“Program Kemitraan Bidan dan Dukun”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rendahnya pencapaian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2014 lalu, yakni sebanyak 77 persen dari target yang harus dicapai sebesar 90 persen, dikarenakan masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun bayi.

“Saat ini, jumlah dukun bayi yang ada di Kabupaten Inhil adalah sebanyak 837 orang, jumlah itu lebih banyak dari jumlah bidan,” tutur Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni kepada detikriau.org, Kamis (12/3/2015).

Oleh karena itu, lanjut Munziarni, untk meningkatkan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Negeri Seribu Parit ini, salah satunya adalah melalui program kemitraan bidan dengan dukun.

“Mengingat semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi berisiko terjadinya kematian, maka ibu dan anak harus diperiksa oleh tenaga kesehatan yang memang berkompeten di bidangnya,” terang munziarni.

Dijelaskan, kegiatan kemitraan ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jika tanpa adanya dukungan dari lintas sektor terkait, seperti pelaksanaan pertemuan kemitraan bidan dengan dukun yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Enok dengan melibatkan lintas sektor terkait, yakni camat, lurah, kepala desa, pkk kecamatan, kapolsek, danramil, tokoh masyarakat, kader dan dukun ). Program kemitraan ini, juga sudah berjalan di Puskesmas se-Kabupaten Inhil.

“Kepada seluruh Kepala UPT Puskesmas diharapkan memaksimalkan pelaksanaan program tersebut, melalui peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sejauhmana program kemitraan sudah berjalan, yang ditandai dengan semua persalinan bisa ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Untuk mencapai target dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil H Pahrurrazy menyebutkan 4 macam upaya yang akan dikerjakannya mulai tahun 2015 ini.

“Tidak perlu banyak-banyak, cukup 4 macam upaya saya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Inhil ini,” katanya, Rabu (7/1/2015).

Dari 4 macam upaya tersebut dikatakannya, yang pertama adalah dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Inhil ini, kedua ia akan memberikan dukungan dan bantuan berupa hibah kepada kelompok masyarakat pedesaan, ketiga dengan memfungsikan kelompok-kelompok pedesaan dalam industri kecil melalui pelatihan-pelatihan yang menggunakan bahan baku dan SDM dari masyarakat pedesaan, dan terakhir adalah dengan memberdayakan kelompok-kelompok industri sandang seperti salah satu contohnya usaha jasa jahit.

Upaya yang akan dikerjakannya dalam mencapai tujuan peningkatan perekonomian masyarakat tersebut menurutnya sesuai dengan misi Bupati Inhil untuk menjadikan Kabupaten Inhil sebagai Kabupaten Kelapa. Sebab dalam upaya tersebut juga akan tercipta peningkatan pengembangan kelapa.

Dari sejumlah upaya Disperindag kedepan ini ia juga mengharapkan dukungan dari sejumlah instansi-instansiterkait termasuk masyarakat pada umumnya, sebab, jika ini gagal akan dirugikan bersama.

“kita menyediakan dana sekitar Rp 6 Milyar untuk melakukan beberapa upaya itu,” Tandasnya. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Target satu Desa Satu Pustu selambatnya harus dipenuhi pada tahun 2016 mendatang karena memang pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu target utama Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir.

Dikatakan Kepala Dinas (kadis) Kesehatan Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie, dari 197 Desa di Inhil, 126-nya sudah memiliki Pustu yang sudah operasional. Tahun anggaran 2014, Diskes Inhil membangun tambahan sebanyak 26 pustu di 26 Desa.

“artinya diakhir tahun 2014, 152 Desa di Inhil sudah memiliki Pustu. Jika tahun 2015 mendatang target kita untuk menambahkan pembangunan 45 pustu terealisasi, maka secara keseluruhan target 1 Pustu per Desa sudah dapat terpenuhi.” Jelasnya, rabu (5/11/2014)

Memenuhi infrastruktur maupun sarana kesehatan, menurut Alvi tidak hanya 1 Desa 1 Pustu. bisa saja 1 Desa kedepannya akan memiliki lebih dari 1 pustu. Semua tergantung kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran. Namun untuk tahap awal ditargetkan minimal 1 Desa 1 Pustu.

Setelah sarana kesehatan itu terpenuhi, persoalan lainnya yang harus dituntaskan adalah upaya untuk mencukupi ketersediaan tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Tentunya tidak mungkin ada pustunya tetapi tidak ada tenaga medisnya.

” Artinya harus ada keseimbangan antara sarana dengan tenaga medis. Paling tidak bisa sejalan antara penyediaan sarana dengan penambahan tenaga medis,” Tandas mantan kepala Bappeda Inhil ini. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim percepatan pemekaran Kabupaten Inhut mentargetkan selambatnya akhir tahun 2014 dokumen pemekaran Kabupaten Inhut sudah sampai ke Pemerintah Pusat.

“Target Desember nanti harus masuk ke Pusat. Jika tidak, kita takutnya ada aturan baru yang berlaku, otomatis kita harus mengulang semua dari awal,” ujar Humas panitia pelaksana konsolidasi dan evaluasi badan pekerja pembentukan Kabupaten Inhut, Encik Arafat Salahudin kemaren

Ia juga berharap agar pemekaran Inhut ini bisa secepatnya terwujud. jangan ada lagi konflik-konflik didalamnya, seperti beda pendapat tentang letak ibukota kabupaten dan lain sebagainya. Yang penting menurutnya semua dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga harapan bersama untuk membangun daerah kearah yang lebih baik lagi dapat tercapai.

Untuk mempercepat proses pengajuan pemekaran Inhut, sejumlah tim yang telah ditunjuk ditugaskan untuk mengakifkan kembali dan melengkapi komposisi badan pekerja (BP) yang selama ini terdapat kekosongan, dikarenakan sejak dibentuk pada tahun 2004 silam sudah ada beberapa anggota yang meninggal dunia dan lain sebagainya.

Pengktifan kembali badan komposisi pemekaran Inhut tersebut dilaksanakan dalam rapat konsolidasi dan evaluasi badan pekerja pembentukan Kabupaten Inhut, di Hotel Arrahman I Tembilahan, Kamis (9/10) kemarin.

Menurut Encik Arafat Salahudin, pengaktifan kembali keanggotan pada badan pekerja ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan bagi proses pembentukan dan pemekaran Kabupaten Inhut.

“Saat ini, prosesnya baru sampai pada tahap kabupaten, dimana rekom dari Bupati dan DPRD sudah keluar. Jadi, kita tinggal mempersiapkan pengajuannya ke tingkat provinsi, baru kemudian kita bawa ke Pusat,” tutur Arafat.

Untuk diketahui, rencana pengajuan pemekaran Kabupaten Inhut ini, terdiri dari 5 kecamatan yang termasuk di dalamnya, yaitu Kecamatan Mandah, Pelangiran, Guntung, Pulau Burung dan Teluk Belengkong.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Meski diterpa berbagai persoalan dalam beberapa waktu belakangan ini, DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri Hilir masih tetap berkeyakinan akan mampu mengungguli 11 partai lainnya yang akan berlaga di Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, dengan penuh kepercayaan diri, Golkar targetkan perolehan 1 kursi DPRD untuk setiap Kecamatan di Kab Inhil.

“Mudah-mudahan Partai lainnya masih iklas Golkar tetap sebagai pemenang Pileg 2014 mendatang. Kita targetkan 20 Kursi atau 1 Kursi untuk setiap Keamatan.” Ujar Ketua DPD II Golkar Inhil, Raus Walid kepada wartawan usai menyerahkan DCS ke KPUD Inhil, Senin (22/4)

Untuk mencapai target tersebut, Raus mengatakan seluruh kadernya akan bekerja keras dan melakukan roadshow ke kantong-kantong perolehan suara Golkar. Ia berharap, masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Partai dibawah pimpinan Aburizal Bakri ini agar menjadi partai pemenang perolehan kursi legislative 2014 mendatang. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir berupaya untuk memenuhi kebutuhan beras Bulog Inhil. Sayangnya hingga saat ini produksi beras petani setempat belum mampu memenuhi standar kualitas yang dimintakan.

“Dari informasi yang kita terima, Bulog setidaknya mampu menampung produksi beras petani hingga 800 ton per tahunnya. Peluang besar ini belum sepenuhnya mampu untuk dimanfaatkan oleh petani dikarenakan kualitas beras yang dihasilkan belum memenuhi standar yang dimintakan bulog,” Ungkap Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi saat ditemui diruang kerjanya, kamis (1/11).

Salah satu persyaratan kualitas yang harus dipenuhi, beras patah maksimal hanya sebanyak 35 persen sementara beras hasil produksi petani setempat  masih terbilang jauh dari persyaratan yang dimintakan.

Penyebab terjadinya beras patah ditambahkan wiryadi diantaranya saat pemanenan, kematangan buah padi tidak seragam dan ketika  digiling akan mudah patah. Kemudian turunnya kualitas juga bisa  disebabkan penumpukan padi. Beras panen yang belum mencapai usia matang maksimal ditambah kelembapan di daerah kita yang cukup tinggi akan mudah menyebabkan padi terserang jamur. Ketika digiling. Disamping juga beras mudah patah, warnanya akan menjadi kemerah-merahan. Penyebab lainnya, beras patah lebih  disebabkan mesin penggilingan yang kondisinya sudah tidak layak.

“untuk mengatasi itu, terutama RMU yang tua dan semestinya memang sudah tidak layik pakai, kita sudah melakukan program revitalisasi. Tahun anggaran 2011 kemaren, kita sudah mendapatkan 4 RMU baru yang kita tempatkan di Kecamatan Batang Tuaka. 3 di Desa Sebatu dan 1 di Desa Sungai Luar,”Terang Wiryadi

Bantuan RMU ini pengelolaannya diberdayakan kepada Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Untuk 1 RMU target lahan minimal yang kita persyaratkan sebanyak 75 Ha sawah.

Beras Produksi Inhil Banyak Dipasarkan diluar Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan DTPHP Inhil, 3 sampel dari 37 total jumlah RMU di Desa Sebatu Kecamatan Batang Tuaka, produksi beras yang dijual ke luar daerah lebih kurang sebanyak 60 ton perbulan dan hanya sebanyak 8 Ton disalurkan untuk kebutuhan inhil.

Jika 34 RMU lainya di Desa Sebatu perbulannya manjual 3 ton beras saja keluar Inhil artinya ada tambahan 102  Ton beras produksi petani yang dipasarkan keluar.

Berdasarkan keterangan petani, penampung hanya mematok harga Rp. 6.300 per Kg di lokasi pengapalan di Desa Pulau Palas untuk semua jenis beras. tetapi petani lebih memilih harga ini dibandingkan memasok kepada penampung di pasaran lokal karena sering mengalami kesulitan pembayaran dalam jumlah besar.

Beras asal Inhil ini kemudian dikirim ke Medan, Pekanbaru dan Kabupaten tetangga Rengat. Iapun menduga, beras hasil produksi lokal ini setelah dipoles ulang dan dikemas, sebahagian kembali dipasok untuk kebutuhan pasaran Inhil.

“Makanya disamping mentargetkan untuk memenuhi kebutuhan beras Bulog, kita juga mulai memberikan arahan kepada petani untuk berani menjual beras dengan merk mereka sendiri. Paling tidak, dengan beredarnya beras dengan merk sendiri disertai pencantuman lokasi asal beras yang jelas, pembeli akan mendapat informasi langsung. Harapannya petani tidak lagi tergantung kepada tangan kedua dalam pemasaran. kedepan jika kualitas bisa dijaga baik tentu akan mendapatkan pasar sendiri dan akan berimbas dengan naiknya harga yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.” Pungkas Wiryadi.(dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku