TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan secara langsung menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kesehatan, yang diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014 kepada sejumlah Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (8/1).

Prosesi penyerahan dipusatkan di lapangan Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini dirangkai dengan penandatangan fakta integritas dan komitmen pelayanan Kesehatan 24 jam, yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2015.

Tampak hadir saat itu etua DPRD INhil, Dani M Nursalam, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pejabat eselon dan Kepala Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Inhil.

Bupati Inhil dalam sambutannya berharap dengan adanya bantuan dan penambahan sarana dan prasarana kesehatan tersebut, keluhan yang disampaikan masyarakat selama ini terutama terkait lemahnya pelayanan kesehatan di setiap daerah hendaknya tidak lagi didengar.

“Gunakan dan manfaatkanlah bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk peningkatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi, biar buruk karena dipakai, daripada berdebu dan usang karena dipajang,” tutur Bupati Wardan.

Bupati yang dikenal agamis ini meminta agar pihak Diskes setiap tahunnya dapat membuat perencanaan penggunaan anggaran yang akurat dan tetap, karena ketika sudah memiliki data yang benar tentang sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan, tentu akan mempermudah pelaksanaan di lapangan.

“Program yang telah disusun ini, nantinya akan menjadi skala prioritas kita, baik melalui APBD kabupaten dan provinsi maupun APBN. Namun hendaknya harus benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga apa yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan pelayanan kesehatan,” pinta Bupati.

Sementara itu, Kepala Diskes Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwi menjelaskan, bantuan yang diperoleh dari dana APBN tahun 2014, yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) terdiri dari alat kedokteran umum, alat kedokteran kebidanan, alat emergency set atau IGD dan 5 unit ambulance.

Selain itu, Diskes Kabupaten Inhil juga mendapatkan sejumlah bantuan lainnya, seperti pembangunan Puskesmas non perawatan, peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan, peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas mampu poned, rehabilitasi 3 Puseksmas dan pembangunan Ipal.(ad)

Tembilahan (detikriau.org) – Menghadapi Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat persiapan yang dilaksanakan di Gedung Wanita jalan Sungai Beringin Tembilahan, Kamis (08/01).

Rapat dihadiri oleh wakil ketua IV TP-PKK Inhil Dr Hj Raihana Ara, Wakil Sekretaris Hj Indraluswari Dianto, Hj Errawati Kuswari selaku Ketua Panitia dan anggota TP-PKK.

“Penanaman pohon ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahun, dan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari mendatang di Kecamatan Tembilahan Hulu di jalan Provinsi” jelas Hj Errawati.

“Seperti yang kita tahu, banyak lahan-lahan kritis, dengan penanaman pohon pastinya akan menjadi paru-paru dan menghasilkan oksigen.Dan semoga semua yang akan kita tanam nanti akan tumbuh subur” harapnya. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Daripada terbengkalai dan tidak digunakan, keberadaan bangunan megah enam lantai yang terletak di Jalan Swarna Bumi Tembilahan diusulkan, untuk menjadi wilayah perkantoran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yusuf, apabila sudah selesai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bangunan yang didirikan dengan menggunakan APBD Inhil itu, sebaiknya diperuntukan bagi perkantoran dinas dan instansi di lingkungan Pemkab inhil.

“Dari pada dibiarkan terbengkalai seperti itu, kita usulkan lebih bagus digunakan untuk perkantoran,” kata Yusuf.

Apalagi, lanjut Yusuf, saat ini di lingkungan Pemkab Inhil sudah ada 3 dinas baru, yang merupakan pecahan dari Dinas Perkerjaan Umum (DPU), yakni Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Dinas Kebersihan, yang tentu saja belum memiliki kantor.

“Jadi, daripada buat kantor baru, bagus yang ada saja dimanfaatkan,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Inhil ini, meskipun diawal pembangunan gedung ini direncanakan untuk Universitas Islam Indragiri (Unisi), namun tidak ada salahnya jika pada akhirnya gedung tersebut tidak digunakan untuk peruntukan awalnya, karena Gedung ini sendiri didirikan di tanah milik Pemkab Inhil.

“Kalau digunakan untuk Unisi juga tidak masalah, namun hingga kini pihak Yayasan Tasik Gemilng (YTG) yang menaungi Unisi belum ada meminta kepada Pemda untuk pinjam sewa gedung itu. Makanya, dari pada terbengkalai seperti ini bagus dimanfaatkan saja untuk perkantoran,” terangnya.(ad/adv dprd inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sepanjang tahun 2014 Polres Inhil mencatat terjadinya sebanyak 41 kasus tindak penyalahgunaan Narkoba dengan 70 tersangka. Jumlah ini mengalami mengalami penurunan dibangingkan tahun 2013 sebelumnya sebanyak 60 perkara dengan 85 tersangka.

Menurut Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSi melalui Kasat Narkoba AKP Detis Mayen, Rabu (7/1/14), dari 60 kasus di tahun 2013 terdata jumlah tersangka 80 pria dan 5 wanita yang bekerja diberbagai bidang seperti 5 PNS, 1 TNI-AD, 8 Swasta, 8 Petani, 1 Mahasiswa, 1 Pelajar, 8 Buruh, dan 7 Pengangguran serta Wiraswasta 45.

Sedangkan pada 2014 dengan jumlah tersangka 68 pria dan 2 wanita yang terdiri 2 PNS, 1 TNI-AD, 18 Swasta, 26 Wiraswasta, 9 Tani, 1 Pelajar, 10 Buruh dan 3 orang pengangguran.

Untuk upaya yang dilakukan Polres Inhil dalam mencapai tujuan untuk penekanan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini, mulai dari melakukan penyuluhan terhadap pelajar dan masyarakat. Selain itu juga dilakukannya kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

“termasuk melakukan penyuluhan dan dan monitor terhadap napi yang tersandung kasus narkoba yang kini mendekam di Lapas Tembilahan. “ Tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mahasiswa menilai pelayanan yang diberikan pihak PLN Rayon Tembilahan masih sangat jauh dari harapan.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Mahasiswa, Firman didampingi oleh 8 Mahasiswa lainnya yang tergabung dalam organisasi Badan Eksikutif Mahasiswa (BEM) UNISI, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tembilahan saat menyambangi kantor PLN Rayon Tembilahan di jalan Gunung Daek Tembilahan. Kedatangan mahasiswa ini sehubungan kerapnya terjadi pemadaman listrik oleh perusahaan milik Negara ini. Selasa (7/1)

“Terus terang kita menilai pelayanan yang diberikan PLN kepada masyarakat masih sangat jauh dari harapan,” Sampaikan Firman

Firman juga meminta agar PLN Rayon Tembilahan dapat memberikan penjelasan secara tranparan mengenai kondisi satu-satunya perusahaan yang menjadi pemasok listrik untuk masyarakat itu.

Senada, Ketua DPM Unisi, Said Aniel Osman juga memintakan penjelasan dengan kerap terjadinya pemutusan pasokan listrik bagi pelanggan.

Dalam pertemuan itu, Supervisor ADM PLN Rayon Tembilahan, Anton Ardhianto mengakui bahwa dalam beberapa waktu belakangan pihaknya telah lalai memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Penyebabnya sehubungan adanya kerusakan mesin sewa milik PT Bima Golden, PT Mega Power dan PT Tiga Bintang Mas Abadi. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –  Angkatan Kerja diharapkan tidak hanya bisa memburu lapangan kerja tetapi lebih diharapkan untuk dapat menciptakan peluang usaha.

Menurut Kepala Dinsnakertrans Inhil, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Ranelfiandi, belakangan ini masyarakat kerap hanya fokus mencari pekerjaan. Padahal peluang kerja bisa lahir dari kegiatan berwirausaha yang bisa dilakukan oleh siapapun.

“Kemampuaan seseorang bukan saja dilihat dari bagaimana ia sukses menjalankan pekerjaan, tapi bisa dilihat dari kemapuan mengelola sesuatu menjadi pekerjaan,” ujarnya.

Berdasarkan data ditambahkannya, saat ini, dari 272 perusahaan swasta yang tersebar diseluruh kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebanyak 426.072 orang tenaga kerja.

Dari jumlah perusahaan itu, 57 diantaranya dikategorikan sebagai perusahaan besar, 127 perusahaan menengah dan 88 perusahaan skala kecil.

Dalam legalitas yang diatur, tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban. Hak, meliputi terhadap penghasilan dan jaminan sosial. Sedangkan kewajiban, yakni menjalankan tugas dan beban sebagaimana fungsi mereka. (dro/*1)