Tembilahan (detikriau.org) – Memasuki musim penghujan, rusaknya infrastruktur jalan mulai banyak dikeluhkan masyarakat terutama masyarakat diperdesaan. Mereka berharap, persoalan infrastruktur yang dinilai tak pernah tuntas ini dapat menjadi prioritas pemerintah kabupaten Inhil kedepannya.

Adi, pedagang keliling warga Tembilahan menuturkan bahwa setiap penghujung tahun, saat curah hujan tinggi dan naiknya permukaan air, hampir seluruh jalan penghubung kecamatan terutama dibagian utara pesisir Inhil rusak. Akibat tergenang air, badan jalan menjadi becek dan licin.

“Dengan kondisi seperti ini, tranportasi menjadi sulit. Namun karena pekerjaan ini satu-satunya mata pencaharian yang menafkahi keluarga saya, sesulit apapun, kita akan tempuh.” Ungkap Adi di Tembilahan, selasa (25/11)

Ditambahkan Adi, persoalan kerusakan jalan penghubung Kecamatan ini bukan persoalan baru. Kejadian serupa ini terus berulang setiap tahunnya. Hanya saja sejauh ini, persoalan infrastruktur jalan yang dinilainya sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat itu seakan tak pernah terselesaikan.

“Kita hanya berharap dibawah kepemimpinan pak Wardan persoalan ini dapat menjadi prioritas untuk dituntaskan,” Harap Adi

Tidak hanya Adi, dalam sebuah kesempatan perbincangan belum lama ini, Herman, warga Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) juga menyampaikan keluhan senada. Ia juga membenarkan bahwa saat musim penghujan tiba, seluruh ruas jalan menjadi rusak.

“ setiap tahun bang. Entah kapan kami bisa merasakan memiliki infrastruktur jalan yang setidaknya memadai.” Ujar Herman. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bahas mutasi kepala sekolah, Komisi IV DPRD Inhil menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang rapat Komis IV gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Senin (24/11)

Pimpinan rapat, ketua komisi IV, H Adrianto meminta agar Disdik Inhil mematuhi Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 untuk melakukan mutasi dan penggantian seorang kepala sekolah.

Adrianto menilai bahwa proses pelantikan kepala sekolah yang dilakukan beberapa waktu lalu memang menjadi polemik. Seharusnya persoalan itu tidak sampai terjadi jika intansi terkait menerapkan aturan yang berlaku.

Sekretaris Komisi IV, Herawanissitas bahkan sebutkan proses mutasi kasek sejak dulu selalu tidak sesuai aturan. “Dinas harusnya bisa melakukan perbaikan, mumpung masalah ini belum terlalu jauh,” sebut Politisi PKB ini.

Saat ini ditambahkan Sitas, ada beberapa kasek yang sudah menjabat melebihi 20 tahun. Padahal sesuai aturan, paling lama hanya boleh menjabat selama 2 priode atau 8 tahun. Kalaupun masih menjabat, kasek berasangkutan harus dipindah ke sekolah yang akreditasinya dibawah.

“Sejauh kebijakan yang diambil dinas itu diatur dalam mekanismenya, kami akan tetap mendukung. Namun kita juga harus memahami, kalau memang ketentuan tersebut benar-benar  diberlakukan maka hanya beberapa orang guru saja yang bisa menjabat kasek,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, kalangan DPRD komit untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dinas. Tujuanya agar kesalahan-kesalahan buruk tidak sampai terulang kembali dimasa-masa mendatang.

6 poin yang direkomendasikan melalui RDP ini, Disdik diminta  mensosialisasikan Permendikanas nomor 28 tahun 2010 keseluruh guru yang ada di Inhil. Pengangkatkan Kasek harus mengacu pada kualifikasi akademik sang calon Kepala Sekolah.

Pengiriman guru untuk mengikuti pelatihan Calon Kepala Sekolah (Cakep) harus diperbanyak. Kasek yang belum menjabat selama 2 tahun agar dikembalikan lagi ke tempat semula ia menjadi kasek, mengingat pada mutasi kasek yang sudah dilangsungkan hanya sekitar satu bulan lalu.

Kemudian, Disidk harus memberikan pelatihan bagi kasek dan pengawas sekolah, agar jangan sampai pengawas tidak mengetahui apa yang harus diawasinya dan terkahir Kadisdik untuk lebih mengevaluasi kinerja seluruh kasek agar tercipta pendidikan yang bermutu.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pembangunan Astaka dan tribun Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau ditargetkan rampung satu minggu menjelang pembukaan.

“Itu sesuai tanggal berakhirnya kontrak. Namun kita berharap penyelesaiannya bisa lebih cepat,” Ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fauzar kemaren di Tembilahan

Tujuan agar pembangunan astaka dan tribun selesai diatas target, menurut Fauzar akan memberikan kemudahan jika ada bagian-bagian yang ditambahkan ataupun dekorasi. Kendati dituntut cepat, namun bukan berarti pembangunanya dikerjakan asal-asalan.

Selain astaka dan tribun, panitia juga sudah mempersiapkan lokasi bazar di bekas pasar pujasera Jalan Kapten Muktar. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Banjir pasang yang menjadi langganan bagi warga Tembilahan setiap tahunnya memang dirasakan cukup menggangu aktivitas masyarakat. Tak sedikit perumahan penduduk ikut pula tergenang air terutama yang berhampiran dengan bantaran sungai. Namun bagi sebahagian warga lainnya, naiknya permukaan air ini dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas yang cukup bermanfaat.

“pastinya repot, tapi mau bilang apa lagi karena memang kondisi seperti ini kejadian alam rutin setiap tahunnya khususnya bagi kami warga Tembilahan. Daripada mengeluh, lebih baik kita manfaatkan aja untuk aktifitas positif seperti membersihkan kendaraan. Lumayan gratis,” Ujar Budi, warga Tembilahan Hulu sembari tertawa. Ahad (23/11) kemaren

Tidak hanya Budi, Iyan (42), warga Tembilahan Hulu lainnya pun tidak ambil pusing dengan datangnya banjir rob. Meski merasa cukup repot, Iyan mengaku masih bisa bersyukur dengan kondisi alam sungai di Inhil dengan pasang surut.

“Kalaupun air naik, biasanya tidak berlangsung lama. Saat air dilaut surut, banjir juga akan ikut turun. Coba bandingkan dengan daerah lain yang banjirnya bisa berhari-hari, pasti lebih repot. Ya kita bersyukur aja.” Sampaikan Iyan.

Pantaun lapangan, naiknya permukaan air di Inhil khususnya didaerah pesisir memang menjadi langganan rutin setiap tahunnya. Kejadian rutin ini menjadi hal yang lumrah bagi warga Inhil. Sebagai daerah dengan tofografi dataran rendah, saat pasang naik apalagi diiringi dengan curah hujan tinggi tentu akan menyebabkan permukaan air meningkat.

Sejauh ini, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah setempat untuk mengurangi dampak banjir tahunan ini. Misalnya dengan membangun turap disepanjang bibir sungai, pembangunan drainase dan pintu klep serta meninggikan sejumlah ruas jalan. Meski tidak mampu menghilangkan dampak secara keseluruhan. Upaya ini dinilai sudah cukup meminimalisir dampak banjir rob. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 25.750 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Indragiri Hilir mulai menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Senin (24/11).

Pengambilan dana sebesar Rp 200 ribu perbulan ini, dilakukan di masing-masing cabang Kantor Pos di kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil.

Kepala Kantor Pos Tembilahan, Ade Novel mengatakan, dana tersebut akan dibayarkan untuk 2 bulan, yaitu Bulan November dan Desember 2014, sehingga dana yang dikeluarkan Kantor Pos dan diterima RTS adalah sebesar Rp 400 ribu.

“Kami menjadwalkan pembayaran ini akan tuntas maksimal hingga tanggal 2 Desember nanti,” Sampaikan Ade.

Kendati demikian, lanjut Ade, berhubung Kantor Pos hanya ada di 12 kecamatan, sehingga ada beberapa kecamatan yang pengambilanan dana PSKS ini bergabung dan ada juga pembayarannya dilakukan di titik komunitas.

“Untuk beberapa desa atau kecamatan, ada juga pembayaran komunitas. Rencananya komunitas di Belengkong, Concong, Pulauburung, serta beberapa tempat lainnya,” Tandasnya.(dro/A)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menyampaikan pidato pengantar terhadap nota keungan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11).

Penyampaian pidato pengantar tersebut dilaksanakan dalam rapat Paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2014, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD lainnya, H Mariyanto dan Syahruddin.

Bupati dalam pidatonya menyatakan bahwa penyusunan RAPBD tahun 2015 ini tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat, dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2015 ini, juga diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” tutur Bupati.

Adapun secara garis besar RAPBD Inhil tahun anggaran 2015 meliputi, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,859 triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 108 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,467 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 283 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Bupati, pada RAPBD 2015 direncanakan sebesar Rp 2,346 triliun, yang dengan jumlah belanja sebesar itu pada APBD 2015 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 487 juta.

“Rencana belanja daerah pada RAPBD 2015 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,135 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,211 triliun,” terangnya.

Selanjutnya, dari penerimaan biaya pada RAPBD 2015 berupa perkiraan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2015 sebesar Rp 515 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,475 miliar.

“Dari uraian tersebut di atas, masih terdapat Silpa tahun berkenaan sebesar Rp 22,696 miliar, yang merupakan perkiraan dana bagi hasil, dana reboisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum digunakan,” imbuhnya. (dro)