium Minyak Solar (APMS). Penataan ini dimaksudkan agar keberadaan APMS mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dijelaskan Kadisperindag Inhil, H. Rudiansyah, dari 20 Kecamatan se Kab. Inhil saat ini hanya terdapat 10 AMPS dan letaknya tidak proporsional.” Dari 10 AMPS, 4 berada di Kecamatan Tembilahan. Bahkan seperti APMS Tanjung Raja Perkasa, APMS yang berada di Kecamatan Kateman ini juga mengakomodir kebutuhan solar di 5 Kecamatan (Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong, Pulau Burung dan Mandah. Red). Akibatnya, tentu akan berpengaruh kepada harga jual dikarenakan adanya tambahan biaya tranportasi yang cukup besar.”Ujar Rudiansyah saat dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Menurut Rudiansyah lagi, sesuai ketentuan, APMS diharuskan juga untuk melakukan penjualan secara eceran kepada masyarakat. Suplay BBM langsung diantarkan pertamina sampai ke APMS.”ini yang menjadi dasar kita untuk menata kembali letak keberadaan APMS-APMS agar lebih proporsional dalam mensuplai kebutuhan solar disemua kecamatan di Inhil.”Selama ini kita melakukan perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan titik awal di Tembilahan, artinya, penambahan jarak tertentu akan dibebankan juga tambahan biaya dalam rupiah tertentu. Perhitungan seperti ini tentunya akan berakibat penambahan biaya akan semakin besar untuk daerah-daerah yang jauh dari Tembilahan. Dengan pertamina melakukan suplay solar sampai di APMS, tentunya untuk menghitung penambahan biaya penentuan HET cukup kita hitung dari titik dimana APMS itu berada. Kalau letak APMS tidak terlalu jauh, tentunya HET yang akan kita tetapkan juga tidak akan berbeda jauh dengan harga resmi yang ditetapkan pertamina. Artinya, masyarakat akan mendapatkan kebutuhan solar dengan harga yang wajar.”Terang Rudiansyah.

Untuk merelokasi APMS tentu tidaklah mudah. Memindahkan letak usaha berarti diperlukan penambahan investasi baru. Makanya ditambahkan Rudiansyah rencana ini akan coba dilakukan secara bertahap.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jamuan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara membuat tuan rumah menelan rasa malu, pasalnya, acara silaturahmi ini sempat diwarnai dengan terputusnya beberapa kali pasokan listrik PLN. Pertemuan yang semulanya dilakukan di ruang paripurna gedung DPRD Inhil akhirnya terpaksa dipindahkan ke ruang banggar.

Dari pantauan, setibanya rombongan komisi II DPRD Konawe Selatan, sekira pukul 10.00 Wib, pasokan listrik dari Rayon PLN Tembilahan terputus, setelah menunggu sekian waktu dan sempat dihubungi oleh anggota DPRD Inhil ke petugas PLN, listrikpun mulai menyala.

Lebih kurang 10 menit acara pertemuan dimulai, pasokan listrik PLN kembali terputus dan kali ini berlangsung selama lebih kurang 18 menit. Kemudian kembali hidup dan acara dilanjutkan kembali.

Selanjutnya, pada pukul 11.19 Wib, suasana kembali gelap gulita dan membuat acara terpaksa kembali di hentikan karena gedung DPRD Inhil tidak dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan. Setelah menunggu cukup lama, karena listrik tidak juga hidup, Sekretaris DPRD Inhil terpaksa mengambil inisiatif untuk memindahkan pertemuan di ruang banggar dikarenakan pencahayaan diruang banggar cukup terang tanpa dibantu penerangan listrik.

Kondisi terputusnya pasokan listrik secara berulang-ulang ini sempat mebuat  Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Zulkifli kecewa. Ia meminta agar manajemen baru Rayon PLN Tembilahan bekerja lebih professional. “Kita minta PLN dapat memperhatikan hal ini. Sebagai daerah yang terus membangun, Inhil banyak kedatangan tamu dari luar daerah. Kalau kejadian seperti ini tentunya akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Yang jelas hal ini akan menjadi bahan pembicaraan dan mungkin akan terbawa sampai ke daerah tamu-tamu kita. Apapun alasannya, PLN harus mampu bekerja dengan lebih professional.”Pinta Zulkifli sambil mengatakan kalau kondisi PLN terus seperti ini mereka akan coba meminta kehadiran pimpinan PLN ke DPRD Inhil untuk dimintakan klarifikasi. (fsl)

Truk Pengangkut Material PT. WIKA Kembali Terpuruk

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Salah seorang Ketua Dewan Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir, Kemas Ibnu Sanjaya meminta agar pihak pemerintah serius memperhatikan kerusakan badan jalan, khususnya yang diakibatkan tranportasi material proyek. Ia nyatakan mendukung apapun bentuk pembangunan namun yang tidak kalah penting tentunya tidak mengganggu aktifitas masyarakat.

“Saya nilai pengangkutan material beberapa proyek besar semakin menimbulkan keresahan ditengah masyarakat khususnya para pengguna jalan. Dulu kondisi jalan dalam kota hampir seluruhnya beraspal mulus namun setelah dimulainya pengerjaan proyek-proyek tersebut kini jalan sudah dalam keadaan hancur dan tentunya butuh biaya besar untuk melakukan perbaikan kembali.” Ujar Kemas Ibnu Sanjaya ketika dimintai tanggapan terkait persoalan ini.

Ditambahkan Kemas, bukti nyata tranportasi material proyek menjadi penyebab kerusakan badan jalan bukan satu dua kali terjadi. Terpuruknya kendaraan dengan tonase puluhan ton yang jelas melebihi daya tahan jalan sudah terjadi beberapa kali dan masyarakatpun sudah berulang-ulang kali berteriak untuk segera diperhatikan persoalan ini.”Namun sampai saat ini ketegasan itu sepertinya hanya omong kosong. Pemkab dan berbagai pihak-pihak terkait terkesan tutup mata dan sepertinya membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Buktinya ini hari, kendaraan angkut material mereka kembali terpuruk dan kembali merusakkan ruas jalan serta mengakibatkan ruas jalan menjadi macet,” Kritik Kemas.

Hal senada juga disampaikan seorang warga Tembilahan lainnya, Yudi (37). Ia menilai, kontraktor pelaksana sepertinya tidak memperdulikan kesusahan masyarakat sebagai akibat aktifitas mereka.”Kita hanya merasa aneh, kenapa sepertinya semua tutup mata? Pembangunan Venues PON misalnya, sudah berapa kali alat anggkut mereka menjadi penyebab luluh lantaknya badan jalan.” Keluhnya.

Berdasarkan pantauan, truk dengan muatan 28 batang tiang pancang milik PT. WIKA terpuruk di jalan sungai beringin menyebabkan ruas jalan menjadi macet. Untuk mempermudah arus tranportasi, seblelah ruas jalan terpaksa ditutup.

Dari informasi, truk tronton bermuatan material proyek Venue PON ini terpuruk sejak pukul 02.00 Wib dinihari, Rabu (18/4).(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, H. Rudiyansah, membuka secara resmi Musyawarah Cabang VII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Indragiri Hilir, di Aula Hotel Telaga Puri, Tembilahan. Senin, (27/2).

Dalam acara ini turut hadir Ketua DPD Gapensi Provinsi Riau, Syarifudin MT, Ketua Gapensi Inhil, para Pengusaha Konstruksi serta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

Pada sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Rudiansyah, Bupati memberikan sambutan baik dengan diselenggarakannya Muscab VII Gapensi Inhil ini. Bupati berharap agar para Pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Gapensi Inhil mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

“Saat sekarang ini, tantangan yang dihadapi dunia usaha tidak terkecuali di Inhil tentunya semakin berat. Untuk itu, diharapan pengusaha yang tergabung di dalam Gapensi untuk dapat meningkat kemampuan mereka sehingga tidak kalah dalam bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di Negeri sendiri,” katanya.

Diakhir kata, Bupati juga mengharapkan agar Muscab ini menghasil sesuatu yang bermanfaat bagi Gapensi Inhil sendiri khususnya serta Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya.

Muscab Gapensi kali ini diagendakan untuk membentuk kepengurusan Gapensi Inhil masa bhakti 2012 – 2017. (suf)

Tembilahan (www.detikriau.org) — salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam pemilukada, kata Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H. Rosman Malomo disebabkan rancunya data pemilih. oleh karena itu, sejalan dengan pelaksanaan e-ktp, wabub meminta masyarakat berpartisipasi sebaik-baiknya agar data e-ktp dapat dimanfaatkan mengatasi persoalan data pemilih itu nantinya.

pernyataan ini disampaikan Wabub  ketika ditemui seusai kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di halaman kantor kejaksaan tembilahan baru-baru ini.

“pembuatan e-ktp sudah harus selesai paling lambat akhir tahun 2012 ini. saya sangat berharap waktu yang disediakan petugas nantinya untuk pengambilan, sidik jari, iris mata dan foto dapat dimanfaatkan masyarakat dengan cara berpartisipasi penuh. kalau bisa ya istirahat dululah bekerja agar pengumpulan data e-ktp ini bisa selesai tepat waktu,” Himbau Wabub.

Dalam rapat kerja nasional di jakarta kemaren, kata wabub lagi, untuk perlengkapan pembuatan e-ktp daerah dalam waktu dekat akan didistribusikan.”setelah peralatan itu tiba, secepatnya kita akan laksanakan program pembuatan e-ktp.”
Pungkas Wabub. (fsl)