TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan mengukuhkan kepengurusan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir masa bhakti 2013-2018, di Gedung Wanita Tembilahan, Jum’at (26/9).

Prosesi pengukuhan yang dilaksanakan sempena pembukaan sosialisasi peran dan fungsi Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) dalam pembangunan ini, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo, Ketua Umum K3S Provinsi Riau, Auni M Noor dan Sekretaris, Sadriah Lahamid, sejumlah pejabat eselon, Camat, pengurus TP PKK dan perwakilan organisasi wanita di Kabupaten Inhil.

Bupati Inhil dalam sambutannya berharap dengan terbentuknya kepengurusan K3S yang baru ini, dapat segera melakukan konsilidasi dan menyusun rencana program kerja.

“Kepada seluruh komponen masyarakat yang menjadi pengurus K3S Kabupaten Inhil, saya harapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Inhil, yakni menuju kabupaten yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat,” tutur Bupati, Wardan.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, keberadaan K3S di Kabupaten Inhil merupakan kebutuhan daerah sebagai mitra pemerintah, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Inhil.

“K3S juga diharapkan dapat merumuskan rencana kerja operasional yang terarah, sistematis dan berkisinambungan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua K3S Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah menyatakan bahwa pengukuhan ini akan menjadikan terobosan, sekaligus komitmen untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada sesama di masa mendatang.

“K3S merupakan salah satu institusi yang secara berjenjang berada di bawah pembinaan Kementrian Sosial Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan sosial. Untuk itu, K3S Kabupaten Inhil harus mampu melakukan koordinasi berbagai kegiatan kesejahteraan sosial di bawah bimbingan dan pembinaan Pemkab Inhil,” imbuhnya. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tahun 2014. Pada kegiatan yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Tembilahan ini juga dihadiri oleh Bupati Inhil HM Wardan yang diwakili oleh Asisten III Setdakab Inhil, Afrizal serta pejabat esselon III dan IV dilingkungan Pemkab Inhil. Kamis (25/9/2014)

Bupati Inhil dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III menyatakan sambutan baiknya dengan diadakannya kegiatan ini. Hal ini menurut Bupati menunjukkan bukti akan keseriusan dan kesungguhan pemkab inhil untuk mengelola sumber daya aparatur pada satuan kerja yang terlibat secara langsung dalam melayani masyarakat.

Beberapa permasalahan mendasar dalam proses pengadaan tanah selama ini diantaranya adalah belum tersedianya aturan dasar, prinsip, prosedur dan mekanisme pengadaan tanah, kemudian juga belum ditetapkannya kelembagaan pengadaan tanah; tidak adanya peraturan khusus pembiayaan pengadaan tanah, termasuk belum jelasnya kriteria kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum.

‘Saya berharap melalui pelaksanaan Bimtek ini akan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut diatas,” Ujar Bupati

Sebelum Mengakhiri Sambutannya, Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada narasumber dari kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kehadirannya untuk menyampaikan materi dan memberikan bimbingan terhadap aparatur Pemerintah Kabupatan Indragiri Hilir, khususnya dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kepada Peserta Bimbingan Teknis diharapkan agar dapat berperan aktif dan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh 63 orang peserta dari SKPD di lingkungan PEMKAB Inhil, dan juga menghadirkan 2 orang narasumber dari Kementrian Dalam Negeri RI. (gus/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Rektor Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan, Dr Ririn Handayani menyatakan mundur dari jabatan sebagai pimpinan tertinggi di UNISI. Menurutnya, Akta perubahan Yayasan Tasik Gemilang (YTG) ternyata belum mendapatkan persetujuan dari Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Dr Ririn Handayani dalam konfrensi persnya diruang rektor UNISI jalan lintas provinsi Kecamatan Tembilahan Hulu, kamis (25/9/2014)

Dipaparkan Dr Ririn Handayani, berdasarkan hasil rapat pengurus YTG di Pekanbaru pada tangga 11 September 2014 yang lalu telah diketahui secara pasti bahwa sebenarnya sejak tahun 2010 hingga saat ini, akta perobahan notaris YTG ternyata belum mendapatkan persetujuan Menkumham RI

“Agar tidak terjadi berbagai hal yang lebih jauh yang berkaitan dengan tugas saya sebagai rektor, saya menyatakan mundur,” Tegas Dr Ririn

Belum diakuinya oleh Kemenkum HAM akta perobahan tersbut menurutnya berdampak besar seperti dicontohkannya pada di tahun 2013, UNISI pernah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 M dari Dikti. Namun dana ini tidak bisa dicairkan dikarenakan Menkumham hanya mengakui akta yayasan yang lama dibawah kepemimpinan H Syamsurizal Awi yang sampai hari ini masih tercatat sah di Kemenkum HAM.

Begitupula menurutnya UNISI sangat sulit mengadakan kerjasama Tridharma dan menerima bantuan lainnya dari Pemkab Inhil. Termasuk terkait bantuan beasiswa bagi mahasiswa. Pemda Inhilpun menurutnya hanya mempercayai kepengurusan yayasan yang lama sebelum adanya perubahan.

“Saya berharap kedepannya UNISI dikelola dengan baik dan berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan Mahasiswa dibandingkan kepentingan lainnya.” Tambahkan Ririn

Ia juga menaytakan sangat menyayangkan UNISI yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Inhil jika sampai tutup dan dicabut izinya hanya karena salah dalam mengelola. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat membutuhkan benih kelapa sawit unggul dengan harga terjangkau.

Mendapatkan benih berkualitas yang akan memberikan jaminan hasil produksi maksimal selama ini dinilai sangat sulit untuk didapatkan.

“Kalaupun ada, harganya sudah sangat tinggi sehingga petani tidak mampu untuk membeli,” Ujar salah seorang petani kelapa sawit di Kecamatan Kempas, Agus, rabu (24/0/2014)

Ketidakmampuan petani untuk memperoleh bibit berkualitas dengan harga terjangkau kadangkala menurutnya memaksa petani untuk membudidayakan bibit kelapa sawit seadanyaDampaknya, produksi yang dihasilkan sangat jauh dari apa yang menjadi harapan.

Agus, petani kelapa sawit lainnya di Kecamatan Batang Tuaka juga mengakui hal demikian. Menurutnya, mengeluti budidaya kelapa sawit kerap terdengar sangat menjanjikan. Bahkan cukup banyak petani yang mencoba peruntunggan dengan mengganti tanaman utama perkebunan mereka dengan tanaman kelapa sawit. Namun disisi lain, animo masyarakat petani ini tidak diimbangi dengan ketersediaan bibit berkualitas.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Setelah ditetapkan dalam putusan rapat paripurna ke 2 Masa Sidang ke III tahun sidang 2014, unsur pimpinan DPRD Inhil definitif masih menunggu peng-SK-an oleh Gubernur Riau, H Annas Maamun untuk kemudian dijadwalkan pengambilan sumpah dan janjinya.

“Pengesahaanya masih menunggu peng SK-an dari Gubernur Riau. Secara administrasi, DPRD Inhil sudah mengirimkan surat usulannya melalui Bupati Inhil. Kita tentunya berharap agar persetujuan Gubernur bisa diterima segera agar amanah yang diembankan masyarakat bisa segera dilaksanakan,” Ujar Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, rabu (24/9/2014)

Ditambahkan oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, DPRD Inhil kini sedang melakukan pembahasan tata Tertib dan Kode Etik DPRD oleh Panitia Kerja (Panja) I dan II. Sebagaimana juga diketahui panja I melakukan pembahasan terhadap tata Tertib DPRD Inhil dan Panja II melakukan pembahasan terhadap Kode Etik DPRD Inhil. Tandasnya

Untuk sekedar mengingatkan, berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna ke 2 masa sidang ke III tahun sidang 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (23/9/2014) kemaren memutuskan bahwa Dani M Nursalam (PKB) dipilih untuk menjabat ketua DPRD Inhil definitif untuk masa bhakti tahun 2014 – 2019 dengan didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yakni, H Feriandi (Gokar), H Maryanto (PDI-P) dan H Syahruddin (PPP). (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Dani M Nursalam ditetapkan sebagai pimpinan DPRD Inhil definitif untuk periode 2014-2019. Penetapan ini dilakukan pada rapat paripurna ke II Masa sidang ke III Tahun sidang 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan. Selasa (23/9/2014)

Sedangkan tiga wakil pimpinan DPRD Inhil terpilih adalah, H Feriandi (Golkar), H Maryanto (PDIP) dan H Syahruddin (PPP)

Unsur pimpinan DPRD Inhil definitif ini selanjutnya akan diusulkan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Inhil untuk diresmikan pengangkatannya melalui Keputusan Gubernur.(dro)