Tembilahan (detikriau.org) – Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Indragiri Hilir menenggarai adanya ketidakberesan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dugaan penyimpangan pengunaan dana bantuan pendidikan itu ditemukan pada SD 04 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Keterangan penasehat LCKI Inhil, Amin Rullah kepada detikriau.org di Tembilahan, selasa (11/11), berdasarkan informasi yang didapatkan pihaknya, dana BOS untuk SD 04 Pulau kijang tahun anggaran 2014 sejumlah Rp 32 juta. Namun dana ini dipotong sebesar Rp 8,5 juta dengan rincingan, Kepala sekolah Rp. 3 jt, Pembayaran Pajak 4,5 juta serta keperluan dana monitoring Rp 1 juta.

“ini keterangan yang kita dapat dari bendahara sekolah saat kita mintai komfirmasi di pulau kijang. Pemotongan itu katanya dilakukan kepala sekolah saat melakukan pencairan pada Bank Riau Kepri di Tembilahan,” Terang Amin Rullah

Ditambahkannya, Dana sebesar Rp 8,5 juta itu dipotong oleh Kepala sekolah sebelumnya, NW yang kini sudah pindah tugas ke SD 026 Desa Sanglar Kec Reteh. Bahkan menurut Bendahara sekolah juga, ditambahkan Amin Rullah, dana monitoring Rp 1 juta itu disebutkan NW untuk keperluan jika nanti ada wartawan atau pihak-pihak lain yang mempertanyakan terkait penggunaan dana BOS ini.

“Kita berharap pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan inhil untuk segera menindaklanjuti temuan kami ini. Kalau memang benar ada penyimpangan, kita minta persoalan ini dituntaskan sesuai aturan hukum agar kedepannya tidak ada lagi yang berani bermain-main.” Pinta Amin Rullah

NW dan Bendahara sekolah belum bisa dimintakan komfirmasi karena telepon selularnya dalam keadaan off. Sementara kepala SD 04 pengganti NW, Mastuti ketika dikomfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti adanya dugaan pemotongan dana BOS ini.

“Saya baru saja menjabat sebagai Kepsek di sekolah ini. Jadi saya belum mengetahui secara pasti. Yang jelas, pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tentunya harus disertai dengan SPJ. Kita masih menungu SPJ itu diserahkan oleh NW. mungkin saja dana itu memang diperlukan untuk keperluan sekolah,” Ujar Mastuti menjawab komfirmasi sambil menjelaskan bahwa hingga saat ini memang SPJ itu belum diserahkan oleh NW.

Hingga berita ini dirilis, detikriau.org juga belum berhasil melakukan komfirmasi dengan Dinas Pendidikan setempat. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Gesa serapan APBD 2014, Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM tidak membenarkan pimpinan SKPD untuk berpergian keluar kota. Hal ini ditegaskannya usai menghadiri rapat evaluasi serapan APBD tahun 2014 di Balai Utama Kantor Bupati setempat, Senin (10/11) kemaren.

“Terkecuali ada hal yang sangat mendesak. Kita harus fokus untuk kejar target realisasi APBD,” Kata Sekda.

Selain itu lanjut Sekda, Bupati juga menginginkan agar hasil pemeriksaan keuangan tahun ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan Bupati dibutuhkan kerja keras seluruh Satker.

“Kuncinya seluruh satker harus berkomitmen untuk bekerja keras,” Tandasnya. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – TP. PKK Kab. Inhil kembali melaksanakan kunjungan kerja. kalinya ke kecamatan tembilahan hulu. Kegiatan yang diawali dengan kunjungan kelokasi kebun PKK Tembilahan Hulu ini juga dihadiri oleh ketua tim penggerak pkk kabupaten inhil Hj Zulaikhah Wardan didampingi Hj Haryati Allimuddin, ketua TP PKK kecamatan Tembilahan Hulu dr Famella Octorina, sekretaris camat (sekcam) Alyusroni Pagta, lurah se kecamatan Tembilahan Hulu, para kepala desa dan Kader PKK.

Ketua TP-PKK Kecamatan dalam sambutannya melaporkan hasil kerja yang telah dilaksanakan TP PKK Kecamatan Tembilahan Hulu seperti kegiatan sosialisasi hidup bersih dan sehat, memotivasi ibu-ibu kader PKK Tembilahan Hulu untuk memsukseskan Program magrib mengaji.

“Khususnya kepada anak-anak pada waktu magrib untuk melaksanakan membaca al-quran karena ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah daerah Kabupaten Inhil” jelasnya dalam laporan.

Ketua TP PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan berharap agar kedepannya peran PKK dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

“Secara berjenjang dan secara bersama-sama 10 program pokok PKK harus memberikan manfaat kepada masyarakat.”Pesannya

Kerjasama dan koordinasi seperti ini diharapkan istri Bupati Inhil ini agar dapat terus berlanjut, seperti kunjungan kerja yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten ke kecamatan-kecamatan, kecamatan bisa melaksanakan kunjungan ke kelurahan, dan kelurahan melaksakan ke tingkat RT dan RW.

“Tentunya agar semua terlaksana secara berjenjang” Imbuhnya.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekarang ini, tidak hanya rumah ataupun tempat usaha yang menjadi sasaran maling, tempat ibadahpun tak luput dari target, seperti yang kerap terjadi di Surau Al-Kahfi Jalan Soebrantas Lorong Perwira Tembilahan kota.

Kabarnya Surau ini tidak hanya sekali atau dua kali terjadi pencuriani. Barang yang jadi incaran berupa peralatan elektronik yang selalu digunakan untuk keperluan surau, seperti yang diceritakan Wais Alqarni, penunggu Surau Al-Kahfi kepada detikriau.org, Selasa (12/10/2014).

“Fasilitas di Surau ini sudah beberapa kali dicuri orang saat saya tidur malam ataupun saat pergi beraktivitas, apalagi ketika warga sekitar sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing,” sebut Wais.

Kata Wais, awalnya ia sangat tidak menyangka kejadian serupa ini akan terjadi, apalagi fasilitas tersebut merupakan milik bersama untuk keperluan Surau tersebut.

“Sudah beberapa kali kami berupaya agar hal ini tidak lagi terjadi, namun selalu saja ada cara pelaku bertindak yang lebih hebat,” kesalnya.

Sementara itu, Ketua pengurus Surau Al-Kahfi,Sirajuddin juga membenarkan hal ini Menurutnya sejauh ini tidak ada upaya yang lebih sempurna selain membeli barang baru. “Kita beli yang baru saja, dan akan kami pikirkan bagaimana supaya ini tidak terulang terus-menerus,” katanya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bukan hanya disebabkan kerusakan mesin, manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman juga berdalih kerap terputusnya pasokan listrik PLN juga karenakan faktor alam.

“Beberapa hari belakangan ini kita memang mengalami gangguan jaringan yang disebabkan oleh angin ribut, makanya listrik sering mati secara mendadak,” tutur Budi saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (10/11).

Selain ulah angin, Budi juga mengakui bahwa PLN Tembilahan sedang mengalami devisit daya sebesar 2 MW yang mengharuskan pemadaman bergilir-pun masih diberlakukan. Durasinya 5 : 1 (lima malam hidup dan 1 malam mati).

Terkait dengan persiapan Kabupaten Inhil sebagai tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Riau tahun 2014, untuk menjamin terpasoknya kebutuhan listrik, PLN menggunakan fasilitas genset mobile di lokasi-lokasi vital agar tidak terganggu jika ada pemadaman listrik mendadak.

“Kita belum bisa memastikan sampai kapan pemadaman bergilir ini dilakukan, karena beberapa mesin sewa yang rusak masih dalam perbaikan, dan kita juga masih menunggu kedatangan mesin sewa yang baru,” terangnya.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak PLN Rayon Tembilahan memang kerap menuai keluhan, apalagi dalam beberapa hari belakangan ini pihak PLN sering kali melakukan pemadaman secara mendadak dan tidak sesuai dengan durasi pemadaman bergilir yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sudah tiga malam belakangan ini di tempat kami mati lampu, padahal katanya dimatikan secara bergiliran, tapi masa iya tempat kami terus yang mati setiap malam, itu namanya bukan giliran,” keluh Yani, salah seorang warga Kecamatan Tembilahan Hulu.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil melalui Wakil Ketua Komisi III, Edi Harianto juga sudah melontarkan kritikan terhadap kinerja manajemen PLN Rayon Tembilahan. Kritikan tersebut terkait dengan tidak kunjung tuntasnya persoalan pemutusan pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan.

“Terputusnya pasokan listrik seperti saat ini bukan terjadi kali pertama, tetapi kejadian ini sudah terjadi secara berulang-ulang dan tidak pernah ada penyelesaian. saya nilai permasalahan ini tentunya berada di manajemen PLN sendiri,” ujar Edi harianto kepada awak media melalui sambungan selularnya, Minggu (9/11).

Oleh karena itu, Edi berharap kondisi seperti ini sesegera mungkin harus dituntaskan. Ia tidak ingin PLN dari dulu selalu terkesan lepas tangan dan menyandarkan kesalahan dengan ketidakmampuan mesin pembangkit.

“Kita minta persoalan ini untuk segera dituntaskan, apalagi tidak lama lagi kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi. Jangan nantinya persoalan listrik ini justru akan mempermalukan kita sebagai tuan rumah,” Kritiknya kala itu. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih di bawah target, namun realisasi fisik hingga akhir tahun 2014 nanti ditargetkan mencapai 93,62 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati, HM Wardan saat diwawancarai sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi rutin bulanan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Senin (10/11).

Dikatakan Bupati, untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu, ia telah mempertanyakan satu persatu kepada seluruh SKPD, khususnya tentang realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun anggaran 2014 ini.

Apalagi, mengingat masa kerja yang hanya tinggal 35 hari lagi. Jadi, masing-masing SKPD harus membuat target yang bisa dicapai hingga tanggal 25 Desember mendatang, karena sampai saat ini realisasi program dan kegiatan fisik rata-rata baru mencapai 70 persen.

“Dari hasil rapat evaluasi tadi, saya harapkan mudah-mudahan untuk penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2014 sesuai dengan target kita, yakni 93,62 persen,” tutur Bupati, Wardan.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dan pendataan aset daerah, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menegaskan bahwa masing-masing SKPD yang belum memenuhi dan mencapai target sudah membuat surat pernyataan.

Dimana salah satu butir isinya menyatakan, SKPD harus mampu menyelesaikan masalah pengelolaan dan pendataan aset daerah tersebut hingga akhir Bulan Desember mendatang.

“Apabila aset ini tidak juga bisa diselesaikan, maka mereka harus siap menerima konsekuensi terhadap apa yang akan diberikan oleh pimpinan ke depan,” pungkasnya. (dro/adv pemkab inhil)