TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah fraksi yang ada di DPRD Inhil menyampaikan tanggapan atas pidato penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPBD tahun anggaran 2015.

Tangapan itu disampaikan melalui sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil, H Maryanto di Gedung DPRD Inhil, Jalan Subrantas Tembilahan, Selasa (25/11).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar Dinas pendapatan daerah untuk bekerja lebih maksimal dalam mengupayakan peningkatan PAD. Kenaikan pendapatan yang hanya 1 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dinilai masih jauh dari harapan.

“Dinas terkait harus bekerja lebih maksimal untuk meningkatan PAD ini,”tegas Juru Bicara Fraksi PKB Inhil, Iwan Taruna.

Fraksi Partai Golongan Karya memberikan penilaian bahwa gambaran RAPBD 2015 yang disampaikan Bupati Inhil, lebih kepada lips service daripada kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Jubir Fraksi Golkar, Yuliantini meminta seluruh kegiatan yang sifatnya live service harusnya diganti dengan kegiatan yang menyentuh sesuai dengan visi misi Warohmah yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018.

Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melali Jubirnya, Samino menyoroti proyeksi pendapatan pada APBD 2015 yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. (dro/*1/Mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Indragiri Hilir akan lakukan pemantauan pada sejumlah gudang penyimpanan sembako milik pedagang. Jika ditemui adanya penyimpangan, ia meminta penegak hukum untuk memberikan tindakan tegas sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

“Kalau ada pelanggaran, penindakan tentunya menjadi ranahnya aparat hukum. Oleh karenanya kita ingatkan jangan ada yang berani bermain-main seperti  menimbun serta melakukan tindakan curang lainnya,”Peringatkan Kadisperindag Inhil, H Fahrolrozy kemaren di Tembilahan.

Ditambahkan mantan Kadishubkominfo Inhil ini, pasca kenaikan harga BBM, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap sejumlah pasar dalam skala yang lebih besar. Semua ini dilakukan dalam merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Dari pemantauan dilapangan, ia menilai belum adanya gejolak harga sembako. Meski ada beberapa diantaranya yang naik sangat tinggi.

“Yang naik cukup tinggi cabe asal sumbar. Sedangkan yang lainya tidak begitu berpengaruh, meskipun juga naik,”Tandasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Rosman Malomo, meminta kepada seluruh pihak untuk memanfaatkan hutan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Permintaan ini disampaikanya saat membuka bimbingan teknis kebakaran hutan dan lahan dan implementasi peraturan perundang-undangan kehutanan di Aula Bappeda Inhil, Selasa (25/11).

“Hutan adalah paru-paru dunia. Harusnya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.,” ujar Rosman.

Peringatan akan aturan main tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan. Mengingat keberadaan hutan sangat dibutukan dalam jangka panjang.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Inhil, HM Thaher, menambahkan bagi perusahaan yang telah di audit oleh tim UKP4 tentang kepatuhan sesegera mungkin harus menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil aakan konsisten terhadap pecegahan karhutla dan sebagainya,” sebut mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhil itu.

Kegiatan tajaan Dishut Inhi ini diikuti sebanyak 60 peserta yang terdiri dari aparat pemerintahan desa serta masyarakat umum. Pihak-pihak tersebut akan bekerja sama dengan Pemkab untuk mencegah terjadinya Karhutla.(dro/*1)

“Setahun Kepemimpinan Warohmah”

Tembilahan (detikriau.org) – Satu tahun masa kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo, ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menilai bahwa apa yang sudah dijanjikan pasangan Warohmah ini sudah direalisasikan dalam bentuk program selama tahun anggaran 2014. Hanya saja janji itu masih belum dapat direaliasikan secara masksimal dilapangan.

Dani, sapaan akrab ketua DPRD Inhil ini menilai, titik lemah belum maksimalnya pelaksanaan program lebih disebabkan kepada lemahnya pelaksana kebijakan. Oleh karenanya ia menyarankan agar Bupati segera melakukan evaluasi secara total kepada pembantu-pembantunya agar program-program yang dinilai sudah baik itu bisa secepatnya dirasakan oleh masyarakat.

“masa kepemimpinan Warohmah baru dalam hitungan satu tahun, saya rasa belum tepat waktunya kita memberikan penilaian berhasil atau tidaknya. Yang jelas, apa yang menjadi komitmen pasangan ini ketika terpilih seluruhnya sudah tertuang dalam bentuk program, hanya saja, realisasi dilapangan memang masih jauh dari kata memuaskan,” Ujar Dani saat dimintai tanggapan oleh sejumlah awak media di Gedung Kantor DPRD Inhil Jl HR Subrantas Tembilahan, selasa (25/11)

Saat ini, dimasa-masa pembahasan program di tahun anggaran 2015 mendatang, Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil berharap agar Bupati dapat melakukan telaah atas berbagai persoalan dan hambatan selama tahun 2014 yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan berbagai program-program itu.

“Artinya program-program yang bagus itu tentunya tidak cukup hanya bagus diatas kertas tetapi bagaimana juga bisa diimplementasikan secara nyata dilapangan. Sekali lagi kita menilai titik lemahnya berada pada pra staff di SKPD sebagai pelaksana kebijakan.” Ingatkan Dani

Untuk sekedar mengingatkan, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018, HM Wardan dan H Rosman Malomo dilantik dalam rapat paripurna istimewa bertempat di Venue Futsal, Komplek Gedung Olahraga Indragiri, Jalan Lingkar II, Tembilahan, Jum’at (22/11/2013) yang lalu dihadapan Penjabat Gubernur Riau, Prof Dr H Djoehermansyah Djohan. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 487 milyar.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

Diterangkan Bupati, Pendapatan Daerah pada RAPBD 2015 diperkirakan sebesar Rp, 1,859 Trilyun yang terdiri dari PAD sebesar Rp 108 Milyar, Dana perimbangan sebesar Rp 1,468 Trilyun serta pendapatan lain-lain sebesar Rp 283 milyar.

Sedangkan Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,346 triliun. Sehingga APBD Inhil tahun anggaran 2015 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 487 milyar.

”Rencana belanja daerah pada RAPBD 2015 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,135 triliun, belanja langsung sebesar Rp1,211 triliun,” ulas HM Wardan.

Sementara itu Silpa tahun berkenaan diperkirakan sebesar Rp 22,696 miliar yang merupakan perkiraan dana bagi hasil, dana reboisasi dan sisa dana alokasi khusus yang belum digunakan,” tutup Bupati. (dro/A)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyusunan RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

“ program yang telah disusun ini dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya,” Ujar Bupati

Selain itu, Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2015 ini, diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Ini dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” terangnya.

Rapat Paripurna Penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD, H Mariyanto dan Syahruddin

Rapat paripurna yang digelar setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2015 ini, turut dihadiri 41 anggota DPRD Inhil dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.(dro)