Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Penempatan pedagang yang nantinya akan mempergunakan bangunan baru pasar pagi jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan akan dilakukan secara undi. Hal ini dilakukan demi mempertimbangkan rasa keadilan dan menepis adanya kabar penempatan pedagang terkesan dibisniskan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah kepada detikriau.org belum lama ini ketika sempat ditemui di gedung DPRD Inhil, jalan Subrantas, Tembilahan.

“penempatan pedagangnya akan kita lakukan dengan cara undi. Tidak benar kalau perindag mendapatkan keuntungan dalam proses ini. Kalau memang ada bahasa miring kearah itu, saya juga tidak menampik, mungkin saja ada oknum yang bermain. Tapi sekali lagi itu tentunya secara individu bukan kedinasan,” Tegas Rudiansyah

Ditambahkan Rudiansyah, pendataan pedagang dilakukan sebelum masa dirinya menjabat sebagai kepala Disperindag dan itu ditegaskannya diluar pertanggungjawabannya. Namun ia berjanji akan melakukan seleksi agar siapapun nantinya pedagang yang menempati bangunan baru setelah perehaban bangunan lama pasar pagi ini benar adalah pedagang yang dulunya berdagang di pasar pagi. “Kalau nantinya ada kelebihan kios ataupun los, maka pemilihannya juga akan dilakukan secara tranparan dan sekali lagi kita tidak akan mencari keuntungan karena memang hal itu sudah menjadi ketentuan,” jawab Rudiansyah

Dalam kesempatan itu, mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini juga menghimbau agar masyrakat jangan mau terbuai bujuk rayu dari siapapun yang katanya bisa menjamin untuk mendapatkan los maupun kios.”Tolong ini dijadikan perhatian karena secara pribadi saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal ini,” Pinta Rudiansyah. (dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)- Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Provinsi Riau, M Fazar, turut memeriahkan Jumat bersepada di Tembilahan. Kegiatan tersebut juga diikuti Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dan Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM.

Ketua Komunitas Sepeda Ontel Tembilahan Sekitarnya (KOMETS), H Erwin pada kesempatan itu menyebutkan, selain pihaknya kegiatan itu juga dimeriahkan oleh berbagai komunitas sepeda di Tembilahan. Seperti komunitas sepeda lipat dan komunitas sepeda fixi.

“Kedepan kita berharap kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan oleh kalangan pejabat dan komunitas sepeda, tetapi diikuti oleh seluruh kalangan. Selain itu kita juga berharap anggota Korpri dan PNS dilingkungan Pemkab Inhil dapat mengendarai sepeda ke kantor masing-masing,”ungkap Erwin yang juga Sekretaris Korpri Inhil ini, Jumat (19/10)

Dia juga berharap, rutinitas bersepeda dikemas sebagai bentuk mengkampanyekan hemat energi, mengurangi polusi dan menyambut Tembilahan Go Green. Kemudian hadirnya berbagai komunitas untuk memeriahkan Jumat bersepeda, lanjut Erwin, merupakan sebuah respon yang bagus. Sebab, baru dicanagkan sepekan silam, Jumat bersepeda di Tembilahan sudah mampu menarik perhatian banyak kalangan dari Inhil dan luar Inhil.

“Bisa kita lihat, cukup banyak antusias masyarakat menghadiri kegiatan ini. padahal baru dicanagkan Pak Sekda pekan kemarin, tapi jumlah pesertanya sudah luar biasa,”

Sebelumnya menurut Sekdakab membiasakan pola hidup sehat secara terpadu yang berintegrasi dengan kebiasaan hidup merupakan langkah agar dapat membawa efek positif baik langsung terhadap diri, orang lain maupun lingkungan secara umum. Dimana manfaat bersepeda katanya, selain bermanfaat bagi kesehatan, dapat juga melakukan penghematan bahan bakar dan mengurangi polusi udara.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) menyebutkan sesuai dengan keterangan pihak Kepolisian Resort Indragiri Hilir, Kasus penyelidikan dugaan korupsi Dana BOSDA di Dinas Pendidikan Kab. Inhil 2011 silam saat ini sudah dilimpahkan ke pihak Polda Riau. Kepolisian menurutnya menyatakan bahwa kasus BOSDA sebagai sebuah kasus yang terlalu “seksi”.

“Kita barusan temui Kasad Reskrim Polres Inhil untuk mempertanyakan perihal penyelidikan dugaan korupsi dana BOSDA di Disdik Inhil 2011 silam. Kepolisian nyatakan bahwa kasus ini penanganannya sudah dilimpahkan ke Polda Riau di Pekanbaru. Menurut Kasad Reskrim, kasus BOSDA adalah sebuah kasus yang terlalu seksi. ” Ujar Tokoh MPI, Tengku Suhandri yang saat itu didampingi oleh seorang rekannya, Zakiyun ketika memberikan pernyataan dihadapan beberapa orang wartawan liputan Inhil di Tembilahan, Selasa (9/10) kemaren.

Terkait ungkapan kata seksi ini, Kasad Reskrim Polres Inhil AKP Kurnia ketika dikomfirmasi wartawan di ruang kerjanya menyatakan bahwa penggunaan istilah kata tersebut hanya sebuah kata pinjaman. Menurutnya, alasan pemindahan penyelidikan lebih dikarenakan keterbatasan anggaran. “Setingkat Polres, dalam satu tahun, Tipikor dibebani target minimal 2 Laporan Polisi (LP). Batasan itu sudah kita penuhi. Makanya untuk kasus dugaan korupsi dana BOSDA, dengan pertimbangan keterbatasan anggaran penyelidikannya kita limpahkan kepada pihak POLDA Riau di Pekanbaru disamping kita juga sudah mendapatkan intruksi dari POLDA untuk melimpahkan kasus ini. Sedangkan terkait penggunaan Kata seksi itu hanya sebuah kata yang biasa dipergunakan di KPK,” Ujar AKP Kurnia memberikan klarifikasi kepada wartawan.

Ditambahkan Kasad Reskrim, meskipun kasus dugaan korupsi dana BOSDA ini telah dilimpahkan kepada pihak POLDA Riau, tidak menutup kemungkinan pengembangan penyelidikannya masih dimintakan bantuan dari pihak Polres Inhil. “Kasus ini adalah kasus yang terjadi di Inhil. Dalam melakukan pendalaman proses penyelidikan, Tipikor POLDA Riau  tentunya akan memerlukan keterangan-keterangan saksi yang berdomisili di Inhil. Kita nyatakan siap untuk memberikan bantuan namun tentunya dari sisi teknis saja. Perkembangan proses penyelidikan di POLDA tentunya kawan-kawan wartawan di Pekanbaru bisa melakukan pantauan,” Tegas Kasad Reskrim.

Ditambahkan Kasad Reskrim, selama penanganan di Tipikor Polres Inhil, beberapa pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan yakni beberapa saksi dari pihak Disdik Inhil, Beberapa orang dari pihak  sekolah, pihak dekranasda termasuk rekanan yang berada di bandung terkait dengan pengadaan batik ini. Namun secara orang perorangan, kasad mengaku kurang hafal.”pelimpahan penyelidikan kasus BOSDA ini selain pertimbangan diatas juga untuk mengefektifkan penyelidikan kasus-kasus lainnya. Tentunya polres Inhil tidak hanya menangani kasus korupsi. Ngomongnya gampang tapi pembuktiannya cukup rumit,”Imbuh Kasad Reskrim AKP Kurnia.

Dalam kesempatan komfirmasi ini, detikriau.org juga menyempatkan untuk menanyakan perkembangnan penyelidikan atas laporan kasus PLN Sub Ranting Enok beberapa waktu lalu yang penanganannya kini terkesan hampir tidak terdengar lagi. Menurut Kasad Reskrim, untuk kasus PLN Enok sampai saat ini prosesnya masih terus berlanjut.”Kasus ini dimulai oleh Kasad reskrim sebelum saya. Jadi saya harus pelajari kembali. Kalau saya nggak nguasain, jadinya kan malah susah. Nantilah kalau bahannya sudah clear saya akan kabari,” Jawab Kasad Reskrim AKP Kurnia memberikan janji. (dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org) — Wabup Inhil, H. Rosman Malomo, membuka Forum Diskusi Politik Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis 27 September 2012, di Hotel Arrahman 1 Tembilahan.

Dalam kesempatan ini, turut hadir beberapa Unsur Muspida Kab. Inhil, serta beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Inhil.

Wabup mengatakan dalam sambutannya, hendaknya Ormas dan LSM dapat menjadi Agen Perubahan (Agent of Change) dan juga mampu memposisikan dirinya sebagai kontrol sosial terhadap jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan. Wabup juga menghimbau kepada Peserta yang berjumlah lebih dari 90 orang itu agar Ormas dan LSM tidak mendekatkan diri ke Partai Politik, sebab Ormas dan LSM bukanlah Partai Politik.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Seorang Anggota Komisi II DPRD Inhil tak mampu membendung tetesan air mata. Aksi peringati hari Tani Nasional yang digalang Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (UNISI) di gedung DPRD Inhil, senin (24/9) membuatnya terharu. Bahkan dalam pertemuan di ruang Banggar  itu, Anggota Dewan ini duduk dan memposisikan diri dibarisan mahasiswa.

Dalam aksi damai ini, Puluhan Mahasiswa meminta Dewan khususnya Komisi II memerhatikan kesejahteraan para petani salah satunya Petani Kelapa yang kian hari dinilai kian melarat.

Koordinator Lapangan (Korlap) Mahasiswa, Jumiardi nyatakan saat ini kondisi petani khususnya petani kelapa semakin jauh dari kesejahteraan. Padahal menurutnya, hampir 70 persen masyarakat Inhil adalah petani Kelapa dan dikenal dengan perkebunan kelapa terluas di Indonesia. Sayangnya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras yang harus dikorbankan petani.

“ Dengan memperingati Hari Tani Nasional ini, kita meminta para anggota Dewan untuk dapat mendesak pemerintah segera memperhatikan kesejahteraan petani. permasalahan harga kelapa hingga saat ini belum memihak petani. Padahal permasalahan ini sudah cukup lama membuat petani menderita,” ujar Jumiardi.

Terharu, salah seorang anggota Komisi II DPRD Inhil tak mampu membendung kucuran air mata. Ia sontak berdir dan bergabung dengan barisan mahasiswa. Edy harianto laki-laki bertubuh besar dan berambut putih ini dengan nada suara bergetar memohon agar ketua Komisi II DPRD Inhil untuk menanggapi persoalan ini dengan serius.

“hari ini saya tidak diposisi Dewan. Saya bicara atas nama rakyat khususnya petani kelapa. Saya mohon segera selesaikan persoalan yang menyangkut persoalan ratusan ribu masyarakat Inhil ini,” Pinta Edy harianto.

Ditambahkan Edy, dengan kondisi saat ini, banyak para petani yang memilih untuk menjadi buruh kasar dari pada bergantung kepada hasil kebun kelapa. Hal ini menununjukan permasalahan ini sudah sangat serius dan mengancam kelangsungan hidup petani Inhil.(dro/1*/0*)

 TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Inhil, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2011 yang digelar Senin (17/9) di Ruang Paripurna DPRD Inhil.

Fraksi- fraski di DPRD Inhil ini, melakukan pemandangan umum terkait predikat yang diraih Pemkab Inhil, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, peningkatan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait revitalisasi sektor-sektor vital.

Beberapa pemandangan khusus lainnya yang terbagi antara lain saran, himbauan dan kritikan datang dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Inhil, diantaranya yang menjadi  kritik dewan seperti peningkatan PAD serta pengelolaan keungan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Inhil, mereka mengkritiki tentang keterlambatan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya yang tahun ini hal serupa kembali terulang.

Demikian juga dengan beberapa fraksi lainya, mereka lebih menekan dan meminta penjelasan terkait pidato pengantar kepala daerah pada agenda sidang paripurna sebelumnya.

Rapat paripurna tersebut selain dihadiri, kalangan anggota dewan dan unsur pimpinan dewan, seperti H Jubair Malomo dan H Muslimin, juga dihadiri tamu undangan dari lingkungan Pemkab Inhil, unsur muspida dan tamu undangan lainya. .(dro/*1)