Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan kembali melontarkan ancaman untuk memberikan sanksi tindakan tegas. Kali ini, peringatan itu ditujukan kepada 3 Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Pemkab Inhil.

Ke Tiga Satker (Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Bagian Perlengkapan Setdakab Inhil. Red) dinilai Bupati sangat lamban. Hingga batas waktu yang telah ditargetkan ketiganya belum menyelesaikan tender lelang.

“Seharusnya bulan Agustus kemarin sudah selesai. Ketiga Satker tersebut telah menandatangi fakta integritas untuk segera menuntaskan kewajibannya,” Sampaikan Bupati kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan camat se-Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (10/9/2015).

Fakta integritas tersebut menurut Bupati berisi ancaman sanksi tegas sesuai aturan jika tugas yang diembankan tetap tidak terlaksana dengan baik.

“Jika tidak menyelesaikan, maka saya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan tentang kedisiplinan,” Tutupnya. (mirwan)

“Bupati  Tetap Optimis Mampu Tuntaskan Seluruh Proyek Pembangunan Fisik dengan Baik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga memasuki bulan ke dua pada Triwulan ketiga, Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Inhil Tahun 2015 masih minim. Realisasi fisik baru tercatat mencapai 42,15 persen dan keuangan 22 persen. Namun, menurut Bupati Inhil, HM Wardan, hingga bulan September, seluruh kegiatan dalam bentuk lelang sudah mencapai 98 persen.

“Artinya waktu kita untuk menyelesaikan masih tersisa sekitar 3,5 bulan,” Sampaikan Bupati kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan camat se-Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (10/9/2015).

Dengan kondisi ini, Bupati nyatakan masih tetap optimis akan menyelesaikan seluruh proyek pembangunan fisik dengan baik.

“Kita tetap optimis akan mampu menyelesaikan seluruhnya dengan baik,” Tandas Bupati.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Harianto Sindrang memprediksi Realisasi APBD Inhil tahun anggaran 2014 yang hanya mencapai 79 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp 529 miliar lebih, berpotensi akan kembali berulang pada Tahun Anggara 2015. Kondisi yang menjadi dasar utama kejengkelan DPRD Inhil dinilai disebabkan rendahnya kinerja aparatur pemerintah.

“Kita sarankan agar Kepala SKPD yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk meletakkan jabatan,” Sampaikan Edi saat membacakan hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dalam Rapat Paripurna kedelapan masa persidangan II tahun sidang 2015, Senin (31/8/2015) yang lalu. (dro/mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memberikan warning kepada 20 desa dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil.

Peringatan ini disampaikan terkait dengan masih belum tuntasnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 20 desa tersebut.

Dikatakan Bupati, berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, diketahui bahwa masih ada sebanyak 20 desa yang belum menyelesaikan APBDes-nya.

“Kalau APBDes ini tidak selesai, maka tidak ada pencairan dana bagi desa bersangkutan. Jadi, saya akan bertindak tegas dengan memanggil kadesnya,” tutur Bupati Wardan dalam sambuannya saat membuka pelatihan peningkatab kapasitas bagi Kades dan BPD, di aula Hotel Inhil Pratama Tembilahan, Selasa (8/9/2015).

Pemanggilan kades tersebut, lanjut Bupati Wardan, bertujuan untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kendala dan permasalahan di lapangan, sehingga penyusunan APBDes ini terhambat, guna dicari solusi dan jalan keluarnya.

“Saya berikan waktu paling lambat dalam minggu ini sudah harus selesai dan diserahkan ke BPMPD,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal menjelaskan, keterlambatan penyelesaikan APBDes di 20 desa ini, berkemungkinan dikarenakan belum tuntasnya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan di tahun sebelumnya.

“Kita tunggu paling lambat tanggal 15 September nanti sudah harus diserahkan, sehingga tanggal 20 September mendatang bisa dilakukan pencairan dana DMIJ tahap II,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) optimis, pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 rampung pada bulan September ini.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang anggota Badan Anggara (Banggar) DPRD Inhil, H Zulbahri mengingat draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P 2015 pemerintah daerah sudah diserahkan ke DPRD Inhil, Senin (7/9/2015).

“Insya allah, jika tidak ada halangan pembahasan APBD-P selesai bulan ini. Oleh karena itu, perlu kerja sama seluruh pihak,” tutur Zulbahri.

Dijelaskan Zulbahri, pembahasan APBD-P ini dilakukan pihaknya dengan melibatkan Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang akan dibahas di tingkat Komisi sesuai bidang dan mitranya.

“Setelah dibahas di tingkat Komisi, pembahasan kemudian akan kembali dilanjutkan di tingkat Banggar. Jadi, karena kita ingin APBD-P segera diselesaikan, maka kalau perlu siang malam kita kerjakan,” terangnya.

Kendati demikian, politisi dari Partai Nasdem Inhil ini menegaskan,dengan mempercepat pembahasan bukan berarti DPRD Inhil tidak memperhatikan mutu pembahasan itu sendiri.

“Pembahasan yang dilakukan tetap mengutamakan kelayakan, kewajaran dan lebih kepada kepentingan masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar malam silaturrahmi, di halaman kantor, Jalan M Boya Tembilahan, Sabtu (5/9/2015) malam.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Rumah Sakit dan Puskesmas se-Inhil, Kesehatan Pelabuhan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan undangan lainnya ini, dalam rangka perpisahan Kepala Diskes sebelumnya DR Hj Alvi Furwanti Alwie yang akan melaksanakan tugas ditempat yang baru.

Pada kesempatan itu, DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyampaikan permohonan maafnya apabila selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta bekerjasama dengan jajaran di lingkungan Diskes Inhil terdapat kesalahan dan kekhilafan.

“Terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, semoga silaturrahmi yang telah terbina selama ini dapat terus terjaga dan lebih erat lagi,” tutur Alvi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskes Inhil, dr Saut Pakpahan berjanji akan meneruskan program-program yang telah dan akan dilaksanakan ke depan, guna mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat.

“Mudah-mudahan, kita dapat terus saling bahu membahu dan memberikan dukungan, dalam upaya membangun dan memajukan daerah kita ini ke depan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada pelaksanaan jambore tahun kedua kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), para peserta dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Gaung sontak membuat orang lain tertawa.

Bagaimana tidak, pada saat Defile dengan meneriakan yel-yel, salah seorang ibu PKK dengan lantang mengeluarkan ucapan ‘Sukses Desa Mandiri’ dihadapan Bupati Inhil HM Wardan yang didampingi unsur Forkopimda Inhil dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil di lapangan Gadjah Mada Tembilahan, Ahad (6/9/2015) sore.

Padahal, ibu itu berada dalam satu kelompok yang mengenakan seragam warna putih dan merah muda itu dengan kompaknya mengatakan Desa Maju Inhil Jaya.

Terkait hal ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan memaklumi, mungkin karena terbiasa dan lekat dengan nama program lama dan diiringi dengan rasa gemetar tampil dihadapan keramaian.

“Yang jelas mereka sangat mendukung dengan program unggulan Bupati HM Wardan, DMIJ, itu hanya sebuah kesalahan kekompakan dalam kelompok,” katanya.

Ia menerangkan, keberadaan program DMIJ tersebut juga sangat berperan penting dalam kegiatan PKK yang ada di Kelurahan dan Desa. Sebab jika PKK ingin membuat satu kegiatan positif yang tidak menyimpang dari aturan penggunaan anggaran. Maka PKK juga bisa mengusulkan dari dana DMIJ itu. Oleh sebab itulah PKK diseluruh Kabupaten Inhil sangat mendukung dengan jalannya DMIJ. (mirwan)